Harga Selangit - Human Rights Watch

Mengenai tanggung jawab hukumnya, TNI menolak kritikan bahwa prajurit-prajurit TNI
berada di luar hukum. 557 Di bulan Maret 2006, juru bicara TNI saat itu mengatakan
bahwa TNI bertekad penuh untuk meminta pertanggungjawaban prajurit-prajuritnya,
termasuk dalam hubungannnya dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan yang berkaitan dengan bisnis:
TNI konsisten menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Sampai
saat ini tidak satu pun prajurit TNI yang diduga terlibat pelanggaran
hukum yang lepas dari proses hukum, baik pelanggaran pidana biasa
maupun pelanggaran HAM. (…).TNI tidak menutup mata di masa lalu
memang ada personelnya yang terlibat pelanggaran dalam bisnis. Tetapi
sejalan dengan komitmen reformasi internalnya, saat ini TNI sudah dan
terus melakukan penertiban dan mengambil langkah-langkah hukum
terhadap prajuritnya yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan bisnis
tersebut.. 558
Pernyataan TNI bahwa TNI selalu menegakkan keadilan atas pelanggaran-pelanggaran
hak asasi manusia sama sekali tidak didukung oleh, dan malah bertentangan dengan,
bukti-bukti yang ada. 559 TNI hanya memberikan data yang terbatas mengenai jumlah
peradilan militer dan putusan bersalah yang ada selama sepuluh tahun, 560 tetapi Human
tindakan lain jika selanjutnya ditemukan bahwa telah ada pemretelan aset yang tidak benar oleh pihak militer.
Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu.
557
Wawancara Human Rights Watch dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya; Mayjen.
Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.
558
Mayor Jendral Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post. Lihat juga, markas bear TNI, “Langkah
Agenda Reformasi TNI 1998.” Dokumen ini diberikan oleh wakil-wakil TNI kepada Human Rights Watch pada
tanggal 13 April 2006.
559
Sebagai satu tanda, banyak prajurit yang tetap aktif bertugas meskipun telah dituduh melakukan kejahatan
perang di Timor Timur oleh pengadilan yang diorganisir oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Lihat juga, sebagai
contoh, Human Rights Watch, “Indonesia: Acquittals Show Continuing Military Impunity (Indonesia: Temua
Tidak Bersalah Memperlihatkan Bahwa Pihak Militer Tetap Kebal Hukum),” Human Rights Watch berita pers,
12 Juli 2005, [online] http://hrw.org/english/docs/2005/07/12/indone11309_txt.htm. Laporan ini menggambarkan
proses hukum yang cacat, yang gagal menegakkan keadilan bagi pembunuhan masal yang terjadi di tahun
1984 terhadap paling sedikit tiga puluh tiga warga sipil. Selain prajurit-prajurit yang ditemukan tidak bersalah
dalam kasus ini, sejumlah tersangka dari pihak militer (beberapa di antara mereka pada saat itu adalah perwira
tinggi) tidak pernah diadili. Ibid.
560
Dokumen ini menunjukkan jumlah kasus untuk tiap-tiap angkatan, tetapi tidak menyebutkan bentuk
kejahatan, pangkat dari prajurit yang diadili, atau hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka yang ditemukan
bersalah. “Data Perkara Yang Diputus/Diselesaikan Dalam Tahun 1995 S.D. Tahun 2005 Dari
DILMIL/DILMILTI,” Maret 2006. Dokumen ini diberikan oleh wakil-wakil TNI kepada Human Rights Watch pada
tanggal 13 April 2006, salinan ada di Human Rights Watch. Dokumen ini tidak diberi keterangan-keterangan
yang jelas, tetapi sepertinya menunjukkan bahwa paling sedikit ada seribu kasus yang telah dibuka setiap
tahun, dan kasus terbanyak terjadi di angkatan darat. Human Rights Watch berusaha mendapatkan penjelasan
tentang data yang disampaikan, tetapi pada saat laporan ini ditulis, belum mendapatkan jawaban satupun.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 132