Harga Selangit - Human Rights Watch

mengambil uang tersebut dari dana darurat Departemen Pertahanan sendiri, yaitu sebesar Rp. 2
triliun ($206 juta), atau menunggu anggaran tahun 2006. Seorang anggota sub-komisi anggaran
dari komisi DPR di bidang pertahanan, Djoko Susilo, menjelaskan kepada Jakarta Post:
“Karena Aceh telah diberi status normal [keadaan gawat darurat telah dihentikan pada bulan Mei
2005], menurut undang-undang TNI, semua dana harus berasal dari anggaran negara yang khusus
disediakan untuk departemen (pertahanan). (…) Tetapi dalam usulan mereka yang terakhir,
tidakjelas pos manakah yang diharapkan oleh mereka untuk kita beri uang. Mereka bahkan tidak
memberikan rincian penuh mengenai apa yang akan mereka perbuat dengan uang itu.” 453
Seorang anggota komisi anggaran lainnya, Happy Bone Zulkarnaen, menegaskan bahwa masalah
ini bukanlah masalah baru. Zulkarnaen mengatakan bahwa Departemen Pertahanan telah gagal
memberikan laporan mengenai biaya operasi militernya di Aceh selama dua tahun terakhir ini. 454
Setelah anggota-anggota DPR menuntut keras disampaikannya laporan ini, Departemen
Pertahanan lebih memperhatikan jika anggota-anggota DPR tersebut meminta informasi. 455
Pada tahun 2006, anggota-anggota DPR sedang mempertimbangkan permintaan dana sebesar
Rp. 400 milyar ($44 juta) dari pemerintah untuk membiayai penempatan pasukan- pasukan yang
ditarik dari Aceh berdasarkan perjanjian damai yang telah disetujui, serta untuk menutupi ongkosongkos
yang berhubungan dengan prajurit yang masih ada di Aceh. 456 Dana tersebut, menurut
anggota DPR, Djoko Susilo, direncanakan akan diambil dari anggaran darurat pemerintah. 457
Fungsi Audit
Sampai saat ini, petugas audit pemerintah hanya membatasi diri mereka untuk meneliti
pengeluaran non-operasionil, seperti pengeluaran untuk gaji dan barang-barang lain yang
tidak berhubungan langsung dengan penempatan pasukan militer. Beberapa mantan
pejabat BPK mengatakan hal ini disebabkan oleh pihak militer yang telah menghalangi
usaha mereka untuk meneliti pengeluaran operasionil. Seorang mantan pejabat BPK
mengatakan bahwa pada tahun 2003 pimpinan militer telah menghalangi usaha BPK
untuk melakukan audit dana operasionil dengan menggunakan beberapa taktik. Sebagai
contoh, pihak militer—bertindak di luar wewenangnya—menentukan sendiri informasi
apa yang perlu diaudit, dengan menyatakan bahwa informasi yang diminta belumlah
tersedia, dan membatasi akses ke dokumen-dokumen dengan menyatakan bahwa
453
“Ministry seeks…,” Jakarta Post.
454
Tony Hotland dan Rendi Witular, “House OKs funds [for] Aceh military operation (DPR menyetujui dana
[untuk] operasi militer Aceh),” Jakarta Post, 2 Juli 2005.
455
Wawancara Human Rights Watch dengan Djoko Susilo.
456
Ibid.
457
Ibid. Human Rights Watch menanyakan rencana ini di bulan April 2006 kepada anggota-anggota DPR, ahliahli
militer, pejabat-pejabat keuangan internasional, dan orang-orang lain yang bekerja untuk mendukung
proses perdamaian Aceh. Tak seorangpun mengetahui rencana ini.
109
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)