Harga Selangit - Human Rights Watch

More documents

Recommendations

Info

mencari keuntungan, dalam tahun-tahun belakangan ini tidak memberikan sumbangan berarti untuk memenuhi pengeluaran militer yang tidak masuk dalam anggaran. Ini sebagian disebabkan oleh dana yang telah diselewengkan. Kerja sama militer dengan usaha bisnis, seperti pembayaran untuk jasa keamanan, telah membuahkan jumlah uang yang cukup besar dan telah membantu memberikan tambahan bagi pengeluaran resmi, tetapi juga telah disertai korupsi. Kegiatan ekonomi ilegal juga dipercayai telah menghasilkan sejumlah besar uang, tetapi ternyata tidak ada satupun tafsiran yang dapat diandalkan. Di dalam hal bisnis di luar hukum, sangatlah mudah untuk menyelewengkan dana-dana ini untuk memperkaya diri orang-orang yang terlibat dan bukan untuk memenuhi kebutuhan militer. Bisnis-bisnis Milik Militer Hanya ada sedikit saja informasi yang sudah diteliti mengenai keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis-bisnis milik militer dan bagaimana keuntungan tersebut dialokasikan, tetapi sebuah pola dapat terlihat. Meskipun ada hasil pendapatan bisnis yang digunakan untuk membiayai pengeluaran militer, termasuk untuk kesejahteraan dan bahkan biaya operasi, jumlah uang yang terkait jauh lebih rendah daripada yang disangka orang. Nilai ekonomi bisnis militer telah berkurang sejak jatuhnya Soeharto dan terus menerus menurun. (Lihat Kotak 1 dan bagian berjudul “Yayasan” di Bab II: Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer.) Praktek-praktek mencari keuntungan yang tidak mungkin dapat diteruskan, termasuk penggunaan bisnis-bisnis ini sebagai “sapi perah” dari mana dana-dana dapat ditarik tanpa menanamkan modal kembali untuk masa depan, merupakan salah satu penyebab kegagalan ini. Pemimpin-pemimpin Indonesia telah mengakui tingkat keuntungan yang sangat rendah dari bisnis-bisnis militer dan bahwa bisnis-bisnis tersebut juga dibebani hutang; ini menjelaskan mengapa setelah bertahuntahun dengan keras mempertahankan bisnis-bisnis tersebut, pada tahun 2005 pimpinan TNI mau melepaskan bisnis-bisnis itu. 490 Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch, memberikan penjelasan tentang mundurnya keberuntungan bisnis-bisnis militer ini: Pertama, bisnis-bisnis ini kehilangan perlakuan istimewa yang diterima semasa pemerintahan Soeharto. Kedua, sekarang ini ada lebih banyak persaingan. Ketiga, bisnis militer sekarang sedang diamati, jadi tidak seperti dulu …. Modal dan investasi [yayasan] tidak begitu bagus. Tidak 490 Wawancara Human Rights Watch dengan Said Didu. HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 118
enar bahwa bisnis-bisnis ini memainkan peran ekonomi penting atau bahwa dana yang ada digunakan sebagai bagian dari anggaran militer. 491 Beberapa pengamat lain setuju, tetapi mereka menambahkan bahwa yayasan dan dana di luar anggaran lainnya masih digunakan untuk membiayai ongkos-ongkos operasionil dan paling tidak untuk pembelian barang dan jasa kecil-kecilan. Seorang pejabat militer yang telah purnawirawan, tanpa memberikan nama dirinya, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa yayasan militer yang dijalankannya semasa masih bertugas, kadang-kadang membeli barang-barang atas nama militer, barang-barang seperti misalnya kendaraan angkutan. Pembelian semacam ini biasanya dilakukan pada saat operasi militer, seperti di Aceh dan Papua. Pejabat tersebut mengatakan bahwa yayasan yang dipimpinnya membeli barang tersebut dengan pengertian bahwa di kemudian hari, pengeluaran tersebut akan diganti dari anggaran pemerintah, tetapi “hutang” tersebut tidak pernah dibayar. 