Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative
Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative
Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
<strong>Ekonomi</strong> (<strong>EC</strong>)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
INDIKATOR<br />
KINERJA EKONOMI<br />
Aspek: Kinerja <strong>Ekonomi</strong><br />
CORE<br />
<strong>EC</strong>1<br />
Perolehan dan distribusi nilai ekonomi<br />
langsung yang meliputi pendapatan,<br />
biaya operasional, imbal jasa (kompensasi)<br />
karyawan, donasi, dan investasi komunitas<br />
lainnya, laba ditahan, dan pembayaran<br />
kepada penyandang dana atau pemerintah.<br />
ADD CORE<br />
CORE CORE ADD CORE CORE CORE<br />
<strong>EC</strong>2<br />
<strong>EC</strong>3<br />
<strong>EC</strong>4<br />
Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat<br />
perubahan iklim serta peluangnya bagi<br />
aktivitas organisasi.<br />
Cakupan kewajiban organisasi terhadap<br />
program manfaat pasti.<br />
Bantuan finansial signifikan yang diterima<br />
dari pemerintah.<br />
Aspek: Keberadaan Pasar<br />
<strong>EC</strong>5<br />
<strong>EC</strong>6<br />
<strong>EC</strong>7<br />
Rentang rasio standar upah terendah<br />
dibandingkan dengan upah minimum<br />
setempat pada daerah operasi utama .<br />
Kebijakan, praktek, dan proporsi<br />
pengeluaran untuk pemasok lokal pada<br />
daerah operasi utama.<br />
Prosedur penerimaan pegawai lokal dan<br />
proporsi manajemen senior yang direkrut<br />
secara lokal dan dipekerjakan di daerah<br />
operasi utama.<br />
Aspek: Akibat Tidak Langsung<br />
<strong>EC</strong>8<br />
<strong>EC</strong>9<br />
Pembangunan dan dampak investasi<br />
infrastruktur serta jasa yang diberikan<br />
kepada publik secara komersial, dalam<br />
bentuk natura, atau pro bono.<br />
Pemahaman dan penjelasan dampak<br />
ekonomi tidak langsung yang signifikan,<br />
termasuk seberapa luas dampaknya.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
Relevansi<br />
Data kinerja yang diperoleh dari berbagai indikatoryang<br />
diuraikan pada bagian ini diharapkan akan dapat<br />
memberikan gambaran tentang:<br />
• Aliran modal antar para pemangku kepentingan.<br />
• Dampak utama ekonomi organisasi terhadap<br />
masyarakat.<br />
Informasi atas kinerja ekonomi organisasi sangat<br />
bermanfaat untuk dapat memahami organisasi dan<br />
keberlanjutannya. Namun demikian, di berbagai negara<br />
informasi tersebut sebenarnya telah diungkapkan<br />
dengan baik dalam laporan keuangan tahunan. Laporan<br />
keuangan telah menyajikan informasi mengenai posisi<br />
keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu<br />
entitas. Laporan tersebut juga mengindikasikan hasil<br />
yang dicapai organisasi dalam mengelola modal yang<br />
tersedia.<br />
Apa yang jarang dilaporkan, tapi yang sering diinginkan<br />
oleh pembaca laporan berkelanjutan, adalah kontribusi<br />
organisasi terhadap keberlanjutan sistem ekonomi di<br />
mana organisasi tersebut beroperasi. Suatu organisasi<br />
mungkin saja telah layak secara keuangan, namun<br />
hal tersebut boleh jadi dicapai dengan menciptakan<br />
eksternalitas yang berdampak terhadap pemangku<br />
kepentingan lainnya. <strong>Indikator</strong> kinerja ekonomi<br />
bertujuan untuk mengukur hasil ekonomi akibat<br />
aktivitas organisasi dan pengaruhnya terhadap para<br />
pemangku kepentingan.<br />
<strong>Indikator</strong> pada bagian ini dibagi dalam tiga kategori:<br />
1. Kinerja ekonomi. <strong>Indikator</strong> ini membahas dampak<br />
ekonomi langsung dan nilai tambah ekonomi<br />
akibat aktivitas organisasi.<br />
2. Keberadaan pasar. <strong>Indikator</strong> ini memberikan<br />
informasi mengenai berbagai interaksi dalam pasar<br />
tertentu.<br />
3. Dampak ekonomi tidak langsung. <strong>Indikator</strong> ini<br />
mengukur dampak ekonomi yang timbul akibat<br />
aktivitas dan transaksi ekonomi organisasi.<br />
Terdapat keterkaitan antarberbagai indikator ekonomi<br />
yang berbeda. Elemen pada tabel nilai tambah di <strong>EC</strong>1<br />
terkait dengan berbagai indikator ekonomi lainnya.<br />
Terdapat juga hubungan antara gaji dan tunjangan (<strong>EC</strong>1-<br />
2.1.c dan <strong>EC</strong>5), transaksi-transaksi dengan pemerintah<br />
(<strong>EC</strong>1-2.1e dan <strong>EC</strong>4) dan investasi komunitas (<strong>EC</strong>1-2.1f<br />
dan <strong>EC</strong>8). <strong>Indikator</strong> ekonomi juga terkait erat dengan<br />
indikator yang terdapat di <strong>Protokol</strong>-<strong>Protokol</strong> lain,<br />
meliputi:<br />
• <strong>EC</strong>1-2.1c, <strong>EC</strong>5, dan LA14 mengenai gaji<br />
• <strong>EC</strong>1-2.1c, <strong>EC</strong>3 dan LA3 mengenai tunjangan<br />
karyawan<br />
• <strong>EC</strong>1-2.1f, <strong>EC</strong>6, <strong>EC</strong>8 dan SO1 mengenai interaksi<br />
dengan komunitas lokal<br />
• <strong>EC</strong>2 (risiko perubahan iklim) dan EN3 (konsumsi<br />
energi langsung)<br />
• <strong>EC</strong>10 (pengaruh ekonomi tidak langsung) dan SO1<br />
(pengaruh sosio-ekonomi pada komunitas)<br />
Definisi<br />
Daerah operasi utama<br />
Keberadaan daerah operasi utama dimana terdapat<br />
satu kesatuan pasar yang meliputi pendapatan, biaya,<br />
pembayaran kepada pemangku kepentingan, produksi,<br />
dan jumlah karyawan sangat signifikan pengaruhnya<br />
dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan<br />
oleh organisasi dan pemangku kepentingannya.<br />
Organisasi harus menetapkan dan menjelaskan kriteria<br />
yang dipergunakan untuk menentukan apa yang<br />
signifikan dalam penentuan daerah operasi utama.<br />
Untuk menjelaskan daerah operasi yang signifikan,<br />
organisasi harus merujuk pada International Accounting<br />
Standards 14 (IAS 14)<br />
Rujukan umum<br />
• Website (www.iasb.org) The International<br />
Accounting Standards Board (IASB) memberikan<br />
informasi International Financial <strong>Reporting</strong><br />
Standards (IFRS) yang relevan.<br />
• Untuk menyiapkan indikator ekonomi, apabila<br />
memungkinkan, data harus didapatkan baik dari<br />
laporan keuangan yang sudah diaudit pihak<br />
eksternal maupun dari laporan internal manajemen<br />
yang sudah diaudit oleh pihak internal. Dalam<br />
banyak kasus, data tersebut harus dikompilasikan<br />
berdasarkan salah satu dari kedua standar berikut<br />
ini:<br />
• International Financial <strong>Reporting</strong> Standard yang<br />
relevan beserta interpretasi-nya yang diterbitkan<br />
oleh International Accounting Standards Board<br />
(IASB) (beberapa protocol indicator merujuk pada<br />
International Accounting Standard).<br />
• Standar nasional atau regional untuk kepentingan<br />
pelaporan keuangan yang diakui secara<br />
internasional.<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
Organisasi harus dengan cukup jelas menunjukkan<br />
standar yang dipergunakan dan memberikan rujukan<br />
dari sumber yang relevan.<br />
Pelaporan yang bersangkutan dengan segmen<br />
Organisasi harus merujuk pada IAS 14 untuk<br />
menjelaskan pengertian ”lokal” sebagaimana<br />
dipersyaratkan dalam indikator <strong>EC</strong>1, <strong>EC</strong>5, <strong>EC</strong>6 dan <strong>EC</strong>7.<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
<strong>EC</strong>1 Perolehan dan distribusi<br />
nilai ekonomi langsung, meliputi<br />
pendapatan, biaya operasi, imbal<br />
jasa (kompensasi) karyawan, donasi,<br />
dan investasi komunitas lainnya,<br />
laba ditahan, dan pembayaran<br />
kepada penyandang dana serta<br />
pemerintah.<br />
1. Relevansi<br />
Data yang terkait dengan penciptaan dan<br />
pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi<br />
utama bagaimana organisasi telah menciptakan<br />
kesejahteraan bagi pemangku kepentingan. Beberapa<br />
komponen dari tabel Hasil dan Distribusi Nilai <strong>Ekonomi</strong><br />
Langsung (HADNEL) dapat pula memberikan gambaran<br />
tentang profil ekonomi organisasi yang berguna<br />
untuk melihat keselarasan dengan dengan indikator<br />
kinerja lainnya. Jika disajikan secara lebih terperinci per<br />
negara, HADNEL dapat memberikan gambaran yang<br />
jelas tentang nilai tambah moneter langsung terhadap<br />
perekonomian setempat.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Penyajian<br />
• Data HADNEL harus disusun, jika<br />
memungkinkan, berdasarkan laporan<br />
keuangan yang sudah diaudit, atau laporan<br />
manajemen internal. Juga disarankan agar data<br />
nilai ekonomi disajikan berbasis akrual dalam<br />
sebuah tabel yang mencakup komponen dasar<br />
dari operasi organisasi secara global seperti<br />
yang tertera pada tabel di bawah ini. Data<br />
dapat juga disajikan dalam basis kas selama<br />
dibenarkan dan diungkapkan dalam sebuah<br />
tabel yang mencakup komponen-komponen<br />
dasar seperti tertera di bawah ini.<br />
Untuk menilai secara lebih baik dampak<br />
ekonomi lokal, HADNEL harus disajikan<br />
secara terpisah berdasarkan negara, regional<br />
atau pasar, jika dipandang cukup signifikan.<br />
Organisasi harus mengidentifikasikan,<br />
menjelaskan, dan merumuskan kriteria untuk<br />
menentukan tingkat signifikansi.<br />
2.2 Panduan Tentang Pos-pos dalam Tabel HADNEL<br />
a) Pendapatan:<br />
• Penjualan neto sama dengan penjualan<br />
produk dan jasa bruto dikurangi<br />
pengembalian (retur), diskon dan<br />
pengurangan harga (diskon)<br />
• Pendapatan dari investasi finansial<br />
termasuk penerimaan kas atas bunga<br />
pinjaman, dividen saham, royalti, dan<br />
pendapatan lansung yang dihasilkan dari<br />
pengelolaan aset (misalnya penyewaan<br />
properti)<br />
• Pendapatan dari penjualan aset yaitu<br />
aset berwujud (properti, infrastruktur,<br />
peralatan) dan tidak berwujud (hak atas<br />
Komponen<br />
Hasil nilai ekonomi langsung<br />
Penjelasan<br />
a) Pendapatan Penjualan bersih ditambah pendapatan dari hasil<br />
investasi finansial dan penjualan aset<br />
Distribusi nilai ekonomi<br />
b) Biaya operasi Pembayaran kepada pemasok, investasi non-strategis,<br />
royalti, dan pembayaran untuk fasilitas kemudahan<br />
(facilitating payments)<br />
c) Gaji dan tunjangan manfaat untuk karyawan, termasuk<br />
direksi dan komisaris<br />
Jumlah arus moneter keluar untuk karyawan (pembayaran<br />
pada periode pelaporan, bukan komitmen ke<br />
depan)<br />
d) Pembayaran kepada penyandang dana Semua pembayaran finansial kepada penyandang<br />
dana organisasi<br />
e) Pembayaran kepada pemerintah (diperinci per negara<br />
lihat catatan di bawah)<br />
f) Investasi untuk komunitas Kontribusi dan dana investasi sukarela untuk komunitas<br />
yang lebih luas (termasuk donasi)<br />
Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung dengan cara Hasil<br />
Nilai <strong>Ekonomi</strong> langsung dikurangi Distribusi Nilai <strong>Ekonomi</strong>)<br />
Pajak<br />
Investasi, penyerahan hak modal dan lain-lain<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
kekayaan intelektual, disain, nama merk)<br />
b) Biaya Operasi<br />
• Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi<br />
atas pembelian bahan baku, komponen<br />
produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran ini<br />
termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi,<br />
fasilitas kemudahan (yang memenuhi tujuan<br />
komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya<br />
pelatihan karyawan (apabila menggunakan<br />
pelatih eksternal), pakaian pelindung karyawan,<br />
dan lain-lain<br />
c) Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan<br />
komisaris<br />
• Total daftar gaji karyawan serta yang dibayar<br />
ke pemerintah atas nama karyawan (seperti<br />
PPh dan dana Jamsostek). Pekerja operasional<br />
non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam<br />
kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya<br />
jasa dalam kategori Biaya Operasi.<br />
• Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan<br />
umum (dana pensiun, asuransi, fasilitas<br />
kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi)<br />
dan tunjangan karyawan lainnya seperti<br />
perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan<br />
transportasi umum, hibah pendidikan, dan<br />
pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk<br />
biaya pelatihan, biaya peralatan perlindungan,<br />
dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi<br />
jabatan karyawan<br />
d) Pembayaran terhadap penyandang dana<br />
• Dividen kepada pemegang saham<br />
• Beban bunga kepada kreditur<br />
• Termasuk beban bunga dari semua jenis<br />
hutang dan dividen pemegang saham<br />
istimewa (preferensi) yang ditangguhkan<br />
e) Pembayaran terhadap pemerintah<br />
• Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan,<br />
PPN, PBB, dan lain-lain) serta penalti yang<br />
dikenakan sesuai dengan ketentuan<br />
internasional, nasional, dan lokal. Tidak<br />
termasuk dalam kategori ini pajak yang<br />
ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut<br />
tidak dibayar. Organisasi yang beroperasi<br />
di beberapa negara menyediakan laporan<br />
pajak yang dibayar per negara. Organisasi<br />
harus menjelaskan definisi segmentasi yang<br />
dipergunakan.<br />
f) Investasi komunitas<br />
• Donasi dan dana investasi sukarela untuk<br />
komunitas yang lebih luas di mana target<br />
penerima manfaat adalah pihak-pihak di<br />
luar organisasi Hal ini termasuk kontribusi<br />
untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat<br />
(LSM), dan lembaga riset (tidak terkait<br />
dengan aktivitas riset dan pengembangan<br />
komersial organisasi), dana untuk mendukung<br />
infrastruktur komunitas (misalnya fasilitas<br />
rekreasi), dan biaya program sosial (termasuk<br />
acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana<br />
mengacu pada pengeluaran aktual dalam<br />
periode laporan, dan karenanya tidak termasuk<br />
komitmen.<br />
• Untuk investasi infrastruktur, total investasi<br />
harus memasukkan biaya barang dan tenaga<br />
kerja. Dalam rangka mendukung program<br />
atau fasilitas yang sedang berjalan (misalnya<br />
organisasi mendanai operasi harian dari<br />
fasilitas publik), investasi yang dilaporkan<br />
termasuk biaya operasi.<br />
• Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan<br />
hukum serta tujuan investasi yang sematamata<br />
mempunyai unsur komersial. Donasi<br />
kepada partai politik termasuk di dalamnya,<br />
tetapi akan disampaikan terpisah secara detail<br />
di S06.<br />
• Tidak termasuk investasi infrastruktur yang<br />
terjadi akibat kebutuhan bisnis utama (seperti<br />
membangun akses jalan ke kantor atau pabrik)<br />
atau memberikan fasilitas operasi organisasi.<br />
Perhitungan investasi mungkin termasuk<br />
infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas<br />
bisnis utama dari organisasi yang melaporkan,<br />
seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas<br />
untuk karyawan dan keluarganya.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
<strong>Indikator</strong> ini memerlukan informasi dari departemen<br />
akuntansi, keuangan dan perbendaharaan/treasury.<br />
5. Referensi<br />
• International Accounting Standard (IAS) 12<br />
mengenai Income Taxes, IAS 14 mengenai Segment<br />
<strong>Reporting</strong>, IAS 18 mengenai Revenues dan IAS19<br />
mengenai Employee Benefit.<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
<strong>EC</strong>2 Implikasi finansial dan risiko<br />
lainnya akibat perubahan iklim<br />
serta peluangnya bagi aktivitas<br />
organisasi.<br />
1. Relevansi<br />
Perubahan iklim memberikan kesempatan sekaligus<br />
risiko kepada organisasi, investor dan pemangku kepen<br />
ingan lainnya. Organisasi mungkin akan menghadapi<br />
risiko fisik akibat perubahan pola cuaca dan sistem<br />
keikliman. Risiko- risiko ini termasuk pengaruh akibat<br />
peningkatan badai dan banjir; perubahan ketinggian<br />
aut; suhu lingkungan, dan ketersediaan air; pengaruh<br />
terhadap tenaga kerja seperti kesehatan (misal wabah<br />
atau penyakit akibat hawa panas); serta kebutuhan<br />
untuk melakukan relokasi kegiatan operasi.<br />
Ketika pemerintah mulai mengatur aktivitas yang<br />
dapat mendorong perubahan iklim, organisasi, yang<br />
secara langsung atau tidak langsung bertanggun<br />
jawab terhadap pembuangan emisi, menghadapi risiko<br />
peraturan yang pada giliranya dapat menyebabkan<br />
peningkatan biaya atau faktor lainnya yang<br />
memengauhi persaingan. Pembatasan<br />
terhadap emisi gas rumah kaca (greenhouse) dapat men<br />
ciptakan kesempatan bagi organisasi-organisasi ketika<br />
pasar dan teknologi baru tercipta. Hal ini terutama<br />
berlaku bagi organisasi yang dapat menggunakan atau<br />
memproduksi energi dan produk energi dengan lebih<br />
efisien.<br />
• Kesempatan untuk menyediakan teknologi,<br />
produk, dan jasa baru yang memenuhi<br />
tantangan terkait perubahan iklim; dan<br />
• Potensi keunggulan daya saing yang tercipta<br />
untuk organisasi akibat peraturan atau<br />
perubahan teknologi yang berhubungan<br />
dengan perubahan iklim<br />
2.3 Melaporkan apakah manajemen telah menghitung<br />
untuk organisasi dampak keuangan (misalnya biaya<br />
asuransi dan karbon) akibat perubahan iklim. Jika<br />
memungkinkan, penghitungan harus bermanfaat.<br />
Jika dihitung, ungkapkan dampak finansial serta<br />
metode dan alat perhitungan yang dipergunakan.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Catatan dan notulensi rapat pimpinan senior organisasi,<br />
termasuk apabila komite lingkungan mempunyai informasi<br />
yang dibutuhkan oleh indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada<br />
EN16 memperbolehkan pengungkapan jumlah total<br />
emisi gas rumah kaca, sedangkan EN18 mengungkapkan<br />
total pengurangan yang tercapai dan inisiatif untuk<br />
mengurangi emisi yang diproduksi oleh organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi<br />
mempertimbangkan perubahan iklim serta kesempatan<br />
dan risiko yang ada terhadap organisasi.<br />
2.2 Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan<br />
iklim yang secara potensial berdampak finansial<br />
terhadap organisasi, termasuk:<br />
• Risiko akibat perubahan fisik terkait perubahan<br />
iklim (misalnya perubahan pola cuaca dan sakit<br />
akibat hawa panas);<br />
• Risiko regulasi (misalnya biaya pengembangan<br />
sistem dan aktivitas dalam rangka memenuhi<br />
peraturan baru);<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
<strong>EC</strong>3 Cakupan kewajiban organisasi<br />
terhadap program manfaat pasti.<br />
1. Relevansi<br />
Jika organisasi memberikan program pensiun untuk<br />
tenaga kerja, manfaat program ini merupakan komitmen<br />
organisasi yang terdapat dalam skema perlindungan<br />
kesejahteraan ekonomi jangka panjang para<br />
karyawannya. Program manfaat pasti (defined benefit<br />
plans) mempunyai implikasi terhadap pemberi kerja<br />
berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Program<br />
lainnya, yakni program iuran pasti (defined contribution<br />
plan), tidak menawarkan program pensiun atau manfaat<br />
yang berkualitas. Pilihan program mempunyai pengaruh<br />
terhadap pemberi kerja dan karyawan. Program pensiun<br />
yang baik akan menarik dan mempertahankan karyawan<br />
dan mendukung keuangan jangka panjang dan<br />
perencanaan strategis pemberi kerja.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi apakah struktur program pensiun<br />
karyawan berdasarkan:<br />
• Program manfaat pasti<br />
• Program lainnya<br />
2.2 Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah<br />
pendanaan untuk membayar kewajiban pensiun<br />
kepada karyawan dari sumber dana organisasi<br />
langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh<br />
organisasi lain<br />
2.7 Laporkan tingkat partisipasi program pensiun<br />
dini (misal partisipasinya dalam skema wajib atau<br />
sukarela, berdasarkan regional atau negara atau<br />
berdasarkan dampak keuangan )<br />
2.8 Jurisdikasi yang berbeda (misal negara)<br />
menyebabkan bervariasinya interpretasi dan<br />
pedoman perhitungan dalam menentukan<br />
jaminan. Hitung sesuai peraturan dan metode yang<br />
relevan dengan jurisdiksinya, dan laporkan total<br />
perhitungan. Teknik konsolidasi yang digunakan<br />
harus sama dengan teknik yang digunakan saat<br />
mempersiapkan laporan keuangan organisasi.<br />
Program manfaat pasti adalah bagian dari<br />
International Accounting Standar (IAS) 19.<br />
3. Definisi<br />
Jaminan penuh.<br />
Aset program dana pensiun (plan asset) memenuhi atau<br />
bahkan melebihi kewajiban program (plan obligation).<br />
4. Dokumentasi<br />
Departemen akuntansi dan keuangan harus mempunyai<br />
informasi yang diperlukan oleh indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
• IAS 19 mengenai Employee Benefits.<br />
2.3 Jika sumber pendanaan dari organisasi sendiri,<br />
laporkan nilai estimasi kewajiban<br />
2.4 Apabila dana dikelola terpisah untuk membayar<br />
perencanaan utang pensiun, laporkan:<br />
• Skema bagaimana kewajiban yang timbul<br />
dilindungi oleh aset yang khusus disisihkan<br />
untuk memenuhi kewajiban tersebut<br />
• Dasar estimasi<br />
• Kapan estimasi dibuat<br />
2.5 Apabila dana untuk membayar kewajiban pensiun<br />
tidak dapat memenuhi tagihan kewajibannya,<br />
jelaskan strategi pemberi kerja, jika ada, untuk<br />
menutupi kekurangan dana dan jangka waktunya.<br />
2.6 Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan<br />
pada program ini oleh pekerja atau pemberi kerja<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
<strong>EC</strong>4 Bantuan keuangan signifikan<br />
dari pemerintah.<br />
1. <strong>Indikator</strong><br />
<strong>Indikator</strong> ini mengukur kontribusi pemerintah setempat<br />
kepada organisasi. Perbandingan antara bantuan<br />
keuangan signifikan dari pemerintah dengan pajak yang<br />
dibayar oleh organisasi berguna untuk menggambarkan<br />
tingkat keseimbangan transaksi antara pemerintah dan<br />
organisasi tersebut.<br />
2. Kompilasi<br />
secara langsung dari bantuan yang ditawarkan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Akuntan mungkin memasukkan butir-butir IAS 20 secara<br />
individual, dan tidak dilakukan konsolidasi seperti<br />
dipersyaratkan dalam indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
• International Accounting Standard (IAS) AS 20<br />
mengenai Accounting for Government Grants and<br />
Disclosure of Government Assistance<br />
2.1 Melaporkan estimasi keseluruhan nilai keuangan<br />
berdasarkan basis akrual untuk butir-butir berikut:<br />
• Pembebasan/kredit pajak<br />
• Subsidi<br />
• Hibah investasi, hibah riset dan pengembangan<br />
serta hibah relevan lainnya<br />
• Penghargaan<br />
• Royalti<br />
• Bantuan keuangan dari Lembaga Kredit<br />
Ekspor<br />
• Insentif finansial<br />
• Manfaat keuangan atau piutang dari pemerintah<br />
untuk suatu operasi<br />
2.2 Melaporkan apakah pemerintah termasuk dalam<br />
struktur pemegang saham<br />
3. Definisi<br />
Bantuan keuangan yang signifikan<br />
Manfaat keuangan langsung dan tidak langsung yang<br />
signifikan bukan merupakan transaksi barang dan jasa,<br />
tetapi merupakan insentif atau kompensasi untuk suatu<br />
aktivitas, biaya aset, atau beban yang terjadi. Penyedia<br />
bantuan keuangan tidak mengharapkan retur keuangan<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
<strong>EC</strong>5 Rentang rasio standar upah<br />
terendah dibandingkan dengan<br />
upah minimum setempat pada<br />
daerah operasi utama.<br />
1. Relevansi<br />
Memberikan kesejahteraan secara ekonomi merupakan<br />
salah satu cara organisasi melakukan investasi terhadap<br />
karyawannya. <strong>Indikator</strong> ini memperlihatkan bagaimana<br />
organisasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan<br />
kesejahteraan karyawan di daerah operasi utama.<br />
<strong>Indikator</strong> ini menunjukkan seberapa kompetitif tingkat<br />
upah organisasi. Disamping itu, indikator dimaksud bisa<br />
memberikan informasi yang relevan untuk menilai<br />
pengaruh upah terhadap pasar tenaga kerja lokal.<br />
Penawaran gaji di atas upah minimum lokal merupakan<br />
salah salah satu cara untuk membangun hubungan<br />
komunitas yang kuat, menciptakan loyalitas karyawan,<br />
serta memperkuat pengakuan sosial atas operasi<br />
organisasi (social license to operate). <strong>Indikator</strong> ini sangat<br />
relevan untuk menunjukkan bagaimana organisasi<br />
memberikan kompensasi kepada sebagian besar tenaga<br />
kerjanya dengan cara atau skala yang diatur dalam<br />
undang-undang atau peraturan upah minimum.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar<br />
tenaga kerja telah sesuai dengan aturan upah minimum<br />
3. Definisi<br />
Upah minimum lokal<br />
Tingkat upah minimum karyawan yang terkait dengan<br />
kompensasi per jam atau unit waktu lainnya sebagaiman<br />
dipersyaratkan oleh undang-undang. Karena setiap<br />
negara mempunyai berbagai jenis upah minimum<br />
(misalnya ber dasarkan provinsi, regional, kota atau<br />
berdasarkan kategori kepegawaian), harus didapatkan<br />
upah minimum yang dipergunakan.<br />
Upah tingkat entri<br />
Upah tingkat entri adalah upah penuh waktu yang dita<br />
warkan kepada pegawai pada kategori karyawan yang<br />
teren dah. Honor magang atau temporer tidak termasuk<br />
dalam pertimbangan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial dapat diperoleh dari departemen<br />
yang membayar gaji, keuangan, bendahara,<br />
atau departemen akuntansi. Berbagai peraturan instansi<br />
pemerintah setempat mungkin menyediakan informasi<br />
untuk indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2.2 Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal<br />
dengan laporan gaji tingkat entri (pemula) pada<br />
daerah operasi utama<br />
2.3 Identifikasi variasi rasio yang terjadi antar daerah<br />
operasi utama<br />
2.4 Melaporkan distribusi rasio upah tingkat entri dengan<br />
upah minimum<br />
2.5 Melaporkan definisi ”lokasi yang signifikan” yang<br />
dipergunakan<br />
2.6 Untuk organisasi yang menawarkan gaji pegawai<br />
tetap, gaji harus dikonversikan estimasi per jam<br />
2.7 Indikasi apakah upah minimum lokal tidak tersedia<br />
di suatu daerah atau bervariasi antar daerah operasi<br />
utama. Dalam situasi dimana organisasi dapat<br />
menerapkan tingkat upah minimum yang berbeda<br />
sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat<br />
upah minimum mana yang dipergunakan<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
<strong>EC</strong>6 Kebijakan, praktek, dan proporsi<br />
pengeluaran untuk pemasok lokal<br />
pada daerah operasi utama.<br />
1. Relevansi<br />
Organisasi dapat memengaruhi perekonomian lokal<br />
lebih dari sekedar penyediaan pasar tenaga kerja<br />
dan pembayaran upah dan pajak. Melalui dukungan<br />
terhadap bisnis lokal dalam jaringan pengadaan (supply<br />
chain), maka organisasi secara tidak langsung dapat<br />
mendorong tambahan investasi pada perekonomian<br />
lokal.<br />
Organisasi dapat memperoleh atau mempertahankan<br />
pengakuan sosial atas operasi organisasi (social license<br />
to operate) dengan memberikan pengaruh positif<br />
terhadap ekonomi lokal. Pasokan lokal merupakan<br />
strategi organisasi untuk menjamin persediaan,<br />
mendukung perekonomian lokal yang stabil, serta<br />
memberi bukti atas proses yang lebih efisien dalam<br />
situasi terpencil. Proporsi pengeluaran lokal dapat<br />
memberikan kontribusi pada kemajuan perekonomian<br />
setempat serta mempertahankan hubungan dengan<br />
komunitas. Meskipun demikian, pengaruh keseluruhan<br />
sumber lokal akan\ tergantung pada keberlanjutan<br />
pemasok dalam jangka panjang.<br />
3. Definisi<br />
Pemasok lokal<br />
Penyedia bahan baku, produk, dan jasa yang mempunyai<br />
pasar geografis yang sama dengan organisasi (yaitu<br />
tidak ada pembayaran lintas nasional kepada pemasok).<br />
Definisi<br />
geografis mengenai ”lokal” mungkin bervariasi karena<br />
”lokal” dapat berarti kabupaten, kota, provinsi, wilayah<br />
dalam suatu negara, negara.<br />
4. Dokumentasi<br />
Tidak ada.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Melaporkan definisi ”lokal” secara geografis<br />
2.2 Untuk perhitungan, persentase pengeluaran harus<br />
berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat<br />
sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi<br />
akrual).<br />
2.3 Melaporkan apakah organisasi mempunyai<br />
kebijaksanaan atau praktek umum dalam<br />
menentukan pemasok lokal baik secara keseluruhan<br />
organisasi atau lokasi tertentu<br />
2.4 Jika begitu, uraikan presentase anggaran pengadaan<br />
untuk daerah operasi utama yaitu pengeluaran<br />
pada pemasok lokal tempat operasi (misalnya<br />
persentase pembelian lokal atas barang dan<br />
persediaan). Pembelian lokal dapat dilakukan<br />
baik dari anggaran yang disiapkan untuk lokasi<br />
beroperasi atau melalui kantor pusat organisasi<br />
2.5 Tunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi<br />
pemilihan pemasok (misal, biaya, lingkungan, kinerja<br />
sosial) selain penentuan lokasi geografis.<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
<strong>EC</strong>7 Prosedur penerimaan pegawai<br />
lokal dan proporsi manajemen<br />
senior yang direkrut secara lokal<br />
dan dipekerjakan di daerah operasi<br />
utama.<br />
1. Relevansi<br />
4. Dokumentasi<br />
Departemen sumber daya manusia atau bagian<br />
personalia harus mempunyai informasi yang dibutuhkan<br />
oleh indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Pemilihan staf dan manajemen senior berdasarkan<br />
berbagai pertimbangan. Menjamin terdapatnya<br />
penduduk lokal dalam posisi manajemen senior<br />
akan bermanfaat bagi komunitas lokal dan akan<br />
meningkatkan kemampuan organisasi dalam<br />
memahami kebutuhan lokal.<br />
Keanekaragaman tim manajemen dan terlibatnya<br />
anggota dari komunitas setempat akan dapat<br />
meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai,<br />
memberikan manfaat terhadap komunitas setempat,<br />
meningkatkan kemampuan organisasi untuk<br />
memahami kebutuhan lokal.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Melaporkan apakah organisasi mempunyai<br />
kebijakan global atau praktek umum untuk<br />
menjamin penerimaan pegawai dari penduduk<br />
lokal di daerah operasi utama<br />
2.2 Jika begitu, laporkan proporsi manajemen senior<br />
dari komunitas lokal di daerah lokasi utama.<br />
Gunakan data karyawan purnawaktu untuk<br />
menghitung persentase ini<br />
2.3 Laporkan penggunaan definisi ”manajemen senior”<br />
3. Definisi<br />
Lokal<br />
Lokal berhubungan dengan individu yang lahir atau<br />
warga yang mempunyai hak untuk tinggal selamanya<br />
(mempunyai kartu tanda pengenal atau pemegang visa<br />
permanen) di lokasi yang sama dengan pasar geografis<br />
tempat organisasi beroperasi. Organisasi dapat memilih<br />
definisi lokal sendiri karena dalam beberapa kasus, kota,<br />
provinsi, regional bahkan negara kecil dapat<br />
ditentukan sebagai lokal. Meskipun demikian, definisi<br />
tersebut harus diungkapkan secara jelas.<br />
Version 3.0<br />
11
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
<strong>EC</strong>8 Pengembangan dan dampak<br />
jasa dan investasi infrastruktur<br />
untuk kepentingan publik melalui<br />
perikatan komersial, natura, atau pro<br />
bono<br />
1. Relevansi<br />
4. Dokumentasi<br />
Departemen akuntansi, bendahara, atau keuangan<br />
mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator<br />
ini.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Selain menghasilkan dan mendistribusikan<br />
nilai ekonomi, organisasi dapat mempengaruhi<br />
perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur.<br />
Pengaruh investasi infrastruktur dapat lebih luas<br />
dari jangkauan operasi bisnis dan dinikmati dalam<br />
periode panjang. Hal ini dapat berupa jaringan<br />
transportasi, pengadaan utilitas, fasilitas sosial dan<br />
umum, gelanggang olahraga, pusat kesehatan dan<br />
kesejahteraan, dan lain-lain. Bersama investasi di operasi<br />
sendiri, hal ini merupakan satu alat ukur kontribusi<br />
modal organisasi terhadap perekonomian.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Jelaskan cakupan pembangunan (misalnya ukuran,<br />
biaya, jangka waktu) dari sokongan dan investasi<br />
serta pengaruh (positif atau negatif) terkini atau<br />
ekspektasi terhadap komunitas dan perekonomian<br />
lokal. Tunjukkan apakah investasi dan jasa<br />
merupakan perjanjian komersial, natura, atau pro<br />
bono.<br />
2.2 Laporkan apakah organisasi melakukan penilaian<br />
kebutuhan komunitas untuk menentukan<br />
infrastruktur dan jasa lainnya yang dibutuhkan. Jika<br />
begitu, jelaskan secara ringkas hasil penilaian.<br />
3. Definisi<br />
Infrastruktur<br />
Pembangunan fasilitas (misalnya fasilitas pasokan<br />
air, jalan, sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat)<br />
terutama untuk menyediakan barang atau jasa terlebih<br />
untuk tujuan publik dari pada untuk tujuan komersial, di<br />
mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi<br />
langsung.<br />
Jasa yang ditanggung<br />
Menyediakan kepentingan publik baik melalui<br />
pembayaran langsung biaya operasi atau memanfaatkan<br />
karyawanan organisasi dalam memberikan bantuan<br />
fasilitas/jasa. Manfaat publik dapat juga termasuk jasa<br />
publik.<br />
12<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
IP<br />
<strong>EC</strong>9 Pemahaman dan penjelasan<br />
dampak ekonomi tidak langsung<br />
yang signifikan, termasuk tingkatan<br />
dampaknya<br />
1. Relevansi<br />
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dampak<br />
ekonomi tidak langsung mempunyai pengaruh<br />
ekonomi terhadap organisasi. Mengingat dampak<br />
ekonomi langsung dan pengaruh pasar cenderung<br />
