Harga Selangit - Human Rights Watch

dilakukan, tetapi audit yang telah dilakukan selalu menemukan keganjilan-keganjilan yang tidak
kecil. Di tahun 2000, panglima Kostrad yang baru dilantik, Letjen. Agus Wirahadikusumah,
memerintahkan dilakukannya sebuah penelitian keuangan dari buku-buku yayasannya, Yayasan
Dharma Putra Kostrad (YDPK). Ini dikatakan adalah audit profesional pertama yang dilakukan
terhadap YDPK sejak pendirian yayasan itu hampir empat puluh tahun lalu. Ditemukan bahwa
penjabat panglima Kostrad sebelum Wirahadikusumah, Letjen. Djaja Suparman, telah menarik
paling sedikit Rp. 160 milyar ($19,2 juta), sebagian diantaranya kemudian dikembalikan, dari
rekening PT Mandala Airlines, anak perusahaan yayasan. 497
Penyelidikan lanjutan yang diperintahkan oleh Wirahadikusumah menemukan berbagai macam
keganjilan dalam penggunaan dan pengelolaan dana yayasan, termasuk pembayaran harga-harga
yang melambung tinggi, pengeluaran yang tidak berhubungan dengan tujuan kesejahteraan
yayasan (termasuk rompi tahan peluru), dan biaya pemasaran yang berlebihan. Selain itu, sebuah
laporan audit menemukan bahwa YDPK beroperasi tanpa menggunakan anggaran atau rencanarencana
kegiatan, tanpa menggunakan praktek tata buku yang baik dan benar, dan tanpa memiliki
mekanisme pengawasan internal yang cukup, dan bahwa data keuangan YDPK juga sangat langka
dan tidak dapat diandalkan. 498 Kerugian total yayasan dilaporkan berkisar antara Rp. 75 milyar
($8,1 juta) dan Rp. 189 milyar ($20 juta), angka yang terakhir ini sama besarnya dengan nilai
keseluruhan kekayaan yayasan pada saat itu. 499 Didorong oleh berita ini, inspektur jendral
angkatan darat memutuskan untuk melakukan internal audit, tetapi, tanpa menghiraukan tandatanda
korupsi, pejabat tersebut mengatakan masalah ini disebabkan oleh kesalahan prosedur. 500
Suparman, yang selanjutnya telah diangkat menjadi Inspektur Jendral angkatan darat, membantah
keras tuduhan korupsi. Beliau mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa tuduhan ini tidak
berdasar, berlatar-belakang politik, dan serupa dengan “pembunuhan karakter.” 501
Wirahadikusumah, sebaliknya malah dikucilkan oleh pejabat-pejabat militer lainnya yang tidak
menyetujui usaha reformasi yang diambilnya. Mereka berhasil mencopot jabatannya di
pertengahan tahun 2000. 502
Pada tahun 2000 sebuah audit resmi BPK terhadap yayasan militer juga dilaksanakan, seperti
tersebut di atas. BPK melakukan penelitian “awal” atas delapan yayasan militer dan menemukan
sederetan masalah: 503
497
Lihat, sebagai contoh, Fatchurrochman, “Military Foundation Governance (Tata Pemerintahan Yayasan
Militer)”; Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari Legitimasi, hal. 10-12; Widoyoko, “Questioning the Military
Business Restructuring,” hal. 120-121; O’Rourke, Reformasi, hal. 371-372; dan Karaniya Dharmasaputra dkk.,
“Lubang Kebocoran di ‘Kapal Keruk’ Kostrad,” Tempo, 6-13 Oktober 2000.
498
Fatchurrochman, “Military Foundation Governance.” Lihat juga Widoyoko dkk., Bisnis Milter Mencari
Legitimasi, hal. 10-12; McCulloch, “Trifungsi,” hal. 118-119.
499
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 119. Sebuah sumber yang dekat dengan Wirahadikusumah mengatakan bahwa
kerugian yang sebenarnya kemungkinan besar adalah dua kali lipat jumlah-jumlah ini. Ibid.
500
Muna, “Money dan Uniform: Corruption in the Indonesian Armed Forces,” hal. 20. Sebuah survai yang
dilakukan oleh sebuah surat kabar menemukan bahwa 97 persen dari orang-orang yang ditanya, merasa
bahwa operasi yayasan telah dirongrong korupsi. Ibid, hal. 8, 20.
501
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Djaja Suparman, Jakarta, 18 April 2006.
502
O’Rourke, Reformasi, hal. 371-373. Wirahadikusumah, yang tidak diberi jabatan baru, meninggal dunia di
bulan Agustus 2001.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 120