Harga Selangit - Human Rights Watch

Satu kekhawatiran yang timbul adalah bahwa permintaan dana militer dan aliran uang itu
sendiri masih melalui proses yang sangat birokratis, yang sangat menunda pengeluaran
dana tersebut dan juga menambah resiko bahwa sebagian uang tersebut akan menghilang
di tiap-tiap tingkat. 425 Penundaan dalam pengeluaran dana anggaran ke lapangan, bersama
dengan pencurian dana, telah mendorong timbulnya usaha swadana dan tata akuntansi
kreatif untuk menutupi praktek-praktek tersebut, seperti yang diakui oleh beberapa
pejabat pemerintah. 426 Laporan pengeluaran sering disesuaikan dengan dana anggaran,
dan pengeluaran sesungguhnya yang dibiayai dengan dana dari sumber lain tidak
dicatat. 427 Menurut sebuah kesepakatan antara Departemen Keuangan dan Departemen
Pertahanan, sejak tahun 2005, gaji-gaji telah dibayarkan menurut prosedur yang lebih
terarah; masa penundaan dalam mengeluarkan dana-dana lainnya juga telah berkurang
jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, tetapi pengeluaran tersebut masih tertunda
kira-kira empat bulan. 428
Masalah-masalah lain yang disebutkan oleh pejabat pemerintah termasuk kegagalan
untuk mentaati prosedur, pemborosan dan ketidaktepatan dalam menggunakan dana. 429
Petugas audit pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa
penelitian mereka pada tahun 2004 mengenai rekening-rekening militer telah
menemukan cukup banyak pernyataan dan penggunaan tata buku yang tidak tepat. 430
Pihak militer Indonesia menggunakan sistem tata buku yang berbeda dengan badanbadan
pemerintah lainnya, dan sampai dengan bulan April 2006, tidak ada rencana untuk
memperbaiki situasi ini. 431 Pejabat-pejabat pemerintah juga melaporkan bahwa pihak
militer mempunyai catatan buku yang sangat tidak lengkap; pihak militer juga hanya
memberikan daftar umum saja kepada pejabat yang bertugas mengawasi pengeluaran
425
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang petugas audit senior BPK, Jakarta, 6 September 2004.
426
Ibid. Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, 11 April
2006.
427
Wawancara Human Rights Watch dengan seorang petugas audit senior BPK.
428
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.
429
Artjana, “The Indonesian Military Budget Transparency dan Accountability,” hal. 150-151, 160-161;
McCulloch, “Trifungsi,” hal. 121, mengutip wawancara dengan I. Gde Artjana (saat itu masih memegang
jabatan di BPK). Lihat juga, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), “The Anatomy of
the Military Budget (Anatomi Anggaran Militer),“ kertas kerja tentang latar belakang topik, INFID Civilian
Supremacy and Transparency of the Military Budget Project (Proyek INFID tentang Supremasi Sipil dan
Keterbukaan Anggaran Militer), 2004, hal. 3-6.
430
BPK, “Pointer for Discussion about BPK Audit on Department of Defense and Indonesian Armed Forces
(Petunjuk untuk Pembahasan Audit BPK terhadap Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata
Indonesia)” ringkasan yang dipersiapkan untuk Human Rights Watch setelah Human Rights Watch meminta
informasi [“BPK briefing document for Human Rights Watch (Ringkasan BPK untuk Human Rights Watch)”], 13
April 2006.
431
Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan; wawancara Human
Rights Watch dengan seorang ahli keuangan internasional, Jakarta, 8 April 2006.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 104