Harga Selangit - Human Rights Watch

13,7419 triliun (rutin)
7,666 triliun (pembangunan)
13,1 triliun (rutin, termasuk 8,8
triliun untuk personil)
6.4 triliun (pembangunan)
2005 22.0786 triliun (total) 19.942 triliun (total)
9.0 triliun (personil)
4.4 triliun (kebutuhan operasionil)
6.4 triliun (pembelian barang dan
jasa)
2006 28.2292 triliun (total) –
Sumber: Sekiranya mungkin, angka-angka anggaran ini diambil dari dokumen anggaran tahunan dengan
menggunakan angka terakhir yang diberikan untuk tiap-tiap tahun. 395 Informasi mengenai pengeluaran
diberikan oleh Departemen Keuangan atas permintaan Human Rights Watch.
Untuk menganalisa pola yang ada, sangatlah berguna untuk mengamati angka-angka
pengeluaran untuk jangka waktu yang lebih panjang. Untuk itu, hasil kerja Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), sebuah institut penelitian yang
mempunyai keahlian dalam menelusuri pengeluaran militer sedunia, adalah sangat
bermanfaat. Sedapat mungkin, SIPRI bergantung pada data resmi yang diberikan oleh
pemerintah. Institut ini meneliti data statistika resmi yang tersedia dan memilih data seri
yang paling mencerminkan apa yang menurut institut tersebut merupakan pengeluaran
militer. SIPRI kemudian menyesuaikan angka-angka tersebut menurut kadar inflasi dan
perubahan kurs tukar uang untuk mempermudah perbandingan dengan negara-negara
lain dan dari waktu ke waktu.
Tahun
Tabel 4: Pola Pengeluaran Militer Indonesia, 1995-2005
Pengeluaran Militer
dalam Rupiah
menggunakan Harga
Sekarang
Pengeluaran Militer
dalam Dolar AS
(menggunakan hargaharga
dan kurs tukar
uang yang tetap dari
tahun 2003)
1995 7,158 triliun (perkiraan) 2,519 milyar 1,6
Pengeluaran Militer
sebagai bagian (%)
dari GDP
395
Untuk tahun 2006, data ini disalin dari data statistika anggaran tahunan yang diperbarahui yang diterbitkan
tahun itu, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dipergunakan adalah laporan anggaran tahunan.
Dokumen yang dipakai disini tersedia di situs web Departemen Keuangan, di: [online]
http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/apbn.asp?apbn=1010000. Peneliti di Institut Penelitian Tata
Pemerintahan Bandung memberikan informasi anggaran dan dokumen-dokumen lain.
97
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)