Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Mite 3: Penghasilan dari Bisnis Militer Sebagian Besar Digunakan untuk<br />
Mendukung Kesejahteraan Prajurit<br />
Pada prinsipnya, bisnis-bisnis militer didirikan untuk kepentingan prajurit. Kondisi<br />
prajurit memang terlihat parah, dan—khususnya di lingkungan prajurit berpangkat<br />
rendah—gaji militer tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok prajurit dan<br />
keluarga mereka. Gaji untuk prajurit sangatlah rendah, seperti juga gaji untuk semua<br />
pegawai negeri dan pegawai-pegawai lainnya di Indonesia, sebuah negara dengan<br />
ekonomi yang masih berkembang. Gaji pokok bulanan bagi prajurit yang terendah<br />
adalah sebesar Rp. 650.000 (sekitar $70) dan yang paling tinggi adalah sekitar sedikit lebih<br />
besar dari Rp. 2 juta ($220) untuk perwira-perwira tinggi. 522 Prajurit juga menerima<br />
sokongan tambahan yang dapat memperbesar gaji mereka dua kali lipat, tetapi dengan<br />
penghasilan sebesar inipun, hidup mereka masih tetap sulit. 523 Seorang perwira militer<br />
yang sudah purnawirawan memberitahu <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>: “Sudah terbiasa diterima<br />
bahwa satu tanda keberhasilan komandan adalah kemampuannya untuk membiayai<br />
satuan untuk mendukung kesejahteraan para prajurit.” 524<br />
Tekanan untuk menemukan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan prajurit bukan<br />
hanya disebabkan oleh kurangnya dana resmi, karena praktek-praktek anggaran yang<br />
tidak beraturan, pemborosan, dan korupsi juga patut disalahkan. Tetapi juga tidaklah jika<br />
dikatakan, seperti sering dikatakan kalangan militer, bahwa dana yang diperoleh sendiri<br />
sebagian besar digunakan untuk program-program sosial. 525 Memang tentu ada<br />
pengeluaran sosial; yayasan militer memberikan kepada prajurit dan keluarga mereka<br />
beberapa sokongan tambahan, termasuk layanan kesehatan, dukungan untuk pendidikan,<br />
perumahan, dan uang pensiun bagi janda tentara dan anak-anak yatim piatu. Yayasan<br />
juga membiayai berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, bisnis militer yang dipegang<br />
melalui yayasan juga mempekerjakan tentara yang telah purnawirawan dan dianggap<br />
sebagai sistem pensiun tidak resmi.<br />
Meskipun demikian, dana yang tersedia bagi biaya kesejahteraan prajurit sangatlah<br />
digerogoti oleh praktek-praktek bisnis militer, termasuk melalui praktek-praktek curang.<br />
Komandan sering menggunakan uang sekehendak hati dan tanpa catatan yang layak,<br />
menggunakan uang tersebut seperti “dana gelap.” 526 Seorang analis militer menjelaskan<br />
522<br />
“Daftar Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia,” 30 Januari 2006, dokumen diberikan oleh Mabes<br />
TNI, salinan ada di <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>.<br />
523<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan dua tentara di angkatan darat Indonesia, markas besar TNI,<br />
Cilangkap, 13 April 2006.<br />
524<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 15 Desember 2004.<br />
525<br />
Lihat, sebagai contoh, “Bisnis Militer,” Jakarta Independent Media Center, 29 April 2005, [online]<br />
www.jakarta.indymedia.org, diterjemahkan oleh <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong>.<br />
526<br />
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 117-118.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 124