fokus pada konsekuensi langsung suatu aliran moneter<br />
ke pemangku kepentingan, dampak ekonomi tidak<br />
langsung merupakan dampak tambahan yang timbul<br />
akibat sirkulasi uang dalam perekonomian.<br />
Dampak ekonomi langsung diukur berdasarkan<br />
nilai transaksi antara organisasi dan pemangku<br />
kepentingannya, sedangkan dampak ekonomi tidak<br />
langsung adakalanya merupakan hasil dari transaksi<br />
nonmoneter. Dampak tidak langsung merupakan<br />
aspek penting akibat peranan organisasi sebagai agen<br />
perubahan sosioekonomi terutama dalam perekonomian<br />
yang sedang berkembang. Dampak tidak langsung<br />
penting untuk menilai dan memberikan pelaporan atas<br />
perekonomian regional dan komunitas lokal.<br />
Untuk kepentingan manajemen, dampak ekonomi tidak<br />
langsung merupakan indikasi penting untuk memahami<br />
risiko reputasi yang bisa terjadi atau untuk memberi<br />
kesempatan dalam mengembangkan akses pasar atau<br />
pengakuan sosial.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh organisasi<br />
untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung<br />
pada tingkat lokal, regional, dan internasional<br />
2.2 Laporkan contoh-contoh dampak ekonomi tidak<br />
langsung baik positif ataupun negatif, seperti:<br />
• Perubahan produktivitas organisasi, sektoral,<br />
atau seluruh perekonomian (misalnya melalui<br />
peningkatan adopsi dan distribusi teknologi<br />
informasi)<br />
• Pembangunan ekonomi pada suatu lokasi<br />
miskin (misalnya jumlah dependen yang<br />
disokong dengan satu penghasilan kerja)<br />
• Dampak ekonomi atas peningkatan atau<br />
perusakan kondisi lingkungan dan sosial<br />
(misalnya perubahan pasar tenaga kerja akibat<br />
perubahan jenis usaha dari pertanian keluarga<br />
menjadi perkebunan atau dampak ekonomi<br />
akibat polusi)<br />
• Tersedianya produk dan jasa bagi penduduk<br />
yang berpendapatan rendah ( misalnya<br />
obat murah/generik untuk menciptakan<br />
komunitas yang sehat sehingga mereka dapat<br />
berpartipasi dalam perekonomian; struktur<br />
harga yang melebihi kemampuan ekonomi<br />
bagi yang berpendapatan rendah)<br />
• Meningkatkan pengetahuan dan keahlian di<br />
antara komunitas profesional atau dalam suatu<br />
wilayah geografis (misalnya kebutuhan basis<br />
pemasok menciptakan daya tarik perusahaan<br />
untuk pekerja ahli yang selanjutnya dapat<br />
menciptakan institusi belajar yang baru)<br />
• Dukungan terhadap pekerjaan pada rantai<br />
pemasok dan rantai distribusi (misal penilaian<br />
atas pengaruh pertumbuhan atau kontraksi<br />
organisasi terhadap pemasoknya)<br />
• Merangsang, memberdayakan, atau<br />
membatasi penanaman modal asing langsung<br />
(misalnya ekspansi atau penutupan jasa<br />
infrastruktur di negara berkembang akan<br />
menyebabkan peningkatan atau pengurangan<br />
penanaman modal asing)<br />
• Dampak ekonomi atas perubahan lokasi<br />
beroperasi atau beraktivitas (misalnya<br />
menggunakan tenaga kerja kontrakan dari<br />
lokasi luar negeri); dan<br />
• Dampak ekonomi dari penggunaan produk<br />
dan jasa (misal hubungan antara pola<br />
pertumbuhan ekonomi dan penggunaan<br />
produk dan jasa tertentu)<br />
2.3 Melaporkan dampak yang signifikan dalam konteks<br />
patok banding eksternal dan prioritas pemangku<br />
kepentingan seperti standar internasional dan<br />
nasional, protokol, dan agenda kebijaksanaan.<br />
3. Definisi<br />
Dampak ekonomi tidak langsung<br />
Konsekuensi tambahan dari dampak langsung atas<br />
transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi<br />
dan pemangku kepentingannya.<br />
Dampak ekonomi<br />
Perubahan dalam potensi produktif perekonomian<br />
yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan<br />
komunitas dan pemangku kepentingannya dan prospek<br />
jangka panjang untuk pembangunan.<br />
Version 3.0<br />
13
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: <strong>EC</strong><br />
4. Dokumentasi<br />
Tidak ada.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
14<br />
© 2000-2006 GRI
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
Lingkungan (EN)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
INDIKATOR KINERJA<br />
LINGKUNGAN<br />
Aspek: Material<br />
CORE<br />
CORE<br />
EN1<br />
EN2<br />
Aspek: Energi<br />
Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan<br />
berat atau volume<br />
Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang<br />
CORE<br />
ADD<br />
ADD<br />
EN12<br />
KL12 Uraian atas berbagai dampak<br />
signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas,<br />
produk, dan jasa organisasi pelapor<br />
terhadap keanekaragaman hayati di<br />
daerah yang diproteksi (dilindungi) dan<br />
di daerah yang memiliki keanekaragaman<br />
hayati bernilai tinggi di luar daerah yang<br />
diproteksi (dilindungi)<br />
EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat<br />
EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang<br />
untuk mengelola dampak terhadap<br />
keanekaragaman hayati<br />
ADD ADD<br />
ADD CORE CORE<br />
EN3<br />
EN4<br />
EN5<br />
EN6<br />
EN7<br />
Aspek: Air<br />
CORE<br />
EN8<br />
Penggunaan Energi Langsung dari<br />
Sumberdaya Energi Primer<br />
Pemakaian Energi Tidak Langsung<br />
berdasarkan Sumber Primer<br />
Penghematan Energi melalui Konservasi<br />
dan Peningkatan Efisiensi<br />
Inisiatif untuk mendapatkan produk dan<br />
jasa berbasis energi efisien atau energi<br />
yang dapat diperbarui, serta pengurangan<br />
persyaratan kebutuhan energi sebagai<br />
akibat dari inisiatif tersebut.<br />
Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi<br />
tidak langsung dan pengurangan yang<br />
dicapai<br />
Total pengambilan air per sumber<br />
ADD<br />
EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko<br />
kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah<br />
IUCN (IUCN Red List Species) dan yang<br />
masuk dalam<br />
daftar konservasi nasional dengan habitat di<br />
daerah-daerah yang terkena dampak<br />
operasi<br />
Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah<br />
CORE<br />
CORE<br />
ADD<br />
CORE<br />
EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya<br />
langsung maupun tidak langsung dirinci<br />
berdasarkan berat<br />
EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya<br />
diperinci berdasarkan berat<br />
EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah<br />
kaca dan pencapaiannya<br />
EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan<br />
ozon (ozone-depleting substances/ODS)<br />
diperinci berdasarkan berat<br />
ADD<br />
EN9<br />
Sumber air yang terpengaruh secara<br />
signifikan akibat pengambilan air<br />
CORE<br />
EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya<br />
yang diperinci berdasarkan jenis dan berat<br />
ADD<br />
EN10<br />
Persentase dan total volume air yang<br />
digunakan kembali dan didaur ulang<br />
CORE<br />
EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan<br />
tujuan<br />
Aspek Biodiversitas<br />
(Keanekaragaman Hayati)<br />
CORE<br />
EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan<br />
metode pembuangan.<br />
CORE<br />
EN11<br />
Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki,<br />
disewa, dikelola oleh organisasi pelapor<br />
yang berlokasi di dalam, atau yang<br />
berdekatan dengan daerah yang diproteksi<br />
(dilindungi?) atau daerah-daerah yang<br />
memiliki nilai keanekaragaman hayati yang<br />
tinggi di luar daerah yang diproteksi<br />
CORE<br />
ADD<br />
EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang<br />
signifikan.<br />
EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor,<br />
diekspor, atau diolah yang dianggap<br />
berbahaya menurut Lampiran Konvensi<br />
Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah<br />
yang diangkut secara internasional.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
ADD ADD<br />
CORE CORE CORE<br />
ADD<br />
EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai<br />
keanekaragaman hayati badan air serta<br />
habitat terkait yang secara signifikan<br />
dipengaruhi oleh pembuangan dan<br />
limpasan air organisasi pelapor.<br />
Aspek: Produk dan Jasa<br />
EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak<br />
lingkungan produk dan jasa dan sejauh<br />
mana dampak pengurangan tersebut.<br />
EN27 Persentase produk terjual dan bahan<br />
kemasannya yang ditarik menurut kategori.<br />
Aspek: Kepatuhan<br />
EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan<br />
jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran<br />
terhadap hukum dan regulasi lingkungan.<br />
Aspek: Pengangkutan/Transportasi<br />
EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat<br />
pemindahan produk dan barang-barang<br />
lain serta material yang digunakan untuk<br />
operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang<br />
memindahkan.<br />
Aspek: Menyeluruh<br />
EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan<br />
investasi lingkungan menurut jenis.<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
Relevansi<br />
Aspek dalam <strong>Indikator</strong> Lingkungan distruktur untuk<br />
mencerminkan input, output dan metode pengaruh<br />
organisasi terhadap lingkungan. Energi, air dan bahan<br />
yang diperkenalkan dalam tiga jenis input standar<br />
yang digunakan oleh kebanyakan organisasi. Input ini<br />
menunjukkan output dari kepentingan lingkungan,<br />
yang ditangkap oleh Aspek dari Emisi, Efluen dan<br />
Limbah. Keanekaragaman Hayati juga berhubungan<br />
dengan konsep dari input dimana itu dapat dilihat<br />
sebagai sumber alam. Namun keanekaragaman hayati<br />
dapat juga berpengaruh langsung sebagai output oleh<br />
limbah.<br />
Aspek dari Transpor dan Produk dan Jasa menunjukkan<br />
area dimana organisasi dapat mempengaruhi<br />
lingkungan, namun sering melalui pihak yang lain<br />
seperti pelanggan atau supplier dari jasa logistik.<br />
Compilasi dan Aspek Keseluruhan mempunyai ukuran<br />
spesifik mengenai organisasi yang mengelola kinerja<br />
lingkungan.<br />
Aspek dari Energi, Air, Emisi, dan Keanekaragaman Hayati<br />
mempunyai beberapa indicator dimana hubungannya<br />
akan dijelaskan seperti dibawah ini.<br />
Aspek Energi<br />
<strong>Indikator</strong> Energi meliputi lima area penting dari<br />
penggunaan energy suatu organisasi, dimana termasuk<br />
energi langsung dan tidak langsung. Energi langsung<br />
adalah energi yang digunakan oleh organisasi dan<br />
produknya serta jasanya. Penggunaan energi tidak<br />
langsung adalah energi yang digunakan oleh yang lain<br />
yang melayani organisasi. 5 area yang berbeda dari<br />
penggunaan energy harus dilaporkan sebagai berikut:<br />
• Dalam EN3, konsumsi energi langsung dari<br />
organisasi yang melaporkan dapat dilaporkan,<br />
termasuk energi yang dibangkitkan di tempat<br />
(sebagai contoh, melalui pembakaran gas).<br />
• EN4 memberikan informasi dari konsumsi energy<br />
yang dibutuhkan untuk memproduksi energi yang<br />
dibeli diluar seperti listrik.<br />
• EN5 menanyakan energi yang diselamatkan melalui<br />
konservasi dan perbaikan efisiensi.<br />
• EN6 menjelaskan pengembangan produk dan jasa<br />
yang energi efisien.<br />
• Dan pada akhirnya EN7 meliputi konsumsi energy<br />
tidak langsung dari aktivitas pelaporan organisasi.<br />
Pengukuran dari konsumsi energi berhubungan dengan<br />
emisi gas rumah kaca dan climate change. Pembakaran<br />
bahan bakar fosil untuk membangkitkan energy<br />
menimbulkan emisi karbon dioksida (gas rumah<br />
kaca). Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan<br />
dalam Kyoto Protocol dan untuk mengurangi<br />
risiko dari climate change, permintaan energy<br />
untuk diturunkan (diukur dalam EN5 dan EN6)<br />
dan mengganti sumber bahan bakar fosil dengan<br />
yang dapat diperbaharukan (diukur dalam EN3 dan<br />
EN4). Dengan tambahan mengurangi penggunaan<br />
konsumsi langsung energy, merancang produk<br />
dan jasa yang energi efisien (EN6) dan mengurangi<br />
penggunaan energi tidak langsung (EN7) (sebagai<br />
contoh; pemilihan bahan baku yang rendah<br />
energy atay penggunaan jasa seperti perjalanan)<br />
merupakan strategi penting.<br />
Aspek Emisi<br />
Aspek emisi, efluen dan limbah meliputi<br />
<strong>Indikator</strong> yang mengukur pengeluaran standar<br />
terhadap lingkungan yang dipertimbangkan<br />
sebagai polutan. <strong>Indikator</strong> ini termasuk berbagai<br />
jenis polutan (contoh: emisi udara, efluen, dan<br />
limbah padat) dan yang dikenal dalam kerangka<br />
aturan (EN20-EN23, EN24). Sebagai tambahan,<br />
ada indicator untuk dua jenis emisi yang harus<br />
mengikuti konvensi internasional mengenai gas<br />
rumah kaca (EN16 dan EN17) dan bahan yang<br />
dapat merusak ozon (EN19). EN16 dapat dihitung<br />
dengan data yang dilaporkan dibawah EN3 dan<br />
EN4. EN18 menjelaskan pengurangan emisi yang<br />
dicapai dan inisiatif untuk mengurangi emisi.<br />
Definisi<br />
Energi Langsung<br />
Bentuk dari energy yang masuk kedalam batas<br />
operasional organisasi pelapor. Dapat dikonsumsi<br />
langsung oleh organisasi didalam batas-batasnya,<br />
atau dapat diekspor ke pengguna lainnya. Energi<br />
langsung dapat tampil sebagai yang utama<br />
(contohnya, gas alam untuk pemanasan) atau<br />
perantara (contohnya: listrik untuk penerangan).<br />
Dapat dibeli, diekstrak (contohnya, batubara,<br />
gas alam, minyak), dipanen (contohnya, energi<br />
biomass), dikumpulkan (contohnya, tenaga surya,<br />
angin), atau ditampilkan dalam batas organisasi<br />
pelapor dengan cara yang lain.<br />
Emisi Rumah Kaca<br />
(Greenhouse Gas Emissions – GHG)<br />
Enam emisi rumah kaca utama adalah:<br />
• Karbon Dioksida (CO2)<br />
• Metana (CH4)<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
• Nitro Oksida (N2O)<br />
• Hydrofluorocarbon (HFC – sekumpulan kompon<br />
tertentu)<br />
• Perfluorocarbon (PFC – sekumpulan kompon<br />
tertentu)<br />
• Sulphur Heksafluorida (SF6)<br />
Energi tidak langsung<br />
Energi yang diproduksi diluar batas organisasi dari<br />
organisasi pelapor yang dipergunakan untuk suplai<br />
energi kepada kebutuhan energi perantara (contohnya,<br />
listrik atau pemanas dan pendingin). Contoh paling<br />
umum adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM)<br />
diluar batas organisasi pelapor untuk membangkitkan<br />
listrik yang dipergunakan didalam batas organisasi.<br />
Energi perantara<br />
Bentuk dari energi yang diproduksi yang merubah<br />
(konversi) energi utama dalam bentuk yang lain. Untuk<br />
kebanyakan organisasi listrik merupakan bentuk paling<br />
penting dari energi perantara. Untuk sedikit organisasi<br />
kemungkinan bentuk produk energi perantara<br />
yang lain dapat berlaku penting, seperti uap atau air<br />
yang disalurkan oleh pembangkit panas distrik atau<br />
pembangkit air dingin, atau bahan bakar yang diolah<br />
seperti bahan bakar sintetikm biofuel dll.<br />
Sumber Utama<br />
Bentuk utama dari konsumsi energi untuk memenuhi<br />
kebutuhan energi dari organisasi pelapor. Energi ini<br />
dipergunakan untuk memberikan jasa akhir energy<br />
(contohnya, pemanasan ruangan, transport) atau<br />
memproduksi bentuk perantara dari energi.seperti<br />
listrik dan panas. Contoh dari energi langsung termasuk<br />
sumber yang tidak terbaharui seperti batubara, gas<br />
alam, minyak, dan energi nuklir. Dan itu juga termasuk<br />
sumber yang diperbaharukan seperti biomass, tenaga<br />
surya, angin, panas bumi, dan hidro energi. Energi utama<br />
yang mungkin dikonsumsi di tempat (contohnya, gas<br />
alam untuk memanaskan gedung organisasi pelapor)<br />
atau off-site (contohnya, gas alam yang dikonsumsi<br />
oleh pembangkit listrik yang memberikan listrik kepada<br />
fasilitas organisasi pelapor).<br />
Energi yang diperbaharui<br />
Energi yang diperbaharui dikeluarkan dari proses alam<br />
yang diambil secara terus-menerus. Ini termasuk listrik<br />
dan panas yang dibangkitkan oleh tenaga surya, angin,<br />
samudra, hydropower, biomass, sumber panas bumi,<br />
biofuel dan hydrogen yang diambil dari sumber yang<br />
diperbaharukan.<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN1 Penggunaan Bahan; diperinci<br />
berdasarkan bobot atau volume<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini menggambarkan kontribusi organisasi<br />
terhadap konservasi sumber daya global serta upaya<br />
untuk menekan intensitas penggunaan bahan dan<br />
peningkatan efisiensi ekonomi. Hal ini sejalan dengan<br />
sasaran O<strong>EC</strong>D dan strategi keberlanjutan nasional di<br />
berbagai negara. Bagi para manajer internal dan pihak<br />
lainnya yang berkepentingan di bidang keuangan<br />
suatu organisasi, pemakaian bahan berhubungan<br />
secara langsung dengan keseluruhan biaya operasi.<br />
Pencatatan pemakaian bahan, baik per produk maupun<br />
per kelompok produk, secara internal akan memudahkan<br />
pemantauan efisiensi penggunaan bahan dan aliran<br />
biayanya.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan jumlah pemakaian bahan, baik yang<br />
dibeli maupun yang berasal dari sumber internal<br />
(produksi atau hasil tambang sendiri). Bahan yang<br />
dimaksud di sini adalah:<br />
3. Definisi<br />
Bahan Langsung<br />
Bahan yang digunakan dalam produk akhir<br />
Bahan Yang Tak Terbarukan<br />
Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dalam<br />
jangka pendek, seperti mineral, logam, minyak dan gas<br />
bumi, batubara dan lain-lain.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup sistem<br />
akuntansi dan penagihan, serta bagian pengadaan atau<br />
manajemen pasokan (supply management).<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D, Recommendation of the Council on Material<br />
Flows and Resouce Productivity, 2004.<br />
• Bahan baku (misalnya sumber daya alam<br />
yang digunakan untuk diubah menjadi<br />
produk seperti bijih logam, mineral, kayu dan<br />
sebagainya)<br />
• Bahan pembantu (misalnya bahan yang<br />
dibutuhkan dalam proses manufaktur yang<br />
bukan merupakan bagian dari produk akhir<br />
seperti pelumas yang digunakan untuk mesinmesin<br />
pabrik )<br />
• Barang setengah jadi, termasuk segala bentuk<br />
bahan dan komponen di luar bahan baku yang<br />
merupakan bagian produk akhir<br />
• Bahan yang digunakan untuk kemasan<br />
2.2 Identifikasikan sumber daya tak terbarukan dan bahan<br />
langsung yang digunakan. Konversikan semua<br />
ukuran menjadi estimasi berat dan volume, dengan<br />
penekanan pada berat kotor dibandingkan dengan<br />
berat kering/bersih.<br />
2.3 Laporkan Jumlah Berat dan Volume :<br />
• Penggunaan bahan yang tak terbarukan<br />
• Penggunaan bahan langsung<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN2 Persentase Penggunaan Bahan<br />
Daur Ulang<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi<br />
kemampuan organisasi dalam menggunakan bahan–<br />
bahan yang berasal dari daur ulang. Penggunaan bahan–<br />
bahan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya<br />
permintaan akan bahan dasar serta memberikan<br />
kontribusi untuk konservasi sumber daya global. Bagi<br />
para manajer dan pihak–pihak lain yang berkepentingan<br />
atas laporan kondisi keuangan organisasi, penggantian<br />
penggunaan bahan ke daur ulang dapat menekan biaya<br />
keseluruhan operasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan berat atau volume total bahan-bahan<br />
yang digunakan seperti pada laporanEN1<br />
2.2 Dapatkan berat atau volume total bahanbahan<br />
masukan yang didaur ulang. Perkiraan<br />
kebutuhannya menggunakan metode perkiraan<br />
atau estimasi<br />
2.3 Laporkan persentase bahan-bahan yang didaur<br />
ulang dengan menggunakan rumus :<br />
EN2 = Total Penggunaan Bahan Daur Ulang x 100<br />
Total Bahan Yang Digunakan<br />
3. Definisi<br />
Bahan-bahan Daur Ulang<br />
Bahan-bahan yang menggantikan bahan asal/murni<br />
(virgin) yang dibeli atau diperoleh dari sumber luar atau<br />
dari dalam, bukan produk sampingan dan bukan produk<br />
akhir seperti yang sampaikan dalam laporan organisasi<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi penting diperoleh dari tagihan<br />
dan sistem akutansi, departemen yang mengelola<br />
persediaan, rekaman produksi dan limbah.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Working Group on Waste Prevention and<br />
Recycling<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN3 Penggunaan Energi Langsung<br />
dari Sumber Daya Energi Primer<br />
1. Relevansi<br />
Kemampuan organisasi dalam menggunakan energi<br />
secara efisien diungkapkan melalui perhitungan<br />
energi yang dikonsumsi. Konsumsi energi berdampak<br />
langsung terhadap biaya operasional dan mempunyai<br />
eksposur terhadap naik turunnya pasokan energi dan<br />
tingkat harga. Dampak organisasi terhadap lingkungan<br />
sebagian dipengaruhi oleh pilihannya atas sumber daya<br />
energi . Perubahan keseimbangan sumber daya energi<br />
memberikan petunjuk tentang usaha organisasi dalam<br />
menekan dampak lingkungan.<br />
Informasi tentang penggunaan sumber daya energi<br />
primer bisa membantu penilaian bagaimana organisasi<br />
dapat dipengaruhi dengan dihasilkannya peraturan<br />
lingkungan seperti <strong>Protokol</strong> Kyoto. Penggunaan bahan<br />
bakar fosil merupakan sumber utama terjadinya<br />
emisi gas rumah kaca, dan penggunaan energi terkait<br />
langsung dengan terbentuknya emisi gas rumah kaca.<br />
Penggantian sumber daya energi bahan bakar fosil<br />
dengan sumber daya terbarukan merupakan langkah<br />
penting untuk menghambat perubahan iklim dan<br />
dampak lingkungan lainnya akibat kegiatan ekstraksi<br />
dan pengolahan yang menggunakan energi. Dukungan<br />
terhadap penggunaan sumber daya terbarukan dan<br />
teknologi energi yang efisien juga akan mengurangi<br />
ketergantungan organisasi saat ini dan saat mendatang<br />
atas sumber daya tak terbarukan, yang pada gilirannya<br />
sangat potensial untuk menghasilkan penghematan<br />
baik dari sisi harga maupun penyediaannya.<br />
<strong>Indikator</strong> ini merupakan ukuran terhadap tingkat<br />
konsumsi energi primer oleh organisasi. <strong>Indikator</strong> ini<br />
tercakup dalam ruang lingkup 1 pada WRI/WBCSD<br />
GHG Protocol. <strong>Indikator</strong> EN 4 mengukur tingkat<br />
konsumsi sumber daya energi primer organisasi dalam<br />
menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy)<br />
seperti listrik, pemanasan dan pendinginan, dan<br />
sebagainya.<br />
• Bahan bakar hasil distilasi minyak<br />
mentah, termasuk gasolin, diesel, gas<br />
petroleum cair (liquified petroleum gas/<br />
LPG), gas alam tekan (compressed natural<br />
gas/CNG), gas alam cair, butana, prophana,<br />
ethana, dan sebagainya.<br />
• Sumber Daya Energi Terbarukan<br />
• Biofuel<br />
• Ethanol<br />
• Hidrogen<br />
Catatan : Biomassa tidak termasuk sumber daya<br />
energi terbarukan berdasarkan laporan WRI/<br />
WBCSD GHG Protocol, dan emisi CO2 langsung<br />
dari pembakaran biomassa dapat dilaporkan<br />
secara terpisah<br />
2.2 Sumber Daya Energi Yang Diproduksi Langsung<br />
Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer<br />
yang didapatkan organisasi melalui kegiatan<br />
produksi, pengolahan, pengumpulan, atau konversi<br />
bentuk energi lainnya dalam satuan Joule atau<br />
kelipatannya. Bisa dimasukkan dalam kategori ini<br />
sumber energi yang diuraikan pada butir 2.1<br />
2.3 Sumber Daya Energi Yang Dijual Langsung<br />
Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer<br />
yang dikirim keluar (diekspor) organisasi diperinci<br />
dalam satuan Joule atau kelipatannya<br />
2.4 Menghitung total konsumsi energi dalam satuan<br />
joule atau kelipatannya seperti gigajoules (1 bilion<br />
joules atau 109 joules) dengan menggunakan<br />
perhitungan sebagai berikut:<br />
Total pemakaian energi = Energi primer yang<br />
dibeli langsung + Energi primer yang diproduksi<br />
langsung - Energi primer yang dijual langsung.<br />
Tabel berikut konversi volume sumber daya primer<br />
ke gigajoules (GJ):<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Sumber Daya Energi Yang Dibeli Langsung<br />
Dapatkan informasi tentang sumber daya energi<br />
primer yang dibeli oleh organisasi untuk memenuhi<br />
kebutuhan sendiri. Termasuk di dalamnya :<br />
• Sumber Daya Energi Tak Terbarukan :<br />
• Batubara<br />
• Gas Alam<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
Batubara GJ Minyak<br />
Mentah<br />
GJ Gasoline GJ Gas Alam GJ Kelistrikan GJ<br />
Metrik Ton 26.00 Barel 6,22 Galon 0,125 Therm 0,1055 Kilowatt -<br />
Hour<br />
Ton<br />
( short )<br />
Ton<br />
( long )<br />
23,59 Metrik<br />
Ton<br />
26,42 Ton<br />
( short )<br />
Ton<br />
( long )<br />
44,8 Metrik<br />
Ton<br />
44,8 1000<br />
Kaki<br />
Kubik<br />
40,64 Diesel 1000<br />
Meter<br />
Kubik<br />
45,52 Galon 0,138 MMBtu 1,055<br />
Metrik<br />
Ton<br />
Minyak Bakar<br />
43,33<br />
Galon 0,144<br />
Metrik<br />
Ton<br />
40,19<br />
1,1046 Megawatt -<br />
Hour<br />
39,01 Gigawatt –<br />
Hour<br />
0,0036<br />
3,6<br />
3600<br />
2.5 Laporkan total konsumsi energi langsung<br />
dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci<br />
berdasarkan sumber daya energi primer terbarukan.<br />
2.6 Laporkan total konsumsi energi langsung<br />
dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci<br />
berdasarkan sumber daya energi primer tak<br />
terbarukan.<br />
3. Definisi<br />
Sumber Daya Terbarukan<br />
Sumber daya yang bisa digantikan dalam jangka waktu<br />
pendek melalui siklus ekologi (berbeda dengan sumber<br />
daya seperti mineral, logam, minyak, gas, batubara yang<br />
tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu pendek).<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diperoleh dari faktur , perhitungan atau<br />
pengukuran bahan bakar, estimasi, dan sebagainya.<br />
Hitungan dalam satuan joule dapat diambil langsung<br />
atau dikonversi dari faktur atau catatan penyerahan<br />
barang. Informasi mengenai gabungan sumber daya<br />
energi primer yang digunakan untuk menghasilkan<br />
energi lanjutan (intermediate energy) dapat diperoleh<br />
dari pemasok.<br />
5. Referensi<br />
• The Greenhouse Gas Protocol ( GHG ) <strong>Initiative</strong> – A<br />
Corporate Accounting and Reporiting Standard<br />
( Edisi ualng, 2004 ) dari The World Resources<br />
Institute ( WRI ) dan the World Bussiness Council for<br />
Sustainable Development ( WBCSD).<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN4 Pemakaian Energi Tidak<br />
Langsung berdasarkan Sumber<br />
Primer<br />
1. Relevansi<br />
Jumlah sumber energi primer yang dikonsumsi oleh<br />
organisasi secara tidak langsung melalui penggunaan<br />
listrik, panas, dan uap, memberi petunjuk adanya usaha<br />
organisasi untuk mengelola dampak lingkungan serta<br />
mengurangi kontribusi organisasi terhadap perubahan<br />
iklim. Efek terhadap perubahan iklim sebagai akibat dari<br />
penggunaan energi tidak langsung tergantung pada<br />
tipe atau jenis energi primer yang digunakan dalam<br />
menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy )<br />
Energi lanjutan (intermediate energy) mengacu pada<br />
bentuk energi yang merupakan hasil konversi energi<br />
primer menjadi bentuk energi lain. Bagi kebanyakan<br />
organisasi, listrik adalah energi lanjutan yang paling<br />
banyak digunakan. Sedangkan dalam jumlah terbatas,<br />
produk energi lanjutan lainnya juga penting seperti uap<br />
atau air yang digunakan untuk pemanasan dan bahan<br />
bakar hasil penyulingan seperti bahan bakar sintetik,<br />
biofuel, dan sebagainya.<br />
<strong>Indikator</strong> ini mengukur kebutuhan energi untuk<br />
memproduksi dan menghasilkan listrik dan produk<br />
energi lanjutan lainnya (seperti untuk pemanasan)<br />
yang terkait secara langsung dengan konsumsi energi<br />
organisasi. Informasi ini juga secara tidak langsung dapat<br />
digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca. Hal<br />
ini tercakup dalam ruang lingkup 2 dari WRI/WBCSD HG<br />
Protocol.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi besarnya energi lanjutan<br />
(intermediate energy) yang dibeli dan dipakai oleh<br />
organisasi dari sumber eksternal dalam satuan joule<br />
atau kelipatannya seperti gigajoule (1 bilion joule,<br />
atau 10 9 joule). Termasuk di dalamnya:<br />
Energi lanjutan (intermediated energy) yang<br />
dibeli dan dikonsumsi dari sumber daya energi<br />
tak terbarukan seperti yang tercantum pada EN 3,<br />
termasuk:<br />
Energi lanjutan (intermediated energy) yang dibeli<br />
dan dikonsumsi dari sumber daya terbarukan,<br />
termasuk:<br />
• Energi surya<br />
• Angin<br />
• Geotermal<br />
• Energi air<br />
• Biomassa<br />
• Hidrogen<br />
2.2 Dapatkan jumlah bahan bakar primer yang<br />
dikonsumsi untuk menghasilkan energi lanjutan<br />
(intermediate energy ) berdasarkan jumlah total<br />
energi yang dibeli dari pemasok luar ( EN3 – Energi<br />
yang dibeli ). Untuk menaksir jumlah bahan bakar<br />
yang digunakan dalam menghasilkan energi yang<br />
dibeli, pergunakan salah satu berikut ini :<br />
• Data pemakaian bahan bakar untuk<br />
menghasilkan listrik jika datanya tersedia<br />
• Data listrik dan pemanasan<br />
• Estimasi apabila data tidak ada<br />
2.3 Dengan menggunakan data pada butir 2.1,<br />
laporkan:<br />
• Jumlah total penggunaan energi tidak<br />
langsung yang berasal dari sumber daya tak<br />
terbarukan tidak langsung dan sumber daya<br />
terbarukan tidak langsung dalam bentuk<br />
energi lanjutan (intermediate energy)<br />
• Kaitan pemakaian energi primer dan produksi<br />
energi primer<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
• Kelistrikan<br />
• Pemanasan dan pendinginan<br />
• Uap<br />
• Energi nuklir<br />
• Bentuk lain energi yang berasal dari luar<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
4. Dokumentasi<br />
Pemasok energi dan jasa lain yang terkait merupakan<br />
sumber informasi paling penting untuk indikator<br />
ini. Informasi lain dapat diperoleh dari faktur ,<br />
penghitungan/pengukuran dari pembukuan<br />
penggunaan bahan bakar, perkiraan, default dan<br />
sebagainya. Di samping data default yang diperoleh<br />
dari International Energy Agency (IEA), informasi dapat<br />
juga diperoleh dari laporan tahunan yang dikirimkan<br />
oleh berbagai pemerintahan ke Badan PBB mengenai<br />
Perubahan Iklim ( United Nations Framework Convention<br />
on Climate Change/ UNFCC). Laporan ini selanjutnya<br />
akan dipergunakan untuk memerinci penggunaan<br />
energi dan emisi masing-masing negara.<br />
5. Referensi<br />
• IAE (International Energy Agency) Annual<br />
Publication of Energy Balances for O<strong>EC</strong>D and<br />
non-O<strong>EC</strong>D Countries<br />
• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) <strong>Initiative</strong><br />
– A Corporate Accounting and Reportng<br />
Standard (Revised Edition, 2004 ) dari the<br />
World Resources Institute (WRI ) and the World<br />
Bussiness Council for Sustainable Development<br />
(WBCSD)<br />
• Protok Kyoto, 1997<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN5 Penghematan Energi melalui<br />
Konservasi dan Peningkatan<br />
Efisiensi<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini menunjukkan hasil dari usaha proaktif<br />
untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui<br />
perbaikan proses teknologi dan upaya konservasi<br />
energi lainnya. Peningkatan efisiensi energi dapat<br />
menghasilkan penghematan biaya, dan pada gilirannya<br />
akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan<br />
diferensiasi pasar..<br />
Adanya dukungan teknologi dengan efisiensi energi<br />
memberi dampak langsung terhadap biaya operasi dan<br />
akan mengurangi ketergantungan organisasi terhadap<br />
sumber daya energi tak terbarukan di masa mendatang.<br />
Penggunaan energi secara efisien merupakan salah<br />
satu kunci utama untuk bisa menghambat terjadinya<br />
perubahan iklim serta dampak lingkungan lainnya<br />
karena kegiatan ekstraksi dan pengolahan energi.<br />
Konservasi dan Perbaikan Efisiensi<br />
Terobosan teknologi atau organisasional untuk mengurangi tingkat<br />
penggunaan energi sebatas yang diperbolehkan dalam sebuah<br />
proses atau penugasan organisasi . Termasuk di dalamnya perancangan<br />
ulang proses, pengalihan atau konversi dan kalibrasi<br />
(retrofitting) peralatan (seperti efisiensi penggunaan penerangan)<br />
atau ditiadakannya penggunaan energi yang tidak perlu melalui<br />
perubahan perilaku.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diperoleh melalui hasil pengukuran penggunaan<br />
energi internal, informasi dari para pemasok (energi yang terkait<br />
dengan spesifikasi mesin-mesin baru, lampu penerangan dan<br />
sebagainya).<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi total penghematan energi<br />
melalui usaha pengurangan konsumsi energi<br />
dan peningkatan efisiensi energi. Pengurangan<br />
konsumsi energi dengan mengurangi kapasitas<br />
produksi atau penggunaan sumber energi dari luar<br />
tidak termasuk dalam indikator ini.<br />
2.2 Laporkan jumlah total penghematan energi<br />
dalam satuan joule atau kelipatannya seperti<br />
gigajoule (1 billion joules atau 109 joule). Langkah<br />
untuk penghematan energi melalui:<br />
• Perancangan ulang proses<br />
• Konversi dan kalibrasi (retrofitting) peralatan<br />
• Perubahan perilaku karyawan<br />
3. Definisi<br />
Penghematan Energi<br />
Pengurangan jumlah energi yang dibutuhkan untuk<br />
melaksanakan proses atau tugas yang sama. Dalam hal<br />
ini tidak termasuk pengurangan penggunaan energi<br />
sebagai akibat dari berkurangnya aktivitas organisasi<br />
(seperti penggunaan sumber lain dari luar dalam proses<br />
produksi).<br />
Version 3.0<br />
11
