Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Harga Selangit - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
kualitas data keuangan pemerintah, mengakui bahwa data mengenai pengeluaran militer<br />
masih kurang dapat dipercaya dan tetap merupakan kelemahan. 389<br />
Kelemahan Metode dan Data Statistik Pemerintah<br />
Cara pemerintah Indonesia mengumpulkan dan melaporkan data statistika mengenai<br />
dana resmi militer sangat tidak bisa diandalkan. 390 Salah satu akibatnya adalah tidak<br />
adanya laporan yang konsisten mengenai data statistika ini. Sebagai contoh, anggaran<br />
militer untuk tahun 2003, menurut Menteri Keuangan, adalah sekitar Rp. 17,2 triliun<br />
(kurang lebih $2 milyar), tetapi pemerintah telah memberikan berbagai laporan yang<br />
menyebutkan bahwa pengeluaran militer sesungguhnya pada tahun itu adalah sebesar Rp.<br />
9,7 triliun ($1.2 milyar), Rp. 15 triliun ($1.8 milyar), Rp. 18,3 triliun ($2.2 milyar), dan Rp.<br />
27,4 triliun ($3.3 milyar). 391 Tidaklah jelas mengapa ada perbedaan ini, tetapi perbedaanperbedaan<br />
ini besar sekali jika dibandingkan dengan data pengeluaran militer yang<br />
disampaikan oleh negara-negara lain. 392<br />
Bahwa pejabat pemerintah sendiri tidak mempercayai angka-angka mereka sendiri<br />
tentang dana militer terlihat jelas sekali ketika <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> meminta angkaangka<br />
akhir mengenai anggaran dan pengeluaran militer untuk jangka waktu sepuluh<br />
tahun sebagai bahan masukan bagi laporan ini. Seorang pejabat keuangan Indonesia<br />
menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa walaupun informasi itu<br />
tersedia, menyebarkan informasi tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung<br />
jawab. Pejabat tersebut mengatakan bahwa hanya data statistika dari beberapa tahun<br />
terakhirlah yang dapat dipercayai, yaitu setelah pemerintah mulai memperbaiki proses<br />
akuntasinya: “Data yang dikumpulkan sebelumnya banyak yang berupa sampah … Data<br />
389<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan empat pejabat Departemen Keuangan, Jakarta, April 2006.<br />
390<br />
Beberapa dari masalah yang terlihat mengenai data keuangan militer merupakan ciri-ciri dari data statistika<br />
keuangan pemerintah pada umumnya. Dana Moneter Intenasional (IMF) yang memeriksa sistem statistika<br />
Indonesia di tahun 2005, menemukan bahwa data keuangan pemerintah sangat tidak memenuhi standar<br />
internasional dalam beberapa bidang (yaitu keterbukaan, ruang lingkup, kualitas sumber data, konsistensi, dan<br />
tingkat penjumlahan). IMF, “Indonesia: Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)—Data<br />
Module (Indonesia: Laporan tentang Pemakaian Standar dan Kode—Modul Data),” 20 Juli 2005, khususnya<br />
hal. 7, 12.<br />
391<br />
Persatuan Bangsa-Bangsa, Objective information on military matters, including transparency of military<br />
expenditures (Informasi obyektif mengenai masalah militer, termasuk keterbukaan biaya militer), A/59/192 (New<br />
York: Persatuan Bangsa-Bangsa, 30 Juli 2004), hal. 60; data diberikan oleh Departemen Keuangan di tahun<br />
2004 dan 2006; ADB, Key Indicators 2005: Labor Markets in Asia: Promoting Full, Productive, and Decent<br />
Employment (Petunjuk-petunjuk Kunci 2005: Pasar Buruh di Asia: Mendorong Lapangan Kerja yang Penuh,<br />
Prduktif, dan Layak) (Manila: ADB, 2005), hal. 247, mengutip data yang diperoleh dari Bank Indonesia (bank<br />
sentral).<br />
392<br />
Wawancara <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> <strong>Watch</strong> dengan peneliti SIPRI, Stockholm, 25 Januari 2006. Harus dicatat bahwa,<br />
sesuai dengan standar bentuk laporan PBB, data yang disampaikan kepada PBB tahun itu (sebesar Rp. 9,7<br />
triliun ($1,2 milyar)) meliputi pengeluaran oleh angkatan darat, laut, dan udara untuk personil, operasi, dan<br />
pembelian peralatan, tetapi tidak mengikutsertakan kategori-kategori lain dan tidak meliputi pengeluaran oleh<br />
markas besar militer dan departemen pertahanan.<br />
95<br />
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C)