Harga Selangit - Human Rights Watch

pemerintah, dan selain itu mereka juga menentang keterlibatan militer dalam kegiatan
bisnis. 386
Tetapi banyak pengamat baik di dalam maupun di luar pemerintah yang mengatakan
bahwa anggaran militer Indonesia tidak realistik jika dibandingkan dengan kekuatan
pasukan dan struktur angkatan sekarang ini. Pejabat militer Indonesia sendiripun telah
mengeluarkan suara keras mereka mengenai hal ini. Pejabat tersebut mengeluhkan
kekurangan dana yang kronis dan memberikan beragam laporan bahwa anggaran resmi
hanya mencukupi sepertiga, setengah, atau tiga perempat dari kebutuhan minimum
militer. 387 Kecemasan mendasar bahwa anggaran Indonesia tidaklah realistik mengingat
ukuran dan struktur militer dapat dimengerti, tetapi pernyataan bahwa anggaran
pemerintah hanya mencukup sebagian kecil saja dari apa yang dibutuhkan harus diterima
dengan sangat berhati-hati. Pihak militer telah memberikan kebutuhan minimumnya
tanpa pernah melakukan proses perencanaan strategi yang benar dan mempunyai alasan
untuk membesar-besarkan angka tersebut. Selain itu, anggaran yang disetujui merupakan
hanya satu bagian saja dari keuangan militer resmi. Dana tambahan yang diperoleh
melalui garis anggaran lainnya memberikan subsidi kepada anggaran pertahanan dan
membuat anggaran tersebut secara tidak wajar lebih rendah. (Lihat “Mite 1,” di bawah.)
Harus juga diingat bahwa dana yang diterima pihak militer adalah dana terbesar kedua
dalam anggaran pemerintah. 388
Daripada memusatkan perhatian terhadap besarnya anggaran militer, akan lebih berguna
untuk mempertimbangkan tingkat pengeluaran militer yang telah banyak dilaporkan
karena anggaran militer belum benar-benar ditaati dan, pada prinsipnya, data tentang
pengeluaran militer harus mencerminkan penggunaan dana pemerintah yang sebenarnya.
Tetapi di Indonesia data pengeluaran hanya memberikan petunjuk yang kurang
sempurna mengenai pembiayaan yang sebenarnya. Data ini hanya meliputi apa yang
dibayar melalui rekening pemerintah dan secara resmi dicatat telah diberikan kepada
militer. Pejabat di Departemen Keuangan, yang telah berusaha untuk memperbaiki
386
Pengumpulan pendapat ini dilakukan oleh Lembaga Survai Indonesia (LSI). “Minority believe military should
keep powers (Sejumlah kecil masyarakat setuju pihak militer dapat tetap memegang kekuasaan),” Jakarta Post,
6 Oktober 2005.
387
Wawancara Human Rights Watch dengan Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin; wawancara Human Rights Watch
dengan Brigjen. Bibit Santoso dan wakil-wakil TNI lainnya; “Peningkatkan Kemampuan Pertahanan Negara,”
pasal 2, bab 7 dalam Peraturan Presiden No.7/2005 mengenai Rencana Pembangunan Nasional untuk Jangka
Waktu 2004-09, hal. 3.
388
Anggaran untuk Departemen Pertahanan (yang juga meliputi angkatan bersenjata) selama bertahun-tahun
berada di urutan kedua setelah Departemen Pendidikan. Lihat, sebagai contoh, Menteri Pertahanan Juwono
Sudarsono, “Defense Strategy and National Security Policy (Kebijakan Strategi Pertahanan dan Keamanan
Nasional),” (presentasi, Jakarta, 12 November 2005), hal. 22, salinan ada di Human Rights Watch.
HUMAN RIGHTS WATCH VOL. 18, NO. 5(C) 94