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN6 Inisiatif untuk mendapatkan<br />
produk dan jasa berbasis energi<br />
efisien atau energi yang dapat<br />
diperbarui, serta pengurangan<br />
persyaratan kebutuhan energi<br />
sebagai akibat dari inisiatif tersebut.<br />
1. Relevansi<br />
Konsumsi energi adalah kontributor utama dalam<br />
perubahan iklim yang berasal dari pembakaran bahan<br />
bakar fosil sehingga menghasilkan CO2 (merupakan efek<br />
gas rumah kaca). Penggunaan energi yang lebih efisien<br />
merupakan hal penting untuk menghambat tejadinya<br />
perubahan iklim, sebagaimana tujuan <strong>Protokol</strong> Kyoto.<br />
Penyediaan produk dan layanan efisien energi adalah<br />
bagian penting dari inisiatif pelayanan produk (product<br />
stewardship initiatives).<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diperoleh dari pengukuran/pengujian<br />
produk internal, penelitian yang berkaitan dengan polapola<br />
penggunaan, standar industri, dan lain-lain.<br />
5. Referensi<br />
• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian<br />
yang relevan dari the International Organisation<br />
for Standardization (ISO).<br />
• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian<br />
yang relevan dari the International Electrotechnical<br />
Commission (I<strong>EC</strong>).<br />
Produk dan jasa tersebut dapat menjadi sumber<br />
keunggulan kompetitif untuk peningkatan diferensiasi<br />
dan reputasi produk. Teknologi yang efisien energi<br />
dapat pula mengurangi biaya barang-barang komsumsi.<br />
Apabila inisiatif yang dilaksanakan oleh berbagai<br />
organisasi untuk sektor yang sama dibandingkan, maka<br />
terlihat adanya kecenderungan yang sama di pasar<br />
produk atau jasa.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan inisiatif yang ada untuk mengurangi<br />
kebutuhan produk utama/kelompok produk/jasa<br />
atas energi .<br />
2.2 Laporkan pengurangan kebutuhan produk dan jasa<br />
atas energi yang dicapai selama periode pelaporan.<br />
2.3 Jika angka yang berorientasi pada penggunaan<br />
energi (user-oriented figure) dipergunakan (seperti<br />
kebutuhan energi untuk komputer), laporkan<br />
dengan jelas setiap asumsi atau pola konsumsi<br />
atau faktor normalisasi (seperti penggunaan energi<br />
kurang 10% rata-rata per hari dengan asumsi<br />
beroperasi selama 8 jam karena terjadi perubahan<br />
beban dalam proses ). Gunakan referensi standar<br />
industri yang tersedia (misalnya penggunaan bahan<br />
bakar mobil 100 km pada kecepatan 90 km/jam).<br />
12<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN7 Inisiatif untuk mengurangi<br />
konsumsi energi tidak langsung dan<br />
pengurangan yang dicapai<br />
1. Relevansi<br />
Penggunaan energi tidak langsung terjadi melalui<br />
pembelian bahan dan komponen atau jasa seperti<br />
perjalanan, pegawai pulang pergi (commuter)r, serta<br />
produksi yang di sub-kontrakkan. Dengan melaksanakan<br />
pemantauan secara menyeluruh, pengggunaan<br />
energi dapat dikurangi secara efektif (seperti dengan<br />
menyeleksi bahan, jasa, atau kapasitas produk yang<br />
efisien energi secara hati-hati ataupun dengan<br />
mengganti kegiatan perjalanan dengan telepon atau<br />
konferensi jarak jauh).<br />
Penghitungan penggunaan energi tidak langsung<br />
menjadi dasar untuk menghitung emisi gas rumah<br />
kaca secara tidak langsung seperti yang diminta pada<br />
indikator EN19. Penelusuran pengurangan penggunaan<br />
energi tidak langsung dapat meningkatkan kinerja<br />
daur ulang produk dan jasa secara keseluruhan dan<br />
merupakan bagian dari rancangan keseluruhan program<br />
lingkungan<br />
2.5 Tunjukkan asumsi dasar dan metodologi yang<br />
digunakan untuk menghitung penggunaan energi<br />
tidak langsung lainnya serta menunjukkan sumber<br />
informasi.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Data relevan yang diperoleh dari informasi pemasok,<br />
perhitungan/perkiraan daur ulang (yang diperoleh dari<br />
internal perusahaan atau dengan organisasi peneliti)<br />
5. Referensi<br />
• AE (International Energy Agency) Annual<br />
Publication of Energy Balances for O<strong>EC</strong>D and non-<br />
O<strong>EC</strong>D Countries<br />
Akhirnya, indikator ini mencakup penghematan energi<br />
yang dicapai oleh organisasi dalam konsumsi energi<br />
tidak langsung<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Untuk indikator ini, keluarkan penggunaan energi<br />
tidak langsung yang berkaitan dengan pembelian<br />
sumber energi lanjutan (intermediate energy)<br />
seperti pada laporan EN4.<br />
2.2 Dapatkan informasi penggunaan energi tidak<br />
langsung yang terkait dengan kegiatan hulu/hilir di<br />
empat daerah berikut ini:<br />
• penggunaan material berbasis energi intensif<br />
• produksi yang disub-kontrakkan<br />
• bisnis yang terkait dengan kegiatan perjalanan<br />
• transportasi pulang-pergi pekerja<br />
2.3 Laporkan inisitaif untuk mengurangi penggunaan<br />
energi tidak langsung.<br />
2.4 Laporkan secara kuantitatif pengurangan<br />
penggunaan energi tidak langsung selama periode<br />
laporan yang tertera pada area di 2.2.<br />
Version 3.0<br />
13
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN8 Total pengambilan air per<br />
sumber<br />
1. Relevansi<br />
Pelaporan total volume pengambilan air dari sumbernya<br />
memberikan kontribusi untuk mengetahui tingkat<br />
potensi dampak dan risiko secara keseluruhan dari<br />
penggunaan air oleh suatu organisasi. Total volume<br />
pengambilan air memberikan indikasi mengenai tingkat<br />
kepentingan atau besaran penggunaan air oleh suatu<br />
organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan data<br />
dasar untuk penghitungan lain yang berkaitan dengan<br />
efisiensi dan penggunaan.<br />
Upaya yang sistematis untuk memantau dan<br />
meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh organisasi<br />
berkaitan langsung dengan biaya penggunaan<br />
air. Besarnya jumlah penggunaan air dapat pula<br />
menunjukkan tingkat risiko pengurangan ketersediaan<br />
air atau meningkatnya biaya pengelolaan air. Akibat<br />
penggunaan air dalam jumlah yang besar kelangkaan<br />
ketersediaan air bersih mengalami peningkatan dan<br />
dapat berdampak pada proses produksi. Pada daerahdaerah<br />
yang sumber airnya sangat terbatas, pola<br />
konsumsi air oleh organisasi dapat mempengaruhi<br />
hubungan organisasi dengan pihak lain yang<br />
berkepentingan.<br />
3. Definisi<br />
Total Pengambilan Air<br />
Jumlah air secara keseluruhan yang diambil (disedot)<br />
oleh organisasi yang berasal dari berbagai sumber (air<br />
permukaan, air tanah, air hujan, air yang disediakan oleh<br />
pemerintah) yang digunakan oleh organisasi selama<br />
periode pelaporan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat<br />
ditunjukkan dari meteran air, tagihan air, penghitungan<br />
dari data yang ada yang terkait dengan pemakaian air<br />
(apabila tidak ada meteran air, atau tagihannya, atau<br />
referensi data yang ada) atau estimasi organisasi itu<br />
sendiri.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Mengidentifikasi total volume pengambilan air dari<br />
berbagai sumbernya secara langsung berdasarkan<br />
pelaporan organisasi atau melalui perantara seperti<br />
sarana dan prasarana air, tercakup di dalamnya<br />
proses pendinginan air.<br />
2.2 Melaporkan total volume pengambilan air dalam<br />
meter kubik per tahun melalui berbagai sumber:<br />
• air permukaan, termasuk air dari lahan basah,<br />
sungai, danau dan laut<br />
• air tanah<br />
• air hujan yang dikumpulkan dan ditampung<br />
secara langsung dalam laporan organisasi<br />
• air limbah dari organisasi lain<br />
• penyediaan air oleh pemerintah atau sarana air<br />
lainnya<br />
14<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN9 Sumber air yang terpengaruh<br />
secara signifikan akibat<br />
pengambilan air<br />
1. Relevansi<br />
Penarikan dari sebuah sistem air dapat berpengaruh<br />
pada lingkungan karena penurunan muka air<br />
tanah (lowering watertable), berkurangnya volume<br />
ketersediaan air yang digunakan, atau di lain pihak<br />
berubahnya kemampuan dan fungsi ekosistem.<br />
Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas<br />
hidup di sekitarnya, termasuk konsekuensi ekonominya.<br />
<strong>Indikator</strong> ini mengukur skala/tingkat dampak yang<br />
terkait dengan penggunaan air oleh organisasi. Berkaitan<br />
dengan pengguna lainnya atas sumber air yang sama,<br />
indikator ini juga memungkinkan suatu penilaian atas<br />
risiko spesifik atau perbaikan, dan juga stabilitas sumber<br />
air yang dimiliki sendiri oleh organisasi.<br />
• nilai keanekaragaman hayati ( keragaman<br />
spesies dan endemik, jumlah spesies yang<br />
dilindungi )<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi karakteristik sumber air atau daerah yang<br />
dilindungi dapat diperoleh dari departemen yang<br />
berkaitan dengan sumber daya air atau dari penelitian<br />
analisis dampak lingkungan .<br />
5. Referensi<br />
• IUCN - Daftar merah spesies langka/terancam.<br />
• Konvensi Ramsar mengenai lahan basah , 1971.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan sumber air yang secara nyata terkena<br />
dampak pengambilan air oleh organisasi. Kriteria<br />
pengambilan air tersebut memenuhi satu atau<br />
beberapa yang berikut ini:<br />
• pengambilan rata-rata 5% atau lebih dari<br />
volume rata-rata tahunan badan air (water<br />
body)<br />
• pengambilan dari badan air dilakukan secara<br />
profesional karena alasan yang sensitif<br />
berkaitan dengan ukuran, fungsi atau status<br />
dari kelangkaan, ancaman, atau gangguan<br />
sistem (khususnya ancaman terhadap<br />
tumbuhan atau hewan yang terdapat dalam<br />
badan air) atau<br />
• pengambilan air dari lahan basah sesuai<br />
dengan daftar pada konvensi Ramsar atau<br />
daerah konservasi secara nasional maupun<br />
internasional tidak diperbolehkan<br />
Catatan: Bila air disediakan oleh pemasok air milik negara<br />
atau swasta, badan air/ sumber air asli harus diidentifikasi<br />
dan dilaporkan<br />
2.2 Laporkan total sumber air yang berdampak secara<br />
nyata sesuai dengan kriteria sebagai berikut:<br />
• ukuran sumber air dalam meter kubik ( m 3 )<br />
• bukan sumber air yang dirancang sebagai<br />
daerah yang dilindungi (nasional atau<br />
internasional)<br />
Version 3.0<br />
15
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN10 Persentase dan total volume<br />
air yang digunakan kembali dan<br />
didaur ulang<br />
1. Relevansi<br />
Jumlah air yang digunakan kembali dan yang didaur<br />
ulang dapat menjadi ukuran efisiensi dan menunjukkan<br />
keberhasilan organisasi dalam mengurangi jumlah<br />
pengambilan dan pengeluaran air. Peningkatan<br />
pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat mengurangi<br />
konsumsi air, ancaman, dan biaya limbah. Pengurangan<br />
konsumsi air melalui pemanfaatan kembali dan daur<br />
ulang dapat pula memberikan kontribusi terhadap<br />
sasaran lokal, nasional dan regional terkait dengan<br />
pengelolaan penyediaan air.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini mengukur air yang dapat dikelola<br />
untuk dimanfaatkan kembali dan didaur ulang<br />
dan air yang tidak dapat dapat dikelola untuk<br />
dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Termasuk<br />
dalam indikator ini adalah air abu-abu (grey water) (<br />
air yang dikumpulkan dari air hujan, air limbah yang<br />
berasal dari proses rumah tangga seperti mencuci<br />
piring, pakaian dan mandi)<br />
3. Definisi<br />
Upaya untuk memproses ulang air/limbah cair yang sudah<br />
digunakan atau limbah sebelum dibuang atau dilepasakan ke<br />
lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 jenis air yang didaur dan<br />
digunakan kembali:<br />
• air limbah yang didaur lagi dalam proses yang sama atau<br />
didaur ulang untuk meningkatkan kegunaannya di dalam<br />
siklus proses<br />
• air limbah yang didaur dan digunakan kembali di dalam<br />
proses yang berbeda tetapi dengan fasilitas yang sama<br />
• air limbah yang digunakan kembali pada fasilitas organisasi<br />
yang lain<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat ditunjukkan<br />
dari meteran air, tagihan air, atau (jika tidak ada meteran air dan<br />
tagihannya) penghitungan dari data audit atau inventori atau dari<br />
penjual air<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2.2 Menghitung volume air yang dimanfaatkan kembali<br />
dan didaur ulang berdasarkan pada volume<br />
kebutuhan air yang didaur ulang dan dimanfaatkan<br />
kembali di masa dating dibandingkan dengan<br />
pengambilan air. Contohnya apabila organisasi<br />
dalam satu siklus organisasi membutuhkan 20<br />
meter kubik air, maka pengambilan airnya 20 meter<br />
kubik air dari satu siklus produksi dan digunakan<br />
lagi untuk 3 siklus produksi. Total volume air yang<br />
digunakan lagi/daur ulang untuk 3 siklus tersebut<br />
adalah 60 meter kubik.<br />
2.3 Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan<br />
digunakan kembali oleh organisasi dalam meter<br />
kubik per tahun (m3/tahun) dan juga persentase<br />
total air yang diambil sesuai dengan indikator EN8.<br />
16<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah<br />
yang dimiliki, disewa, dikelola<br />
oleh organisasi yang berlokasi<br />
di dalam, atau yang berdekatan<br />
dengan daerah yang diproteksi atau<br />
daerah-daerah yang memiliki nilai<br />
keanekaragaman hayati yang tinggi<br />
di luar daerah yang diproteksi<br />
1. Relevansi<br />
Dengan melaporkan dampak potensial terhadap tanah<br />
yang berada dalam areal yang dilindungi atau daerah<br />
yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi , juga<br />
dengan daerah yang memiliki nilai keanekaragaman<br />
hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi<br />
tersebut, suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan<br />
memahamai risiko-risiko tertentu yang terkait dengan<br />
keanekaragaman hayati. Melakukan pemantauan<br />
terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi baik di dalam<br />
daerah yang diproteksi maupun daerah yang memiliki<br />
nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah<br />
yang diproteksi, akan memungkinkan organisasi<br />
mengurangi risiko. Hal ini juga akan memungkinkan<br />
organisasi bisa mengelola dampak terhadap<br />
kenakeragaman hayati atau mencegah terjadinya salah<br />
kelola. Kesalahan dalam pengelolaan dampak tersebut<br />
bisa mengakibatkan rusaknya reputasi, keterlambatan<br />
dalam mendapatkan izin perencanaan, dan kerugian<br />
akibat keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat<br />
(social license to operate).<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan daerah operasional yang dimiliki,<br />
disewa, dikelola yang berlokasi di dalam atau<br />
di daerah yang berdekatan dengan areal yang<br />
diproteksi atau daerah yang mengandung<br />
keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar<br />
daerah yang diproteksi, termasuk daerah operasi<br />
dimasa mendatang yang telah ditetapkan oleh<br />
otoritas terkait<br />
2.2 Laporkan informasi berikut ini untuk setiap lokasi<br />
operasi sebagaimana telah diindentifikasikan di<br />
atas:<br />
• Lokasi geografis<br />
• Tanah di bawah permukaan yang dimiliki,<br />
disewa, atau dikelola oleh organisasi<br />
• Kedudukan lokasi dalam kaitannya dengan<br />
daerah yang diproteksi atau daerah yang<br />
memiliki kenakeragaman hayati bernilai tinggi<br />
di luar daerah yang diproteksi<br />
• Tipe operasi (kantor, manufaktur/produksi atau<br />
ekstraksi)<br />
• Luasnya areal operasi (dalam km persegi)<br />
• Nilai kenakeragaman hayati dengan<br />
karakteristik sebagai berikut:<br />
3. Definisi<br />
--<br />
Atribut daerah yang diproteksi dan<br />
keanekaragaman hayati bernilai tinggi<br />
yang berada di luar daerah yang<br />
diproteksi (daratan, air segar atau<br />
ekosistem laut) dan<br />
--<br />
Status dari areal yang diproteksi (IUCN,<br />
Protected Area Management Category,<br />
Ramsar Convention, National Legislation,<br />
Natura 2000 site, dst)<br />
Area yang diproteksi<br />
Area yang secara geografis diperuntukkan, diatur, dan<br />
dikelola untuk tujuan konservasi khusus<br />
Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang<br />
tinggi<br />
Area yang secara legal tidak diproteksi tetapi diakui oleh<br />
organisasi pemerintah atau nonpemerintah sebagai<br />
daerah yang penting untuk keanekaragaman hayati.<br />
Termasuk di dalamnya habitat yang mendapat prioritas<br />
untuk konservasi (telah didefinisikan di dalam National<br />
Biodiversity Strategies and Action Plans yang dibuat<br />
berdasarkan konvensi tentang keanekaragaman hayati).<br />
Sebagai tambahan, beberapa organisasi konservasi<br />
internasional telah mengidentifikasi daerah-daerah<br />
khusus yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati<br />
yang tinggi<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi yang diperlukan didapatkan dari kontrakkontrak<br />
pembelian, sewa atau daftar tanah nasional atau<br />
regional (national/regional land registry)<br />
Pada level nasional, berbagai instansi publik yang<br />
bertanggung jawab untuk perlindungan dan konservasi<br />
lingkungan dapat menyimpan informasi tentang area<br />
yang secara nasional dan internasional dilindungi<br />
dan daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati<br />
bernilai tinggi. Sebagai tambahan, Strategi Nasional<br />
Keanekaragaman Hayati (National Biodiversity<br />
Strategies) dan Rencana Aksi umumnya mencakup<br />
informasi dan daftar daerah yang dilindungi dan daerah<br />
dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.<br />
Version 3.0<br />
17
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
5. Referensi<br />
• Ramsar Convention on Wetlands, 1971<br />
• UNESCO World Heritage Sites<br />
• UN Biosphere Reserves<br />
• National Diversity Strategies and Action Plans<br />
prepared under the Convention on Biological<br />
Diversity<br />
• Conservation International’s Biodiversity Hotspots<br />
and Wilderness Area.<br />
• WWF’s <strong>Global</strong> 200 Ecoregion<br />
• Bird Life International’s Important Bird Areas<br />
• IUCN’s Centres of Plant Diversity<br />
18<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN12 Uraian atas berbagai dampak<br />
signifikan yang diakibatkan oleh<br />
aktivitas, produk, dan jasa organisasi<br />
terhadap keanekaragaman<br />
hayati di daerah yang diproteksi<br />
dan di daerah yang memiliki<br />
keanekaragaman hayati bernilai<br />
tinggi di luar daerah yang diproteksi<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini memberikan informasi atas dampak yang<br />
signifikan (baik langsung maupun tidak langsung) yang<br />
ditimbulkan organisasi terhadap keanekaragaman hayati<br />
di daerah-daerah yang diproteksi dan di daerah dengan<br />
kenakeragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang<br />
diproteksi. <strong>Indikator</strong> ini juga memberikan latar belakang<br />
pemahaman (dan pengembangan) terhadap strategi<br />
organisasi untuk menekan dampak dimaksud. Dengan<br />
meminta informasi kualitatif yang terstruktur, indikator<br />
tersebut memungkinkan pembandingan antarorganisasi<br />
dan periode terkait dengan ukuran, skala, dan sifat<br />
dampak yang terjadi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan dampak signifikan yang terjadi atas<br />
keanekaragaman dikaitkan dengan aktivitas,<br />
produk dan jasa organisasi, termasuk dampak<br />
langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan<br />
(misalnya dalam rantai pasokan)<br />
2.2 Laporkan sifat dari dampak langsung maupun tidak<br />
langsung yang signifikan terhadap keankeragaman<br />
hayati dengan mengacu pada satu atau beberapa<br />
hal berikut ini:<br />
• Konstruksi atau penggunaan pabrik<br />
manufaktur, tambang, dan infrastruktur<br />
transportasi<br />
• Polusi (diperkenalkannya substansi yang tidak<br />
secara alamiah muncul dalam sebuah habitat)<br />
• Diperkenalkannya spesies yang tidak ganas,<br />
pest dan patogenik<br />
• Pengurangan spesies<br />
• Pelestarian habitat<br />
2.3 Laporkan dampak positif dan negatif signifikan<br />
yang langsung maupun tidak langsung dengan<br />
acuan berikut ini:<br />
• Spesies yang terkena dampak<br />
• Luasnya areal yang terkena dampak<br />
• Lamanya dampak<br />
• Kemungkian tidak bisa dikembalikannya<br />
(reversibilty and irreversibility) dampak<br />
dimaksud<br />
3. Definisi<br />
Dampak signifikan<br />
Dampak yang sifnifikan dapat merusak integritas sebuah<br />
daerah geografis baik secara langsung maupun tidak<br />
langsung. Hal ini terjadi dengan mengubah secara<br />
signifikan fitur ekologis, struktur dan fungsi-fungsi yang<br />
terkait dengan cakupan daerah menyeluruh dalam<br />
kurun waktu jangka panjang. Hal ini berarti bahwa<br />
habitat, level populasi dan/atau spesies khusus yang<br />
mengakibatkan habitat tersebut penting menjadi tidak<br />
berkelanjutan.<br />
Pada tingkatan spesies, sebuah dampak signifikan<br />
mengakibatkan penurunan populasi dan/atau<br />
perubahan dalam distribusi sehingga rekrutmen natural<br />
generasi (reproduksi atau imigrasi dari daerah yang<br />
tidak terkena dampak) tidak dapat kembali lagi ke level<br />
sebelumnya. Sebuah dampak signifikan dapat juga<br />
mempengaruhi subsistensi atau penggunaan sumber<br />
daya komersial pada tingkatan di mana pengguna<br />
terkena dampak pada kurun waktu panjang.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi untuk indikator ini dapat diketemukan dalam<br />
sistem pengelolaan lingkungan organisasi atau dari<br />
dokumentasi internal lainnya. Jika tersedia, informasi<br />
dapat juga diperoleh dari penilaian dampak sosial dan<br />
lingkungan dan/atau penilaian daur hidup, dan dari hulu<br />
(upstream)/hilir (downstream) organisasi dalam rantai<br />
pasokan (supply chain).<br />
5. Referensi<br />
• GRI Crosss-Reference: GRI Biodiversity Resource<br />
Document<br />
• Perubahan proses ekologis melebihi batas<br />
yang alamiah<br />
Version 3.0<br />
19
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN13 Perlindungan dan Pemulihan<br />
Habitat<br />
1. Relevansi<br />
Strategi keanekaragaman hayati mencakup kombinasi<br />
unsur-unsur yang terkait dengan pencegahan,<br />
pengelolaan, dan pemulihan atas kerusakan yang<br />
terjadi pada habitat alami sebagai akibat dari aktivitas<br />
organisasi. <strong>Indikator</strong> ini mengukur implementasi dari<br />
strategi khusus untuk mencegah atau memulihkan<br />
dampak negatif yang terkait dengan kegiatan organisasi.<br />
Dengan adanya keyakinan atas integrasi habitat alamiah<br />
bisa meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas<br />
lingkungan, sumber daya serta penerimaan masyarakat<br />
sekitar.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini merujuk pada daerah-daerah di mana<br />
perbaikan telah selesai atau daerah dimaksud<br />
telah secara aktif dilindungi. Area yang operasinya<br />
masih aktif dapat dimasukkan jika daerah tersebut<br />
memenuhi definisi sebagai daerah yang diproteksi<br />
dan dipulihkan.<br />
2.2 Lakukan penilaian terhadap area didasarkan pada<br />
kondisi akhir periode pelaporan<br />
2.3 Laporkan ukuran dan lokasi semua habitat di<br />
daerah lindung dan/atau daerah yang dipulihkan<br />
(dalam ukuran hektar), dan apakah keberhasilan<br />
pemulihan disetujui oleh profesional independen<br />
dari luar. Jika daerah tersebut lebih luas dari 1 km2,<br />
agar dilaporkan dalam satuan km2.<br />
3. Definisi<br />
Daerah yang dipulihkan<br />
Daerah yang dipergunakan dalam atau dipengaruhi oleh<br />
aktivitas operasional, di mana perbaikan telah dilakukan<br />
terhadap lingkungan dimaksud hingga tercapai kondisi<br />
awal atau kondisi yang didukung oleh ekosistem yang<br />
sehat dan yang berfungsi baik.<br />
Daerah yang dilindungi<br />
Daerah yang dilindungi dari kerusakan selama aktivitas<br />
operasional, di mana lingkungan tetap berada pada<br />
kondisi awalnya dengan ekosistem yang sehat dan<br />
berfungsi baik.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi atas daerah yang dilindungi dapat diperoleh<br />
dari dokumentasi sistem manajemen lingkungan<br />
perusahaan, rencana lokasi, penilaian terhadap dampak<br />
sosial dan lingkungan atau kebijakan organisasi.<br />
Informasi atas restorasi tanah (seperti persyaratan<br />
restorasi tanah) dapat diperoleh dari kontrak leasing,<br />
sewa atau pembelian tanah atau dari aktivitas penilaian<br />
dampak sosial dan lingkungan atau dari daftar risiko.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2.4 Laporkan apakah terdapat kemitraan dengan<br />
pihak ketiga untuk melindungi atau memperbaiki<br />
daerah yang dihuni habitat di luar daerah di mana<br />
organisasi telah mengawasi dan melaksanakan<br />
restorasi dan perlindungan.<br />
20<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN14 Strategi, tindakan, dan rencana<br />
mendatang untuk mengelola<br />
dampak terhadap keanekaragaman<br />
hayati<br />
1. Relevansi<br />
Kinerja yang dikaitkan dengan kebijakan<br />
keanekaragaman hayati, sasaran dan komitmen<br />
tergantung pada ada tidaknya program yang terstruktur<br />
untuk mengelola dampak yang terjadi. Ada tidaknya<br />
struktur program menjadi sangat penting ketika regulasi<br />
nasional tidak menyediakan referensi yang jelas bagi<br />
rencana organisasi dalam pengelolaan keanekaragaman<br />
hayati<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi atas program dan target dapat diperoleh<br />
dari petunjuk manajemen atau dari Sistem Manajemen<br />
Lingkungan organisasi, penilaian dampak sosial dan<br />
lingkungan, kebijakan CSR atau register risiko.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
<strong>Indikator</strong> ini memungkinkan para pemangku<br />
kepentingan menganalisis seberapa baik strategi,<br />
aktivitas dan rencana ke depan organisasi dalam<br />
mengungkapkan dampak potensial terhadap<br />
keanekaragaman hayati. Kualitas pendekatan organisasi<br />
dalam mengelola dampak terhadap keanekaragaman<br />
hayati akan mempengaruhi eksposur terhadap risiko<br />
seperti rusaknya reputasi, denda, atau penolakan<br />
terhadap rencana atau izin operasi. Tindakan-tindakan<br />
untuk melindungi atau memperbaiki habitat dan spesies<br />
menjadi sangat relevan<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Jika aturan nasional berpengaruh terhadap strategi,<br />
aktivitas dan rencana organisasi sebagaimana<br />
dilaporkan dalam indikator, hal tersebut seharusnya<br />
dicatat<br />
2.2 Laporkan strategi organisasi untuk merealisasikan<br />
kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman<br />
hayati yang mencakup:<br />
• Pengintegrasian pertimbangan atas<br />
keanekaragaman hayati dalam alat-alat analisis<br />
seperti penilaian dampak lingkungan<br />
• Metodologi untuk menentukan eksposur risiko<br />
dari keanekaragaman hayati<br />
• Menetapkan target dan tujuan khusus\<br />
• Proses pemantauan<br />
• Pelaporan publik<br />
2.3 Laporkan tindakan yang sedang berjalan untuk<br />
mengelola risiko keanekaragaman hayati<br />
sebagaimana diuraikan pada EN11 dan EN12 atau<br />
rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut di<br />
masa mendatang<br />
Version 3.0<br />
21
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN15 Jumlah spesies berdasarkan<br />
tingkat risiko kepunahan yang<br />
masuk dalam Daftar Merah IUCN<br />
(IUCN Red List Species) dan yang<br />
masuk dalam daftar konservasi<br />
nasional dengan habitat di daerahdaerah<br />
yang terkena dampak<br />
operasi<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini membantu organisasi dalam<br />
mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dapat<br />
membahayakan spesies tanaman dan hewan yang<br />
terancam punah. Dengan mengidentifikasi berbagai<br />
ancaman ini, organisasi dapat memulai langkah-langkah<br />
yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kepunahan<br />
spesies tersebut. Daftar merah IUCN (IUCN Red List) dan<br />
daftar konservasi spesies nasional dapat membantu<br />
menentukan sensitivitas habitat di daerah-daerah yang<br />
terkena dampak operasi organisasi, dan menentukan<br />
penting tidaknya habitat dimaksud dari sudut pandang<br />
manajemen.<br />
3. Definisi<br />
IUCN Red List species:<br />
Sejumlah spesies tertentu, tumbuhan dan binantang,<br />
dengan status konservasi global sebagaimana<br />
ditetapkan oleh International Union for the Conservation<br />
of Nature and Natural Resources (IUCN)<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi atas terdaftarnya spesies dalam IUCN Red<br />
List dan Daftar Konservasi Nasional dapat diperoleh<br />
dari kantor konservasi nasional/regional, pemerintahan<br />
lokal, atau LSM lingkungan hidup. Untuk organisasi<br />
yang beroperasi di dalam atau berdekatan dengan<br />
daerah yang dilindungi atau daerah dengan nilai<br />
keanekaragaman hayati yang tinggi, studi perencanaan<br />
atau bahan lainnya yang diizinkan bisa jadi mengandung<br />
informasi tentang keanekaragaman hayati dalam daerah<br />
yang diproteksi.<br />
5. Referensi<br />
• IUCN Red List of Threatened Species.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan lokasi habitat yang terkena dampak<br />
operasi organisasi yang mencakup spesies dalam<br />
IUCN Red List dan Daftar Konservasi Nasional<br />
2.2 Laporkan jumlah spesies dalam habitat yang<br />
terkena dampak aktivitas organisasi, dengan<br />
menunjukkan satu dari beberapa level risiko berikut<br />
ini:<br />
• Sangat terancam<br />
• Terancam<br />
• Rawan terancam/Labil (Vulnerable)<br />
• Hampir terancam<br />
• Tidak perlu diperhatikan<br />
22<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca<br />
yang sifatnya langsung maupun<br />
tidak langsung dirinci berdasarkan<br />
berat<br />
1. Relevansi<br />
Emisi gas rumah kaca adalah penyebab utama terjadinya<br />
perubahan iklim. Fenomena ini telah diatur dengan<br />
UNFCCC (United Nations Framework Convention on<br />
Climate Change) dan <strong>Protokol</strong> Kyoto. Berbagai aturan<br />
nasional dan internasional yang berbeda serta sistem<br />
insentif (misalnya sertifikat perdagangan gas rumah<br />
kaca- trading climate certificate) dimaksudkan untuk<br />
mengendalikan volume emisi gas rumah kaca serta<br />
memberi insentif terhadap upaya pengurangan emisi<br />
gas rumah kaca tersebut.<br />
<strong>Indikator</strong> ini dapat dipergunakan bersama-sama<br />
dengan KL17 untuk menjelaskan target regulasi<br />
atau sistem perdagangan baik pada level nasional<br />
maupun internasional. Kombinasi emisi langsung dan<br />
tidak langsung memberikan petunjuk pada implikasi<br />
biaya terhadap perpajakan atau sistem perdagangan<br />
organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Tersedia berbagai metodologi konversi yang<br />
berbeda untuk menghitung jumlah gas rumah kaca<br />
berdasarkan sumbernya. Tunjukkan standar yang<br />
dipergunakan, dan tunjukkan metodologi yang<br />
terkait dengan data dalam hubungannya dengan<br />
kategori berikut ini:<br />
• Ukuran langsung (misalnya continuous online<br />
analyzers dll)<br />
• Perhitungan berdasarkan data spesifik<br />
lapangan (misal untuk analisis komposisi<br />
gasoline)<br />
• Perhitungan berdasarkan default data; dan<br />
• Estimasi-estimasi. Jika estimasi dipergunakan<br />
karena ketiadaan angka default, tunjukkan<br />
angka basis mana yang didapatkan<br />
Perincian lebih lanjut dari kompilasi atas indikator<br />
ini tersedia di WRI/WBCSD GHG Protocol dan di<br />
dalam dokumen IPCC sebagai terdaftar dalam<br />
refensi<br />
2.2 Identifikasikan emisi langsung gas rumah kaca dari<br />
semua sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh<br />
organisasi, termasuk:<br />
• Listrik, panas atau uap yang dihasilkan<br />
(sebagaimana dilaporkan dalam KL3)<br />
• Proses pembakaran (combustions) lain seperti<br />
flaring<br />
• Proses fisik dan kimiawi<br />
• Tranportasi material, produk dan buangan<br />
• Venting<br />
• Fugitive emissions<br />
Emisi yang berasal dari proses dan sumber<br />
pembakaran (combustions) akan terkait dengan<br />
energi primer langsung dari sumber tidak<br />
terbarukan dan terbarukan sebagaimana dilaporkan<br />
dalam EN3. Perlu dicatat bahwa emisi CO2 langsung<br />
dari pembakaran biomassa tidak termasuk tetapi<br />
dilaporkan secara terpisah sesuai dengan GHG<br />
Protocol Corporate Standard (edisi revisi).<br />
2.3 Dapatkan emisi tidak langsung gas rumah kaca yang<br />
dihasilkan dari listrik, panas dan uap yang dibeli (hal<br />
ini terkait dengan konsumsi energi yang dilaporkan<br />
dalam EN4).<br />
Emisi tidak langsung lainnya (seperti perjalanan<br />
dinas yang dilakukan) tidak dimasukkan karena<br />
emisi tersebut telah tercakup dalam EN17.<br />
2.4 Laporkan total emisi gas rumah kaca sebagai<br />
jumlah dari emisi langsung dan tidak langsung<br />
(sebagaimana dalam butir 2.2 dan 2.3 di atas) dalam<br />
satuan ton CO2 ekuivalen.<br />
3. Definisi<br />
Emisi langsung<br />
Emisi dari sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan<br />
oleh organisasi. Sebagai contoh, emisi langsung yang<br />
terkait dengan pembakaran (combustions) akan<br />
meningkat akibat pembakaran bahan bakar untuk<br />
energi dalam batasan operasional organisasi.<br />
Emisi tidak langsung<br />
Emisi yang dihasilkan dari aktivitas organisasi tetapi<br />
dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang<br />
dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam<br />
konteks indikator ini, emisi tidak langsung mengacu<br />
pada emisi gas rumah kaca yang timbul dari llistrik,<br />
panas atau uap yang dikonsumsi oleh organisasi.<br />
Version 3.0<br />
23
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
CO2 dan ekuivalennya<br />
CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk<br />
membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca<br />
didasarkan pada global warming potential (GWP). CO2<br />
ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan<br />
tonnage dari gas dengan GWP terkait.<br />
4. Dokumentasi<br />
Emisi yang terjadi akibat penggunaan energi langsung<br />
dan tidak langsung dapat dihitung dari data yang<br />
dilaporkan pada EN 3 dan EN 4.<br />
5. Referensi<br />
• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) <strong>Initiative</strong>.<br />
Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan<br />
dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD<br />
(the World Business Council for Sustainable<br />
Development).<br />
• Kyoto Protocol, 1997<br />
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),<br />
Climate Change 2001, Working Group I: The<br />
Scientific Basis<br />
24<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN17 Emisi gas rumah kaca<br />
tidak langsung lainnya diperinci<br />
berdasarkan berat<br />
1. Relevansi<br />
Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama<br />
perubahan iklim. Hal ini telah diatur dalam UNFCCC<br />
(UN Framework Convention on Climate Change) dan<br />
<strong>Protokol</strong> Kyoto. Untuk beberapa organisasi, emisi<br />
gas rumah kaca tidak langsung jauh lebih besar<br />
dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca langsung.<br />
Pengukuran dan upaya untuk mengurangi emisi tidak<br />
langsung menunjukkan kepemimpinan organisasi<br />
dalam menekan perubahan iklim dan pada akhirnya<br />
dapat meningkatkan reputasi organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas yang timbul<br />
akibat penggunaan energi tidak langsung. Tidak<br />
perlu dimasukkan emisi tidak langsung dari listrik,<br />
panas dan uap yang dikonsumsi karena aspek ini<br />
sudah dicakup dalam EN16.<br />
2.2 Sebagai tambahan, dapatkan aktivitas organisasi<br />
yang mengakibatkan emisi tidak langsung dan<br />
tentukan jumlahnya (misalnya perjalanan bisnis,<br />
perjalanan pegawai komuter).<br />
Ketika memutuskan seberapa jauh aktivitas berikut<br />
relevan, pertimbangkan apakah emisi akibat<br />
kegiatan tersebut:<br />
• Lebih besar dibandingkan dengan kegiatan<br />
lain yang mengakibatkan emisi langsung atau<br />
emisi tidak langsung dalam kaitannya dengan<br />
penggunaan energi (as reported in EN16).<br />
• Dipandang sangat kritis oleh pemangku<br />
kepentingan.<br />
• Bisa ditekan secara signifikan oleh organisasi.<br />
3. Definisi<br />
Emisi tidak langsung<br />
Emisi yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi tetapi<br />
dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang<br />
dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam<br />
konteks indikator ini, emisi tidak langsung tidak<br />
mencakup emisi yang dihasilkan akibat mengkonsumsi<br />
listrik, tenaga panas dan uap yang berasal dari luar<br />
organisasi (seperti untuk transportasi dan kemasan).<br />
CO2 dan ekuivalennya<br />
CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk<br />
membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca<br />
didasarkan pada GWP (global warming potential). CO2<br />
ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan<br />
tonnage gas dengan GWP terkait.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diperoleh dari pemasok barang dan<br />
jasa dari luar perusahaan. Untuk beberapa jenis emisi<br />
tidak langsung seperti perjalanan dinas, organisasi perlu<br />
menggabungkan catatannya sendiri dengan data yang<br />
berasal dari luar perusahaan untuk mendapatkan angka<br />
estimasi.<br />
5. Referensi<br />
• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) <strong>Initiative</strong>.<br />
Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan<br />
dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD<br />
(the World Business Council for Sustainable<br />
Development<br />
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),<br />
Climate Change 2001, Working Group I: The<br />
Scientific Basis<br />
• Kyoto Protocol, 1997<br />
2.3 Melaporkan jumlah emisi GHG tidak langsung<br />
sebagaimana diidentifikasi dalam tonnage CO2<br />
ekuivalen.<br />
Version 3.0<br />
25
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN18 Inisiatif untuk mengurangi<br />
emisi gas rumah kaca dan<br />
pencapaiannya<br />
1. Relevansi<br />
Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab dari<br />
perubahan iklim. Hal ini diatur oleh UNFCCC (UN<br />
Framework Convention on Climate Change) dan <strong>Protokol</strong><br />
Kyoto. Sebagai akibatnya aturan dan sistem insentif<br />
internasional dan nasional yang berbeda-beda (seperti<br />
sertifikasi perdagangan gas rumah kaca - climate trading<br />
certification) dimaksudkan untuk mengendalikan<br />
volume dan memberikan insentif atas pengurangan<br />
emisi gas rumah kaca. Kalau dimonitor secara<br />
menyeluruh, berbagai emisi dapat dikurangi secara<br />
efektif (misalnya dengan memilih secara cermat bahan<br />
baku/jasa/kapasitas produksi yang hemat energi).<br />
<strong>Indikator</strong> ini dapat dipergunakan bersamaan EN16 dan<br />
EN17 dalam menentukan dan memonitor target dengan<br />
memperhatikan regulasi atau sistem perdagangan baik<br />
pada level internasional maupun nasional.<br />
Menekan emisi gas rumah kaca dapat memperbaiki<br />
kinerja produk dan jasa dalam sebuah siklus hidup dan<br />
bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang programprogram<br />
yang akrab lingkungan .<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi yang diperoleh dari EN16 dan EN17, dari<br />
pengukuran emisi, dari data akuntansi atau data<br />
estimasi. Informasi atas initiatif kemungkinan dapat<br />
diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan oleh<br />
departemen/bagian yang bertanggung jawab<br />
terhadap pengelolaan lingkungan.<br />
5. Referensi<br />
• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) <strong>Initiative</strong>.<br />
Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan<br />
dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD<br />
(the World Business Council for Sustainable<br />
Development.<br />
• Kyoto Protocol, 1997<br />
• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),<br />
Climate Change 2001, Working Group I: The<br />
Scientific Basis.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas akibat<br />
konsumsi semua sumber daya yang dimiliki<br />
atau dikendalikan oleh organisasi sebagaimana<br />
tercantum EN16 serta yang dihasilkan akibat<br />
konsumsi energi tidak langsung dan aktivitas<br />
organisasi sebagaimana dalam EN17. Bedakan<br />
antara pengurangan emisi yang wajib (mandatory)<br />
dan sukarela (voluntary) .<br />
2.2 Laporkan inisiatif yang dilakukan untuk menekan<br />
emisi gas rumah kaca termasuk areal di mana<br />
inisiatif tersebut diimplementasikan.<br />
2.3 Laporkan secara kuantitatif dalam tonnage CO2<br />
ekuivalen seberapa besar pengurangan emisi gas<br />
rumah kaca selama periode pelaporan sebagai<br />
akibat dari inisiatif yang dilakukan.<br />
26<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN19 Emisi bahan kimia yang<br />
merusak lapisan ozon (ozonedepleting<br />
substances/ODS) dirinci<br />
berdasarkan berat<br />
1. Relevansi<br />
Lapisan ozon (O 3 ) mencegah sebagian besar radiasi<br />
ultra-violet yang berbahaya secara biologis. <strong>Protokol</strong><br />
Montreal mengatur tahapan pengurangan ODS secara<br />
internasional. Pengukuran emisi ODS memungkinkan<br />
dilakukannya penilaian tingkat kepatuhan organisasi<br />
terhadap aturan yang berlaku sekarang maupun<br />
yang akan datang dan risikonya. Hal ini relevan<br />
khususnya bagi organisasi yang proses, produk dan<br />
jasanya menggunakan ODS dan oleh karenanya harus<br />
menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar sejalan<br />
dengan tahapan komitmen yang telah dibuat. Hasil<br />
yang dicapai organisasi dalam mengurangi ODS dapat<br />
menunjukkan level kepemimpinan organisasi dalam<br />
teknologi dan posisi daya saing.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 ODS yang terkandung dalam atau keluar dari<br />
produk selama pemakaian dan pengurangannya<br />
tidak tercakup dalam indikator ini.<br />
2.2 Emisi substansi yang tercakup dalam Annex A, B, C<br />
dan E dari <strong>Protokol</strong> Montreal.<br />
3. Definisi<br />
Bahan perusak lapisan ozon (Ozone-depleting<br />
substances/ODS)<br />
Substansi/bahan dengan potensi pengurang lapisan<br />
ozon (ozone depletion potential/ODP) lebih besar dari 0<br />
dapat mengurangi laporan ozon stratosfir. Kebanyakan<br />
ODS dikendalikan oleh <strong>Protokol</strong> Montreal dan<br />
amendemennya yang mencakup CFC-11 dan CFC-12<br />
yang mengakibatkan deplesi ozon.<br />
CFC-11 ekuivalent<br />
CFC-11 adalah ukuran yang dipergunakan untuk<br />
membandingkan berbagai substansi berdasarkan ODPnya.<br />
Level – 1 menggambarkan kemampuan CFC-11 dan<br />
CFC-12 merusak lapisan ozon.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diturunkan dari pengukuran dan<br />
akuntansi internal.<br />
5. Referensi<br />
• <strong>Protokol</strong> Montreal tentang substansi yang<br />
mengurangi lapisan ozon.<br />
• UN Environment Programme (UNEP) Halon<br />
Handbook.<br />
2.3 Idenfikasi emisi dari ODS dengan menggunakan<br />
formula sbb:<br />
Emisi = produksi + impor – ekspor substansi ODL<br />
Produksi = substansi yang dihasilkan – substansi<br />
yang dirusak akibat teknologi – substansi yang<br />
dipergunakan dalam menghasilkan zat kimia<br />
lainnya.<br />
Catatan: ODS yang didaur ulang dan dipakai ulang<br />
tidak diperhitungkan sebagai produksi<br />
2.4 Laporkan berapa tonnage emisi ODS spesifik dan<br />
CFC – 11 equivalent.<br />
Version 3.0<br />
27
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN20 NOx, SOx dan emisi udara<br />
signifikan lainnya yang diperinci<br />
berdasarkan jenis dan berat<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini mengukur skala emisi udara dari organisasi<br />
yang dapat menunjukkan ukuran dan seberapa penting<br />
emisi tersebut dibandingkan dengan organisasi lain.<br />
Polusi udara berdampak buruk terhadap kesehatan<br />
habitat, manusia dan hewan. Kerusakan mutu udara,<br />
pengasaman, degradasi hutan serta kepedulian<br />
masyarakat tentang kesehatan telah mendorong<br />
dikeluarkannya aturan-aturan lokal dan internasional<br />
untuk mengendalikan emisi udara. Berkurangnya<br />
tingkat polusi akan meningkatkan kualitas kesehatan<br />
pekerja dan masyarakat sekitar. Pengurangan polusi<br />
atau peningkatan kinerja yang melebihi aspek ketaatan<br />
(beyond compliance) akan meningkatkan hubungan<br />
baik dengan masyarakat sekitar dan pekerja. Besarnya<br />
volume emisi juga mempunyai implikasi langsung<br />
terhadap biaya organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan emisi udara yang signifikan dan<br />
hitung beratnya.<br />
2.2 Karena menghitung emisi udara tertentu seperti<br />
NOx cukup kompleks, perlu ditunjukkan metodologi<br />
yang dipergunakan untuk penghitungan dimaksud,<br />
dengan memilih salah satu dari pendekatan berikut<br />
ini:<br />
• Ukuran langsung emisi (seperti online<br />
analyzers)<br />
• Perhitungan berdasarkan data spesifik<br />
lapangan<br />
• Perhitungan berdasarkan data default atau<br />
• Estimasi (jika estimasi dipergunakan karena<br />
ketiadaan angka default, tunjukkanlah angka<br />
basis yang mana yang dipergunakan)<br />
• HAP (hazardeous air pollutants)<br />
• Emisi Cerobong dan yang keluar<br />
• PM (particulate matter) atau<br />
• Kategori standar lain untuk emisi udara yang<br />
diidentifikasikan dalam regulasi<br />
3. Definisi<br />
Emisi udara yang signifikan<br />
Emisi udara yang diatur dengan konvensi internasional<br />
dan/atau aturan/hukum nasional, termasuk emisi yang<br />
mendapat izin lingkungan (environmental license) untuk<br />
operasi organisasi.<br />
4. Dokumentasi<br />
IInformasi dapat diperoleh dari pengukuran emisi,<br />
perhitungan dari data akuntansi atau estimasi.<br />
5. Referensi<br />
• Geneve Protocol to the Convention on Long-range<br />
Transboundary Air Pollution, 1979.<br />
• Helsinki Protocol to the Convention on Long-range<br />
Transboundary Air Pollution, 1985.<br />
• Rotterdam Convention on the Prior Informed<br />
Consent (PIC) Procedure, 1998.<br />
• Stockholm Convention on Persistent Organic<br />
Pollutants (POPs) (Annex A, B and C), 2001.<br />
• Sofia Protocol to the Convention on Long-range<br />
Transboundary Air Pollution, 1988.<br />
• Gothernburg Protocol to the 1979 Convention on<br />
Long-range Transboundary Air Pollution to abate<br />
acidification, eutrophication, and ground-level<br />
ozone.<br />
2.3 Laporkan berat emisi udara (dalam kilogram atau<br />
kelipatan seperti tonnage) untuk masing-masing<br />
kategori berikut ini:<br />
• NO x<br />
• SO x<br />
• POP (persistent organic pollutants)<br />
• VOC (volatile organic compounds)<br />
28<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN21 Jumlah buangan air<br />
menurut kualitas dan tempat<br />
pembuangannya<br />
1. Relevansi<br />
Kuantitas dan kualitas air yang dibuang oleh organisasi,<br />
berkaitan langsung dengan dampak ekologi dan<br />
biaya operasional. Dengan meningkatkan kualitas<br />
air yang dibuang dan atau mengurangi jumlahnya<br />
secara progresif, organisasi memiliki peluang untuk<br />
mengurangi dampak buangan terhadap lingkungan<br />
sekitar. Pembuangan limbah cair (effluent) yang<br />
mengandung bahan kimia atau nutrisi tinggi (nutrient),<br />
terutama nitrogen, fosfor atau potasium, jika tidak<br />
dikelola, bisa berdampak signifikan terhadap air di<br />
tempat pembuangannya. Pada akhirnya, hal ini dapat<br />
mempengaruhi kualitas air yang tersedia untuk<br />
organisasi dan hubungan organisasi dengan masyarakat<br />
serta pengguna air lainnya.<br />
Pembuangan limbah cair (effluent) atau pengolahannya<br />
melalui instalasi pengolahan air limbah tidak<br />
hanya mengurangi tingkat polusi, namun juga bisa<br />
menurunkan biaya finansial dan risiko terkena sanksi<br />
hukum akibat pelanggaran peraturan di bidang<br />
lingkungan. Hal ini akan meningkatkan keberadaan<br />
organisasi untuk diterima masyarakat (social license to<br />
operate).<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan pembuangan air yang terencana dan<br />
tidak terencana (kecuali air tadah hujan dan saluran<br />
limbah domestik) menurut tujuan dan jelaskan<br />
pengolahan yang dilakukan. Jika organisasi tidak<br />
memiliki suatu ukuran (meter) untuk mengukur<br />
pembuangan air, pembuangan itu diestimasi<br />
dengan mengurangkan perkiraan volume yang<br />
dikonsumsi di tempat dari volume yang diambil,<br />
seperti yang dilaporkan dalam EN8.<br />
2.2 Laporkan jumlah volume pembuangan air yang<br />
terencana dan tidak terencana dalam meter kubik<br />
per tahun (m3/tahun) menurut:<br />
• Tujuan;<br />
• Metode pengolahan; dan<br />
Demand (BOD), Jumlah Suspended Solid (TSS),<br />
dan lain-lain. Pilihan kualitas parameter tertentu<br />
bervariasi tergantung produk/jasa/operasi<br />
organisasi. Pemilihan parameter harus konsisten<br />
dengan yang digunakan dalam sektor organisasi.<br />
Air bersih mengacu pada air yang memenuhi ketentuan<br />
nasional untuk kualitas air segar saat meninggalkan<br />
batas organisasi. Berarti bisa berupa air segar yang<br />
kualitasnya belum dipengaruhi oleh pemakaian<br />
organisasi, atau air limbah yang diolah untuk memenuhi<br />
standar air segar sebelum dibuang.<br />
3. Definisi<br />
Jumlah Pembuangan Air<br />
Jumlah air limbah yang dibuang selama periode<br />
pelaporan ke bawah permukaan air, permukaan air,<br />
saluran yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa,<br />
fasilitas pengolahan dan air tanah, melalui:<br />
• Titik pembuangan tertentu (titik sumber<br />
pembuangan)<br />
• Penyebaran di seluruh permukaan tanah atau<br />
dengan cara yang tidak jelas (tidak ada titik<br />
sumber pembuangan); atau<br />
• Air limbah dipindahkan dari organisasi melalui<br />
truk. Pembuangan air tadah hujan atau saluran<br />
limbah domestik tidak dianggap sebagai<br />
pembuangan air.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi volume air yang dibuang oleh<br />
organisasi termasuk meteran air (titik sumber<br />
pembuangan atau saat pembuangan melalui pipa) dan<br />
perizinan.<br />
5. Referensi<br />
• MARPOL Convention (International Convention for<br />
the Prevention of Pollution of Ships), 1973.<br />
• Stockholm Convention on Persistent Organic<br />
Pollutant (POPs),2001.<br />
• Penggunaan kembali oleh organisasi lain.<br />
2.3 Organisasi yang membuang limbah cair atau air<br />
yang sudah mengalami pemrosesan (process<br />
water) harus melaporkan kualitas air menurut<br />
volume limbah cair dengan menggunakan standar<br />
parameter limbah cair seperti Biological Oxygen<br />
Version 3.0<br />
29
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN22 Jumlah berat limbah menurut<br />
jenis dan metode pembuangan<br />
1. Relevansi<br />
Data limbah selama beberapa tahun dapat<br />
menunjukkan tingkat kemajuan organisasi terhadap<br />
upaya pengurangan limbah. Hal ini juga menunjukkan<br />
adanya penyempurnaan dalam efisiensi proses dan<br />
peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang finansial,<br />
pengurangan limbah memberikan kontribusi langsung<br />
pada penurunan biaya bahan, biaya pengolahan, dan<br />
biaya pembuangan.<br />
Informasi tentang tempat pembuangan<br />
mengungkapkan sampai sejauh mana organisasi<br />
mengelola keseimbangan antara pilihan tempat<br />
pembuangan dan dampak lingkungan yang<br />
ditimbulkannya (un-even environmental impact).<br />
Misalnya, penimbunan (land filling) dan aktivitas daur<br />
ulang menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan<br />
imbas residu. Strategi pengurangan limbah yang umum,<br />
lebih menekankan pada pilihan prioritas pemulihan,<br />
penggunaan kembali, atau daur ulang, dibanding pilihan<br />
pembuangan lainnya, jika memungkinkan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan jumlah limbah yang diciptakan oleh<br />
operasi organisasi, menurut:<br />
• Limbah berbahaya (sesuai definisi legislasi<br />
nasional pada titik penciptaan- generation<br />
point); dan<br />
• Limbah tidak berbahaya (semua bentuk lain<br />
limbah padat atau cair selain air limbah).<br />
2.2 Jika data berat tidak tersedia, estimasikan berat<br />
dengan menggunakan informasi yang tersedia<br />
mengenai kepadatan (density) limbah dan volume<br />
yang dihasilkan, keseimbangan massa, atau<br />
informasi serupa.<br />
2.3 Laporkan jumlah limbah dalam ton menurut<br />
jenis sesuai dengan poin 2.1 untuk setiap metode<br />
pembuangan berikut:<br />
• Dijadikan kompos<br />
• Penggunaan kembali<br />
• Dibuang ke tempat pembuangan (landfill)<br />
• Sumur injeksi dalam (deep well injection)<br />
• Penyimpanan di tempat;<br />
• Dan lain-lain (harus dispesifikasikan oleh<br />
organisasi)<br />
• diidentifikasikan dalam regulasi<br />
2.4 Laporkan bagaimana ketentuan metode<br />
pembuangan :<br />
• Dibuang langsung oleh organisasi atau jika<br />
tidak, menggunakan konfirmasi langsung<br />
• Informasi yang diberikan oleh kontraktor<br />
pembuangan limbah; atau<br />
• Standar organisasi mengenai kontraktor<br />
pembuangan limbah.<br />
3. Definisi<br />
Metode Pembuangan<br />
Metode pengolahan atau pembuangan limbah,<br />
meliputi pengolahan menjadi kompos (composting),<br />
penggunaan kembali, daur ulang, perbaikan,<br />
pembakaran, dibuang ke tempat pembuangan (landfill),<br />
sumur injeksi dalam, dan penyimpanan di tempat.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial antara lain audit limbah<br />
eksternal oleh penyedia jasa pembuangan atau<br />
laporan limbah dari penyedia jasa ini, seperti tagihan<br />
pengolahan limbah internal, sistem akuntansi, serta<br />
departemen/bagian atau manajemen pengadaan.<br />
5. Referensi<br />
• Ban Amendment to the Basel Convention on the<br />
Control of Transboundary Movements of Hazardous<br />
Wastes and Their Disposal, 1989.<br />
• London Dumping Convention, 1972.<br />
• MARPOL Convention (International Convention for<br />
the Prevention of Pollutions of Ships), 1973.<br />
• Daur ulang<br />
• Perbaikan<br />
• Pembakaran (atau digunakan sebagai bahan<br />
bakar);<br />
30<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN23 Jumlah dan volume tumpahan<br />
yang signifikan<br />
1. Relevansi<br />
Tumpahan bahan kimia, oli, dan bahan bakar, memiliki<br />
dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar,<br />
yang berpotensi mempengaruhi tanah, air, udara,<br />
keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia.<br />
Upaya sistematis untuk menghindari tumpahan<br />
bahan berbahaya terkait langsung dengan kepatuhan<br />
organisasi terhadap regulasi, risiko finansial akibat<br />
hilangnya bahan baku, biaya pemulihan kembali, risiko<br />
tuntutan hukum, dan merusak citra organisasi. <strong>Indikator</strong><br />
ini juga berfungsi sebagai ukuran tidak langsung dalam<br />
mengevaluasi keterampilan organisasi dalam melakukan<br />
pengawasan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan semua tumpahan signifikan yang<br />
tercatat dan volumenya.<br />
2.2 Laporkan jumlah dan volume total tumpahan<br />
signifikan yang tercatat.<br />
2.3 Untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam<br />
laporan keuangan organisasi, laporkan tambahan<br />
informasi berikut ini:<br />
3. Definisi<br />
Tumpahan<br />
Terbuang tanpa disengaja bahan berbahaya yang bisa<br />
mempengaruhi kesehatan manusia, tanah, tumbuhan,<br />
badan air (seperti sungai, danau dan sejenisnya), dan air<br />
tanah.<br />
Tumpahan signifikan<br />
Semua tumpahan yang tercakup dalam laporan<br />
keuangan organisasi (yang menimbulkan kewajiban)<br />
atau yang dicatat sebagai tumpahan oleh organisasi.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial yang terkait dengan<br />
tumpahan bahan bakar, minyak, dan bahan kimia, bisa<br />
menjadi catatan internal dalam sistem manajemen<br />
lingkungan yang ada, seperti laporan resmi yang dibuat<br />
untuk/oleh badan lingkungan yang berwenang.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
• Tujuan;<br />
• Metode pengolahan; dan<br />
• Penggunaan kembali oleh organisasi lain.<br />
--<br />
Tumpahan minyak (permukaan tanah<br />
atau air);<br />
--<br />
Tumpahan bahan bakar (permukaan<br />
tanah atau air);<br />
--<br />
Tumpahan limbah (permukaan tanah atau<br />
air);<br />
--<br />
Tumpahan kimia (terutama permukaan<br />
tanah atau air); dan<br />
--<br />
Lain-lain<br />
2.4 Laporkan dampak tumpahan.<br />
Version 3.0<br />
31
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN24 Berat limbah yang diangkut,<br />
diimpor, diekspor, atau diolah yang<br />
dianggap berbahaya menurut<br />
Basel Convention Annex I, II, III, dan<br />
VIII, dan persentase limbah yang<br />
diangkut secara internasional.<br />
1. Relevansi<br />
Manajemen limbah berbahaya merupakan bidang utama<br />
yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan.<br />
Pengangkutan limbah berbahaya yang tidak memadai,<br />
khususnya ke negara-negara dengan infrastruktur dan<br />
regulasi nasional yang lemah dalam menangani limbah<br />
serupa, dapat membahayakan baik kesehatan manusia<br />
maupun lingkungan. Di samping itu, manajemen limbah<br />
berbahaya yang lemah mengakibatkan timbulnya<br />
kewajiban sehubungan dengan pelanggaran regulasi<br />
nasional dan internasional serta berpotensi merusak<br />
reputasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan limbah berbahaya yang diangkut<br />
oleh atau atas nama organisasi dalam periode<br />
pelaporan menurut tujuan.<br />
2.2 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya yang<br />
diangkut dengan menggunakan persamaan berikut:<br />
Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut<br />
menurut tujuan<br />
=<br />
berat limbah berbahaya yang diangkut menuju<br />
organisasi dari sumber/pemasok eksternal yang<br />
tidak dimiliki oleh organisasi.<br />
+<br />
Berat limbah berbahaya yang diangkut dari<br />
organisasi menurut tujuan ke sumber/pemasok<br />
eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi<br />
+<br />
Berat limbah berbahaya yang diangkut secara<br />
nasonal dan/atau internasional menurut tujuan<br />
antara lokasi yang dimiliki, disewa atau dikelola oleh<br />
organisasi.<br />
2.4 Identifikasikan proporsi jumlah limbah berbahaya<br />
menurut tujuan yang diangkut dari organisasi ke<br />
lokasi di luar negeri. Masukkan semua limbah yang<br />
meninggalkan batas organisasi dan melintasi batas<br />
internasional, kecuali pemindahan antara lokasi<br />
organisasi yang berbeda.<br />
2.5 Identifikasikan porsi jumlah limbah yang telah<br />
diolah, diangkut, dan diekspor organisasi menurut<br />
tujuan<br />
2.6 Identifikasikan porsi jumlah limbah menurut tujuan<br />
yang telah diolah oleh sumber/pemasok eksternal,<br />
yang diangkut, diekspor, atau diimpor oleh<br />
organisasi.<br />
2.7 Konversikan volume ke perkiraan berat dengan<br />
penjelasan singkat mengenai metodologi yang<br />
digunakan.<br />
2.8 Laporkan informasi berikut ini dalam kilogram atau<br />
ton:<br />
• Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut;<br />
• Jumlah berat limbah berbahaya yang diimpor;<br />
• Jumlah berat limbah berbahaya yang diekspor;<br />
dan<br />
• Jumlah berat limbah berbahaya yang telah<br />
diolah<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial meliputi data tagihan dari<br />
kontraktor logistik atau pembuangan, sistem akuntansi,<br />
maupun departemen pengadaan atau manajemen<br />
pasokan. Beberapa negara mensyaratkan dokumentasi<br />
untuk menyertai pengiriman limbah berbahaya yang<br />
memberikan semua data terkait untuk indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
• Ban Amendment to the Basel Convention on the<br />
Control of Transboundary Movements of Hazardous<br />
Wastes and Their Disposal, 1989.<br />
2.3 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya<br />
menurut tujuan yang diangkut melewati batas<br />
internasional dan yang memasuki batas organisasi.<br />
Limbah yang diangkut antara lokasi organisasi yang<br />
berbeda tidak dianggap sebagai impor.<br />
32<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN25 Identitas, ukuran, status<br />
proteksi dan nilai keanekaragaman<br />
hayati badan air serta habitat terkait,<br />
yang secara signifikan dipengaruhi<br />
oleh pembuangan dan limpasan air<br />
organisasi.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini adalah pelengkap kualitatif terhadap<br />
indikator kuantitatif pembuangan air yang membantu<br />
menggambarkan dampak pembuangan. Pembuangan<br />
dan limpasan yang memengaruhi habitat air bisa<br />
berdampak signifikan terhadap ketersediaan sumber<br />
daya air. Pengidentifikasian badan air yang dipengaruhi<br />
oleh pembuangan, memberikan peluang untuk<br />
menentukan aktivitas dalam wilayah yang perlu<br />
mendapatkan perhatian (regions of significant concern),<br />
atau wilayah di mana organisasi mungkin menghadapi<br />
risiko tertentu sehubungan dengan kepentingan<br />
komunitas, keterbatasan sumber daya air dan lain-lain.<br />
2. Kompilasi<br />
• Status sumber air, apakah termasuk area yang<br />
dilindungi (secara nasional atau internasional);<br />
dan<br />
• Nilai keanekaragaman hayati (misalnya jumlah<br />
spesies yang dilindungi).<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi mengenai status sumber air bisa diperoleh<br />
dari kementerian yang menangani masalah air,<br />
departemen pemerintah, atau penelitian yang<br />
diprakarsai oleh organisasi atau institusi lain, seperti<br />
studi dampak lingkungan.<br />
5. Referensi<br />
• IUCN Red List of Threatened Species .<br />
• Ramsar Convention on Wetlands.<br />
2.1 Identifikasikan badan air yang terpengaruh secara<br />
signifikan oleh pembuangan air organisasi yang<br />
memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut<br />
ini:<br />
• Pembuangan rata-rata 5% atau lebih dari<br />
volume rata-rata tahunan badan air;<br />
• Pembuangan berdasarkan nasihat profesional<br />
yang tepat (misalnya dinas pemerintah kota-<br />
(municipal authorities) yang diketahui memiliki<br />
potensi dampak yang signifikan terhadap<br />
badan air dan habitat terkait;<br />
• Pembuangan ke badan air khususnya yang<br />
dianggap sensitif oleh profesional karena<br />
ukuran, fungsi, atau statusnya yang relatif<br />
jarang, mengancam atau membahayakan<br />
sistem (atau mendukung spesies tanaman atau<br />
binatang tertentu yang berbahaya); atau<br />
• Pembuangan apa pun ke daftar rawa Ramsar<br />
– (Ramsar Listed Wetland) atau area konservasi<br />
nasional atau internasional tanpa melihat<br />
tingkat pembuangan.<br />
2.2 Laporkan badan air yang terpengaruh secara<br />
signifikan oleh pembuangan air berdasarkan kriteria<br />
di atas, dengan menambahkan informasi mengenai:<br />
• Ukuran badan air dalam meter kubik (m3);<br />
Version 3.0<br />
33
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN26 Inisiatif untuk mengurangi<br />
dampak produk dan jasa terhadap<br />
lingkungan dan sejauh mana<br />
dampak pengurangan tersebut.<br />
1. Relevansi<br />
Di beberapa sektor, dampak produk dan jasa selama<br />
fase pemakaiannya (misalnya konsumsi air untuk mesin<br />
cuci) dan pada akhir umur manfaatnya bisa sama<br />
atau bahkan lebih besar daripada fase produksinya.<br />
Signifikansi dampak tersebut ditentukan baik oleh<br />
perilaku pelanggan maupun oleh desain produk atau<br />
jasa. Organisasi diharapkan melakukan pendekatan yang<br />
lebih proaktif untuk menilai dan meningkatkan dampak<br />
lingkungan dari barang dan jasa mereka.<br />
Ukuran ini menilai tindakan yang telah dilakukan<br />
organisasi untuk mengurangi dampak negatif dan<br />
meningkatkan dampak positif rancangan produk dan<br />
jasa serta penyerahannya.<br />
Rancangan yang ramah lingkungan bisa membantu<br />
mengidentifikasi peluang bisnis baru, diferensiasi<br />
produk dan jasa, serta terciptanya inovasi teknologi.<br />
Pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam<br />
rancangan produk dan jasa bisa menurunkan risiko<br />
ketidaksesuaian terhadap peraturan lingkungan di masa<br />
datang, maupun meningkatkan reputasi.<br />
• Effluent (misalnya kualitas air yang digunakan<br />
selama produksi dan/atau pemakaian);<br />
• Kebisingan; dan<br />
• Limbah (misalnya bahan/kandungan<br />
beracun yang tidak bisa ditarik kembali-non<br />
reclaimable).<br />
2.3 Laporkan secara kuantitatif sejauh mana<br />
pengurangan dampak lingkungan barang dan<br />
jasa selama periode pelaporan. Jika digunakan<br />
gambaran orientasi pemakaian (misalnya<br />
penggunaan air mesin cuci), tunjukkan dengan jelas<br />
asumsi yang mendasari pola konsumsi atau faktor<br />
normalisasi (misalnya hemat 10% penggunaan air<br />
per 5 kg cucian).<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi bisa diperoleh dari Penilaian Daur Hidup<br />
Produk (PDHP) atau dokumen-dokumen yang terkait<br />
dengan desain produk, pengembangan, dan pengujian.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Pada indikator ini, dampak berikut tidak dimasukkan<br />
karena telah tercakup dalam <strong>Indikator</strong> Lingkungan:<br />
• Penarikan produk (EN27); dan<br />
• Dampak terhadap keanekaragaman hayati<br />
(EN12)<br />
2.2 Laporkan inisiatif untuk menghilangkan dampak<br />
lingkungan yang paling signifikan dari barang dan<br />
jasa dalam periode pelaporan yang terkait dengan:<br />
• Penggunaan bahan (misalnya penggunaan<br />
bahan yang tidak bisa diperbarui, intensitas<br />
penggunaan energi, bahan beracun);<br />
• Penggunaan air (misalnya volume yang<br />
digunakan selama produksi dan/atau<br />
pemakaiannya);<br />
• Emisi (misalnya GHG, racun, emisi yang<br />
mendeplesikan/pengurang lapisan ozon);<br />
34<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN27 Persentase produk terjual dan<br />
bahan kemasannya yang ditarik<br />
kembali menurut kategori.<br />
1. Relevansi<br />
Pembuangan produk dan bahan kemasan pada akhir<br />
fase pemakaian semakin meningkatkan tantangan<br />
bagi lingkungan. Menciptakan sistem daur ulang dan<br />
penggunaan kembali yang efektif dalam siklus produk<br />
dapat meningkatkan efisiensi bahan dan sumber daya.<br />
Hal ini juga mengurangi permasalahan dan biaya yang<br />
terkait dengan pembuangan.<br />
<strong>Indikator</strong> ini memberikan gambaran sampai sejauh<br />
mana produk, komponen atau bahan yang ditarik<br />
kembali dan berhasil dikonversikan menjadi bahan<br />
yang berguna untuk proses produksi baru.<br />
<strong>Indikator</strong> ini juga memberikan gambaran sejauh mana<br />
organisasi mendesain produk dan kemasannya agar<br />
bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Ukuran ini<br />
bisa menjadi sumber diferensiasi daya saing pada sektor<br />
yang mensyaratkan aturan formal untuk mendaur ulang<br />
produk dan bahan kemasannya.<br />
3. Definisi<br />
Penarikan<br />
Merujuk pada pengumpulan, penggunaan kembali atau<br />
pendaurulangan produk dan bahan kemasannya pada<br />
akhir masa manfaatnya. Pengumpulan dan pengolahan<br />
produk bisa dilakukan oleh produsen atau kontraktor.<br />
Hal ini merujuk pada produk dan bahan kemasannya<br />
yang:<br />
• Dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi;}<br />
• Dipisahkan menjadi bahan mentah (misalnya<br />
baja, kaca, kertas, plastik, dan lain-lain) atau<br />
komponen; dan<br />
• Digunakan oleh organisasi atau pengguna lain.<br />
4. Dokumentasi<br />
Tidak ada.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan jumlah produk dan bahan<br />
kemasan yang ditarik (misalnya didaur ulang atau<br />
digunakan kembali) pada akhir umur manfaatnya<br />
dalam periode pelaporan. Produk yang ditolak<br />
