Harga Selangit - Human Rights Watch

Di tahun 2001, markas besar angkatan darat meminta petugas audit non-pemerintah dari Ernst &
Young untuk melakukan audit terhadap sekian banyak yayasan angkatan darat. 511 Audit tersebut
meneliti harta YKEP dalam tiga puluh tiga perusahaan yang menyalurkan dana ke YKEP sebagai
royalti atau dividen. 512 Laporan ini tidak pernah diterbitkan di masyarakat, tetapi Human Rights
Watch berhasil mendapatkan sebuah salinan. Di antara hal-hal kunci yang ditemukan, audit
tersebut mengatakan bahwa perusahaan yang dimiliki YKEP hanya mempunyai garis laba yang
sangat rendah, ancaman hutang yang besar, bisnis-bisnis yang tumpang-tinding, dan
ketidaktentuan hukum mengenai struktur bisnis dan hak-milik asetnya (yang terakhir ini
kemungkinan menyangkut aset negara yang digunakan oleh yayasan). Sebagian besar harta
kekayaan YKEP menunjukkan pangsa pasar yang rendah dan masa depan yang suram. 513
Berbagai masalah manajemen juga diketemukan oleh audit ini. Sebagai contoh, audit ini
menemukan bahwa direktur-direktur perusahaan, biasanya perwira angkatan darat yang sudah
purnawirawan, diangkat tanpa dasar prestasi kerja (ini memperlihatkan sebuah sistem
perlindungan), dan bahwa pihak-pihak ketiga menjalankan beberapa perusahaan dalam hubungan
yang tidak jelas yang memungkinkan timbulnya kepentingan yang berlawanan. 514
Audit ini juga menyebutkan bahwa pihak militer tidak ikut serta dalam operasi perusahaanperusahaan
yang dimilikinya. Audit ini juga menyarankan agar pihak militer melepaskan beberapa
perusahaan ini karena yayasan “hanya mempunyai sedikit kuasa atau bahkan tidak mempunyai
kuasa apapun dan karenanya tidak pernah menerima keuntungan apapun.” 515 Koperasi militer
hanya menarik sedikit perhatian saja selama ini, tetapi penelitian-penelitiansebelumnya telah
menemukan bahwa, seperti halnya di yayasan, koperasi-koperasi ini juga telah menghamburkan
dana negara dan menyebabkan kerugian keuangan. 516
510
Ibid., mengutip wawancara dengan Sudarsono di bulan Juli 2000.
511
Dalam sebuah peringatan, petugas-petugas audit ini mengatakan bahwa hasil kerja mereka merupakan
“pemeriksaan umum,” bukan audit lengkap, dan bahwa mereka tidak dapat menyampaikan sebuah pendapat
mengenai kebenaran dari data keuangan yang diberikan oleh manajemen YKEP. Ernst & Young, “YKEP:
Strategic Review Report," Desember 2001. Sebuah firma kedua, CSA Lingkarmitra (juga dikenal sebagai CSA
Strategic Advisory) ikut ambil bagian dalam penelitian YKEP, dan temuan-temuan mereka termasuk di dalam
laporan Ernst & Young.
512
Ibid. Kekayaan yayasan meliputi sebelas anak perusahaan dan dua puluh dua kerja sama. Perusahaanperusahaan
yang berbeda-beda ini dapat dibagi dalam lima kategori besar: kehutanan/perkebunan, konstruksi
bangunan, perumahan, pabrik, jasa, dan pertambangan. Di antara ini semua, bisnis kayu dipandang sebagai
“sapi perah.” Tak satupun dari perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan tercatat. Ibid.
513
Wawancara Human Rights Watch dengan empat orang yang ambil bagian dalam penelitian ini, April 2006;
Ernst & Young, “YKEP: Strategic Review Report.”
514
Ernst & Young, “YKEP: Strategic Review Report.”
515
Ibid.
516
Otto Syamsuddin Ishak, “Sociology of the Military Business in Indonesia (Sosiologi Bisnis Militer di
Indonesia),” in Practices of Military Business, hal. 85, mengutip Kompas, 4 April 2002.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 122