Harga Selangit - Human Rights Watch

Walaupun anggaran Angkatan Bersenjata Indonesia adalah salah satu
yang terendah di wilayah [Asia Tenggara] jika dilihat dari jumlah total
dan persentasi dari anggaran nasional, perlu diingat bahwa masih banyak
uang dalam kas militer untuk disalahgunakan dan dicuri. 473
Pemerintah Indonesia telah menyatakan anti-korupsi sebagai suatu prioritas, tetapi
upaya-upaya pemerintah hanya dapat diterapkan di sektor militer secara sangat terbatas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia hanya melakukan satu penyelidikan
saja terhadap korupsi militer, yaitu yang berhubungan dengan skandal pembelian senjata
di tahun 2003, dan hanya menyampaikan satu kasus lain kepada kantor Kejaksaan
Agung. Kemampuan KPK untuk menyelidiki kasus-kasus militer adalah sebuah isu
“peka,” menurut seorang anggota komisi, karena dari mandatnya, peran KPK hanya
terbatas dalam hal koordinasi bilamana ada personil militer yang terlibat. 474 Selain itu,
persyaratan bahwa pejabat tinggi pemerintah harus menyerahkan surat pernyataan
kekayaan hanya diterapkan secara terbatas untuk pihak militer. Hanya sedikit sekali
pejabat Departemen Pertahanan dan TNI yang harus memenuhi persyaratan tersebut,
lebih sedikit dari badan-badan pemerintah lainnya. 475 Selain itu, KPK juga tidak
mengaudit laporan ini. KPK hanya menerima informasi saja. Menurut KPK, mereka
kemudian mengecek kebenaran informasi yang disampaikan, tetapi KPK mengatakan
mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan lanjutan jika
mereka mencurigai ada pejabat yang menyembunyikan informasi. 476
Tiga Mite mengenai Upaya Swadana Pihak Militer Indonesia
Tantangan untuk membiayai aparat militer Indonesia yang mempunyai keterbatasan
anggaran yang ketat telah membuahkan sebuah alasan inti bagi TNI untuk melakukan
kegiatan mencari keuntungan sendiri. Sejak hari-hari pertama sejarah Indonesia, dana
resmi selalu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok militer. Walaupun
pernyataan ini ada benarnya, seperti yang telah disebutkan di atas, masalah ini tidak
473
Muna, “Money dan Uniform: Corruption in the Indonesian Armed Forces,” hal. 22.
474
Hukum yang menciptakan KPK ini membatasi wewenang KPK atas kasus-kasus semacam ini karena si
dituduh berada di bawah juridiksi sistem pengadilan militer atau, dalam beberapa kasus, gabungan pengadilan
sipil-militer. Wawancara Human Rights Watch dengan Erry Riyana Hardjapamekas; undang-undang No.
30/2002 tentang KPK, Pasal 42. TNI dan KPK menandatangani sebuah kesepakatan bersama (memorandum
of understanding) untuk memperjelas masalah ini dan masalah-masalah lainnya. “Kerja Sama Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,” 10 Agustus 2005, diberikan oleh markas besar TNI, salinan ada di Human Rights
Watch.
475
Seorang anggota KPK menjelaskan bahwa pejabat pemerintah yang memegang jabatan tertinggi di
departemen tersebut akan diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan semacam ini, tetapi untuk aparat militer,
ini hanya berlaku untuk beberapa jabatan saja (kira-kira hanya lima di pihak TNI dan beberapa orang lainnya di
Departemen Pertahanan). Jumlah ini dapat diperbesar tanpa ada batasan apapun, seperti yang telah dilakukan
di bidang judikatif. Wawancara Human Rights Watch dengan Erry Riyana Hardjapamekas.
476
Ibid.
113
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)