dan ditarik tidak termasuk dalam perhitungan.<br />
Pendaurulangan atau penggunaan kembali<br />
kemasan harus dilaporkan juga secara terpisah.<br />
2.2 Laporkan persentase produk dan bahan<br />
kemasannya yang ditarik untuk setiap kategori<br />
produk (contohnya sekelompok produk terkait<br />
yang memiliki persamaan, seperti fitur yang<br />
memuaskan kebutuhan pasar tertentu) dengan<br />
menggunakan rumus sebagai berikut:<br />
Produk dan bahan<br />
kemasan yang ditarik<br />
dalam periode berjalan<br />
% produk dan bahan = -------------------------------- x100<br />
kemasan Yang ditarik Produk terjual dalam<br />
periode pelaporan<br />
2.3 Laporkan cara pengumpulan data untuk<br />
<strong>Indikator</strong> ini dari beberapa kemungkinan sumber<br />
data (misalnya, data dikumpulkan dari sistem<br />
pengumpulan internal atau data disediakan oleh<br />
sistem pengumpulan eksternal yang menarik<br />
produk atas nama organisasi).<br />
Version 3.0<br />
35
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN28 Nilai Moneter Denda yang<br />
signifikan dan jumlah sanksi<br />
nonmoneter atas pelanggaran<br />
terhadap hukum dan regulasi<br />
lingkungan.<br />
1. Relevansi<br />
Tingkat pelanggaran dalam organisasi membantu<br />
mengindikasikan kemampuan manajemen untuk<br />
memastikan bahwa operasi sesuai dengan parameter<br />
kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, dengan<br />
memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko<br />
keuangan yang terjadi, baik secara langsung melalui<br />
denda atau secara tidak langsung melalui dampaknya<br />
terhadap reputasi. Dalam situasi tertentu, pelanggaran<br />
bisa menimbulkan kewajiban pembersihan (cleanup<br />
obligation) atau kewajiban lingkungan lainnya<br />
yang berbiaya tinggi. Catatan kepatuhan organisasi<br />
dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk<br />
memperluas operasi atau mendapatkan izin.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan sanksi administratif atau hukum<br />
karena kegagalan mematuhi hukum dan regulasi<br />
lingkungan, meliputi:<br />
• Deklarasi/konvensi/kesepakatan Internasional<br />
dan nasional, regional dan regulasi lokal.<br />
Cantumkan pelanggaran yang terkait dengan<br />
tumpahan seperti yang diungkapkan dalam<br />
EN23, yang memenuhi kriteria untuk EN28;<br />
2.3 Jika organisasi tidak mengidentifikasikankan<br />
pelanggaran apa pun terhadap hukum atau<br />
regulasi, maka penjelasan singkat untuk hal ini<br />
dianggap cukup.<br />
3. Definisi<br />
Hukum dan Regulasi Lingkungan<br />
Merujuk pada regulasi yang terkait dengan semua jenis<br />
masalah lingkungan (misalnya emisi, limbah cair dan<br />
limbah, maupun penggunaan bahan, energi, air dan<br />
keanekaragaman hayati) yang bisa digunakan organisasi.<br />
Hal ini mencakup kesepakatan sukarela terkait yang<br />
dibuat dengan otoritas berwenang dan dikembangkan<br />
sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan regulasi<br />
baru.<br />
Kesepakatan sukarela bisa digunakan jika organisasi<br />
berpartisipasi langsung dalam kesepakatan atau jika<br />
lembaga publik membuat kesepakatan tersebut bisa<br />
digunakan oleh organisasi dalam wilayah mereka<br />
melalui legislasi atau regulasi.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber data meliputi hasil audit atau sistem pelacakan<br />
regulasi yang dioperasikan oleh departemen legal.<br />
Informasi yang terkait dengan denda moneter bisa<br />
ditemukan pada departemen akuntansi.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
• Kesepakatan lingkungan sukarela dengan<br />
otoritas berwenang terkait dan dikembangkan<br />
sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan<br />
regulasi baru. Pada yurisdiksi tertentu,<br />
kesepakatan serupa berarti ”perjanjian”; dan<br />
• Kasus-kasus yang diajukan terhadap organisasi<br />
melalui penggunaan mekanisme penyelesaian<br />
sengketa internasional atau nasional yang<br />
diawasi oleh otoritas pemerintah.<br />
2.2 Laporkan denda dan sanksi nonmoneter yang<br />
signifikan dalam hal:<br />
• Jumlah nilai denda moneter yang signifikan;<br />
• Jumlah sanksi nonmoneter; dan<br />
• Kasus-kasus yang diajukan melalui mekanisme<br />
penyelesaian .<br />
36<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
EN29 Dampak lingkungan yang<br />
signifikan akibat pengangkutan<br />
produk, barang-barang dan bahan<br />
lain yang digunakan untuk operasi<br />
organisasi serta pengangkutan<br />
tenaga kerja.<br />
1. Relevansi<br />
Sistem pengangkutan berdampak luas terhadap<br />
lingkungan, mulai dari kabut asap dan kebisingan<br />
setempat (local smog and noise) hingga pemanasan<br />
global. Bagi beberapa perusahaan, khususnya yang<br />
memiliki jaringan pasokan dan distribusi yang luas,<br />
dampak lingkungan yang terkait dengan logistik bisa<br />
mewakili sebagian besar jejak langkah lingkungannya<br />
(environmental footprint). Penilaian terhadap dampak<br />
pengangkutan produk, barang dan bahan untuk tujuan<br />
logistik serta pengangkutan tenaga kerja organisasi,<br />
merupakan bagian dari pendekatan komprehensif atas<br />
perencanaan strategis manajemen lingkungan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan jenis pengangkutan yang digunakan<br />
oleh organisasi yang berdampak signifikan<br />
terhadap lingkungan, meliputi:<br />
• Penggunaan energi (misalnya minyak, minyak<br />
tanah, bahan bakar, listrik);<br />
• Emisi (misalnya emisi gas rumah kaca, bahan<br />
berefek penipisan ozon (ozone-depleting<br />
substances), NOx, SOx dan emisi udara lainnya);<br />
• Limbah cair (misalnya berbagai jenis bahan<br />
kimia);<br />
• Limbah (misalnya berbagai jenis bahan<br />
kemasan);<br />
2.4 Laporkan dampak lingkungan akibat pengangkutan<br />
produk, tenaga kerja organisasi dan barang serta<br />
bahan lainnya, yang telah berkurang.<br />
3. Definisi<br />
Transportasi/pengangkutan<br />
Tindakan memindahkan sumber daya dan barang<br />
dari satu lokasi ke lokasi lainnya (antara pemasok,<br />
pabrik, gudang dan pelanggan) dengan menggunakan<br />
berbagai jenis pengangkutan, termasuk pengangkutan<br />
penumpang (misalnya pegawai komuter dan perjalanan<br />
bisnis).<br />
Tujuan logistik<br />
Arus bolak-balik (forward and reverse) barang dan<br />
jasa serta penyimpanannya antara titik awal dan titik<br />
konsumsi.<br />
Transportasi dari anggota tenaga kerja dari organisasi<br />
Transportasi yang digunakan untuk pegawai komuter<br />
atau perjalanan bisnis, meliputi pesawat, kereta api,<br />
bus dan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor<br />
lainnya.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber data potensial meliputi faktur dari<br />
penyedia jasa logistik dan pemasok, laporan<br />
departemen logistik, catatan penggunaan<br />
kendaraan, serta pemeliharaan dan pemantauan<br />
yang dilakukan oleh departemen lingkungan.<br />
5. Referensi<br />
• United Nations Recommendations on the<br />
Transport of Dangerous Goods.<br />
• Kebisingan; dan<br />
• Tumpahan (misalnya tumpahan bahan kimia,<br />
minyak, dan bahan bakar).<br />
2.2 Laporkan dampak lingkungan yang signifikan<br />
akibat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan<br />
logistik dan pengangkutan tenaga kerja organisasi.<br />
Jika data kuantitatif tidak dicantumkan dalam<br />
laporan, berikan alasannya.<br />
2.3 Sebutkan kriteria dan metodologi yang digunakan<br />
untuk menentukan dampak lingkungan yang<br />
signifikan.<br />
Version 3.0<br />
37
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
EN30 Jumlah pengeluaran dan<br />
investasi untuk proteksi lingkungan<br />
menurut jenis.<br />
1. Relevansi<br />
Pengukuran pengeluaran untuk mitigasi dan proteksi<br />
lingkungan memungkinkan organisasi menilai efisiensi<br />
dari inisiatif organisasi di bidang lingkungan. Pengukuran<br />
ini juga memberikan masukan yang berguna untuk<br />
menganalisis biaya-manfaat internal. Data kinerja<br />
lingkungan yang diukur terhadap pengeluaran mitigasi<br />
dan proteksi lingkungan memberikan gambaran<br />
mengenai keefektifan organisasi dalam menggunakan<br />
sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya. Jika<br />
ditelusuri dan dianalisis secara komprehensif sepanjang<br />
waktu, data pengeluaran memungkinkan organisasi<br />
mempertimbangkan kompleksitas nilai investasi di<br />
bidang organisasi atau teknologi untuk memperbaiki<br />
kinerja organisasi di bidang lingkungan.<br />
Organisasi dapat mengembangkan sistem akuntansi<br />
manajemen lingkungan yang lengkap dan mampu<br />
menelusuri berbagai kategori informasi. <strong>Indikator</strong> ini<br />
memfokuskan pada biaya-biaya pembuangan limbah,<br />
emisi, pengolahan, pemulihan kembali dan biaya<br />
pencegahan serta biaya manajemen lingkungan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Kompilasi pengeluaran dalam <strong>Indikator</strong> ini harus<br />
mengecualikan kategori berikut sebagaimana<br />
tertera dalam dokumen IFAC ’International<br />
Guidance Document on Environmental<br />
Management Accounting’s:<br />
• Biaya output nonproduk<br />
• Denda atas pelanggaran terhadap regulasi<br />
lingkungan.<br />
2.2 Identifikasikan pembuangan limbah, pengolahan<br />
emisi dan biaya pemulihan kembali berdasarkan<br />
pengeluaran yang terkait dengan hal-hal berikut:<br />
• Pengolahan dan pembuangan limbah;<br />
• Pengolahan emisi (misalnya pengeluaran untuk<br />
penyaringan/filter, kontraktor);<br />
• Pengeluaran untuk pembelian dan<br />
penggunaan sertifikat emisi;<br />
• Depresiasi peralatan terkait, pemeliharaan dan<br />
material operasi dan jasa serta biaya personel<br />
terkait.<br />
• Asuransi kewajiban lingkungan; dan<br />
• Biaya pembersihan kembali, meliputi biaya<br />
untuk pemulihan kembali tumpahan seperti<br />
dilaporkan dalam EN23.<br />
2.3 Identifikasikan biaya pencegahan dan manajemen<br />
lingkungan berdasarkan pengeluaran yang terkait<br />
dengan hal-hal sebagai berikut:<br />
• Personel yang ditugaskan untuk pendidikan<br />
dan pelatihan;<br />
• Jasa eksternal manajemen lingkungan;<br />
• Sertifikasi sistem manajemen eksternal;<br />
• Personel untuk aktivitas manajemen<br />
lingkungan umum;<br />
• Penelitian dan pengembangan;<br />
• Pengeluaran tambahan untuk menggunakan<br />
teknologi pembersih (misalnya tambahan<br />
biaya di samping teknologi standar);<br />
• Pengeluaran tambahan untuk pembelian yang<br />
terkait dengan lingkungan (green purchases);<br />
dan<br />
• Biaya manajemen lingkungan lainnya.<br />
2.4 Laporkan jumlah pengeluaran untuk proteksi<br />
lingkungan yang dibagi menjadi:<br />
• Pembuangan limbah, pengolahan emisi, biaya<br />
pemulihan kembali; dan<br />
• Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan.<br />
3. Definisi<br />
Pengeluaran untuk proteksi lingkungan<br />
Semua pengeluaran untuk proteksi lingkungan oleh atau<br />
atas nama organisasi, untuk mencegah, mengurangi,<br />
mengendalikan dan mendokumentasikan aspek<br />
lingkungan, dampak serta bahayanya. Pengeluaran ini<br />
juga meliputi pembuangan, pengolahan, sanitasi dan<br />
pengeluaran untuk pembersihan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Semua sumber informasi potensial meliputi sistem<br />
penagihan dan akuntansi (misalnya akuntansi<br />
manajemen lingkungan) maupun pengadaan, sumber<br />
daya manusia dan departemen legal.<br />
38<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: EN<br />
IP<br />
5. Referensi<br />
• IFAC-The International Federation of Accountants<br />
(2005) ’International Guidance Document on<br />
Environmental Management Accounting’.<br />
• UNDSD-United Nations Division for Sustainable<br />
Development (2003): Environmental Management<br />
Accounting Procedures and Principles (EMARIC-<br />
Environmental Management Accounting Research<br />
and Information Center, 2003).<br />
Version 3.0<br />
39
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
Tanggung Jawab Produk (PR)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
TANGGUNG JAWAB<br />
PRODUK<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja<br />
Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan<br />
Aspek: Komunikasi Pemasaran<br />
CORE<br />
ADD<br />
PR1<br />
PR2<br />
Tahapan daur hidup di mana dampak produk<br />
dan jasa yang menyangkut kesehatan dan<br />
keamanan dinilai untuk penyempurnaan,<br />
dan persentase dari kategori produk dan jasa<br />
yang penting yang harus mengikuti prosedur<br />
tersebut.<br />
Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
terhadap peraturan dan etika mengenai<br />
dampak kesehatan dan keselamatan suatu<br />
produk dan jasa selama daur hidup, per<br />
produk.<br />
CORE<br />
ADD<br />
PR6<br />
PR7<br />
Program-program untuk ketaatan kepada<br />
hukum, standar dan yang terkait dengan<br />
komunikasi pemasaran, termasuk periklanan,<br />
promosi dan sponsorship.<br />
Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan dan voluntary codes sukarela<br />
mengenai komunikasi pemasaran termasuk<br />
periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut<br />
produknya.<br />
Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan<br />
Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa<br />
CORE<br />
ADD<br />
PR3<br />
PR4<br />
Jenis informasi produk dan jasa yang<br />
dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase<br />
produk dan jasa yang signifikan yang terkait<br />
dengan informasi yang dipersyaratkan<br />
tersebut.<br />
Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan dan voluntary codes mengenai<br />
penyediaan informasi produk dan jasa serta<br />
pemberian label, per produk.<br />
ADD<br />
PR8<br />
Aspek: Kepatuhan<br />
CORE<br />
PR9<br />
Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang<br />
berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan<br />
pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data<br />
pelanggan<br />
Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
hukum dan peraturan mengenai<br />
pengadaan dan penggunaan produk dan jasa<br />
ADD<br />
PR5<br />
Praktek yang berkaitan dengan kepuasan<br />
pelanggan termasuk hasil survei yang<br />
mengukur kepuasaan pelanggan.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> Tanggung Jawab Produk (PR) menjelaskan dampak<br />
manajemen produk dan jasa terhadap pelanggan dan pemakai.<br />
Organisasi diharapkan memberikan perhatian sepenuhnya<br />
kepada rancangan produk dan jasanya untuk memastikan<br />
bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan pemakaian<br />
yang dimaksudkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan<br />
keselamatan. Selain itu, komunikasi sehubungan dengan<br />
produk dan jasa serta pemakai perlu memperhatikan<br />
kebutuhan pelanggan akan informasi dan haknya atas<br />
keleluasaan pribadi (privacy). <strong>Indikator</strong>-indikator tersebut<br />
disusun secara berpasangan, di mana <strong>Indikator</strong> Inti bertujuan<br />
mengungkapkan proses yang ada untuk menjelaskan aspek<br />
yang dimaksud, sementara <strong>Indikator</strong> Tambahan melaporkan<br />
tingkat kepatuhan.<br />
Definisi<br />
Jenis ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
Keputusan pengadilan atas ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan atau hukum, yang dikategorikan berdasarkan sifat<br />
hukum atau peraturan yang dilanggar.<br />
Informasi/pencantuman label produk dan jasa<br />
Informasi dan pencantuman label digunakan dengan makna<br />
yang sama dan menjelaskan karakteristik produk dan jasa.<br />
Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan<br />
Hak pelanggan terhadap keleluasaan pribadi (privacy) dan<br />
perlindungan pribadi, termasuk hal-hal seperti perlindungan<br />
data, penggunaan informasi/data hanya untuk tujuan<br />
semula (kecuali bila disepakati secara khusus), keharusan<br />
memperhatikan kerahasiaan, dan perlindungan terhadap<br />
penyalahgunaan atau pencurian. Pelanggan yang dimaksud<br />
mencakup pelanggan akhir (konsumen) dan pelanggan bisnis<br />
ke bisnis.<br />
Komunikasi Pemasaran<br />
Gabungan strategi, sistem, metode dan aktivitas yang<br />
digunakan oleh suatu organisasi untuk memperkenalkan<br />
reputasi, merek, produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar<br />
sasaran (target audience). Komunikasi pemasaran meliputi<br />
aktivitas seperti periklanan, penjualan perorangan, promosi,<br />
hubungan masyarakat, dan pemberian sponsor (sponsorship).<br />
Referensi Umum<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Revision<br />
2000.<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
PR1 Tahapan daur hidup di mana<br />
dampak produk dan jasa terhadap<br />
kesehatan dan keamanan dinilai<br />
untuk penyempurnaan, serta<br />
persentase dari kategori produk<br />
dan jasa yang signifikan yang harus<br />
mengikuti prosedur tersebut.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini berguna untuk mengidentifikasi eksistensi<br />
dan ruang lingkup upaya sistematis yang menekankan<br />
aspek kesehatan dan keamanan produk dan/atau jasa<br />
sepanjang daur hidupnya. Pelanggan mengharapkan<br />
agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana<br />
mestinya, dan tidak mengandung resiko terhadap<br />
kesehatan dan keamanan. Tanggung jawab ini tidak<br />
hanya tergantung pada undang-undang dan peraturan,<br />
tetapi juga memperhatikan voluntary codes seperti<br />
O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan<br />
penjualan dari organisasi yang melapor maupun dokumentasi<br />
yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Revision<br />
2000 (Pedoman O<strong>EC</strong>D mengenai Perusahaan Multinasional,<br />
revisi 2000).<br />
Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan<br />
dari yang menggunakan atau yang menyerahkan<br />
produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi<br />
organisasi, resiko hukum, dan resiko finansial organisasi<br />
akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar<br />
terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dalam setiap tahapan daur hidup (life cycle),<br />
laporkan apakah dampak kesehatan dan<br />
keselamatan kerja atas suatu produk dan jasa dinilai<br />
untuk tujuan penyempurnaan.<br />
Konsep pengembangan produk<br />
Riset & pengembangan<br />
Sertifikasi<br />
Manufaktur dan produksi<br />
Pemasaran dan promosi<br />
Distribusi penyimpanan dan suplai<br />
Penggunaan dan pelayanan<br />
Pembuangan, penggunaan<br />
kembali, atau daur ulang<br />
Ya<br />
Tidak<br />
2.2 Laporkan persentase kategori produk dan<br />
jasa signifikan yang diliput dan dinilai untuk<br />
kepatuhannya terhadap prosedur tersebut.<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
PR2 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan dan voluntary<br />
codes sukarela mengenai dampak<br />
kesehatan dan keselamatan suatu<br />
produk dan jasa selama daur hidup,<br />
berdasarkan jenis penyelesaian.<br />
1. Relevansi<br />
Perlindungan kesehatan dan keselamatan diakui sebagai suatu<br />
tujuan dari berbagai peraturan nasional dan internasional.<br />
Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan<br />
tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal,<br />
atau kurangnya implementasi. Di samping konsekuensi finansial<br />
langsung, ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi dapat<br />
meningkatkan resiko finansial karena cacatnya reputasi dan<br />
menurunnya motivasi karyawan. Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan harus diupayakan serendah mungkin.<br />
<strong>Indikator</strong> ini mengungkapkan tren perbaikan atau penurunan<br />
efektivitas pengendalian internal.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen<br />
hukum dan riset dan pengembangan dari organisasi<br />
maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem<br />
manajemen kualitas.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini membahas daur hidup produk atau jasa pada<br />
saat dapat digunakan dan oleh karena itu harus mematuhi<br />
peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan produk<br />
dan jasa.<br />
2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi<br />
suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap<br />
peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat<br />
mengenai fakta ini sudah cukup.<br />
2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan terhadap peraturan dan voluntary codes<br />
mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa<br />
selama waktu pelaporan<br />
2.4 <strong>Indikator</strong> ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan selama periode pelaporan<br />
termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi<br />
pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.<br />
2.5 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana<br />
suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan<br />
ketidakpatuhan (non-compliance).<br />
2.6 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan<br />
jasa, diperinci menurut:<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan<br />
sanksi berupa denda atau penalti<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan<br />
sanksi berupa peringatan<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
PR3 Jenis informasi produk dan<br />
jasa yang dibutuhkan oleh prosedur<br />
serta persentase produk dan jasa<br />
yang signifikan sesuai dengan persyaratan<br />
informasi tersebut.<br />
hukum, penjualan dan dokumentasi yang dikumpulkan melalui<br />
sistem manajemen kualitas.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Revision<br />
2000 (Pedoman O<strong>EC</strong>D mengenai Perusahaan Multinasional,<br />
revisi 2000).<br />
1. Relevansi<br />
Kecukupan dan kemudahan dalam mengakses informasi<br />
tentang dampak keberlanjutan produk dan jasa (positif<br />
dan negatif) diperlukan oleh pelanggan dan konsumen<br />
akhir untuk membuat keputusan pembelian. Preferensi<br />
informasi tersebut seharusnya tercermin dalam pasar.<br />
Penyediaan informasi dan pemberian label yang<br />
tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan,<br />
terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan<br />
dan codes tertentu (misalnya peraturan perundangundangan,<br />
atau O<strong>EC</strong>D Guidelines on Multinational<br />
Enterprises) dan dengan strategi merek serta diferensiasi<br />
pasar. Ukuran ini memberikan indikasi sejauh mana<br />
informasi dan pemasangan label berdampak pada<br />
keberlanjutan produk atau jasa.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan apakah informasi atas produk dan jasa<br />
serta pemberian label berikut ini disyaratkan oleh<br />
prosedur organisasi.<br />
Sumber komponen produk dan jasa<br />
Kandungan, terutama mengenai<br />
bahan-bahan yang berdampak<br />
buruk terhadap lingkungan atau<br />
sosial<br />
Keamanan atas penggunaan produk<br />
atau jasa<br />
Pembuangan produk dan dampak<br />
terhadap lingkungan/sosial<br />
Lain-lain (jelaskan)<br />
Ya<br />
Tidak<br />
2.2 Laporkan persentase dari kategori produk atau<br />
jasa yang signifikan yang diliput dan dan dinilai<br />
kepatuhannya dengan prosedur tersebut.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
PR4 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan dan voluntary<br />
codes mengenai penyediaan informasi<br />
produk dan jasa serta pemberian label,<br />
berdasarkan jenis penyelesaian.<br />
1. Relevansi<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen<br />
hukum dan teknis dari organisasi maupun dokumentasi<br />
yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label<br />
produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan<br />
perundang-undangan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan<br />
hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur<br />
manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Di<br />
samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti<br />
dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan<br />
akan menimbulkan resiko terhadap reputasi, kesetiaan serta<br />
kepuasan pelanggan. Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
harus diupayakan serendah mungkin. <strong>Indikator</strong> ini dapat<br />
memberikan indikasi perbaikan atau penurunan efektivitas<br />
pengendalian internal.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan selama periode pelaporan<br />
termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi<br />
pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.<br />
2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi<br />
suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap<br />
peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat<br />
mengenai fakta ini sudah cukup.<br />
2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan<br />
keselamatan produk dan jasa selama periode pelaporan<br />
2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana<br />
suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan<br />
ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan<br />
jasa, diperinci menurut:<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan<br />
sanksi berupa denda atau penalti<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan<br />
sanksi berupa peringatan<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
PR5 Praktek yang terkait dengan<br />
kepuasan pelanggan termasuk hasil<br />
survei yang mengukur kepuasan<br />
pelanggan.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
1. Relevansi<br />
Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran<br />
kepekaan organisasi terhadap kebutuhan pelanggannya<br />
dan, dari sudut pandang organisasi, sangat dibutuhkan<br />
untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks<br />
keberlanjutan, kepuasan pelanggan dapat memberikan<br />
petunjuk bagaimana organisasi menjaga hubungan<br />
dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu<br />
(pelanggan). Kepuasan pelanggan dapat digunakan<br />
bersama dengan ukuran keberlanjutan lainnya. Bila<br />
digabungkan, kepuasan pelanggan dapat memberikan<br />
petunjuk sejauh mana organisasi mempertimbangkan<br />
kebutuhan pemangku kepentingan lainnya.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan praktek organisasi yang bertujuan untuk<br />
menilai dan mempertahankan kepuasan pelanggan,<br />
seperti:<br />
• Frekuensi pemantauan kepuasan pelanggan<br />
• Persyaratan standar mengenai metodologi<br />
survei dan<br />
• Mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan<br />
umpan balik<br />
2.2 Laporkan hasil atau kesimpulan akhir dari survei<br />
(berdasarkan sample yang besarnya relevan secara<br />
statistik) yang telah dilaksanakan selama periode<br />
pelaporan yang meliputi informasi tentang:<br />
• Organisasi secara menyeluruh<br />
• Kategori utama produk atau jasa<br />
• Lokasi operasi yang signifikan<br />
2.3 Untuk tiap hasil survei yang dilaporkan, dapatkan<br />
kategori produk atau jasa, atau lokasi operasi yang<br />
bersangkutan.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen<br />
hubungan pelanggan dan penelitian pengembangan<br />
dari organisasi yang melapor.<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
PR6 Program komunikasi pemasaran,<br />
termasuk periklanan, promosi dan<br />
sponsorship yang mematuhi ketentuan<br />
hukum, standar dan voluntary codes.<br />
1. Relevansi<br />
Komunikasi pemasaran dirancang untuk mempengaruhi<br />
opini dan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang<br />
tidak mengikuti standar etika atau budaya yang diterima<br />
secara umum, pelanggaran ruang pribadi, standar ganda<br />
atau upaya untuk mempengaruhi penerima informasi yang<br />
rentan seperti anak-anak, dapat menjadi isu yang penting<br />
bagi para pemangku kepentingan, terlihat dengan semakin<br />
berkembangnya gerakan konsumen. Pendekatan pemasaran<br />
yang dianggap tidak patut dapat menimbulkan resiko bagi<br />
organisasi, termasuk pengucilan oleh konsumen dan pemangku<br />
kepentingan lain, cacat reputasi, biaya finansial, dan tindakan<br />
legislasi.<br />
5. Referensi<br />
• Rekomendasi International Chamber of<br />
Commerce (yaitu ICC International Code of<br />
Advertising Practice) dan Standar Prosedur<br />
(Codes of Conduct) yang terkait.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000 (Pedoman O<strong>EC</strong>D mengenai<br />
Perusahaan Multinasional, revisi 2000).<br />
Di samping kerangka hukum nasional atau internasional,<br />
voluntary codes dan kode standar prosedur (sepert ICC<br />
International Code of Advertising Practice atau Pedoman O<strong>EC</strong>D<br />
mengenai Perusahaan Multinasional) dimaksudkan untuk<br />
mewujudkan konsep tanggung jawab dalam komunikasi<br />
pemasaran. Penerapan kode standar prosedur dan peraturan<br />
dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa praktek<br />
komunikasi pemasaran organisasi sejalan dengan standarstandar<br />
yang diterima secara umum.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan segenap peraturan atau voluntary codes yang<br />
berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang ditetapkan<br />
di seluruh organisasi.<br />
2.2 Laporkan frekuensi organisasi melakukan pengkajian<br />
tentang kepatuhannya terhadap standar atau kode<br />
tersebut.<br />
2.3 Laporkan apakah organisasi menjual produk-produk yang :<br />
• Dilarang di pasar-pasar tertentu<br />
• Menjadi subjek yang dipertanyakan oleh pemangku<br />
kepentingan atau menjadi debat publik<br />
2.4 Laporkan bagaimana organisasi menanggapi pertanyaan<br />
atau keprihatinan mengenai produk-produk ini.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum,<br />
penjualan dan pemasaran dari organisasi yang melapor.<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
PR7 Jumlah ketidakpatuhan<br />
(non-compliance) peraturan<br />
dan voluntary codes sukarela<br />
mengenai komunikasi pemasaran<br />
termasuk periklanan, promosi dan<br />
sponsorship, menurut produknya.<br />
1. Relevansi<br />
ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan<br />
menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur<br />
manajemen internal, atau kurang dalam implementasi.<br />
Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti<br />
penalti dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap<br />
reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan.<br />
Untuk suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan harus tetap serendah mungkin.<br />
Kecenderungan yang ditunjukkan oleh indikator<br />
ini akan memberikan indikasi peningkatan atau<br />
kemunduran dalam efektivitas pengendalian intern.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum,<br />
penjualan dan pemasaran.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan selama periode pelaporan<br />
termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang<br />
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada.<br />
2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum<br />
mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
terhadap peraturan dan voluntary<br />
codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini<br />
sudah cukup.<br />
2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan dan voluntary codes mengenai<br />
kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama<br />
periode pelaporan.<br />
2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan<br />
bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak<br />
melakukan ketidakpatuhan (non-compliance).<br />
2.5 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk<br />
dan jasa, diperinci menurut:<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan<br />
dengan sanksi berupa denda atau penalti<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan<br />
dengan sanksi berupa peringatan<br />
• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary<br />
codes<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan<br />
yang berdasar mengenai pelanggaran<br />
keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan<br />
dan hilangnya data pelanggan<br />
1. Relevansi<br />
Perlindungan atas keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan<br />
adalah suatu sasaran yang diakui secara umum dalam<br />
peraturan-peraturan nasional dan kebijakan organisasi.<br />
ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan menunjukkan<br />
tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal<br />
dan kurang dalam implementasi. <strong>Indikator</strong> ini memberikan<br />
evalulasi tentang suksesnya sistem dan prosedur manajemen<br />
yang berkaitan dengan perlindungan keleluasaan pribadi<br />
(privacy) pelanggan. Di samping konsekuensi finansial<br />
langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap<br />
reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Untuk<br />
suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
peraturan harus tetap serendah mungkin. Kecenderungan<br />
yang ditunjukkan oleh indikator ini akan memberikan indikasi<br />
peningkatan atau kemunduran dalam efektivitas pengendalian<br />
intern.<br />
Pengaduan yang diteguhkan<br />
Pernyataan tertulis oleh badan yang berwenang untuk<br />
mengatur atau badan resmi sejenis yang diberikan<br />
kepada organisasi pelapor yang mengidentifikasi<br />
pelanggara keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan,<br />
atau pengaduan terhadap organisasi yang diakui sah<br />
oleh organisasi.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi dapat diambil dari depatemen yang<br />
bertanggung jawab untuk pelayanan pelanggan,<br />
hubungan masyarakat dan/atau urusan hukum.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi jumlah total pengaduan mengenai<br />
pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan<br />
selama periode pelaporan.<br />
2.2 Bila pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah<br />
pelanggaran yang cukup tinggi, hal ini harus disebutkan.<br />
