Harga Selangit - Human Rights Watch

militer, tanpa ada penjelasan atau catatan pengeluaran apapun. 432 Seorang pejabat
Departmen Keuangan mengatakan bahwa pihak militer, “tidak pernah membuat laporan
yang tertib dan benar, dan mereka tidak pernah diaudit secara penuh.” 433 (Lihat di bawah
untuk analisa lubang-lubang dalam rekening militer.)
Keterbukaan Terbatas, Tanggung Jawab Kecil
Pejabat-pejabat sipil di Indonesia telah mengambil langkah-langkah maju untuk
meningkatkan pengawasan dan pelaporan mereka atas praktek-praktek keuangan militer,
tetapi masih tetap ada tantangan yang serius. Perubahan-perubahan masih terjadi dengan
sangat lamban. Beberapa langkah yang sangat dibutuhkan telah tertunda dan beberapa
bidang lain masih belum mendapatkan perhatian yang cukup. Keterbukaan atas
keuangan militer telah meningkat jika dibandingkan dengan situasi suram di masa lalu,
tetapi budaya rahasia sehubungan dengan masalah keuangan militer masih tetap tebal.
Pertanggungjawaban juga sangat langka. Manajemen yang tidak benar, pemborosan, dan
korupsi tetap endemik, dan kasus-kasus yang beredar luaspun tentang kerugian-kerugian
besar yang diderita negara belum berhasil membuahkan hukuman bagi mereka yang
bertanggungjawab. Masalah-masalah ini diuraikan di bawah ini.
Tingkat Keterbukaan yang Rendah
Pada tahun 2006, keterbukaan mengenai masalah keuangan militer semakin meningkat,
tetapi tembok-tembok tinggi masih tetap ada. Dari segi positif, sampai dengan awal 2006,
temuan-temuan dari penelitian resmi BPK tentang pengeluaran pemerintah telah
diterbitkan di media massa, sesuai dengan reformasi tahun 2004. 434 Temuan yang
diterbitkan termasuk hasil dari audit tahun 2005 terhadap pengeluaran resmi militer dan
audit khusus tahun 2004 terhadap Departemen Pertahanan yang sebelumnya telah
disembunyikan dari mata umum. 435 Informasi ini dapat diperoleh dari situs web
pemerintah, yang juga telah mulai menerbitkan dokumen anggaran yang lebih mendetil
yang dikumpulkan oleh Departemen Keuangan mulai tahun 2004. Manfaat informasi ini
432
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan, 11 dan 19 April 2006.
433
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan, 11 April 2006.
434
Menurut undang-undang tahun 2004 (Undang-undang No. 15/2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)
laporan audit BPK harus diterbitkan di depan umum. Laporan ini menjadi milik umum saat laporan tersebut
diserahkan kepada anggota DPR, yang dapat tertunda karena badan-badan yang diaudit akan diberi
kesempatan lebih dahulu untuk memberikan pendapat mereka mengenai temuan-temuan BPK. Wawancara
Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat BPK, Jakarta, 17 April 2006.
435
Laporan audit terhadap pengeluaran tahun 2005 (termasuk bab-bab mengenai Departemen Pertahanan dan
TNI) tersedia di: [online] http://www.bpk.go.id/ikhtisar.php, sedangkan audit istimewa tahun 2004 terhadap
departemen pertahanan tersedia di: [online] http://www.bpk.go.id/doc/parsial/lkpp2.html. Saat laporan ini ditulis,
hasil-hasil audit terdahulu belum diterbitkan secara keseluruhan di masyarakat, tetapi beberapa informasi
sudah dapat diperoleh. Sebagai contoh, ringkasan presentasi BPK tahun 2000 dan 2001 kepada parlemen
tersedia di: [online] http://www.bpk.go.id/hapsem.php?sid=30.
105
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)