Harga Selangit - Human Rights Watch

dokumen-dokumen tersebut bersifat rahasia. 458 Pada tahun 2004, petugas audit
pemerintah mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa biaya operasionil tetap
dianggap “tidak dapat dijamah.” 459 Setelah beberapa waktu, wewenang BPK makin
bertambah setelah pihak militer juga mulai mau bekerjasama. 460 Pejabat-pejabat BPK,
dengan harapan tinggi, mengatakan bahwa mereka percaya mereka akan dapat memulai
penelitian atas pengeluaran operasionil militer pada tahun 2007. 461
Suatu batasan lama atas audit BPK adalah pengecualian pendapatan dan pengeluaran di
luar anggaran oleh militer. Seorang petugas audit pemerintah menjelaskan di tahun 2004
bahwa, berlawanan dengan persyaratan, pihak militer telah menghalangi usahanya untuk
menengok dana di luar anggaran: “Mereka bersikeras bahwa kita hanya mengaudit apa
yang dibayar dari anggaran.” 462 Satu audit terbatas BPK terhadap yayasan militer
berlangsung pada tahun 2000, tetapi hanya setelah badan-badan keuangan internasional,
khususnya International Monetary Fund (IMF), memaksa dilakukannya audit tersebut.
Perjanjian hutang antara pemerintah Indonesia dengan IMF setelah krisis keuangan Asia,
saat Indonesia mendapat pinjaman besar, menyatakan bahwa “semua audit internal di
masa datang atas operasi keuangan badan-badan pemerintah” yang dilakukan oleh BPK
harus “mengikutsertakan semua sumber dana di luar anggaran. Ini akan dimulai pada
tahun 2000 dan akan meliputi pihak militer.” Perjanjian itu menambahkan, “Kami
memahami bahwa kegiatan kuasi-fiskal juga dapat tumbuh dari kegiatan yayasan dan
kami berencana untuk menempatkan kegiatan-kegiatan dan buku mereka di bawah
penelitian dan audit pemerintah.” 463 (Hasil dari audit BPK terhadap yayasan militer ini
dijelaskan di bawah, di dalam bagian berjudul “Manajemen Keuangan yang Tidak
Beres.”)
Sayangnya, kemajuan yang berat dicapai ini tidak dipertahankan. Sebuah rencana lain
yang didukung oleh IMF untuk menekan dikeluarkannya aturan hukum untuk mengatur
yayasan, secara tidak sengaja mengakibatkan dihentikannya audit BPK atas yayasan
458
Artjana, “The Indonesian Military Budget Transparency dan Accountability,” hal. 158.
459
Wawancara Human Rights Watch dengan petugas-petugas audit pemerintah.
460
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat BPK.
461
Ibid.; Ringkasan BPK untuk Human Rights Watch.
462
Wawancara Human Rights Watch dengan petugas-petugas audit pemerintah. Dengan menolak untuk
memberikan bantuan, pihak militer tampaknya telah melanggar perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah di
bulan Mei 1999 yang mewajibkan semua lembaga negara untuk melaporkan penghasilan di luar anggaran
mereka. Pemerintah selanjutnya bertekad melakukan audit secara teratur terhadap lembaga-lembaga resmi
yang tidak mematuhi perintah tersebut dan akan mempertimbangkan hukuman bagi tiap-tiap laporan yang tidak
benar. Pemerintah Indonesia, Letter of Intent [Surat Pernyataan Maksud] (LOI) dan Supplementary
Memorandum of Economic dan Financial Policies [Memorandum Tambahan untuk Kebijakan Ekonomi dan
Keuangan] (MEFP), yang ditandatangai pada tanggal 7 September 2000, alinea 56.
463
Pemerintah Indonesia, LOI dan MEFP, ditandatangani tanggal 20 Januari 2000, alinea 31, 32. Perjanjian
hutang dengan IMF ini untuk pertama kalinya memperhitungkan masalah ini.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 110