2.3 Laporkan jumlah total pengaduan yang diterima mengenai<br />
pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan,<br />
dikategorikan menurut:<br />
• Pengaduan yang diterima dari pihak luar dan<br />
diteguhkan oleh organisasi.<br />
• Pengaduan dari badan yang berwenang.<br />
2.4 Laporkan jumlah kebocoran, pencurian atau kehilangan<br />
data pelanggan yang dapat diidentifikasi.<br />
2.5 Di mana organisasi pelapor tidak mengidentifikasi suatu<br />
pengaduan yang berarti, suatu pernyataan singkat tentang<br />
fakta ini sudah cukup.<br />
3. Definisi<br />
Pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan<br />
Meliputi semua pelanggaran terhadap peraturan hukum<br />
yang ada dan kode (etik) di mana organisasi pelapor menjadi<br />
anggota dalam hal perlindungan keleluasaan pribadi (privacy)<br />
pelanggan.<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: PR<br />
IP<br />
PR9 Nilai moneter dari denda<br />
ketidakpatuhan (non-compliance)<br />
hukum dan peraturan mengenai<br />
pengadaan dan penggunaan produk<br />
dan jasa<br />
1. Relevansi<br />
Tingkat ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan<br />
dalam suatu organisasi adalah indikator dari<br />
kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa<br />
operasionalnya mengikuti suatu parameter kinerja. Dari<br />
perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu<br />
mengurangi resiko finansial yang dapat langsung terjadi<br />
melalui denda atau tidak langsung melalui dampak pada<br />
reputasi. Kekuatan dari prestasi organisasi dalam bidang<br />
kepatuhan dapat mempengaruhi kemampuannya<br />
mengembangkan operasi atau memperoleh izin.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan sanksi administratif atau hukum yang<br />
diterapkan pada organisasi yang gagal mematuhi<br />
hukum atau peraturan, termasuk deklarasi<br />
internasional/konvensi/perjanjian kerja sama dan<br />
peraturan-peraturan nasional, subnasional, regional<br />
atau lokal mengenai pengadaan dan penggunaan<br />
produk dan jasa organisasi yang melapor. Informasi<br />
yang relevan untuk indikator ini termasuk tapi tidak<br />
terbatas hanya pada data dari PR2, PR4, dan PR7.<br />
2.2 Laporkan total nilai moneter dari denda-denda<br />
yang signifikan.<br />
2.3 Dalam hal organisasi pelapor belum<br />
mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance)<br />
terhadap hukum atau peraturanperaturan,<br />
suatu pernyataan singkat tentang fakta<br />
ini sudah cukup.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber data termasuk hasil audit atau sistem<br />
pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh<br />
departemen hukum. Informasi mengenai denda dalam<br />
bentuk moneter dapat ditemukan di bagian keuangan.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Version 3.0<br />
11
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan<br />
yang Layak (LA)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
Praktek Tenaga Kerja dan<br />
Pekerjaan yang Layak<br />
Aspek: Pekerjaan<br />
CORE<br />
CORE<br />
ADD<br />
LA1<br />
LA2<br />
LA3<br />
Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan,<br />
kontrak pekerjaan, dan wilayah.<br />
Jumlah dan tingkat perputaran karyawan<br />
menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan<br />
wilayah.<br />
Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap<br />
(purna waktu) yang tidak disediakan bagi<br />
karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut<br />
kegiatan pokoknya.<br />
Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen<br />
CORE<br />
CORE<br />
LA4<br />
LA5<br />
Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian<br />
tawar-menawar kolektif tersebut.<br />
Masa pemberitahuan minimal tentang<br />
perubahan kegiatan penting, termasuk apakah<br />
hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif<br />
tersebut.<br />
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan<br />
CORE<br />
ADD<br />
ADD<br />
LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan<br />
menurut kategori/kelompok karyawan.<br />
LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan<br />
pembelajaran sepanjang hayat yang menujang<br />
kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu<br />
mereka dalam mengatur akhir karier.<br />
LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan<br />
kinerja dan pengembangan karier secara teratur.<br />
Aspek: Keberagaman dan Kesempatan <strong>Set</strong>ara<br />
CORE<br />
CORE<br />
LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian<br />
karya¬wan tiap kategori/kelompok menurut<br />
jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok<br />
minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.<br />
LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap<br />
wanita menurut kelompok/kategori karyawan.<br />
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan<br />
ADD CORE<br />
CORE<br />
ADD<br />
LA6<br />
LA7<br />
LA8<br />
LA9<br />
Persentase jumlah angkatan kerja yang<br />
resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan<br />
Keselamatan antara manajemen dan pekerja<br />
yang membantu memantau dan memberi<br />
nasihat untuk program keselamatan dan<br />
kesehatan jabatan.<br />
Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena<br />
jabatan, hari-hari yang hilang, dan<br />
ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena<br />
pekerjaan menurut wilayah.<br />
Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/<br />
bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko<br />
setempat untuk membantu para karyawan,<br />
anggota keluarga dan anggota masyarakat,<br />
mengenai penyakit berat/berbahaya.<br />
Masalah kesehatan dan keselamatan yang<br />
tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat<br />
karyawan.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
Relevansi<br />
Agenda Kerja Layak dari ILO dibingkai dalam hubungan globalisasi<br />
wajar yang bertujuan guna mencapai pertumbuhan<br />
dan pemerataan ekonomi melalui kombinasi tujuan sosial dan<br />
ekonomi. Agenda itu mencakup empat (4) unsur, yakni:<br />
• Pekerjaan;<br />
• Dialog;<br />
• Hak-hak; dan<br />
• Perlindungan<br />
Susunan indikator Tenaga Kerja secara luas didasarkan pada<br />
pengertian kerja yang layak. Rancangan itu dimulai dengan<br />
keterangan tentang cakupan dan keberagaman angkatan kerja<br />
organsasi pelapor dengan menekankan pada aspek distribusi/<br />
penebaran jenis kelamin dan kelompok usia.<br />
Pendekatan dialog antara organisasi dan karyawan, dan derajat<br />
karyawan diorganisasikan dalam badan perwakilan yang dicakup<br />
oleh indikator LA4 (yang melengkapi indikator HR tentang<br />
Kebebasan Perserikatan dan Tawar-menawar Kolektif) dan LA5.<br />
Perlindungan fisik dan kesejahteraan karyawan dalam pekerjaan<br />
dicakup dalam <strong>Indikator</strong> Kesehatan dan Keselamatan Kerja<br />
(LA6, LA7, LA8, LA9), yang tujuan keduanya mencakup program<br />
dan kinerja statistik tentang kesehatan dan keselamatan.<br />
Cakupan kepentingan dan sumbangan karyawan terhadap<br />
tujuan sosial yang luas dari keberagaman dan perlakuan setara<br />
dicakup dalam LA14 (Kesetaraan Bayaran), LA13 (Keberagaman)<br />
dan LA3 (Manfaat). indikator dalam kelompok/katagori ekonomi<br />
juga memberi informasi yang sesuai. Organisasi pendukung<br />
membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan potensi<br />
(yang juga meningkatkan modal tenaga manusia untuk organisasi)<br />
yang ditunjukkan dalam indikator LA10, LA11, dan LA12.<br />
Definisi<br />
Jumlah angkatan kerja<br />
Jumlah keseluruhan orang yang bekerja untuk organisasi<br />
pada akhir periode laporan (seperti jumlah semua<br />
karyawan dan pekerja yang diawasi seperti tersebut di<br />
atas).<br />
Pekerja<br />
Istilah umum bagi setiap orang yang melakukan<br />
pekerjaan, terlepas dari hubungan kontrak.<br />
Karyawan<br />
Seseorang yang, menurut hukum nasional atau praktek,<br />
dikenal sebagai karyawan organisasi yang membuat<br />
laporan.<br />
Pekerja yang diawasi<br />
Seseorang yang melakukan pekerjaan secara teratur di<br />
tempat untuk, atau atas nama, organisasi yang membuat<br />
laporan (pelapor) tetapi tidak dikenal sebagai karyawan<br />
menurut hukum atau praktek nasional.<br />
Kontraktor bebas<br />
Seseorang yang secara hukum dikenal sebagai<br />
wiraswasta.<br />
Perjanjian Kesepakatan Bersama<br />
Ada dua (2) jenis perjanjian kesepakatan bersama yang<br />
ditujukan untuk pemberi kerja atau pekerja. Perjanjian<br />
yang ditujukan untuk pemberi kerja adalah perjanjian<br />
tertulis tentang syarat-syarat pekerjaan yang disetujui<br />
antara seorang pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja,<br />
atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja. Perjanjian<br />
yang ditujukan untuk pekerja adalah perjanjian antara<br />
satu atau lebih wakil organisasi pekerja, atau, dalam hal<br />
organisasi semacam itu tidak ada, perwakilan pekerja<br />
yang dipilih dan diberi kewenangan oleh mereka sesuai<br />
dengan hukum dan peraturan nasional.<br />
Kategori karyawan<br />
Perincian umum karyawan berdasar atas fungsi atau<br />
departemen dalam organisasi (misalnya manajemen<br />
senior, manajemen menengah, ahli, teknisi, administrasi,<br />
produksi, dan pemeliharaan, dan seterusnya) yang<br />
berasal dari sistem sumber daya manusia (SDM)<br />
organisasi sendiri.<br />
Rujukan umum<br />
• Konvensi ILO 135, ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’,<br />
1971.<br />
• Konvensi ILO 87, ‘Kebebasan Berserikat dan<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi’, 1948.<br />
• Konvensi ILO 98, ‘Hak Berorganisasi dan Tawarmenawar<br />
Kolektif, 1949.<br />
• Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-hak Dasar di<br />
Tempat Kerja, 1998.<br />
• Agenda ILO tentang Kerja yang Layak, 1999.<br />
• Deklarasi Tiga Pihak dari ILO tentang Multinasional<br />
dan Kebijakan Sosial, 1997, yang diubah tahun 2000.<br />
• Prinsip O<strong>EC</strong>D tentang Penguasaan/Pengelolaan<br />
Perusahaan, 2004.<br />
• Garis-Garis Besar Pedoman untuk Perusahaan<br />
Multinasional, Direvisi tahun 2000.<br />
• Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa,<br />
2000.<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA1 Jumlah angkatan kerja menurut<br />
jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan<br />
wilayah.<br />
1. Relevansi<br />
Besarnya angkatan kerja memberi wawasan/pengertian tentang<br />
skala dampak yang ditimbulkan oleh masalah tenaga kerja.<br />
Memerinci angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak<br />
pekerjaan, dan wilayah (wilayah merujuk kepada ”negara” atau<br />
”wilayah geografis”) akan menggambarkan bagaimana organisasi<br />
itu menyusun SDM-nya untuk melaksanakan strategi umum.<br />
Organisasi juga memberi wawasan/pengertian umum tentang<br />
model bisnis/usaha organisasi, dan menawarkan tanda-tanda<br />
stabilitas kerja dan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh<br />
organisasi. Sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator<br />
lain, ukuran angkatan kerja adalah standar yang menormalisasikan<br />
faktor untuk banyak indikator yang terintegrasi. Kenaikan atau<br />
penurunan pekerjaan neto, ditandai oleh data yang dilaporkan<br />
dalam jangka tiga (3) tahun atau lebih, merupakan unsur penting<br />
bagi sumbangan organisasi kepada pengembangan ekonomi<br />
secara keseluruhan dan kelangsungan angkatan kerja.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi seluruh angkatan kerja (karyawan dan pekerja<br />
yang terawasi), yang bekerja pada organisasi yang melaporkan<br />
pada akhir masa pelaporan. Pekerja ”Supply Chain” tidak<br />
dimasukkan dalam indikator ini.<br />
2.2 Identifikasi jenis kontrak dan status purna waktu dan<br />
paruh waktu karyawan berdasarkan peraturan perundangundangan<br />
negara di mana mereka berada.<br />
2.3 Gabungkan statistik negara untuk menghitung statistik<br />
global dan abaikan perbedaan dalam hal definisi hukumnya.<br />
Meskipun definisi dari jenis kontrak dan hubungan kerja<br />
purna waktu dan paruh waktu dapat berbeda antara satu<br />
dan lain negara, angka global masih akan mencerminkan<br />
hubungan menurut hukum.<br />
2.4 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut<br />
karyawan dan pekerja yang diawasi.<br />
2.5 Jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilaksanakan<br />
oleh pekerja yang secara hukum dikenal self-employed<br />
(wiraswasta ), atau oleh seseorang selain karyawan atau<br />
pekerja yang diawasi, hal ini harus dilaporkan.<br />
2.6 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut jenis<br />
kontrak pekerjaan.<br />
2.7 Laporkan jumlah karyawan tetap yang diperinci menurut<br />
jenis pekerjaan.<br />
2.8 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut<br />
wilayah, dengan menggunakan perincian geografis berdasarkan<br />
pada skala kegiatan organisasi.<br />
pariwisata atau pertanian).<br />
3. Definisi<br />
Jenis pekerjaan<br />
Purna waktu: Seorang karyawan purna waktu<br />
didefinisikan sesuai dengan peraturan dan praktek<br />
nasional tentang waktu kerja (misalnya peraturan<br />
nasional menentukan bahwa ‘purna waktu’ berarti<br />
sedikitnya sembilan (9) bulan setiap tahun dan<br />
sedikitnya tiga puluh (30) jam per minggu.<br />
Paruh waktu: Seorang karyawan paruh waktu adalah<br />
seorang karyawan yang jam kerjanya setiap minggu,<br />
bulan, atau tahun lebih sedikit dari karyawan purna<br />
waktu seperti didefinisikan di atas.<br />
Kontrak Pekerjaan<br />
Suatu kontrak pekerjaan seperti dikenal menurut hukum<br />
atau praktek nasional yang mungkin tertulis, lisan, atau<br />
tersirat (misalnya ketika semua tanda pekerjaan ada<br />
tetapi tanpa adanya kontrak tertulis atau lisan dengan<br />
saksi).<br />
Kontrak Tanpa Batas atau Kontrak Tetap<br />
Kontrak pekerjaan tetap adalah suatu kontrak dengan<br />
karyawan untuk kerja purna waktu atau paruh waktu<br />
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.<br />
Kontrak Dengan Syarat Tetap atau Kontrak Sementara<br />
Suatu kontrak dengan syarat tetap adalah kontrak<br />
pekerjaan seperti didefinisikan di atas yang berakhir<br />
ketika jangka waktu tertentu habis, atau ketika tugas<br />
tertentu yang dalam perkiraan waktu terlampir telah<br />
selesai.<br />
Kontrak pekerjaan sementara berjangka terbatas dan<br />
diakhiri oleh kejadian khusus, termasuk berakhirnya<br />
proyek atau tingkat kerja, kembalinya personel yang<br />
digantikan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Informasi daftar gaji yang terseda di tingkat nasional<br />
atau lokal harus menyediakan data untuk indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
• ILO: Klasifikasi Internasional atas Status dalam<br />
Pekerjaan.<br />
• ILO: <strong>Indikator</strong> Kunci Pasar Tenaga Kerja.<br />
• ILO: <strong>Indikator</strong> Internet LABORSTA.<br />
• PBB: Komponen dan Wilayah Makro Dunia.<br />
2.9 Jika dapat dilakukan, jelaskan setiap variasi musiman yang<br />
jelas dalam jumlah pekerjaan (misalnya di bidang industri<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA2 Jumlah keseluruhan dan tingkat<br />
perputaran (turnover) karyawan<br />
menurut kelompok usia, jenis<br />
kelamin, dan wilayah.<br />
1. Relevansi<br />
Tingkat perputaran (turnover rate) yang tinggi dapat<br />
menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan<br />
para karyawan, atau mungkin mengisyaratkan perubahan<br />
mendasar dalam struktur kegiatan pokok organisasi.<br />
Pola perputaran (turnover) yang tidak rata menurut<br />
umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan ketidakcocokan<br />
atau ketidaksamaan potensi di tempat kerja. Perputaran<br />
(turnover) dapat berdampak dalam perubahan<br />
atas modal manusia dan intelektual dari organisasi dan<br />
dapat berdampak pada produktivitas. Perputaran (turnover)<br />
mempunyai implikasi biaya langsung, baik dalam<br />
hal penggajian yang berkurang atau pengeluaran lebih<br />
besar untuk penerimaan pekerja. Penciptaan pekerjaan<br />
dapat diperkirakan dengan menggunakan data yang<br />
dilaporkan menurut indikator LA1.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Tentukan jumlah karyawan yang meninggalkan<br />
pekerjaan selama masa pelaporan.<br />
2.2 Laporkan jumlah dan tingkat karyawan yang<br />
meninggalkan pekerjaan selama periode pelaporan,<br />
diperinci menurut jenis kelamin, kelompok usia<br />
(misalnya 50) dan wilayah.<br />
3. Definisi<br />
Perputaran (turnover)<br />
Banyaknya karyawan yang meninggalkan organisasi<br />
dengan sukarela, atau karena pemberhentian, pensiun,<br />
atau kematian dalam tugas.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber-sumber informasi yang potensial mencakup<br />
informasi daftar gaji yang tersedia di tingkat nasional<br />
atau lokal. Rencana kegiatan dan pernyataan ulang<br />
atas sasaran strategis organisasi dapat memberikan<br />
penjelasan pada variasi yang tinggi atas angka-angka itu.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA3 Manfaat yang disediakan bagi<br />
karyawan tetap (purna waktu) yang tidak<br />
disediakan bagi karyawan sementara<br />
(paruh waktu) menurut kegiatan pokok.<br />
1. Relevansi<br />
Data yang dilaporkan menurut indikator ini menunjukkan<br />
ukuran investasi organisasi di bidang sumber daya manusia<br />
dan manfaat minimal yang ditawarkan kepada karyawan<br />
paruh waktu. Mutu manfaat untuk staf purna waktu adalah<br />
faktor kunci dalam mempertahankan karyawan. <strong>Indikator</strong> juga<br />
menawarkan atau memberikan indikasi tentang investasi relatif<br />
di berbagai bagian angkatan kerja.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Tentukan manfaat yang ditawarkan kepada semua<br />
karyawan.<br />
2.2 Laporkan mana manfaat berikut yang merupakan standar<br />
bagi karyawan purna waktu organisasi tetapi tidak<br />
disediakan bagi karyawan sementara atau karyawan paruh<br />
waktu menurut kegia¬tan utamanya:<br />
• Asuransi kematian<br />
• Perlindungan kesehatan<br />
• Perlindungan kecacatan<br />
• Cuti Melahirkan (Maternity / Paternity Leave)<br />
• Dana pensiun<br />
• Kepemilikan saham, dan<br />
• Lain-lain<br />
2.3 Manfaat standar mengacu kepada manfaat yang biasanya<br />
diberikan, paling tidak kepada sebagian besar karyawan<br />
purna waktu. Hal ini tidak harus diartikan sebagai sesuatu<br />
yang diberikan kepada setiap karyawan purna waktu pada<br />
organisa¬si. Maksud indikator itu ialah untuk menerangkan<br />
kepada karyawan purna waktu mana yang pantas untuk<br />
diharapkan.<br />
pembayaran ekstra liburan, dapat juga dimasukkan ke<br />
dalam indikator ini.<br />
Manfaat in-kind seperti dana olahraga atau penitipan<br />
anak, makan siang gratis dalam jam kerja, dan program<br />
kesejahteraan karyawan umum yang setara dikeluarkan<br />
dari indikator ini.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial memasukkan perjanjian<br />
kolektif lokal atau pusat, yang memberi contoh manfaat<br />
yang dibayar di luar batas minimum resmi. Alat acuan<br />
lain dapat masuk ring¬kasan manfaat , bahan orientasi<br />
karyawan dan kontrak karyawan.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial<br />
(Standar Minimal)’, 1952<br />
• Konvensi ILO 121, ‘Konvensi Benefit/Bantuan<br />
Kecelakaan dalam Pekerjaan’, 1964<br />
• Konvensi ILO 128, ‘Konvensi Kecacadan, Usia Tua,<br />
dan Benefit/Bantuan Korban Selamat’, 1967.<br />
• Konvensi ILO 130, ‘Konvensi Perawatan Medis dan<br />
Benefit Sakit’, 1969.<br />
• Konvensi ILO 132, ‘Konvensi Hari Libur Bergaji’, 1970.<br />
• Konvensi ILO 140, ‘Konvensi Cuti Belajar Dibayar,<br />
1974.<br />
• Konvensi ILO 157, ‘Konvensi Pemeliharaan Hak<br />
Keamanan Sosial, 1982.<br />
• Konvensi ILO 168, ‘Konvensi Promosi dan<br />
Perlindungan Pekerjaan terhadap Pengangguran,<br />
1988.<br />
• Konvensi ILO 183, ‘Konvensi Perlindungan Peran<br />
Keibuan’, 2000.<br />
• O<strong>EC</strong>D Garis Pedoman untuk Perusahaan<br />
Multinasional, Revisi 2000.<br />
3. Definisi<br />
Manfaat<br />
Hal ini mengacu kepada manfaat langsung yang diberikan<br />
dalam bentuk pemberian uang yang dibayar oleh organisasi<br />
pelapor atau penggantian pengeluaran yang dibayar oleh<br />
karyawan. Pem¬bayaran yang tumpang-tindih lebih dari<br />
atau di atas minimal yang dibenarkan, pembayaran karena<br />
pemberhentian, manfaat tambahan untuk kecelakaan<br />
karyawan, manfaat bagi karyawan korban bencana, dan<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA4 Persentase pegawai yang dijamin<br />
oleh perjanjian kesepakatan<br />
bersama<br />
1. Relevansi<br />
Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia seperti<br />
yang tersirat dalam konvesi dan deklarasi internasional,<br />
terutama ILO Core Convention 87 & 98. Kesepakatan<br />
bersama adalah bentuk perikatan pemangku<br />
kepentingan yang sangat penting dan sangat relevan<br />
untuk pedoman pelaporan. Bentuk perikatan pemangku<br />
kepentingan membantu kerangka institusi dan<br />
memberikan sumbangan terhadap stabilitas masyarakat.<br />
Bersama dengan tata kelola perusahaan (corporate<br />
governance), kesepakatan bersama merupakan<br />
kerangka yang memberikan kontribusi manajemen<br />
yang bertanggung jawab. Merupakan instrumen<br />
yang digunakan berbagai pihak untuk memberikan<br />
kemudahan usaha kolaborasi untuk meningkatkan<br />
dampak sosial yang positif terhadap suatu organisasi.<br />
Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kerja<br />
sama bersama adalah sesuatu gambaran bagaimana<br />
praktek organisasi dalam kebebasan berserikat.<br />
• ILO Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Bargaining’,<br />
1949.<br />
• ILO Convention 135, ‘Workers’ Representatives Convention’,<br />
1971.<br />
• ILO Convention 154, ‘Collective Bargaining Convention’,<br />
1981 and Recommendations 91, ‘Collective Agreements<br />
Recommendation’ 1951, and 163, ‘Collective Bargaining<br />
Recommendation’, 1981.<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at<br />
Work, 86th Session, 1998, Article 2 (a).<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Section IV,<br />
Paragraph 2 (a).<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Gunakan data dari PR 1 sebagai dasar perhitungan<br />
persentase untuk indikator ini<br />
2.2 Ikatan perjanjian kerja sama bersama ditandatangani<br />
oleh organisasi yang melaporkan atau asosiasi<br />
organisasi di mana mereka menjadi anggota.<br />
Perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan pada<br />
tingkat tempat kerja, organisasi, regional, nasional,<br />
dan sektor<br />
2.3 Identifikasi jumlah pegawai yang dijamin dalam<br />
perjanjian kerja sama bersama<br />
2.4 Laporkan persentase total pegawai yang dijamin<br />
dalam perjanjian kerja sama bersama<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Catatan perjanjian pengakuan formal dan perjanjian<br />
bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja<br />
independen yang umumnya disimpan oleh departemen<br />
personalia atau sumber daya manusia.<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 87, ‘Freedom of Association and<br />
Protection of the Right to Organise’, 1948.<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA5 Masa pemberitahuan minimal<br />
tentang perubahan kegiatan operasi<br />
penting, termasuk apakah hal itu perlu<br />
dijelaskan dalam perjanjian kerja sama<br />
bersama.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini memberi wawasan mengenai praktek organisasi<br />
untuk memastikan diskusi pada waktu yang tepat tentang<br />
perubahan operasi penting, dan mengikat pegawai dan wakilwakil<br />
mereka untuk merundingkan dan melaksanakan perubahan<br />
itu (yang dapat membawa implikasi positif atau negatif<br />
bagi pekerja). Konsultasi yang efektif dan tepat pada waktunya<br />
dengan pekerja dan pihak terkait lain, apabila memungkinkan,<br />
(seperti dengan pemerintah), membantu mengurangi dampak<br />
yang merugikan akibat perubahan kegiatan operasi pada<br />
pekerja dan komunitas terkait.<br />
Tenggang waktu pemberitahuan minimal menunjukkan indikator<br />
kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan<br />
tingkat kepuasan dan motivasi pegawai ketika melakukan perubahan<br />
penting atas kegiatan operasi. <strong>Indikator</strong> ini juga dapat<br />
memberi pernilaian praktek konsultasi organisasi berkenaan<br />
dengan harapan yang sesuai dengan norma-norma internasional.<br />
Praktek konsultasi yang berha¬sil baik pada hubungan<br />
industri dapat membantu terbentuknya lingkungan kerja yang<br />
positif<br />
• Declaration concerning the aims and purposes of<br />
the International Labour Organisation (Declaration<br />
of Philadelphia), 1944 - Annex to the ILO Constitution<br />
– Articles I (a) and III (e).<br />
• ILO Convention 158, ‘Termination of Employment<br />
Convention’, 1982.<br />
• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning<br />
Multinational Enterprises and Social Policy, 1997.<br />
• ILO Recommendation 94, ‘Co-operation at the Level<br />
of the Undertaking Recommendation’, 1952.<br />
• ILO Recommendation 135, ‘Workers’ Representatives’<br />
Convention’, 1971.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Companies, Revision<br />
2000, Article IV, (2) & (3).<br />
• O<strong>EC</strong>D Principles of Corporate Governance, 2004<br />
(notably Article IV, C, D & E).<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan jumlah minimum tenggang waktu pemberitahuan<br />
yang diberikan kepada pegawai dan perwakilan<br />
mereka sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan operasi<br />
penting yang dapat sangat mempengaruhi mereka.<br />
2.2 Bagi organisasi dengan perjanjian kerja sama bersama,<br />
laporkan apakah masa tenggang waktu pemberitahuan<br />
dan/atau ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi diuraikan<br />
secara terperinci dalam perjanjian bersama.<br />
3. Definisi<br />
Perubahan kegiatan operasi penting<br />
Perubahan atas pola kegiatan operasi organisasi yang dapat<br />
membawa konsekuensi positif atau negatif bagi pegawainya.<br />
Perubahan demikian dapat mencakup, misalnya, restrukturisasi,<br />
outsourcing operasi, penutupan, perluasan, pembukaan baru,<br />
pengambilalihan, penjualan semua atau sebagian organisasi,<br />
atau merger.<br />
4. Dokumentasi<br />
Perjanjian khusus dengan organisasi akan memberi data untuk<br />
indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA6 Persentase jumlah angkatan<br />
kerja yang resmi diwakili dalam<br />
panitia kesehatan dan keselematan<br />
antara manajemen dan pekerja yang<br />
membantu memantau dan memberi<br />
nasihat untuk program kesehatan<br />
dan keselamatan kerja.<br />
1. Relevansi<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasi dan<br />
risalah/laporan komite kesehatan dan keselamatan kerja.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 155, ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan<br />
Kerja ‘ dan <strong>Protokol</strong> 155, 1981.<br />
• Konvensi ILO 161, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Jabatan’<br />
1985.<br />
Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan<br />
perwakilan gabungan dapat mempermudah budaya<br />
positif kesehatan dan keselamatan. Penggunaan lomite<br />
adalah satu cara mengikutsertakan pekerja untuk<br />
mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan<br />
jabatan. <strong>Indikator</strong> ini memberi satu tindakan luas di<br />
mana angkatan kerja secara aktif dilibatkan dalam<br />
kesehatan dan keselamatan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Tentukan komite kesehatan dan keselamatan yang<br />
membantu memantau dan menasihati program<br />
kesehatan dan keselamatan kerja pada tingkat<br />
fasilitas atau lebih tinggi dengan perwa¬kilan<br />
gabungan antara manajemen dan pekerja. ‘Resmi’<br />
mengacu kepada komite yang keberadaan dan<br />
fungsinya terjalin dalam organisasi pelapor<br />
dan struktur kekuasaan/kewenangan, dan yang<br />
beroperasi menurut hukum-hukum tertulis tertentu.<br />
2.2 Laporkan persentase jumlah angkatan kerja yang<br />
diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan<br />
gabungan manajemen-pekerja secara resmi:<br />
• Tidak ada<br />
• Sampai 25 persen<br />
• Antara 25 persen dan 50 persen<br />
• Antara 50 persen dan 75 persen; dan<br />
• Di atas 75 persen<br />
2.3 Laporkan tingkat di mana komite secara khusus<br />
beroperasi (misalnya pada tingkat fasilitas dan/<br />
atau pada multifasilitas, wilayah, kelompok,<br />
atau perusahaan). Hal ini mungkin sebagai hasil<br />
kebijakan dan prosedur resmi atau praktek tidak<br />
resmi dalam organisasi.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit di<br />
tempat kerja, hari-hari yang hilang, dan<br />
ketidakhadiran, dan jumlah kematian<br />
karena pekerjaan menurut wilayah.<br />
1. Relevansi<br />
Kinerja kesehatan dan keselamatan merupakan ukuran kunci<br />
bagi kepedulian organisasi. Rendahnya kecelakaan fisik dan<br />
tingkat ketidakhadiran biasanya terkait dengan kecenderungan<br />
positif moral dan produktivitas staf. <strong>Indikator</strong> ini akan<br />
menunjukkan apakah praktek manajemen kesehatan dan<br />
keselamatan mengakibatkan kesehatan jabatan dan insiden<br />
keselamatan semakin sedikit.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini harus memberi perincian regional untuk yang<br />
berikut:<br />
• Jumlah angkatan kerja (misalnya jumlah karyawan<br />
ditambah pekerja terawasi); dan<br />
• Kontraktor bebas yang bekerja di lapangan kepada<br />
siapa organisasi pelapor bertanggung jawab untuk<br />
keselamatan umum atas lingkungan kerja.<br />
2.2 Karena beberapa organisasi pelapor memasukkan<br />
kecelakaan kecil (tingkat pertolongan pertama) pada<br />
data mereka, menunjukkan apakah kecelakaan seperti itu<br />
dimasukkan atau dikeluarkan.<br />
2.3 Perhitungan ”hari-hari yang hilang” menunjukkan:<br />
• Apakah ”hari” berarti ”hari kalender” atau ”hari kerja<br />
yang dijadwalkan” dan<br />
• Pada saat mana penghitungan ”hari-hari yang hilang”<br />
mulai (misalnya hari setelah kejadian atau 3 hari<br />
setelah kejadian).<br />
2.4 Laporkan tingkat kecelakaan fisik, penyakit di tempat kerja,<br />
hari yang hilang, dan ketidakhadiran pada masa pelaporan<br />
dengan menggunakan rumus berikut menurut wilayah:<br />
• Tingkat kecelakaan fisik (injury)<br />
Catatan: Tingkat luka harus meliputi kematian.<br />
• Tingkat penyakit di tempat kerja (TPTK)<br />
• Tingkat hari yang hilang (THYH)<br />
• Tingkat ketidakhadiran (TA)<br />
Catatan: Faktor 200.000 berasal dari 50 minggu kerja @ 40<br />
hari kerja dibagi 100 karyawan. Dengan menggunakan faktor<br />
ini, tingkat yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah<br />
karyawan dan tidak dengan jumlah jam.<br />
2.5 Laporkan kematian dalam periode pelaporan<br />
dengan menggunakan angka nyata (absolut) dan<br />
bukan angka tingkat.<br />
2.6 Laporkan sistem peraturan yang digunakan dalam<br />
mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan.<br />
”Kode ILO tentang Praktek Pencatatan dan<br />
Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit di Tempat<br />
Kerja” disusun untuk pelaporan, pencatatan, dan<br />
pemberitahuan kece¬lakaan di tempat kerja.<br />
Karena hukum nasional mengikuti rekomendasi<br />
ILO, cukuplah menyatakan bahwa kenyataan dan<br />
praktek telah mengikuti hukum. Di institusi yang<br />
hukum nasionalnya tidak mengikuti, nyatakan<br />
sistem mana dari peraturan itu yang berlaku<br />
dan bagaimana hubungannya dengan Kode ILO<br />
tersebut.<br />
3. Definisi<br />
Kecelakaan fisik<br />
Kecelakaan tidak fatal dan fatal yang timbul di luar waktu<br />
kerja atau dalam waktu kerja.<br />
Tingkat kecelakaan fisik<br />
Frekuensi kecelakaan berkaitan dengan jumlah jam<br />
yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja dalam masa<br />
pelaporan.<br />
Penyakit di tempat kerja<br />
Penyakit yang timbul dari keadaan atau kegiatan kerja<br />
(misalnya stres atau secara teratur berhubungan dengan<br />
bahan kimia berbahaya), atau timbul dari kecelakaan<br />
berkaitan dengan kerja.<br />
Tingkat penyakit di tempat kerja<br />
Frekuensi penyakit di tempat kerja berkaitan dengan<br />
jumlah jam yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja<br />
dalam masa pelaporan.<br />
Hari yang hilang<br />
Waktu (hari) yang tidak dapat digunakan untuk bekerja<br />
(karenanya ”hilang”) sebagai akibat pekerja atau para<br />
pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan<br />
mereka karena kecelakaan atau penyakit berkaitan<br />
dengan pekerjaan. Penggantian atas tugas terbatas<br />
atau kerja alternatif untuk organisasi yang sama tidak<br />
dihitung sebagai hari yang hilang.<br />
Tingkat hari yang hilang<br />
Dampak dari kecelakaan atau penyakit berkaitan jabatan<br />
sebagaimana dicerminkan dalam waktu tidak bekerja<br />
oleh pekerja yang terkena. Hal itu dinyatakan dengan<br />
membandingkan jumlah hari yang hilang dengan<br />
jumlah seluruh jam yang dijadwalkan untuk dikerjakan<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
oleh angkatan kerja dalam masa pelaporan.<br />
Ketidakhadiran<br />
Karyawan yang tidak masuk kerja karena sebab apa pun,<br />
dan bukan sebagai akibat kecelakaan atau penyakit<br />
berkaitan dengan kerja. Absen karena cuti yang<br />
diperkenankan seperti hari libur, belajar, cuti melahirkan<br />
(maternity / paternity), dan cuti sebagai imbal kesedihan<br />
tidak dimasukkan.<br />
Tingkat ketidakhadiran<br />
Hal ini mengacu kepada hitungan hari yang hilang<br />
karena ketidakhadiran seperti pengertian di atas,<br />
dinyatakan dalam persentase atas jumlah hari yang<br />
menurut jadwal digunakan bekerja oleh angkatan kerja<br />
untuk masa yang sama.<br />
Kematian<br />
Kematian karyawan yang terjadi dalam periode<br />
pelaporan terbaru yang timbul karena kecelakaan di<br />
