Harga Selangit - Human Rights Watch

masih terbatas karena informasi ini sering tidak lengkap dan masih kurang dapat
dipercaya, seperti yang dibicarakan di atas (lihat “Kelemahan Metode dan Data Statistika
Pemerintah,” di atas). Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli keuangan mengenai
keterbukaan yang meningkat ini, “Angka-angka sekarang mudah diperoleh, tetapi angkaangka
tersebut tidak memberitahukan apa-apa.” 436
Walaupun pemerintah telah berusaha untuk menerbitkan beberapa informasi di
masyarakat, pejabat-pejabat masih tetap menolak untuk memberitahukan data yang
mereka miliki. Hanya informasi mengenai anggaran saja yang telah dikeluarkan dengan
disertai sejumlah detil-detil. Data awal mengenai pengeluaran berdasarkan alur uang (cash
flows) juga tersedia, tetapi hanya dalam bentuk kumpulan (aggregate) saja dan tidak
menunjukkan pengeluaran militer secara terperinci. 437 Laporan keuangan final, yang telah
diaudit, yang merupakan sebagian dari usaha reformasi baru-baru ini, dan tersedia untuk
tahun 2005, hanya mencakup semua rekening pemerintah secara keseluruhan.
Departemen Keuangan mengatakan bahwa angka-angka pengeluaran yang telah diaudit
untuk tiap tiap departemen tidak akan diterbitkan untuk umum sebelum tahun 2007. 438
Departemen Keuangan memang telah memberikan kepada Human Rights Watch data
yang belum dipersatukan mengenai pengeluaran militer, seperti yang dicantumkan di atas
(lihat Tabel 3), tetapi mereka mengatakan bahwa departemen tidak dapat memberikan
salinan dari dokumen yang digunakan sebagai dasar informasi tersebut karena dokumen
tersebut berisi informasi yang mendetil yang khusus hanya boleh digunakan oleh
Departemen Keuangan dan Departemen Pertahanan. 439
Pejabat-pejabat pemerintah seringkali menggunakan rahasia negara sebagai alasan untuk
menolak memberikan informasi mengenai keuangan militer, tetapi pada saat laporan ini
ditulis, tidak ada undang-undang yang berlaku yang menetapkan apa yang dimaksud
dengan rahasia negara. Sebuah rancangan undang-undang tentang rahasia negara yang
dibentuk pada tahun 2005 mengusulkan agar semua urusan militer dirahasiakan; hal ini
tentunya akan menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang telah diaudit
dan bertentangan dengan rancangan undang-undang mengenai kebebasan informasi yang
akan menghasilkan keterbukaan yang lebih besar. 440 Kurang jelasnya situasi hukum ini
bukanlah satu-satunya halangan. Kebiasaan menyimpan rahasia ini telah begitu
436
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang ahli keuangan internasional.
437
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.
438
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang pejabat Departemen Keuangan, 19 April 2006.
439
Ibid.
440
Lihat, sebagai contoh, Tony Hotland, “Bill limits public access to information (Rancangan undang-undang
membatasi akses masyarakat terhadap informasi),” Jakarta Post, 2 Januari 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 106