Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
adalah sekitar 2,26 persen dari GDP di tahun 2004 (tahun terakhir dimana tersedia data<br />
untuk diperbandingkan). 398 Angka-angka ini mendukung kesimpulan bahwa pengeluaran<br />
yang dianggarkan di Indonesia memang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara<br />
tetangganya, seperti yang sering ditekankan oleh pejabat-pejabat Indonesia, tetapi patut<br />
diingat bahwa pengeluaran total Indonesia dalam bidang militer juga meliputi<br />
pengeluaran di luar anggaran. 399<br />
Besarnya Dana di Luar Anggaran<br />
Menteri Pertahanan Sudarsono telah menyatakan: “Kita harus tetap mematuhi anggaran.<br />
Angkatan bersenjata tidak boleh melebihi kemampuan anggaran.” 400 Pernyataan ini sesuai<br />
dengan undang-undang di Indonesian dan pedoman dasar tanggung jawab keuangan,<br />
tetapi tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Bank Dunia, yang telah menyatakan<br />
kekhawatirannya mengenai kegiatan-kegiatan di luar anggaran yang dilakukan oleh<br />
pasukan keamanan Indonesia, telah mengakui bahwa “tak seorangpun mengetahui<br />
seberapa besar pengeluaran militer dan kepolisian yang dipenuhi melalui alokasi dana<br />
anggaran pemerintah.” 401 Pejabat Departmen Keuangan tidak memiliki angka-angka<br />
tafsiran mengenai besarnya pendapatan militer yang berasal dari sumber di luar anggaran,<br />
dan mereka juga tidak pernah berusaha mengumpulkan informasi tersebut. 402 Banyak<br />
sumber yang diterbitkan, seringkali hanya mengutip pernyataan pejabat Indonesia, yang<br />
menyebutkan bahwa anggaran militer Indonesia hanya memenuhi sekitar 25-30 persen<br />
dari kebutuhan TNI sesungguhnya. 403 Tetapi tafsiran ini tampaknya berasal dari tahun<br />
1970-an dan tidak dapat lagi dikatakan akurat. 404<br />
398<br />
SIPRI data tersedia untuk tahun 2004 untuk Kamboja (2.2 persen dari PDB), Malaysia (2.3), Filipina (0.9),<br />
Singapura (4.7), dan Thailand (1.2). Pengeluaran militer rata-rata di tahun 2004 untuk wilayah besar Asia<br />
Timur, kecuali Indonesia, adalah 2.17 persen of PDB. Lihat SIPRI Military Expenditure Database, [online]<br />
http://first.sipri.org/non_first/result_milex.php.<br />
399<br />
Bank Dunia, dalam laporan di tahun 2000, menyatakan bahwa “pengamat independen memperkirakan<br />
jumlah sebenarnya [dari pengeluaran untuk aparat militer dan kepolisian di Indonesia] lebih dekat ke 3 persen<br />
dari PDB (sekitar 0.5 persen lebih tinggi dari rata-rata di wilayah Asia Timur.)” Bank Dunia, Accelerating<br />
Recovery in Uncertain Times, hal. 23. Membuat perbandingan semacam ini dipersulit oleh karena aparat militer<br />
di beberapa negara lainnya juga menggunakan dana di luar anggaran.<br />
400<br />
Hanibal W.Y.W., dkk., “Juwono Sudarsono…,” Tempo.<br />
401<br />
Laporan ini menambahkan bahwa “guestimates (tafsiran/tebakan) ini mengarah ke angka sekitar sepertiga.”<br />
Bank Dunia, Combating Corruption in Indonesia, hal. vii.<br />
402<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan pejabat-pejabat Departemen Keuangan.<br />
403<br />
ICG, “Indonesia: Keeping the Military Under Control,” hal. 16-17, mengutip pernyataan dari departemen<br />
pertahanan yang diterbitkan di Kompas, 24 Mei, 2000.<br />
404<br />
Buku Harold Crouch tahun 1978, The Army dan Politics in Indonesia, tampaknya merupakan sumber dari<br />
informasi ini. Buku ini sendiri mengutip pernyataan dari pejabat-pejabat militer di akhir tahun 1960-an dan awal<br />
tahun 1970-an tentang kekurangan dalam anggaran resmi yang mereka perkirakan hanya mencukupi sekitar<br />
30 persen saja dari seluruh kebutuhan militer. Kata-kata yang menyebutkan bahwa sisa sebesar 70 persen itu<br />
dibiayai sendiri telah diulangi berkali-kali, termasuk oleh Juwono Sudarsono, tetapi pada tahun 2006 Sudarsono<br />
mulai mengatakan bahwa perkiraan tersebut sudah kadaluwarsa.<br />
99<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)