Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

tetapi inventorisasi berikutnya di tahun 2006 memberikan angka 1520. Beberapa pejabat pemerintah telah mempertanyakan apakah data baru tersebut dapat dipercaya; menurut mereka, jumlah usaha bisnis militer yang sesungguhnya jauh lebih rendah dari angka yang diberikan. Dengan alasan yang sama, dapat juga dikatakan bahwa inventorisasi resmi tersebut memberikan jumlah usaha bisnis militer yang lebih kecil dari jumlah sesungguhnya karena angka tersebut tidak mencakup kegiatan ekonomi yang tidak resmi dan tidak legal. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk menghitung tingkat pengumpulan dana militer dan jumlah tepat bisnis-bisnis militer tersebut bukan berarti tidak dibutuhkan sebuah perubahan. Ada kesepakatan umum bahwa usaha swadana militer merupakan sebuah kebiasaan berbahaya yang tidak boleh dilanjutkan. * * * Kesempatan Reformasi Saat ini, pihak militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia atau TNI) diwajibkan oleh Undang-undang No. 34 tahun 2004 untuk menarik diri dari kegiatan ekonomi. Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia harus mengambil alih aset-aset bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009. Undang-undang itu juga melarang pihak militer untuk berkecimpung di dalam kegiatan bisnis dan untuk menerima dana di luar anggaran negara. Pimpinan TNI Indonesia telah berjanji untuk bekerja sama dan mengungkapkan keinginan untuk menyerahkan beberapa bisnisnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Para pejabat sipil mengakui bahwa kegiatan ekonomi militer yang merajalela memakan biaya yang sangat tinggi baik terhadap angkatan bersenjata itu sendiri maupun terhadap negara, dan harus segera diakhiri. Komitmen terhadap kebijakan tersebut merupakan sebuah pergantian yang penting setelah selama bertahuntahun, pemerintahan demi pemerintahan terus membuat alasan-alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun dan para pejabat militer secara aktif menentang reformasi. Tetapi ada resiko yang tinggi. Jika dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pertanggungjawaban, reformasi keuangan militer dapat menjadi tanda bagi adanya langkah besar menuju reformasi struktural TNI. Banyak pihak dari aparat Indonesia yang berpendapat bahwa mereka harus keluar dari usaha mencari uang sendiri. Mereka menyadari bahwa perhatian terhadap pengumpulan dana telah mengurangi keprofesionalan dan kesiapan militer. Perwira-perwira tinggi militer secara terang-terangan tetap bersikeras bahwa beberapa jenis kegiatan bisnis militer adalah sebuah cara untuk untuk mendukung kebutuhan dasar prajurit, tapi merekapun sudah semakin mau mengakui bahwa banyak usaha bisnis militer yang menjadi usaha untuk memperkaya diri dan hanya memberikan sumbangan kecil kepada prajurit, serta hanya memperburuk reputasi militer. Jumlah anggota militer di semua tingkat yang ingin bebas dari usaha swadana makin meningkat dan mereka juga lebih HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 6
senang jika tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan layak militer jatuh ke tangan negara. Ada alasan-alasan penting lain untuk mengakhiri usaha swadana militer. Keterlibatan militer dalam ekonomi merupakan hal yang buruk bagi ekonomi: keterlibatan militer tersebut menyebabkan keganjilan dan ketidakwajaran di pasar; menyediakan landasan bagi korupsi dan penyediaan jasa sewaan (misalnya melalui akses istimewa ke sumbersumber alam yang menguntungkan); mempertinggi ongkos dan biaya bisnis (melalui pembayaran untuk jaminan keamanan); dan menjadi salah satu penyebab pengrusakan lingkungan yang menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Biaya di segi kemanusiaan yang sangat tinggi dari kegiatan-kegiatan ekonomi militer juga harus dipertimbangkan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil sejak lama telah berusaha menarik perhatian terhadap berbagai masalah dimana keterlibatan militer di bidang ekonomi telah memperluas penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah aparat militer Indonesia dalam pelanggaran hak asasi manusia sangat suram, dan telah diketahui oleh umum bahwa usaha swadana militer mempunyai peran dalam mempermudah terjadinya pelanggaran hak tersebut. Hasrat ekonomi dapat mendorong terjadinya berbagai pelanggaran oleh aparat militer— termasuk pemerasan, perampasan hak milik, dan pencatutan—dan juga dapat memperparah atau memperlanjut kekerasan di wilayah-wilayah sengketa dimana pihak militer mempunyai akses ke sumber-sumber alam atau usaha bisnis yang menguntungkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa otonomi keuangan pihak militer meremehkan wewenang sipil dan asas pertanggungjawaban. Reformasi keuangan pihak militer yang efektif akan meningkatkan asas pertanggungjawaban dan membantu membatasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan pihak militer di Indonesia. Desakan untuk mengakhiri kegiatan ekonomi militer merupakan suatu bagian dari agenda yang lebih luas untuk membawa pihak militer sepenuhnya di bawah pengawasan sipil. Para pembuat kebijakan dan pemimpin militer di Indonesia telah menyadari tuntutan publik atas reformasi militer dan telah mulai melakukan beberapa perubahan struktural. Sebagai contoh, penarikan diri pihak militer dari parlemen, yang bertujuan untuk membantu mengurangi pengaruh politis militer, telah diselesaikan pada tahun 2004. Kemajuan hingga saat ini masih terbatas dan hanya ada di beberapa bidang tertentu, namun para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, telah membuat janji tegas untuk melanjutkan agenda reformasi militer. Para pejabat pemerintah dan perwira-perwira militer yang mendukung upaya reformasi juga telah didukung oleh masyarakat. Sebuah jajak pendapat pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung berbagai macam upaya 7 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2: Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4: Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6: Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8: Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10: Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11: erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 15 and 16: Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18: Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20: Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22: tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24: dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26: Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28: yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30: Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32: Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34: Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36: II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38: anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40: mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42: menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44: Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46: Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48: Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50: menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52: sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54: Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56: Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58: membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60: Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62: untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74:
seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76:
Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78:
Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80:
Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82:
Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84:
satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86:
Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88:
Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90:
Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92:
yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94:
diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96:
Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98:
III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100:
Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102:
kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104:
13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106:
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108:
walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110:
lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112:
militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114:
mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116:
mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118:
militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120:
Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122:
Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123 and 124:
pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 125 and 126:
enar bahwa bisnis-bisnis ini memain
Page 127 and 128:
- “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130:
Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132:
ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134:
Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136:
ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138:
dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140:
Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142:
untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144:
sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146:
IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148:
dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150:
memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152:
Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154:
tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156:
Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158:
mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160:
minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162:
menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164:
Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?