Harga Selangit - Human Rights Watch

mendarah-daging sehingga pejabat pemerintah seringkali menolak untuk membicarakan
informasi yang telah diterbitkan di situs web pemerintah. 441
Dalam hubungannya dengan pendapatan di luar anggaran, belumlah ada keterbukaan dan
pertanggungjawaban apapun. Seperti diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah,
“Tentu saja mereka tidak akan melaporkan kegiatan di luar anggaran.” 442 Sedikit sekali
bisnis militer yang telah diteliti keuangannya. Yayasan militer pernah diaudit satu kali,
tetapi audit ini hanya meliputi sebagian yayasan saja, dan hasil audit tersebut tidak pernah
diterbitkan di depan umum. (Lihat penjelasan di bawah mengenai temuan-temuan BPK.)
Panglima TNI saat itu, Sutarto, di bulan April 2005 mengatakan bahwa TNI tidak
mempunyai informasi mengenai jumlah, ruang lingkup, nilai, atau keuntungan dari
investasi bisnis militer dan, merasa masalah tersebut pada hakekatnya adalah “masalah
internal TNI.” 443 Ketika Human Rights Watch meminta informasi tersebut dari berbagai
pejabat pemerintah di tahun 2006, tak satupun yang mau memberikan. Beberapa
departemen dengan setengah terpaksa mau memberikan jawaban. Walaupun mereka
menolak memberikan salinan informasi mengenai inventorisasi bisnis militer,
Departemen Pertahanan telah memberikan informasi keuangan terbatas mengenai satu
perusahaan milik militer yang direncanakan akan dijual, dan TNI telah memberikan
daftar tidak lengkap mengenai organisasi-organisasi TNI yang berkaitan dengan bisnis.
(Untuk keterangan rinci, lihat bagian berjudul “Yayasan” di Bab II: Anatomi Kegiatan
Ekonomi Militer.)
Kotak 3: Dana Operasi Militer di Aceh yang Tidak Terbuka
Masalah pengawasan keuangan tampaknya paling parah dalam hal yang berhubungan dengan
operasi militer “darurat” yang, walaupun telah diketahui sebelumnya, tetap tidak diikutsertakan
dalam anggaran. 444 Dana yang dikeluarkan untuk menempatkan personil militer di Aceh sampai
tahun 2005 merupakan satu contoh masalah ini.
Selama bertahun-tahun, anggota DPR telah mengeluhkan halangan-halangan untuk mengawasi
pengeluaran militer. Pada tahun 2003, contohnya, TNI menerima paling sedikit Rp. 1,2 triliun
($144 juta) dari neraca cadangan pemerintah untuk menutupi dana darurat; ini merupakan cara
biasa untuk membiayai operasi di Aceh. 445 Tahun itu, anggota DPR, Djoko Susilo, menyatakan
441
Wawancara Human Rights Watch dengan analis-analis independen yang mengadakan penelitian untuk
International Budget Project (Proyek Anggaran Internasional) di Center for Budget and Policy Priorities (Pusat
Prioritas Anggaran dan Kebijakan), Jakarta, 9 April 2006.
442
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat Departemen Keuangan.
443
Agus Supriyanto, “Panglima: Penertiban Bisnis TNI Selesai Dua Tahun,” Koran Tempo, 13 April 2005,
diterjemahkan oleh Human Rights Watch.
444
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang auditor senior BPK.
445
Fitri Wulandari dan Dadan Wijaksana, “Govt budgets Rp 1.7 trillion for Aceh war (Pemerintah memberikan
anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk perang Aceh),” Jakarta Post, 21 Mei 2003.
107
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)