Harga Selangit - Human Rights Watch

($28.000) dari perumahan di atas tanah angkatan laur, dan pembayaran sewa dari sebuah
supermarket dan pusat mobil di Jakarta Utara sejumlah Rp. 25 milyar ($2,75 juta). 467
Walaupun ada temuan-temuan BPK bahwa pihak militer telah menyebabkan kerugian
terhadap negara, tidak ada pertimbangan hukuman bagi mereka yang bertanggungjawab.
Pejabat-pejabat berwenang memberikan alasan bahwa tidak ada persyaratan pelaporan
yang jelas mengenai keuntungan yang didapat dari penggunaan aset negara dan
mengatakan masalah ini disebabkan oleh kesalahan teknis. 468 Hal ini tidak berbeda
dengan keluhan-keluhan lalu bahwa, walaupun ada undang-undang yang menetapkan
bahwa penyalahgunaan aset negara harus mendapatkan hukuman setimpal, pada
kenyataannya tidak pernah ada pertanggungjawaban. 469
Keganjilan Keuangan Lain
Keganjilan keuangan militer di Indonesia sangat beragam. Pejabat-pejabat pengawas
Indonesia mengakui bahwa sudah ada beberapa perbaikan yang dijalankan, tetapi
pejabat-pejabat tersebut juga selalu menyebutkan pihak militer sebagai salah satu, atau
bahkan badan terburuk dalam hal pemborosan dan korupsi. 470
Menurut laporan pers, penelitian oleh BPK menyimpulkan bahwa lebih dari $450 juta
telah diselewengkan dari dana militer selama jangka waktu delapan tahun sampai dengan
tahun 2001. 471 Empat tahun kemudian, di tahun 2005, Menteri Pertahanan Sudarsono
menyatakan bahwa 30 persen dari seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk anggaran
Departemen Pertahanan (darimana dana anggaran kemudian dialirkan ke angkatan
bersenjata), telah diboroskan. 472 Seorang penganalisa dan pakar reformasi bidang
keamanan, Riefqi Muna, memberikan gambaran yang lebih suram lagi:
467
Tony Hotland dan Tiarma Siboro, “Military hands in inadequate report on wealth: BPK (Pihak militer
menyerahkan laporan yang tidak lengkap: BPK),” Jakarta Post, 26 September 2005.
468
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat BPK; Hotland dan Siboro, “Military hands…,”
Jakarta Post. DPR memberikan tanggapan untuk menutup lubang ini dengan mengeluarkan peraturan baru
mengenai masalah ini.
469
Wakil ketua BPK saat itu, I. Gde Artjana Artjana, menyebutkan di tahun 2002 bahwa hukuman telah
ditetapkan menurut peraturan pelayanan sipil, kode kriminal, dan undang-undang anti-korupsi, tetapi hukumhukum
ini tidak pernah digunakan. Muninggar Sri Saraswati dan Tiarma Siboro, “Irregularities in budget
spending 17 percent – BPK (Kejanggalan dalam pengeluaran anggaran [mencapai] 17 persen – BPK) ,” Jakarta
Post, 18 September 2002.
470
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, 11 April 2006;
wawancara Human Rights Watch dengan Deddy Djamaludin Malik, anggota DPR, 15 April 2006.
471
Djoko Susilo, “DPR seeks to end `rubber stamp' role in military budget,” Jakarta Post.
472
“Defense ministry boosts efficiency (Departemen Pertahanan meningkatkan efisiensi),” Jakarta Post, 30
Agustus 2005.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 112