tempat kerja atau penyakit yang diderita atau diidap<br />
pada saat dipekerjakan oleh organisasi pelapor.<br />
4. Dokumentasi<br />
Catatan karyawan, kontrak karyawan, catatan kehadiran<br />
karyawan, dan kecelakaan akan melengkapi data<br />
indikator ini.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan &<br />
Keselamatan karena Jabatan” dan <strong>Protokol</strong> 155,<br />
1981.<br />
• Kode ILO Praktek tentang Pencatatan dan<br />
Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit karena<br />
Jabatan, 1995.<br />
• Garis Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen<br />
Keselamatan dan Kesehatan karena Jabatan, 2001.<br />
Version 3.0<br />
11
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA8 Program pendidikan, pelatihan,<br />
penyuluhan/bimbingan, pencegahan,<br />
pengendalian risiko setempat untuk<br />
membimbing para karyawan, anggota<br />
keluarga dan anggota masyarakat,<br />
mengenai penyakit berat/berbahaya.<br />
1. Relevansi<br />
Sebagai bagian dari strategi pencegahan untuk menangani<br />
kesehatan dan keselamatan angkatan kerja, indikator ini<br />
sesuai untuk setiap organisasi. Ada keterkaitan khusus dengan<br />
organisasi yang bekerja di negara-negara dengan risiko tinggi<br />
atau insiden penyakit menular dan bagi orang-orang yang<br />
mempunyai profesi dengan insiden tinggi terhadap penyakit<br />
khusus. <strong>Indikator</strong> ini membantu menunjukkan sejauh mana<br />
masalah-masalah tersebut telah diperhatikan/dicakup dalam<br />
program organisasi dan sampai derajat mana praktek terbaik<br />
telah dilaksanakan. Pencegahan penyakit berat menyumbang<br />
terhadap kesehatan, kepuasan dan stabilitas angkatan kerja,<br />
dan membantu mempertahankan kelayakan sosial organisasi<br />
itu untuk beroperasi di suatu daerah atau masyarakat.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial yang mencakup kebijakan<br />
organisasi dan prosedur operasi, risalah atau catatan<br />
panitia kesehatan kerja, dan catatan pusat kesehatan<br />
dan sumber daya manusia.<br />
5. Referensi<br />
• Referensi Silang GRI (GRI Cross-Reference): Pedoman<br />
Pelaporan tentang HIV/AIDS: Dokumen Sumber<br />
GRI. KP8 adalah indikator baku berkenaan dengan<br />
HIV/AIDS. Organisasi pelapor yang beroperasi di<br />
daerah dengan perataan (prevalensi) tinggi perlu<br />
mempertimbangkan perluasan pelaporan mereka<br />
mengenai isu itu dan dapat melihat Dokumen<br />
Sumber GRI (GRI Resource Document) sebagai<br />
contoh.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan program berkenaan dengan anggota<br />
angkatan kerja yang membantu, keluarga mereka, atau<br />
anggota masyarakat mengenai penyakit berat dengan<br />
menggunakan daftar berikut:<br />
Program bantuan<br />
Penerima<br />
Program<br />
Pekerja<br />
Keluarga<br />
Pekerja<br />
Anggota<br />
Masyarakat<br />
Pendidikan<br />
/Bimbingan<br />
Pelatihan<br />
Pencegahan/<br />
Pengedalian<br />
Risiko<br />
Pengobatan<br />
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak<br />
2.2 Laporkan apakah ada pekerja yang terlibat dalam kegiatan<br />
berkenaan dengan jabatan yang mengalami insiden atau<br />
penyakit khusus dengan risiko tinggi.<br />
3. Definisi<br />
Pengendalian risiko<br />
Praktek yang dimaksudkan untuk membatasi terbukanya atau<br />
tersebarnya penyakit.<br />
Penyakit berat<br />
Perusakan kesehatan berkenaan dengan pekerjaan atau di luar<br />
pekerjaan dengan konsekuensi berat bagi karyawan, keluarga<br />
karyawan, dan masyarakat, seperti HIV/AIDS, diabetes, RSI, dan<br />
stres.<br />
12<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA9 Masalah kesehatan dan<br />
keselamatan yang tercakup dalam<br />
perjanjian resmi dengan serikat<br />
pekerja.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini menunjukkan salah satu cara yang<br />
menjamin kesehatan dan keselamatan angkatan kerja.<br />
Perjanjian resmi dapat meningkatkan penerimaan<br />
tanggung jawab kedua belah pihak dan pengembangan<br />
kultur kesehatan dan keselamatan yang positif. <strong>Indikator</strong><br />
ini akan mengungkap sampai seberapa jauh angkatan<br />
kerja dilibatkan secara aktif dalam perjanjian pekerjamanajemen<br />
yang menentukan rangkaian manajemen<br />
kesehatan dan keselamatan.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan apakah perjanjian resmi (lokal atau<br />
global) dengan serikat pekerja mencakup<br />
kesehatan dan keselamatan. (Ya/ Tidak)<br />
3. Definisi<br />
Perjanjian resmi<br />
praktek untuk dilaksanakan.<br />
Dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang<br />
menyatakan, maksud keduanya untuk menaati/mematuhi apa<br />
yang terkandung dalam dokumen itu. Isi itu dapat mencakup,<br />
misalnya, perjanjian kesepakatan bersama lokal, demikian juga<br />
perjanjian dengan kerangka nasional dan internasional.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup perjanjian kolektif<br />
dengan serikat pekerja.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan dan Keselamatan<br />
Kerja” dan <strong>Protokol</strong> 155, 1981.<br />
2.2 Jika ya, laporkan seberapa jauh berbagai<br />
masalah kesehatan dan keselamatan dilindungi/<br />
dicakup oleh perjanjian lokal dan global yang<br />
ditandatangani oleh organisasi.<br />
Perjanjian pada tingkat lokal khususnya menunjuk<br />
masalah seperti:<br />
• Perangkat pelindung pribadi<br />
• Panitia kesehatan dan keselamatan gabungan<br />
manajemen-karyawan;<br />
• Keikutsertaan wakil pekerja dalam<br />
pemeriksaan kesehatan, audit, dan<br />
penyelidikan kecelakaan;<br />
• Pelatihan dan pendidikan;<br />
• Tata cara penyampaian keluhan;<br />
• Hak untuk menolak pekerjaan tidak aman<br />
(berisiko), dan<br />
• Pemeriksaan berkala.<br />
Perjanjian pada tingkat global khususnya<br />
menunjuk masalah seperti:<br />
• Kesediaan mengikuti ILO;<br />
• Rangkaian atau struktur untuk memecahkan<br />
masalah;<br />
• Keterikatan pada janji (commitment)<br />
mengenai standar kinerja sasaran atau tingkat<br />
Version 3.0<br />
13
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA10 Rata-rata jam pelatihan per<br />
tahun per karyawan menurut kategori/<br />
kelompok karyawan.<br />
1. Relevansi<br />
Memelihara dan mengembangkan sumber daya<br />
manusia, terutama melalui pelatihan yang memperluas<br />
dasar pengetahuan karyawan, merupakan kunci dalam<br />
pengembangan organisasi. <strong>Indikator</strong> ini memberi pemahaman<br />
yang mendalam atas besarnya investasi serta seberapa jauh<br />
investasi mengembangan SDM dilakukan di seluruh tingkatan<br />
karyawan. Akses untuk mendapatkan kesempatan pelatihan<br />
juga dapat menunjang kemajuan lain di bidang kinerja sosial,<br />
seperti jaminan mendapatkan kesempatan setara di tempat<br />
kerja. Hal ini juga memberi sumbangan yang mendorong<br />
pengembangan pribadi dan organisasi.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan<br />
dan jadwal pelatihan.<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 142, “Human Resources<br />
Development Convention”, 1975.<br />
• ILO Convention 140, “Paid Educational Leave<br />
Convention”, 1974<br />
• ILO Convention 155, “Occupational Safety and<br />
Health Convention”, 1981.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000, Articles II, 4 & IV,2 (c), 3 & 5<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Tentukan jumlah karyawan di setiap kategori pekerjaan di<br />
seluruh lini kegiatan organisasi pada akhir tahun pelaporan<br />
(misalnya. manajemen senior, manajemen madya,<br />
profesional, teknisi, administrasi, produksi, pemeliharaan,<br />
dan sebagainya). Organisasi harus menentukan kategori<br />
pekerjaan berdasarkan pada sistem SDM yang berlaku.<br />
2.2 Tentukan jumlah jam yang dimanfaatkan untuk pelatihan<br />
personel pada setiap kategori karyawan.<br />
2.3 Laporkan rata-rata jumlah jam pelatihan per tahun<br />
per karyawan menurut kategori karyawan dengan<br />
mengguna¬kan rumus berikut:<br />
Jumlah jam per kategori karyawan<br />
LA 10 = --------------------------------------------------<br />
Jumlah karyawan per karyawan<br />
3. Definisi<br />
Pelatihan<br />
Mengacu kepada:<br />
• Semua jenis pelatihan dan pengajaran kejuruan;<br />
• Cuti belajar yang diberikan organisasi pelapor bagi para<br />
karyawannya;<br />
• Pelatihan atau pendidikan yang dilakukan di luar<br />
organisasi dan yang dibayar seluruhnya atau sebagian oleh<br />
organisasi pelapor; dan<br />
• Pelatihan dengan topik khusus seperti kesehatan dan<br />
keselamatan.<br />
Pelatihan tidak mencakup pengarahan di tempat oleh pengawas<br />
(supervisor).<br />
14<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA11 Program untuk manajemen<br />
keahlian dan pembelajaran<br />
seumur hidup yang menunjang<br />
kelangsungan kerja pegawai dan<br />
membantu mereka dalam mengatur<br />
jenjang karier.<br />
1. Relevansi<br />
Program untuk manajemen keahlian memungkinkan<br />
organisasi untuk merencanakan penguasaan<br />
keterampilan yang membekali pegawai untuk mencapai<br />
sasaran strategis dalam lingkungan kerja yang berubah.<br />
Tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil<br />
meningkatkan kompetensi dan keahlian organisasi<br />
dan memberikan arahan tingkat kepuasan pegawai<br />
yang terkait dengan kinerja yang mening¬kat. Bagi<br />
mereka yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri<br />
dan mutu kerja dikembangkan oleh ilmu pengetahuan<br />
yang akan mendukung mereka dalam masa transisi dari<br />
kerja menjadi pensiun. Tujuan pembelajaran seumur<br />
hidup adalah untuk meningkatkan pengembangan<br />
pengetahuan dan kompetensi yang memungkinkan<br />
setiap warga negara menyesuaikan diri dengan<br />
perubahan pasar tenaga kerja yang sangat cepat dan<br />
berperan serta dengan aktif dalam semua bidang<br />
kehidupan ekonomi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Apakah program pelatihan atau bantuan pegawai<br />
untuk meningkatkan keterampilan mencakup halhal<br />
berikut:<br />
• Pelatihan internal;<br />
• Bantuan pendanaan untuk pelatihan eksternal<br />
atau pendidikan formal; dan<br />
• Ketentuan periode sabbatical leave dengan<br />
jaminan kembali bekerja.<br />
2.2 Apakah program bantuan transisi untuk menopang<br />
pegawai yang pensiun atau yang diberhentikan<br />
mencakup hal-hal berikut?<br />
• Perencanaan sebelum pensiun untuk calon<br />
pensiunan.<br />
pegawai?<br />
• Pelayanan penempatan kerja, dan<br />
• Bantuan (misalnya, pelatihan dan bimbingan)<br />
untuk menghadapi masa peralihan ke masa<br />
tidak bekerja.<br />
3. Definisi<br />
Kelangsungan kerja pegawai<br />
Penyesuaian terhadap perubahan permintaan dari<br />
tempat kerja melalui penguasaan keterampilan baru.<br />
Akhir karier<br />
Pemberhentian kerja sesuai usia pensiun menurut<br />
undang-undang nasional atau pemberhentian akibat<br />
restrukturisasi.<br />
Manajemen keahlian<br />
Kebijakan dan program yang berpusat pada<br />
pengembangan keterampilan pegawai untuk memenuhi<br />
perubahan kebutuhan strategis dari organisasi dan/atau<br />
industri.<br />
Pembelajaran berkelanjutan<br />
Penguasaan dan perbaharuan kemampuan,<br />
pengetahuan, kualifikasi, dan kepentingan sepanjang<br />
hidup, dari masa sebelum sekolah sampai setelah<br />
pensiun.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi mencakup prosedur organisasi untuk<br />
pemberhentian dan catatan pegawai.<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 142, “Human Resources<br />
Development Convention”, 1975.<br />
• ILO Convention 168, “Employment Promotion and<br />
Protection against Unemployment Convention”,<br />
1988.<br />
• Pelatihan ulang bagi mereka yang berniat<br />
untuk terus bekerja;<br />
• Kompensasi untuk pemutusan kerja;<br />
• Jika kompensasi akibat pemutusan kerja<br />
diberikan, apakah langkah itu sudah<br />
mempertimbangkan usia dan masa kerja<br />
Version 3.0<br />
15
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
LA12 Persentase karyawan yang<br />
menerima penilaian kinerja dan review<br />
pengembangan karier secara reguler.<br />
1. Relevansi<br />
Penilaian kinerja karyawan terhadap sasaran umum membantu<br />
pengembangan pribadi karyawan dan memberikan andil baik<br />
bagi manajemen keahlian maupun pengembangan SDM di<br />
dalam organisasi. Peningkatan kepuasan karyawan memiliki<br />
korelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. <strong>Indikator</strong> ini<br />
secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi<br />
pelapor bekerja untuk memantau dan mempertahankan<br />
keterampilan karyawannya. Apabila dilaporkan dalam<br />
hubungannya dengan LA12, indikator ini membantu<br />
menggambarkan pendekatan organisasi dalam meningkatkan<br />
keterampilan. Persentase karyawan yang menerima penilaian<br />
kinerja serta penelaahan berkala dalam pengembangan karier<br />
menunjukkan sejauh mana sistem ini dilaksanakan di dalam<br />
organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan jumlah total karyawan dalam organisasi.<br />
Jumlah ini harus sesuai dengan yang dilaporkan menurut<br />
LA1.<br />
2.2 Laporkan persentase total jumlah karyawan yang<br />
menerima penilaian kinerja secara resmi selama periode<br />
pelaporan.<br />
3. Definisi<br />
Penilaian Kinerja Reguler dan Pengembangan Karier<br />
Target kinerja dan review didasarkan atas kriteria kenal<br />
terhadap karyawan dan atasannya. Penilaian ini dilakukan<br />
sepengetahuan karyawan setidaknya satu kali per tahun. Ini<br />
dapat termasuk evaluasi oleh atasan langsung karyawan,<br />
saingan atau oleh karyawan lain yang lebih luas. Penilaian ini<br />
dapat juga memanfaatkan tenaga kerja dari bagian Sumber<br />
Daya Manusia.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk data karyawan.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 142, “Human Resources Development”, 1975.<br />
16<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA13 Komposisi badan pengelola<br />
(governance bodies) dan<br />
perincian pegawai menurut<br />
kategori berdasarkan jenis<br />
kelamin, kelompok umur, anggota<br />
kelompok minoritas, dan indikator<br />
keberagaman lainnya.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini menyediakan sebuah ukuran kuantitatif<br />
dari keberagaman yang ada di dalam sebuah<br />
organisasi dan dapat digunakan sebagai patokbanding<br />
(benchmark) secara sektoral atau regional. Tingkatan<br />
keberagaman dalam sebuah organisasi dapat<br />
memberikan pemahaman mendalam terhadap modal<br />
manusia (human capital) yang dimiliki organisasi.<br />
Perbandingan antara keberagaman tenaga kerja dengan<br />
keberagaman manajemen juga menawarkan informasi<br />
akan kesetaraan untuk memperoleh kesempatan.<br />
Informasi detail mengenai komposisi tenaga kerja juga<br />
dapat membantu dalam menilai isu mana yang relevan<br />
terhadap kelompok tenaga kerja tertentu.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan indikator keberagaman yang digunakan<br />
oleh organisasi berdasarkan rekaman dan<br />
pengawasannya sendiri yang relevan untuk<br />
dilaporkan.<br />
2.2 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai<br />
dalam setiap kategori pegawai (misalnya, dewan,<br />
manajemen senior, manajemen menengah,<br />
administratif, produksi, dan sebagainya). Kategori<br />
pegawai harus ditetapkan berdasarkan sistem<br />
pengelolaan sumber daya manusia yang dipakai<br />
oleh organisasi. Jumlah total pegawai harus sesuai<br />
dengan yang dilaporkan dalam LA1.<br />
2.3 Laporkan persentase pegawai dalam setiap kategori<br />
berikut: (% dari pegawai)<br />
• Jenis kelamin: wanita/pria<br />
• Kelompok minoritas<br />
• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50<br />
tahun, di atas 50 tahun<br />
2.4 Laporkan persentase individu dalam organisasi<br />
badan pengelola (misalnya, dewan direktur, komite<br />
manajemen, atau badan yang sejenis untuk<br />
organisasi yang bukan korporasi) dalam setiap<br />
kategori berikut: (% dari Individu dalam Badan<br />
Pengelola)<br />
• Jenis kelamin: wanita/pria<br />
• Kelompok minoritas<br />
• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50<br />
tahun, di atas 50 tahun<br />
3. Definisi<br />
Badan pengelola (governance bodies)<br />
Komite atau badan yang bertanggung jawab dalam<br />
mengarahkan strategi organisasi, pengawasan<br />
manajemen, dan akuntabilitas manajemen terhadap<br />
organisasi yang lebih besar dan segenap pemangku<br />
kepentingannya.<br />
<strong>Indikator</strong> keberagaman<br />
<strong>Indikator</strong> di mana organisasi memperoleh data yang<br />
dapat berupa, sebagai contoh, kewarganegaraan, garis<br />
keturunan dan asal suku/etnis, keyakinan/kepercayaan<br />
yang dianut, dan ketidakmampuan fisik/cacat fisik yang<br />
dimiliki.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk rekaman pegawai<br />
dan laporan dari komite kesetaraan kesempatan (equal<br />
opportunity committees).<br />
5. Referensi<br />
• Convention on the Elimination of All Forms of<br />
Discrimination Against Women: UN GA: Resolution<br />
34/180 of 18 December 1979.<br />
• Declaration on the Elimination of All Forms of<br />
Intolerance and of Discrimination based on Religion<br />
or Belief: UN GA: Resolution 36/55 of 26 November<br />
1981.<br />
• Declaration on Race and Racial Prejudice: General<br />
Conference UNESCO 20th session on 27 November<br />
1978.<br />
• Declaration on the Rights of Persons Belonging<br />
to National or Ethnic, Religious and Linguistic<br />
Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18<br />
December 1992.<br />
• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning<br />
Multinational Enterprises and Social Policy: Art. 21,<br />
22, 23, 1977.<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 1998.<br />
• ILO Convention concerning Discrimination in<br />
Respect of Employment and Occupation, 1958<br />
(No.111).<br />
Version 3.0<br />
17
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
• International Convention on the Elimination of All Forms of<br />
Racial Discrimination of 4 January 1969<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises Revision<br />
2000 (Employment and Industrial Relation Section)<br />
• United Nations <strong>Global</strong> Compact Principle 6, 26 July 2000<br />
• United Nations Declaration on the Elimination of All Forms<br />
of Racial Discrimination: UN GA Resolution 1904 (XVIII) of<br />
20 November 1963<br />
18<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: LA<br />
IP<br />
LA14 Rasio gaji dasar pegawai pria<br />
terhadap pegawai wanita berdasarkan<br />
kategori pegawai.<br />
1. Relevansi<br />
Banyak negara telah memperkenalkan legislasi untuk<br />
melaksanakan prinsip kesetaraan gaji dalam jenis<br />
pekerjaan yang sama. Isu ini didukung oleh konvensi<br />
ILO No 100 mengenai “Renumerasi yang setara antara<br />
Pegawai Pria dan Pegawai Wanita untuk Pekerjaan yang<br />
Sama”. Kesetaraan gaji merupakan sebuah faktor dalam<br />
mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Ketika<br />
ada ketidaksetaraan, organisasi akan menghadapi risiko<br />
terhadap reputasinya dan tuntutan hukum karena<br />
tindakan diskriminatif.<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 100, “Equal Remuneration for Men<br />
and Women Workers for Work of Equal Value”, 1951.<br />
• ILO Convention 111, “Discrimination in Respect of<br />
Employment and Occupation”, 1958.<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 1998.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai<br />
dalam setiap kategori dari semua operasi<br />
organisasi, diperinci berdasarkan jenis kelamin<br />
dengan mempergunakan informasi dalam<br />
LA13. Kategori kepegawaian harus ditetapkan<br />
berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya<br />
manusia yang dipakai oleh organisasi. Jumlah<br />
pegawai harus sesuai dengan yang dilaporkan<br />
dalam LA1.<br />
2.2 Dapatkan informasi mengenai gaji dasar untuk<br />
wanita dan untuk pria dalam setiap kategori<br />
pegawai.<br />
2.3 Periode apa pun dalam pembayaran gaji (misalnya,<br />
per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun)<br />
dapat digunakan untuk data ini.<br />
2.4 Laporkan rasio dari gaji dasar wanita terhadap gaji<br />
dasar pria untuk setiap kategori kepegawaian.<br />
3. Definisi<br />
Sebuah pembayaran dalam jumlah minimum tertentu<br />
kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaannya.<br />
Ini tidak termasuk upah tambahan lainnya seperti<br />
berdasarkan jumlah tahun bekerja, kerja lembur, bonus,<br />
pembayaran keuntungan atau pengeluaran tambahan<br />
lain (misalnya, pengeluaran transportasi).<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi untuk indikator ini termasuk rekaman<br />
pegawai dan rekaman gaji.<br />
Version 3.0<br />
19
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
Hak Asasi Manusia (HR)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
HAK ASASI MANUSIA<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja<br />
Aspek: (Praktek) Investasi dan Pengadaan<br />
CORE<br />
CORE<br />
HR1<br />
HR2<br />
Persentase dan jumlah perjanjian<br />
investasi signifikan yang memuat<br />
klausula HAM atau telah menjalani proses<br />
skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak<br />
asasi manusia.<br />
Persentase pemasok dan kontraktor<br />
signifikan yang telah menjalani proses<br />
skrining/filtrasi atas aspek HAM<br />
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib<br />
CORE<br />
HR7<br />
Kegiatan yang teridentifikasi<br />
mengandung resiko signifikan yang<br />
dapat menimbulkan kasus kerja paksa<br />
atau kerja wajib, dan langkah-langkah<br />
yang telah diambil untuk mendukung<br />
upaya penghapusan kerja paksa atau<br />
kerja wajib.<br />
Aspek: Praktek Pengamanan<br />
ADD<br />
HR8<br />
Persentase personel penjaga keamanan<br />
yang terlatih dalam hal kebijakan dan<br />
prosedur organisasi terkait dengan aspek<br />
HAM yang relevan dengan kegiatan<br />
organisasi<br />
ADD<br />
HR3<br />
Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan<br />
dalam hal kebijakan serta prosedur<br />
yang terkait dengan aspek HAM yang<br />
relevan dengan kegiatan organisasi,<br />
termasuk persentase karyawan yang telah<br />
menjalani pelatihan.<br />
Aspek: Hak Penduduk Asli<br />
ADD<br />
HR9<br />
Jumlah kasus pelanggaran yang terkait<br />
dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah<br />
yang diambil.<br />
Aspek: Non-diskriminasi<br />
CORE<br />
HR4<br />
Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi<br />
dan tindakan yang diambil/dilakukan.<br />
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama<br />
CORE<br />
HR5<br />
Segala kegiatan berserikat dan berkumpul<br />
yang diidentifikasi dapat menimbulkan<br />
resiko yang signifikan serta tindakan<br />
yang diambil untuk mendukung hak-hak<br />
tersebut.<br />
Aspek: Pekerja Anak<br />
CORE<br />
HR6<br />
Kegiatan yang teridentifikasi<br />
mengandung resiko yang signifikan<br />
timbulnya terjadinya kasus pekerja anak,<br />
dan langkah-langkah yang diambil untuk<br />
menduku upaya penghapusan pekerja<br />
anak.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja HAM mengungkapkan informasi<br />
mengenai dampak dan kegiatan dari organisasi terhadap<br />
hak-hak asasi sipil dan politik dari para pemangku<br />
kepentingan. Aspek-aspek yang tercakup dalam<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja mengacu pada standar internasional,<br />
terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari<br />
Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Universal<br />
Declaration of Human Rights) dan Deklarasi ILO Tahun<br />
1998 tentang Prinsip dan Hak- Dasar di Tempat Kerja<br />
(ILO Declaration on the Fundamental Principles and<br />
Rights at Work of 1998), khususnya delapan Konvensi<br />
Inti (Core Conventions) dari ILO. Walaupun berkaitan<br />
erat, penggolongan HAM dan Praktek Ketenagakerjaan<br />
mempunyai tujuan yang berbeda. <strong>Indikator</strong> HAM<br />
terfokus pada cara organisasi pelapor menangani<br />
dan menghormati hak-hak dasar manusia, sedangkan<br />
<strong>Indikator</strong> Praktik Ketenagakerjaan menggambarkan<br />
kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja.<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja ini bertujuan untuk memberikan<br />
ukuran-ukuran yang dapat diperbandingkan atas akibat<br />
atau hasil, yang oleh karena itu difokuskan terutama<br />
pada kasus-kasus yang terkait dengan inti HAM. Kasus<br />
pada umumnya berdampak baik bagi kelompok<br />
pemangku kepentingan, maupun di samping resiko<br />
bagi organisasi di mana pelanggaran terjadi. Perangkat<br />
indikator ini mencakup tiga bidang umum :<br />
• Kasus yang terkait dengan aspek dasar HAM (HR4<br />
dan HR9);<br />
• Kapasitas dan pengetahuan yang memungkinkan<br />
organisasi secara efektif menangani masalah hak<br />
asasi manusia, termasuk pelatihan dan prosedur<br />
internal (HR3, HR5, HR6, HR7 dan HR8); dan<br />
3. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa: Kovenan<br />
Internasional tentang Hak <strong>Ekonomi</strong>, Sosial dan<br />
Budaya tahun 1966 (United Nations Convention:<br />
International Covenant on Economic, Social and<br />
Cultural Rights, 1966)<br />
4. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di<br />
Tempat Kerja Tahun 1998 (ILO Declaration on<br />
Fundamental Principles and Rights at Work,<br />
1998), khususnya kedelapan Konvensi Inti (Core<br />
Conventions) dari ILO.<br />
5. Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan tahun<br />
1993 (Vienna Declaration and Programme of Action,<br />
1993).<br />
Referensi Umum<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 1998.<br />
• ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational<br />
Enterprises and Social Policy, 2001, Third Edition.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000.<br />
• United Nations Universal Declaration of Human<br />
Rights, 1948.<br />
• ILO Convention (169) concerning Indigenous and<br />
Tribal Peoples in Independent Countries, 1989.<br />
• Integrasi organisasi pada masalah HAM dalam<br />
hubungan bisnis eksternal organisasi , baik dalam<br />
melakukan investasi maupun dalam kaitan<br />
hubungan dengan para pemasok (KH 1 dan KH 2).<br />
Definisi<br />
Hak Asasi Manusia<br />
HAM yang diakui secara umum didefinisikan oleh lima<br />
konvensi dan deklarasi berikut:<br />
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan<br />
Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (United Nations<br />
Universal Declaration of Human Rights, 1948).<br />
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Rumusan<br />
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik<br />
tahun 1966 (United Nations Convention<br />
International Covenant on Civil and Political Rights,<br />
1966).<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
HR1 Persentase dan jumlah<br />
perjanjian investasi signifikan yang<br />
memuat klausula HAM atau telah<br />
menjalani proses skrining/filtrasi<br />
terkait dengan aspek hak asasi<br />
manusia.<br />
1. Relevansi<br />
Pengukuran ini merupakan satu indikasi mengenai<br />
sejauh mana aspek HAM terintegrasi dalam keputusan<br />
ekonomis organisasi. Hal ini sangat relevan bagi<br />
organisasi yang beroperasi dalam wilayah atau<br />
merupakan mitra usaha dari organisasi didalam wilayah<br />
di mana perlindungan terhadap HAM mendapat<br />
perhatian yang besar. Integrasi kriteria HAM dalam<br />
proses skrining/filtrasi dan adanya persyaratan<br />
kinerja HAM dapat menjadi salah satu strategi untuk<br />
mengurangi resiko investasi. Adanya permasalahan HAM<br />
dapat mengakibatkan cacatnya reputasi organisasi sertã<br />
berdampak buruk bagi stabilitas investasi.<br />
2. Kompilasi<br />
3. Definisi<br />
Klausula hak asasi manusia<br />
Klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang secara spesifik<br />
mendefinisikan ekspektasi minimum dari aspek HAM sebagai<br />
persyaratan untuk melakukan investasi.<br />
Skrining/ filtrasi aspek hak asasi manusia<br />
Suatu proses formal atau yang terdokumentasikan yang memasukkan<br />
satu set kriteria kinerja HAM sebagai salah satu faktor<br />
dalam menentukan apakah suatu investasi akan dilakukan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial yang mencakup aspek hukum<br />
organisasi, hubungan investor, dan keuangan sebagimana<br />
dokumentasi lainnya yang dibuat melalui sistem manajemen<br />
kualitas (quality management system).<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2.1 Perjanjian yang dimasukkan hanya yang signifikan<br />
ditinjau dari sisi besarnya kepentingan strategis.<br />
Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan<br />
mengacu pada kompleksitas persetujuan yang<br />
diperlukan di dalam organisasi atas investasi<br />
tersebut atau kriteria lain yang secara konsisten<br />
dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian yang<br />
dibuat. Organisasi pelapor harus mengungkapkan<br />
definisi, lingkup serta cakupan dari “perjanjian<br />
yang dianggap signifikan” (significant agreements)<br />
tersebut.<br />
2.2 Identifikasi jumlah perjanjian investasi yang<br />
dianggap signifikan serta difinalisasi dalam periode<br />
pelaporan, baik yang akan menempatkan organisasi<br />
sebagai pemilik pada entitas lain ataupun sebagai<br />
organisasi yang menjalankan investasi modal yang<br />
material terhadap keuangan organisasi.<br />
2.3 Apabila terdapat beberapa perjanjian investasi yang<br />
signifikan dengan mitra yang sama, maka jumlah<br />
perjanjian tersebut hanya merupakan sebagian dari<br />
total proyek yang dilaksanakan ataupun mitra yang<br />
dikembangkan.<br />
2.4 Laporkan jumlah dan persentase perjanjian investasi<br />
signifikan yang memasukkan klausula HAM atau<br />
yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi<br />
mengenai aspek hak asasi manusia.<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
HR2 Persentase pemasok dan<br />
kontraktor signifikan yang telah<br />
menjalani proses skrining/filtrasi<br />
atas aspek hak asasi manusia<br />
1. Relevansi<br />
Pengembangan jaringan pemasok dan kontraktor yang<br />
luas untuk menghasilkan barang dan jasa telah menarik<br />
perhatian tentang bagaimana cara organisasi pelapor<br />
menerapkan kebijakan HAM pada jaringan pemasoknya.<br />
Hal ini sangat relevan terutama bagi organisasi di sektor<br />
yang sangat mengandalkan outsourcing serta jaringan<br />
global.<br />
• Teridentifikasi memiliki resiko paling besar<br />
terjadinya kasus yang berhubungan dengan hak<br />
asasi manusia.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup laporan<br />
organisasi dalam hal pengadaan atau pembelian serta<br />
departemen hukum organisasi pelapor.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
Proses skrining/ filtrasi dan pengawasan kinerja HAM<br />
pada mata rantai pemasok terbukti berdampak positif<br />
bagi komunitas bisnis organisasi yang lebih luas. Isu<br />
HAM pada pemasok dan kontraktor signifikan dapat<br />
menyebabkan cacat reputasi bagi mitra bisnis mereka<br />
dan/atau menciptakan ketidakstabilan dalam kegiatan<br />
usaha pemasok itu sendiri. Proses skrining/ filtrasi<br />
merupakan bagian dari manajemen resiko, dan besarnya<br />
persentase kegiatan ini menunjukkan bagaimana<br />
organisasi secara berkala memperhatikan resiko ini.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi jumlah pemasok dan kontraktor<br />
signifikan dari organisasi pelapor.<br />
2.2 Laporkan persentase jumlah kontrak dengan<br />
pemasok dan kontraktor signifikan yang memuat<br />
kriteria atau telah menjalani proses skrining/filtrasi<br />
atas aspek hak asasi manusia. Lihat HR 1 untuk<br />
definisi dari “kriteria“ atau “proses skrining/filtrasi“.<br />
2.3 Laporkan persentase dari kontrak dengan pemasok<br />
dan kontraktor signifikan yang ditolak atau<br />
dikenakan berbagai persyaratan sebagai akibat dari<br />
proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia.<br />
3. Definisi<br />
Pemasok dan kontraktor signifikan<br />
Pihak luar, pemasok barang atau jasa atau pihak dengan<br />
siapa kontrak penyediaan barang dan jasa dibuat .<br />
Dalam konteks <strong>Indikator</strong> ini, pengertian “signifikan”<br />
mengacu kepada pemasok dan kontraktor yang:<br />
• Merupakan pemasok utama atas suatu jenis barang<br />
atau jasa dan secara keseluruhan merupakan<br />
bagian terbesar pengadaan barang dan jasa bagi<br />
organisasi tersebut; atau<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi<br />
karyawan dalam hal kebijakan serta<br />
prosedur terkait dengan aspek HAM<br />
yang relevan dengan kegiatan organisasi,<br />
termasuk persentase karyawan<br />
yang telah menjalani pelatihan.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup catatan<br />
pelatihan karyawan dan jadwal pelatihan.<br />
5. Referensi<br />
1. Relevansi<br />
Tidak ada.<br />
<strong>Indikator</strong> ini memberi gambaran kapasitas organisasi<br />
dalam menerapkan kebijakan serta prosedur yang<br />
terkait dengan aspek hak asasi manusianya. Hak<br />
asasi manusia telah diatur dalam standar dan hukum<br />
internasional dan mewajibkan organisasi untuk<br />
melaksanakan pelatihan khusus yang membekali<br />
karyawan dengan masalah HAM dalam rutinitas kerja.<br />
Banyaknya karyawan yang telah dilatih serta banyaknya<br />
pelatihan yang telah diberikan, mempunyai kontribusi<br />
penilaian atas organisasi tentang hak asasi manusia.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi jumlah jam yang disediakan untuk<br />
pelatihan karyawan, dengan menggunakan data<br />
dari LA10.<br />
2.2 Identifikasi jumlah karyawan, dengan menggunakan<br />
data dari LA1.<br />
2.3 Identifikasi karyawan yang telah menjalani pelatihan<br />
formal mengenai kebijakan serta prosedur<br />
organisasi dalam aspek HAM dan penerapannya<br />
pada pekerjaan karyawan. Ini dapat merujuk pada<br />