492 Menteri Pertahanan Sudarsono membenarkan bahwa “pendapatan yang diperoleh dari usaha bisnis sebagian telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.” 493 Sudarsono mengakui bahwa pendapatan dari bisnis militer legal maupun ilegal telah digunakan untuk biaya tersebut di atas. 494 Selain itu, petugas audit yang turut serta dalam penelitian tahun 2000 tentang yayasan militer mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa dia terkejut ketika menemukan bahwa dana yayasan telah digunakan untuk “operasi tertentu [yang] lebih berkaitan dengan operasi komando dan satuan angkatan darat" dan bukan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan. 495 Sebagai contoh, Kostrad pernah menggunakan dana yayasan untuk membiayai latihan militer, dan pernah pula meminta sumbangan dari pihak swasta untuk tujuan tersebut. 496 Kotak 4: Manajemen Keuangan yang Tidak Benar Praktek bisnis sembarangan yang dianut oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki pihak militer telah mengurangi penghasilan dana mereka. Audit atas kekayaan bisnis militer jarang sekali 491 Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. (purnawirawan) Agus Widjojo, 15 Desember 2004. 492 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang perwira militer purnawirawan yang meminta untuk tidak disebut namanya, Jakarta, April 2006. 493 “Minister Wants Almost Three-Fold Increase in Country’s Defense Budget (Menteri Menginginkan Kenaikan Hampir Tiga Kali Lipat untuk Anggaran Pertahanan Negara),” LKBN Antara, 24 Oktober 2004. 494 Sudarsono khususnya mengulangi laporan yang menyebutkan bahwa operasi militer Indonesia di Timor Timur sebagian adalah dibiayai dari, menurut kata-katanya sendiri, “usaha militer di sektor perjudian.” McCulloch, “Trifungsi,” hal. 114, mengutip sebuah wawancara di bulan Juli 2000 dengan Sudarsono. 495 Wawancara Human Rights Watch dengan seorang petugas audit senior BPK. 496 ICG, “Indonesia: Next Steps in Military Reform,” hal. 14. 119 HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)
Page 1 and 2:
Indonesia Harga Selangit Hak Asasi
Page 3 and 4:
Tabel Indeks Tabel 1: Inventorisasi
Page 5 and 6:
Akronim dan Singkatan Istilah dalam
Page 7 and 8:
Ringkasan Keterlibatan perwira angk
Page 9 and 10:
Indonesia dalam kegiatan bisnis, da
Page 11 and 12:
erlawanan dengan bukti yang ada—m
Page 13 and 14:
senang jika tanggung jawab untuk me
Page 15 and 16:
Laporan ini ditulis berdasarkan pad
Page 17 and 18:
Hubungan antara usaha swadana milit
Page 19 and 20:
Ekspansi yang cepat dari hubungan e
Page 21 and 22:
tanah yang diaku oleh masyarakat pe
Page 23 and 24:
dari suatu investasi besar militer,
Page 25 and 26:
Sebelum undang-undang ini dikeluark
Page 27 and 28:
yayasan dan koperasi. 39 Selain itu
Page 29 and 30:
Pihak angkatan bersenjata biasanya
Page 31 and 32:
Di bidang politik, sangatlah sukar
Page 33 and 34:
Inpres yang tersebut di atas. Dia j
Page 35 and 36:
II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Milite
Page 37 and 38:
anyak bisnis-bisnis kecil, banyak d
Page 39 and 40:
mempunyai sebuah bisnis kayu jati d
Page 41 and 42:
menempatkan yayasan di bawah perusa
Page 43 and 44:
Kotak 2: Yayasan Militer dan Aset-a
Page 45 and 46:
Angkatan Laut: Yayasan Bhumyamca (Y
Page 47 and 48:
Koperasi militer ada di tiap-tiap a
Page 49 and 50:
menyediakan jasa keamanan bagi Perh
Page 51 and 52:
sebuah kedok untuk menebang habis w
Page 53 and 54:
Malaysia, BOT, tidak menjawab perta
Page 55 and 56:
Kerja Sama Aparat Militer dan Swast
Page 57 and 58:
membenarkan bahwa TNI akan menjaga
Page 59 and 60:
Copper & Gold Inc., yang mempunyai
Page 61 and 62:
untuk keamanan. Perusahaan pertama
Page 63 and 64:
Pengakuan seperti ini mendorong pan
Page 65 and 66:
• “Bayaran harian kecil-kecilan
Page 67 and 68:
yang jelas bagi [Freeport] untuk me
Page 69 and 70:
kepolisian. 250 Kelompok ini menamb
Page 71 and 72:
mereka di pasar gelap. Koperasi TNI
Page 73 and 74: seorangpun mencoba menjual [di pasa
Page 75 and 76: Pembayaran yang lambat merupakan ke
Page 77 and 78: Tanggapan yang ada hanyalah laporan
Page 79 and 80: Masalah ini telah diselidiki secara
Page 81 and 82: Konflik antara Aparat Militer-Kepol
Page 83 and 84: satuan udara cadangan yang bermarka
Page 85 and 86: Pihak militer dan pejabat pemerinta
Page 87 and 88: Korupsi Besar Sejarah Indonesia mem
Page 89 and 90: Banyak pembelian peralatan militer
Page 91 and 92: yang sama juga terjadi di Maluku; p
Page 93 and 94: diri, diambil oleh tentara yang kem
Page 95 and 96: Di tempat lain di Aceh, sukarelawan
Page 97 and 98: III. Hambatan bagi Reformasi Jika p
Page 99 and 100: Sementara itu, pejabat Departemen K
Page 101 and 102: kualitas data keuangan pemerintah,
Page 103 and 104: 13,7419 triliun (rutin) 7,666 trili
Page 105 and 106: adalah sekitar 2,26 persen dari GDP
Page 107 and 108: walaupun telah ada perbaikan, terla
Page 109 and 110: lisensi yang layak untuk memesan se
Page 111 and 112: militer, tanpa ada penjelasan atau
Page 113 and 114: mendarah-daging sehingga pejabat pe
Page 115 and 116: mengambil uang tersebut dari dana d
Page 117 and 118: militer. Yayasan militer menggunaka
Page 119 and 120: Walaupun anggaran Angkatan Bersenja
Page 121 and 122: Mite 1: Dana yang Dianggarkan untuk
Page 123: pembelian peralatan untuk pihak mil
Page 127 and 128: - “kontrol internal dan mekanisme
Page 129 and 130: Macam-macam Bisnis Militer yang Lai
Page 131 and 132: ahwa tujuan perusahaan militer yang
Page 133 and 134: Ditetapkannya ketentuan ini merupak
Page 135 and 136: ingin diambil alih oleh pemerintah.
Page 137 and 138: dijelaskan dalam peraturan-peratura
Page 139 and 140: Rights Watch secara mandiri berhasi
Page 141 and 142: untuk tujuan kesejahteraan prajurit
Page 143 and 144: sumber daya pemerintah yang tidak s
Page 145 and 146: IV. Rekomendasi Dibiarkannya bisnis
Page 147 and 148: dari pendapatan di luar anggaran ya
Page 149 and 150: memadai. Untuk mengatasi masalah in
Page 151 and 152: Minta Pertanggungjawaban Penuh atas
Page 153 and 154: tanggung jawab keuangan dan dapat m
Page 155 and 156: Sejumlah pemerintah dari negara don
Page 157 and 158: mengenai cara-cara untuk menyediaka
Page 159 and 160: minyak Inggris-Amerika, BP, telah b
Page 161 and 162: menyewa TNI untuk mendapatkan layan
Page 163 and 164: Sumpit, PADI Indonesia, dan Walhi-K
show all

Harga Selangit - Human Rights Watch

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?