Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
menekankan wewenang yang dimiliki ole Departemen Pertahanan menurut undangundang.<br />
414 Beliau menekankan, khususnya, bahwa wewenang Departemen Pertahanan<br />
mencakup semua masalah manajemen anggaran, termasuk pembelian senjata. 415 Bahwa<br />
Sudarsono merasa perlu mengadakan rapat tersebut, dan memberikan pengumuman<br />
lanjutan beberapa minggu setelah itu, menunjukkan bahwa kontrol sipil terhadap<br />
pembelian barang militer belumlah ada.<br />
Bahkan setelah rapat ini, TNI tetap menolak mengakui Departemen Pertahanan sebagai<br />
badan yang memimpin pembelian kebutuhan pertahanan. Panglima TNI, Marsekal<br />
Udara Djoko Suyanto, dalam wawancara pers-nya mengatakan bahwa tiap-tiap angkatan<br />
“secara rutin” telah merencanakan sendiri impor senjata mereka dan bahwa TNI akan<br />
melibatkan Departemen Pertahanan hanya dalam kontrak-kontrak persenjataan cukup<br />
besar yang bernilai “ratusan juta dolar” atau kontrak-kontrak yang menggunakan fasilitas<br />
kredit ekspor. 416 Pernyataan ini bertentangan langsung dengan pernyataan yang dibuat<br />
pada bulan Maret 2006 oleh juru bicara TNI saat itu Mayjen. Kohirin Suganda, yang<br />
mengatakan bahwa impor senjata akan diatur melalui perjanjian antar pemerintah,<br />
dengan tender dan pembayarannya akan dipegang oleh departemen-departemen sipil dan<br />
bukan oleh TNI sendiri. Juru bicara ini menggunakan pernyataan ini sebagai bukti bahwa<br />
pembelian untuk militer di Indonesia “diawasi secara ketat sekali” dan menyebut<br />
kekhawatiran bahwa pembelian senjata dari Amerika Serikat oleh Indonesia akan<br />
membuka kesempatan untuk korupsi adalah “tidak berdasar.” 417<br />
Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa hal ini memang perlu dikhawatirkan.<br />
Pada bulan April 2006, pejabat-pejabat AS menangkap perantara-perantara penjualan<br />
senjata dengan tuduhan akan mengekspor berbagai senjata secara ilegal ke Indonesia,<br />
melalui sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pemerintah AS membatalkan larangan<br />
yang diwajibkan oleh Congress pada bulan November 2005 mengenai hubungan militer<br />
AS-Indonesia. 418 Perantara senjata yang ditangkap tersebut adalah warga negara<br />
Indonesia dan warga negara Singapura yang mewakili PT Ataru Indonesia, sebuah<br />
perusahaan pengedar senjata yang aktif di Indonesia, tetapi mereka tidak mempunyai<br />
414<br />
Hanibal W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo.<br />
415<br />
Sudarsono menunjukkan bahwa angkatan bersenjata harus menyerahkan permintaan dana melalui<br />
departemennya. Mengenai pembelian senjata, Sudarsono menambahkan bahwa “sisa-sisa pembelian yang<br />
tidak terawasi” yang sebelumnya telah dirundingkan akan tetap dipenuhi, meskipun departemennya tidak akan<br />
bertanggungjawab mengenai pembayaran untuk pembelian-pembelian terdahulu ini. Ibid.<br />
416<br />
“Marsekal Djoko Suyanto: Why is the TNI being seen as smugglers? (Mengapa TNI dilihat sebagai<br />
penyelundup),” Tempo, 25 April – 1 Mei 2006.<br />
417<br />
Mayjen. Suganda, “TNI commits to reform…,” Jakarta Post.<br />
418<br />
Pengadilan Distrik AS, Distrik Timur Michigan, Divisi Selatan, “United States of America, Plaintiff, vs.<br />
Hadianto Djoko Djuliarso and Ibrahim bin Amran (Amerika Serikat, Penggugat vs. Hadianto Djoko Djuliarso dan<br />
Ibrahim bin Amran)” [“U.S. District Court indictment (Dakwaan Pengadilan Distrik AS”], dakwaan kriminal<br />
diserahkan tanggal 4 April 2004.<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 102