Harga Selangit - Human Rights Watch

enar bahwa bisnis-bisnis ini memainkan peran ekonomi penting atau
bahwa dana yang ada digunakan sebagai bagian dari anggaran militer. 491
Beberapa pengamat lain setuju, tetapi mereka menambahkan bahwa yayasan dan dana di
luar anggaran lainnya masih digunakan untuk membiayai ongkos-ongkos operasionil dan
paling tidak untuk pembelian barang dan jasa kecil-kecilan. Seorang pejabat militer yang
telah purnawirawan, tanpa memberikan nama dirinya, mengatakan kepada Human Rights
Watch bahwa yayasan militer yang dijalankannya semasa masih bertugas, kadang-kadang
membeli barang-barang atas nama militer, barang-barang seperti misalnya kendaraan
angkutan. Pembelian semacam ini biasanya dilakukan pada saat operasi militer, seperti di
Aceh dan Papua. Pejabat tersebut mengatakan bahwa yayasan yang dipimpinnya
membeli barang tersebut dengan pengertian bahwa di kemudian hari, pengeluaran
tersebut akan diganti dari anggaran pemerintah, tetapi “hutang” tersebut tidak pernah
dibayar. 492
Menteri Pertahanan Sudarsono membenarkan bahwa “pendapatan yang diperoleh dari
usaha bisnis sebagian telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.” 493
Sudarsono mengakui bahwa pendapatan dari bisnis militer legal maupun ilegal telah
digunakan untuk biaya tersebut di atas. 494 Selain itu, petugas audit yang turut serta dalam
penelitian tahun 2000 tentang yayasan militer mengatakan kepada Human Rights Watch
bahwa dia terkejut ketika menemukan bahwa dana yayasan telah digunakan untuk
“operasi tertentu [yang] lebih berkaitan dengan operasi komando dan satuan angkatan
darat" dan bukan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan. 495 Sebagai contoh, Kostrad
pernah menggunakan dana yayasan untuk membiayai latihan militer, dan pernah pula
meminta sumbangan dari pihak swasta untuk tujuan tersebut. 496
Kotak 4: Manajemen Keuangan yang Tidak Benar
Praktek bisnis sembarangan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki pihak militer
telah mengurangi penghasilan dana mereka. Audit atas kekayaan bisnis militer jarang sekali
491
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 15 Desember 2004.
492
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang perwira militer purnawirawan yang meminta untuk tidak
disebut namanya, Jakarta, April 2006.
493
“Minister Wants Almost Three-Fold Increase in Country’s Defense Budget (Menteri Menginginkan Kenaikan
Hampir Tiga Kali Lipat untuk Anggaran Pertahanan Negara),” LKBN Antara, 24 Oktober 2004.
494
Sudarsono khususnya mengulangi laporan yang menyebutkan bahwa operasi militer Indonesia di Timor
Timur sebagian adalah dibiayai dari, menurut kata-katanya sendiri, “usaha militer di sektor perjudian.”
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 114, mengutip sebuah wawancara di bulan Juli 2000 dengan Sudarsono.
495
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang petugas audit senior BPK.
496
ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform,” hal. 14.
119
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)