Harga Selangit - Human Rights Watch

ahwa tujuan perusahaan militer yang asli adalah untuk menyelewengkan dana: “Ini
semua digunakan untuk mencari uang sewa. Bisnis-bisnis resmi tidak didirikan untuk
mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penipuan.” 527
Seorang perwira tinggi militer menyapu bersih dana di bisnis militer, sedikit sekali atau
tidak ada laba yang tertinggal untuk prajurit walapun bisnis tersebut dikatakan telah
didirikan untuk kesejahteraan prajurit. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono telah
mengakui bahwa perwira-perwira tinggi militer adalah pihak yang benar-benar
memperoleh keuntungan dari bisnis militer. 528 Sebagai contoh, mantan wakil panglima
angkatan darat Kiki Syahnakri membenarkan bahwa penghasilannya ketika diangkat
menjadi kepala perusahaan kayu uang dimiliki militer berjumlah beberapa kali lipat gaji
militernya. 529 Seorang anggota DPR, Abdillah Toha, mengatakan: “Mereka yang
memperoleh keuntungan adalah para jendral. Jadi itu adalah bohong saja bahwa bisnis
militer itu diperlukan untuk kesejahteraan prajurit.” 530
Daripada mempertahankan bisnis militer untuk tujuan ekonomi dan sosial yang
meragukan, ada cara-cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang tidak
begitu mudah digunakan untuk korupsi oleh para atasan prajurit tersebut dan tidak
mengancam hak asasi manusia dan profesionalisme militer. Prajurit akan lebih
memperoleh keuntungan secara langsung dari langkah-langkah yang meningkatkan
kompensasi dan taraf hidup mereka. Gaji militer ini direncanakan akan naik di tahun
2006 sebesar antara 15 dan 20 persen menurut rencana pemerintah untuk mempertinggi
pendapatan prajurit, polisi, dan pegawai negeri. 531
Kesimpulan
Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan prajurit berada di tangan pemerintah
Indonesia. Tetapi, selama berpuluh-puluh tahun, pimpinan sipil sebaliknya telah
memperbolehkan pihak militer untuk mencari dana sendiri dengan alasan dana tersebut
akan digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran. Akibat yang terjadi hanyalah
menyebarluasnya dana militer di luar anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sebuah perubahan mendalam dalam keuangan militer sangat diperlukan untuk
527
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang analis militer asing.
528
“Four Ministries to Straighten Up Military Businesses (Empat Departemen akan Membersihkan Bisnis
Militer),” TempoInteractive.com, 23 Februari 2005.
529
Greenlees, “Indonesia wants…,” International Herald Tribune.
530
Wawancara Human Rights Watch dengan Abdillah Toha.
531
Sebagai bagian dari rencana ini adalah penambahan sebesar satu bulan gaji untuk setiap tahun. “Govt to
raise civil servants [sic] salaries (Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri),” Antara, 1 Oktober 2005;
Muninggar Sri Saraswati, “SBY confirms salary hike for officials (SBY membenarkan gaji pegawai akan
dinaikkan),” Jakarta Post, 18 Agustus 2005.
125
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)