Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ingin diambil alih oleh pemerintah. 543 Sebagai upaya lanjutan, TSTB menyarankan<br />
dibentuknya sebuah badan baru, Badan Transformasi dan Pengelolaan Bisnis TNI<br />
(BTPB). Tugas BTPB adalah untuk meneliti dan mengecek informasi tentang badanbadan<br />
usaha militer (tugas yang sebelumnya telah diserahkan kepada TSTB), untuk<br />
mengambil alih kontrol manajemen atas badan-badan usaha ini, dan untuk memperbaiki<br />
struktur bisnis-bisnis ini menurut hukum-hukum yang berlaku. 544<br />
Penundaan-penundaan di atas telah menekan balik langkah-langkah untuk menerapkan<br />
undang-undang TNI. Berbulan-bulan telah dihabiskan untuk mengumpulkan, meneliti,<br />
dan mengecek data tentang bisnis-bisnis ini satu persatu, tetapi ukuran-ukuran tentang<br />
bagaimana pemerintah akan mereformasi bisnis-bisnis tersebut belum juga ditentukan.<br />
Peraturan-peraturan, dalam bentuk peraturan presiden, yang telah dijanjikan sebelumnya<br />
oleh pemerintah akan dikeluarkan pada bulan Oktober atau awal 2005, lalu April 2006,<br />
tidak pernah terwujud, dan jadwal-jadwal tersebut lewat tanpa ada pengumuman<br />
apapun. 545 Sampai dengan bulan April 2006, apa yang diharapkan telah menjadi semakin<br />
diperendah. (Bulan itu, pemerintah, dengan terlambat, memulai penelitian atas yayasan<br />
yang ada dalam Departemen Pertahanan, seiring dengan proses yang dilakukan oleh<br />
TSTB atas bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI. 546 )<br />
Anggota-anggota TSTB yang berbicara dengan <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> sangat menyadari<br />
tuntutan kuat masyarakat untuk mereformasi bisnis militer. Mereka menegaskan tekad<br />
mereka untuk melaksanakan tugas mereka, seperti juga TNI, tetapi mereka menegaskan<br />
bahwa mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak. Menurut perkiraan mereka,<br />
badan yang baru akan selesai dibentuk sekitar pertengahan tahun 2006 berdasarkan<br />
peraturan presiden, dan transormasi bisnis militer akan dilaksanakan setelah<br />
pembentukan badan tersebut. 547 Ketua TSTB, Said Didu, mengatakan kepada <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> bahwa badan tersebut mungkin akan membutuhkan waktu sampai tahun<br />
543<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Said Didu. Lihat juga “Indonesia sets up agency to clean up<br />
military business (Indonesia membentuk suatu badan untuk membenani bisnis militer),” AFP, 2 Maret 2006.<br />
544<br />
Ringkasan Departemen Pertahanan untuk <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>; wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan<br />
Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu. Pada prinsipnya, paling tidak, TSTB telah memulai beberapa tugas<br />
ini di tahun 2005. Sebagai contoh, pemerintah telah mengumumkan di tahun 2005 bahwa dua firma audit akan<br />
memeriksa data keuangan dari bisnis-bisnis militer yang telah diinventorisai. Devi Asmarani, “Jakarta to take<br />
over only 10 military businesses (Jakarta akan mengambil alih 10 bisnis militer saja),” Straits Times, 26 Oktober<br />
2005; “Verifikasi Bisnis Militer, Keppres Penetapan Auditor, April 2006,” Gatra, 28 Desember 2005,<br />
diterjemahkan oleh <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>. TSTB selanjutnya menyimpulkan bahwa sebuah badan baru<br />
dibutuhkan untuk menganalisa sturktur rumit bisnis TNI seperti yang diperlihatkan oleh inventorisasi TNI.<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Said Didu.<br />
545<br />
“Verifying Military Business…,” Gatra.<br />
546<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan seseorang yang ikut ambil bagian dalam proses penelitian bisnis<br />
militer, 18 April 2006.<br />
547<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin dan Said Didu. Lihat juga Maslan,<br />
“Draft Presidential Regulation…, ” detikcom.<br />
129<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)