pelatihan khusus dengan topik HAM atau program<br />
pelatihan umum dengan modul hak asasi manusia.<br />
2.4 Laporkan jumlah waktu pelatihan yang terkait<br />
dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan<br />
operasi organisasi selama periode pelaporan.<br />
2.5 Laporkan persentase jumlah karyawan dalam<br />
periode pelaporan yang telah dilatih tentang aspek<br />
HAM yang relevan dengan kegiatan usaha.<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
HR4 Jumlah kasus diskriminasi<br />
yang terjadi dan tindakan yang<br />
dilakukan/diambil.<br />
1. Relevansi<br />
Hak asasi manusia lebih luas dari hak karyawan di<br />
tempat kerja. Kebijakan anti- diskriminasi merupakan<br />
persyaratan utama dari konvensi internasional<br />
serta peraturan dan pedoman sosial. Permasalahan<br />
diskriminasi juga dibahas dalam Konvensi Inti ILO,<br />
110 dan 111 (Core Convention 100 & 111) dari ILO.<br />
Suatu sistem pemantauan/pengawasan yang efekif<br />
diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada seluruh<br />
laporan kegiatan organisasi pelapor. Para pemangku<br />
kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan dan<br />
pemantauan/pengawasan tersebut berjalan dengan<br />
efektif.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi kasus diskriminasi dengan alasan ras,<br />
warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, suku<br />
bangsa, atau kelompok sosial sebagai mana<br />
didefinisikan oleh ILO, atau bentuk relevan lainnya<br />
dari diskriminasi baik yang melibatkan pihak<br />
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal<br />
seluruh lini kegiatan pada periode pelaporan.<br />
Yang dimaksud dengan ‘kasus’ adalah langkah<br />
hukum, pengaduan yang disampaikan kepada<br />
organisasi tersebut atau instansi berwenang melalui<br />
suatu proses formal, atau kasus ketidakpatuhan<br />
yang teridentifikasi oleh organisasi melalui<br />
prosedur yang diterapkan, misalnya dengan sistem<br />
manajemen audit atau program pemantauan/<br />
pengawasan formal.<br />
2.2 Laporkan jumlah kasus diskriminasi selama periode<br />
pelaporan.<br />
2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang<br />
diambil merujuk pada hal-hal berikut :<br />
• Organisasi telah menelaah kasus tersebut;<br />
• Program mediasi yang akan dilakukan .<br />
• Program mediasi yang telah diimplementasikan<br />
dan hasilnya telah ditelaah melaluiproses rutin<br />
manajemen penelaahan internal; dan<br />
• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak lanjut<br />
(yaitu: masalahnya telah terpecahkanselesai,<br />
tidak ada lagi tindak lanjut yang harus dilakukan<br />
perusahaan, dan sebagainya).<br />
3. Definisi<br />
Diskriminasi<br />
Perbuatan dan akibat atas perlakuan tidak adil kepada<br />
seseorang dengan memberikan beban yang tidak adil<br />
atau tidak memberikan tunjangan yang sesuai dengan<br />
prestasi individu. Diskriminasi dapat juga berupa<br />
pelecehan, yaitu serangkaian komentar atau tindakan<br />
yang tidak menyenangkan atau yang secara rasional<br />
diketahui secara umum tidak menyenangkan kepada<br />
orang yang dituju.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup laporan hukum<br />
dan kepatuhan organisasi pelapor.<br />
5. Referensi<br />
• Declaration on the Elimination of All Forms of<br />
Intolerance and of Discrimination Based on Religion<br />
or Belief, UN General Assembly Resolution 36/55 of<br />
26 November 1981<br />
• Declaration on Race and Racial Prejudice: General<br />
Conference UNESCO 20th sessioon 27 November<br />
1978<br />
• Declaration on the Rights of Persons Belonging<br />
to National or Ethnic, Religious and Lingusitic<br />
Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18<br />
December 1992.<br />
• ILO Convention 100, “Equal Remuneration<br />
Convention”, 1951.<br />
• ILO Convention 111, Discrimination in Respect of<br />
Employment and Occupation Convention 1958.<br />
• International Convention on Civil and Political<br />
Rights: GA Resolution 2200 A XXI of 16 December<br />
1966. on Civil and Political Rights (Kovenan<br />
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)<br />
• International Convention on the Elimination of All<br />
Forms of Racial Discrimination GA Resolution 1904<br />
(XV111) of 20 November 1963.<br />
• United Nations Convention on the Elimination of<br />
all forms of Discrimination Against Women: UN, GA:<br />
Resolution 34/180 of 18 December 1979<br />
• United Nations Declaration on the Elimination of All<br />
Forms of Racial Discrimination: GA Resolution 1904<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
(XVIII) of 20 November 1963.<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
HR5 Segala kegiatan berserikat<br />
atau perjanjian bersama yang<br />
teridentifikasi dapat menimbulkan<br />
resiko yang signifikan, serta<br />
tindakan yang diambil untuk<br />
mendukung hak-hak tersebut<br />
1. Relevansi<br />
Kebebasan untuk berserikat dan perjanjian bersama<br />
merupakan upaya melindungi hak pekerja (dan<br />
pengusaha) untuk berkumpul bersama dalam organisasi<br />
pilihan masing-masing. Kebebasan Berserikat merupakan<br />
ketentuan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi<br />
Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dan dirumuskan<br />
dalam Convensi Inti ILO 87 dan 89 (ILO Core Convention<br />
87 & 98 )<br />
<strong>Indikator</strong> ini ditujukan untuk melaporkan tindakan<br />
yang telah diambil oleh organisasi pelapor dalam<br />
mengevaluasi apakah terdapat kesempatan terbuka<br />
bagi pekerja untuk melaksanakan hak berserikat<br />
dan berkumpul. <strong>Indikator</strong> ini juga ditujukan untuk<br />
melaporkan langkah yang telah diambil untuk<br />
mendukung hak-hak berserikat dan berkumpul di<br />
seluruh lini kegiatan organisasi. <strong>Indikator</strong> ini tidak<br />
mewajibkan organisasi pelapor untuk menyatakan<br />
pendapat secara spesifik mengenai mutu sistem hukum<br />
nasional.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi pelaksanaan segala kegiatan di mana<br />
hak karyawan untuk berserikat atau melakukan<br />
perjanjian bersama berpotensi menimbulkan<br />
resiko. Proses identifikasi harus menggambarkan<br />
pendekatan yang dipakai organisasi dalam<br />
penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber<br />
data internasional yang bereputasi, seperti laporan<br />
ILO (Laporan Tahunan Committee of Experts dari<br />
ILO mengenai implementasi atas konvensi dan<br />
rekomendasi yang telah diratifikasi, serta laporan<br />
kebebasan berserikat dari Governing Body ILO).<br />
2.3 Laporkan langkah yang diambil oleh organisasi<br />
dalam periode pelaporan yang bertujuan untuk<br />
mendukung hak kebebasan berserikat dan<br />
berkumpul bersama. Lihat Tripartite Declaration dari<br />
ILO dan O<strong>EC</strong>D Guidelines untuk panduan lanjutan.<br />
3. Definisi<br />
Kebebasan berserikat<br />
Pekerja dan pengusaha boleh mendirikan dan<br />
bergabung dalam organisasi pilihan masing-masing<br />
tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dulu.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup laporan dari<br />
departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya<br />
manusia pada organisasi pelapor<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 87, “Freedom of Association and<br />
Protection of the Right to Organise Convention”,<br />
1948<br />
• ILO Convention 98, “Right to Organise and Collective<br />
Bargaining Convention”, 1949<br />
• United Nations Universal Declaration of Human<br />
Rights, 1948.<br />
• International Covenant on Economic, Social and<br />
Cultural Rights, 1966.<br />
2.2 Laporkan kegiatan karyawan untuk berserikat dan<br />
melaksanakan perjanjian bersama yang dapat<br />
menimbulkan resiko, berdasarkan:<br />
• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur);<br />
atau<br />
• Negara atau wilayah geografis di mana<br />
kegiatan dipandang beresiko.<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
HR6 Kegiatan yang teridentifikasi<br />
mengandung resiko signifikan yang<br />
dapat menimbulkan terjadinya kasus<br />
pekerja anak, dan langkah-langkah<br />
yang diambil untuk mendukung<br />
upaya penghapusan pekerja anak<br />
1. Relevansi<br />
Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip pokok<br />
serta tujuan utama deklarasi dan peraturan mengenai<br />
hak asasi manusia, dan tunduk pada Konvensi ILO 138<br />
dan 182 (ILO Conventions 138 dan 182) Pelaksanaan dan<br />
penerapan yang efektif atas kebijakan tentang pekerja<br />
anak merupakan harapan yang mendasar terhadap<br />
perilaku tanggung jawab sosial.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang beresiko<br />
tinggi menimbulkan terjadinya kasus:<br />
• Pekerja anak; dan/atau<br />
• Pemanfaatan pekerja muda yang tidak<br />
terlindung dari pekerjaan yang berbahaya.<br />
Proses identifikasi harus menggambarkan<br />
pendekatan organisasi terhadap penilaian resiko ini<br />
dan dapat berasal dari sumber data internasional<br />
yang bereputasi, seperti laporan ILO.<br />
2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang dapat<br />
menimbulkan resiko signifikan terjadinya pekerja<br />
anak, berdasarkan:<br />
• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur);<br />
atau<br />
3. Definisi<br />
Anak<br />
Istilah ini berlaku untuk semua orang di bawah 15<br />
tahun atau masuk dalam katagori wajib sekolah bawah<br />
umur untuk menyelesaikan wajib sekolah (mana yang<br />
lebih tinggi). Kecuali untuk negara tertentu di mana<br />
perekonomian dan fasilitas pendidikan belum cukup<br />
memadai, berlaku ketentuan umur minimal 14 tahun.<br />
Negara-negara yang masuk dalam pengecualian<br />
ini disebutkan secara spesifik oleh ILO berdasarkan<br />
permohonan dari negara yang bersangkutan serta<br />
konsultasi yang dilakukan dengan perwakilan organisasi<br />
pekerja dan pemberi kerja.<br />
Catatan: Convention 138 dari ILO menyebutkan apa yang<br />
dimaksud dengan baik pekerja anak maupun pekerja<br />
muda. Lihat definisi di bawah ini untuk ‘pekerja muda’.<br />
Pekerja Muda<br />
Seseorang di atas umur minimum yang berlaku untuk<br />
dapat bekerja namun belum berumur 18 tahun.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup laporan dari<br />
departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya<br />
manusia pada organisasi pelapor<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 138, “Minimum Age<br />
Convention”, 1973.<br />
• ILO Convention 182, “Worst Forms of Child<br />
Labour Convention”, 1999.<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 86th Session, 1998.<br />
• Negara atau wilayah geografis dimana kegiatan<br />
dipandang beresiko.<br />
2.3 Laporkan langkah yang diambil dan pengukuran<br />
yang dibuat oleh organisasi pelapor selama<br />
periode pelaporan yang bertujuan mendukung<br />
penghapusan pekerja anak. Lihat Deklarasi Tripartit<br />
dari ILO (ILO Tripartite Declaration ) serta panduan<br />
dari O<strong>EC</strong>D (O<strong>EC</strong>D Guidelines) sebagai panduan<br />
lebih lanjut.<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
HR7 Kegiatan yang teridentifikasi<br />
mengandung resiko signifikan yang<br />
dapat menimbulkan kasus kerja<br />
paksa atau kerja wajib, dan langkahlangkah<br />
yang telah diambil untuk<br />
mendukung upaya penghapusan<br />
kerja paksa atau kerja wajib<br />
1. Relevansi<br />
Tidak berada dalam keadaan tunduk pada kerja paksa<br />
atau kerja wajib merupakan hak asasi manusia yang<br />
mendasar dan juga merupakan salah satu ketentuan<br />
dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa<br />
atas Hak Asasi Manusia (UN Universal Declaration of<br />
Human Rights) dan tunduk pada Konvensi Inti ILO 29 &<br />
105 (ILO Core Convention 29 & 105) Jenis kerja paksa dan<br />
kerja wajib ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan<br />
data yang disajikan akan mengindikasikan tantangan<br />
yang dihadapi organisasi pelapor dalam berkontribusi<br />
terhadap penghapusan kerja paksa dan kerja wajib.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang<br />
mempunyai resiko signifikan menimbulkan<br />
terjadinya kasus kerja paksa atau kerja wajib. Proses<br />
identifikasi harus menggambarkan pendekatan<br />
yang dipakai organisasi dalam penilaian resiko ini<br />
dan dapat berasal dari sumber data internasional<br />
yang bereputasi seperti laporan ILO.<br />
2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang mengandung<br />
resiko signifikan terjadinya kasus kerja wajib,<br />
berdasarkan:<br />
• Jenis kegiatan (misalnya: pabrikan, manufaktur);<br />
atau<br />
• Negara atau wilayah geografis dimana<br />
kegiatan dipandang beresiko.<br />
2.3 Laporkan pengukuran yang dibuat organisasi<br />
pelapor selama periode pelaporan yang bertujuan<br />
mendukung penghapusan kerja paksa atau kerja<br />
wajib. Lihat Deklarasi Tripartit dari ILO (ILO Tripartite<br />
Declaration) serta panduan dari O<strong>EC</strong>D (O<strong>EC</strong>D<br />
Guidelines) sebagai panduan lebih lanjut.<br />
3. Definisi<br />
Kerja paksa atau kerja wajib<br />
Segala jenis pekerjaan dan pelayanan jasa yang<br />
dipaksakan pada seseorang di bawah ancaman sanksi<br />
di mana orang yang bersangkutan tidak secara sukarela<br />
bermaksud untuk melakukannya, Konvensi 29, Konvensi<br />
Tenaga Kerja ILO 1930 (ILO Convention 29, Forced Labour<br />
Convention, 1930 ). Contoh yang paling ekstrem adalah<br />
pembudakan, pekerja tahanan dan pekerja paksa, selain<br />
itu, utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk<br />
mempertahankan pekerja dalam kondisi kerja paksa.<br />
Menahan surat identitas, adanya kewajiban memberikan<br />
uang jaminan , atau menekan pekerja untuk bekerja<br />
melebihi waktu kerja dengan ancaman pemecatan yang<br />
tidak ada persetujuian sebelumnya adalah contohcontoh<br />
kerja paksa.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup laporan dari<br />
departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya<br />
manusia pada organisasi pelapor.<br />
5. Referensi<br />
• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”,<br />
1930.<br />
• ILO Convention 105, “ Abolition of Forced Labour”,<br />
1957.<br />
• League of Nations, Slavery Convention, 1927.<br />
• United Nations Supplementary Convention on the<br />
Abolition of Slavery, the U.N.T.S.3, 1957<br />
• Universal Declaration of Human Rights (United<br />
Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of<br />
10 December 1948), Article 4 & 5.<br />
ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 86th Session, 1998.<br />
• ILO Declaration on Fundamental Principles and<br />
Rights at Work, 86th Session, 1998.<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
IP<br />
HR8 Persentase personel penjaga<br />
keamanan yang terlatih dalam hal<br />
kebijakan dan prosedur organisasi<br />
terkait dengan aspek HAM yang<br />
relevan dengan kegiatan organisasi<br />
1. Relevansi<br />
Perilaku petugas sekuriti/penjaga keamanan terhadap<br />
pihak ketiga terbentuk oleh pelatihan yang mereka<br />
peroleh tentang permasalahan hak asasi manusia,<br />
khususnya mengenai penggunaan kekerasan. Pelatihan<br />
petugas sekuriti dapat membantu mencegah resiko<br />
cacat reputasi serta litigasi yang timbul dari tindakan<br />
atau pendekatan yang tidak patut dan tidak dapat<br />
diterima oleh organisasi pelapor. Informasi yang<br />
diberikan oleh <strong>Indikator</strong> ini membantu menunjukkan<br />
sejauh mana sistem manajemen mengenai HAM<br />
diterapkan. Ukuran ini mengindikasikan proporsi tenaga<br />
sekuriti/penjaga keamanan yang secara rasional dapat<br />
diasumsikan memahami harapan organisasi mengenai<br />
kinerja hak asasi manusia.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi jumlah personel sekuriti/penjaga<br />
keamanan yang dipekerjakan langsung oleh<br />
organisasi pelapor.<br />
3. Definisi<br />
Personel sekuriti/penjaga keamanan<br />
Individu yang ditugaskan dengan tujuan untuk menjaga<br />
barang-barang milik organisasi, pengendalian massa,<br />
tindakan pencegahan kehilangan, serta pengawalan<br />
orang, barang dan benda berharga.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial berasal dari departemen<br />
sumber daya manusia pada organisasi pelapor dan<br />
catatan mengenai pelatihan yang diperoleh personel<br />
sekuriti/penjaga keamanan. Kontraktor diharapkan<br />
memiliki informasi yang sama bagi karyawannya.<br />
5. Referensi<br />
• Commentary on the Norms on the Responsibilities<br />
of Transnational Corporations and Other Business<br />
Enterprises with Regards to Human Rights U.N.<br />
doc.E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2(2003) Section C<br />
Right to security of persons para 4.<br />
• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”,<br />
1930.<br />
• ILO Convention 105, “Abolition of Forced Labour<br />
Convention”, 1957.<br />
2.2 Laporkan persentase personel sekuriti/penjaga<br />
keamanan yang telah mendapat pelatihan formal<br />
mengenai kebijakan organisasi atau prosedur<br />
khusus terkait masalah HAM serta penerapannya.<br />
Hal ini dapat merujuk pada pelatihan khusus untuk<br />
itu atau modul pengajaran dalam suatu program<br />
pelatihan yang lebih umum.<br />
2.3 Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku<br />
untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan<br />
personel sekuriti/penjaga keamanan.<br />
Version 3.0<br />
11
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: HR<br />
HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang<br />
terkait dengan hak penduduk asli<br />
dan langkah-langkah yang diambil<br />
1. Relevansi<br />
Jumlah kasus yang tercatat mengenai hak penduduk<br />
asli memberikan informasi tentang implementasi/<br />
pelaksanaan kebijakan organisasi berkenaan dengan<br />
masalah penduduk asli. Informasi ini membantu<br />
mengindikasikan kondisi hubungan dengan masyarakat<br />
pemangku kepentingan , khususnya di daerah di mana<br />
penduduk asli tinggal atau mempunyai kepentingan<br />
yang bersinggungan dengan organisasi pelapor.<br />
Informasi ini juga memberikan tambahan kesempatan<br />
masuk bagi grup pendukung. Konvensi ILO 107 dan<br />
169 (ILO Convention 107 & 169) menegaskan hak dari<br />
penduduk asli.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi kasus terkait dengan hak penduduk asli<br />
yang terjadi pada para karyawan organisasi serta<br />
pada komunitas di sekitar kegiatan organisasi saat<br />
ini yang berpotensi dapat terkena dampak dari<br />
rencana kegiatan atau yang diusulkan di masa yang<br />
akan datang oleh organisasi pelapor.<br />
Pengertian “kasus” merujuk pada tindakan hukum,<br />
pengaduan yang disampaikan kepada organisasi<br />
atau instansi berwenang melalui suatu proses<br />
formal, atau kasus ketidak-patuhan organisasi yang<br />
teridentifikasi oleh organisasi melalui prosedur<br />
yang telah ditetrapkan, misalnya dengan sistem<br />
manajemen audit atau program pemantauan/<br />
pengawasan formal.<br />
3. Definisi<br />
Penduduk asli<br />
Penduduk asli adalah mereka yang memiliki kondisi<br />
sosial, budaya, politik dan ekonominya yang berbeda<br />
dari kelompok lain dalam komunitas nasional yang<br />
dominan, atau mereka yang dianggap penduduk asli<br />
berdasarkan garis keturunan penduduk asli suatu<br />
negara , atau wilayah geografi pada suatu negara saat<br />
ditaklukkan, saat kolonialisasi atau pada saat pendirian<br />
batas negara yang berlaku saat ini, dan mereka, terlepas<br />
dari status hukumnya, mempertahankan beberapa<br />
atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan<br />
politiknya.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial mencakup prosedur dan<br />
pedoman operasi perusahaan pada organisasi pelapor.<br />
Informasi lain dapat diperoleh dari manajer di negara<br />
tersebut dan spesialis hukum dari organisasi pelapor. .<br />
Data mengenai penduduk asli di antara para pekerja<br />
dapat diperoleh dari catatan administrasi karyawan.<br />
5. Referensi<br />
• Charter of the United Nations, Preamble, San<br />
Francisco, 1945.<br />
• ILO Convention (107) Indigeneous and Tribal<br />
Populations Convention, 1957.<br />
• ILO Convention (169) Concerning Indigeneous and<br />
Tribal Peoples in Independent Countries, 1991.<br />
2.2 Laporkan jumlah kasus yang teridentifikasi terkait<br />
dengan hak penduduk asli selama periode<br />
pelaporan.<br />
2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang<br />
diambil merujuk pada hal-hal berikut :<br />
• Organisasi telah menelaah kasus tersebut.<br />
Program mediasi yang akan dilaksanakan.<br />
• Rencana mediasi yang telah<br />
diimplementasikan dan hasilnya telah ditelaah<br />
melalui proses rutin manajemen penelaahan<br />
internal ; dan<br />
• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak<br />
lanjut (yaitu: telah terpecahkan, masalahnya<br />
sudah selesai,<br />
• Tidak ada lagi tindak lanjut yang harus<br />
dilakukan perusahaan, dan sebagainya).<br />
12<br />
© 2000-2006 GRI
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong><br />
Masyarakat (SO)<br />
© 2000-2006 GRI<br />
Version 3.0
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
IP<br />
Masyarakat<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja<br />
Aspek: Komunitas<br />
ADD CORE<br />
CORE CORE CORE<br />
CORE<br />
S01<br />
Aspek: Korupsi<br />
S02<br />
S03<br />
S04<br />
Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan<br />
setiap program dan praktek yang dilakukan<br />
untuk menilai dan mengelola dampak operasi<br />
terhadap masyarakat, baik pada saat memulai,<br />
pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.<br />
Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki<br />
risiko terhadap korupsi.<br />
Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan<br />
dan prosedur antikorupsi.<br />
Tindakan yang diambil dalam menanggapi<br />
kejadian korupsi.<br />
Aspek: Kebijakan Publik<br />
S05<br />
S06<br />
Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi<br />
dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan<br />
publik.<br />
Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai<br />
politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan<br />
negara di mana perusahaan beroperasi.<br />
Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing<br />
ADD<br />
S07<br />
Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran<br />
ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek<br />
monopoli serta sanksinya.<br />
Aspek: Kepatuhan<br />
CORE<br />
S08<br />
Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah<br />
sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum<br />
dan peraturan yang dilakukan.<br />
Version 3.0<br />
1
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
Relevansi<br />
Kategori kinerja untuk Pekerja, Hak Asasi Manusia,<br />
dan Tanggung Jawab Produk ditujukan pada<br />
dampak-dampak sosial yang dihubungkan<br />
dengan kelompok pemangku kepentingan<br />
tertentu (seperti pegawai atau konsumen).<br />
Namun demikian, dampak sosial dari organisasi<br />
juga terkait dengan interaksinya dengan struktur<br />
pasar dan institusi sosial yang membentuk<br />
lingkungan sosial di mana kelompok-kelompok<br />
kepentingan saling berinteraksi. Interaksi semacam<br />
ini, sebagaimana halnya pendekatan organisasi<br />
dalam berhubungan dengan kelompok sosial<br />
lain seperti masyarakat, mewakili komponen<br />
terpenting dari kinerja berkelanjutan. Karenanya,<br />
<strong>Indikator</strong> Kinerja Masyarakat memfokuskan pada<br />
dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap<br />
masyarakat tempatnya beroperasi, dan bagaimana<br />
interaksi organisasi dengan institusi sosial lainnya<br />
dikelola dan ditengahi. Secara khusus, informasi<br />
yang dicari terkait dengan penyuapan dan korupsi,<br />
keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, praktek<br />
monopoli, dan pemenuhan ketentuan hukum dan<br />
peraturan di luar pekerja dan lingkungan.<br />
Rujukan umum<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational<br />
Enterprises,Revision 2000.<br />
• O<strong>EC</strong>D Convention on Combating Bribery<br />
of Foreign Public Officials in International<br />
Business Transactions, 1997.<br />
• O<strong>EC</strong>D Principles of Corporate Governance,<br />
2004.<br />
• Inter-American Convention Against Corruption,<br />
1996.<br />
• United Nations Convention Against Corruption,<br />
2003.<br />
Definisi<br />
Korupsi<br />
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang<br />
dimiliki untuk kepentingan pribadi 1 dan dapat<br />
dilakukan oleh individu baik di sektor publik<br />
maupun privat. Termasuk dalam penafsiran<br />
ini adalah praktek korupsi seperti penyuapan,<br />
penggelapan, pemerasan, kolusi, konflik<br />
kepentingan, dan pencucian uang. Dalam konteks<br />
ini, juga termasuk penawaran untuk menerima<br />
setiap pemberian, pinjaman, bayaran, hadiah atau<br />
keuntungan lainnya kepada atau dari setiap orang<br />
dalam rangka menarik orang untuk melakukan<br />
suatu perbuatan yang tidak jujur, ilegal, atau<br />
pelanggaran kepercayaan dalam melakukan<br />
bisnis perusahaan 2 . Hal ini dapat berupa hadiah<br />
selain uang, seperti barang gratis dan liburan, atau<br />
pelayanan pribadi khusus yang disediakan dengan<br />
tujuan atau dilakukan dalam rangka mendapatkan<br />
keuntungan yang tidak pantas atau yang dapat<br />
mengakibatkan tekanan moral karena menerima<br />
keuntungan semacam itu.<br />
1 Transparency International<br />
2 Definisi ini berdasarkan ‘Business Principles for<br />
Countering Bribery’ yang dikembangkan melalui sebuah<br />
proyek yang dikelola oleh Transparency International.<br />
2<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
IP<br />
SO1 Sifat dasar, ruang lingkup,<br />
dan efektivitas setiap program<br />
dan praktek yang dilakukan untuk<br />
menilai dan mengelola dampak<br />
operasi terhadap masyarakat,<br />
baik pada saat memulai, pada<br />
saat beroperasi, dan pada saat<br />
mengakhiri.<br />
1. Relevansi<br />
Operasi organisasi baik pada saat memulai, beroperasi<br />
dan mengakhiri memiliki sejumlah dampak signifikan<br />
terhadap keberlanjutan sebuah wilayah tertentu.<br />
<strong>Indikator</strong> dalam Kerangka Kerja GRI, seperti emisi<br />
lingkungan atau data ekonomi, akan menawarkan<br />
sebuah gambaran keseluruhan terhadap dampak<br />
ini, dampak yang positif maupun negatif, tetapi tidak<br />
akan mampu untuk memerincinya kepada individu<br />
masyarakat atau wilayah geografis. Namun demikian,<br />
merupakan hal yang penting untuk memiliki sebuah<br />
ukuran yang merefleksikan pendekatan yang<br />
digunakan oleh organisasi dalam mengelola dampak<br />
yang ditimbulkannya—baik dampak positif maupun<br />
negatif—secara sistematis dan melingkupi jangkauan<br />
komunitas dimana organisasi beroperasi.<br />
Pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki<br />
ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan<br />
oleh organisasi dalam mengelola dampak pada<br />
sebuah masyarakat. Dengan demikian, memiliki sistem<br />
manajemen yang dapat diandalkan dapat meningkatkan<br />
nama dan reputasi organisasi sebagai sebuah rekan<br />
potensial. Selain itu, juga memperkuat secara simultan<br />
kemampuan organisasi untuk memelihara operasi yang<br />
ada dan untuk memulai operasi yang baru.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan apakah terdapat program untuk menilai<br />
dampak operasi pada masyarakat:<br />
• Sebelum memasuki masyarakat;<br />
• Pada saat beroperasi dalam masyarakat; dan<br />
• Pada saat membuat kebijakan untuk keluar<br />
dari masyarakat.<br />
2.3 Laporkan jumlah dan persentase operasi dimana program<br />
dijalankan.<br />
2.4 Laporkan program pengelolaan dampak terhadap<br />
masyarakat yang efektif dalam mereda dampak negatif<br />
dan memaksimalkan dampak positif, termasuk skala orang<br />
yang terpengaruh.<br />
2.5 Laporkan contoh bagaimana umpan balik dan analisis data<br />
dampak terhadap masyarakat telah memberikan informasi<br />
mengenai langkah lanjutan kedepan untuk melibatkan<br />
masyarakat sebagai bagian dari organisasi.<br />
3. Definisi<br />
Dampak operasi<br />
Ini merujuk kepada dampak sosial, seperti:<br />
• Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkenaan<br />
dengan infrastruktur, bahan berbahaya, emisi dan buangan,<br />
serta kesehatan dan penyakit;<br />
• Pemindahan tempat tinggal yang tidak disengaja,<br />
pemindahan secara fisik dan ekonomi serta pemulihan<br />
kehidupan; dan<br />
• Budaya lokal, jenis kelamin, penduduk asli, dan warisan<br />
budaya.<br />
Definisi ini meniadakan dampak yang tercakup dalam indikator<br />
lain, seperti KL10 (sumberdaya air/habitat yang terpengaruh<br />
oleh penggunaan air), KL12 (wilayah yang memiliki nilai<br />
keanekaragaman hayati tinggi), dan KP8 (penyakit serius). Juga<br />
meniadakan sumbangan sukarela (non tunai dan tunai) kepada<br />
masyarakat.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk kebijakan dan<br />
prosedur organisasi, hasil pengumpulan data dari program<br />
terhadap masyarakat, dan hasil analisis dari forum pemangku<br />
kepentingan eksternal, komite masyarakat bersama, laporan<br />
pemangku kepentingan dan input lainnya.<br />
Kedua sumber, baik sumber yang berasal dari internal dan<br />
eksternal harus digunakan.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2.2 Laporkan apakah program atau kebijakan telah<br />
menetapkan:<br />
• Bagaimana data dikumpulkan, termasuk oleh<br />
siapa; dan<br />
• Bagaimana memilih anggota masyarakat<br />
(individu atau kelompok) sebagai informan.<br />
Version 3.0<br />
3
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
SO2 Persentase dan jumlah unit<br />
usaha yang memiliki resiko terhadap<br />
korupsi.<br />
1. Relevansi<br />
Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul<br />
dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis<br />
membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh<br />
prosedur yang tepat. Pengukuran ini mengidentifikasi<br />
dua tindakan untuk menjamin penyebaran yang efektif<br />
dari kebijakan dan prosedur organisasi oleh pegawai<br />
dan perantara atau rekan bisnisnya. Analisis resiko<br />
merupakan sebuah pendekatan manajemen penting<br />
dan dibutuhkan dalam membantu menilai potensi akan<br />
kejadian korupsi dalam organisasi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi mengenai unit bisnis yang<br />
memiliki resiko korupsi selama periode pelaporan.<br />
Ini merujuk pada apakah sebuah penilaian formal<br />
memfokuskan kepada korupsi atau memasukkan<br />
korupsi sebagai sebuah faktor resiko dalam penilaian<br />
resiko secara keseluruhan.<br />
2.2 Laporkan jumlah dan persentase dari unit bisnis<br />
yang memiliki resiko korupsi.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk laporan<br />
pengawasan.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Convention on Combating Bribery of<br />
Foreign Public Officials in International Business<br />
Transactions, 1997.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000.<br />
• Inter-American Convention Against Corruption,<br />
1996.<br />
• United Nations Convention Against Corruption,<br />
2003.<br />
• Business Principles for Countering Bribery, 2003.<br />
4<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
IP<br />
SO3 Persentase pegawai yang dilatih<br />
dalam kebijakan dan prosedur anti<br />
korupsi.<br />
1. Relevansi<br />
Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul<br />
dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis<br />
membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh<br />
prosedur yang tepat. Pelatihan merupakan sebuah<br />
elemen penting dari sistem tersebut dalam rangka<br />
membangun kesadaran internal dan kapasitas yang<br />
dibutuhkan untuk mencegah kejadian korupsi.<br />
Pengukuran ini mengungkapkan proporsi pegawai<br />
organisasi yang dapat diasumsikan memiliki kesadaran<br />
akan isu anti korupsi.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Identifikasi terhadap jumlah pegawai yang<br />
dibedakan antara pegawai manajemen dan non<br />
manajemen, menggunakan data dari SO1.<br />
2.2 Laporkan secara terpisah persentase jumlah<br />
pegawai manajemen dan pegawai non manajemen<br />
yang menerima pelatihan anti korupsi selama<br />
periode laporan.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk rekaman pelatihan.<br />
5. Referensi<br />
• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial<br />
(Standar O<strong>EC</strong>D Convention on Combating Bribery<br />
of Foreign Public Officials in International Business<br />
Transactions, 1997.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000.<br />
• Inter-American Convention Against Corruption,<br />
1996.<br />
• United Nations Convention Against Corruption,<br />
2003.<br />
• Business Principles for Countering Bribery, 2003.<br />
Version 3.0<br />
5
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
SO4 Tindakan yang diambil dalam<br />
menanggapi kejadian korupsi.<br />
1. Revansi<br />
Korupsi dapat menjadi resiko yang signifikan bagi<br />
reputasi organisasi dan bisnis. Korupsi memberikan<br />
kontribusi pada penciptaan kemiskinan dalam transisi<br />
ekonomi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak<br />
asasi manusia, pelanggaran demokrasi, kesalahan<br />
alokasi investasi dan menghambat penegakan hukum.<br />
Organisasi dituntut oleh pasar, aturan internasional,<br />
dan para pemangku kepentingan untuk menunjukkan<br />
perannya terkait dengan integritas, tata kelola, dan<br />
pengembangan praktek bisnis yang baik. <strong>Indikator</strong><br />
ini menunjukkan tindakan khusus yang diambil<br />
untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi dan<br />
menurunkan resiko munculnya praktek korupsi yang<br />
baru. Bagi pemangku kepentingan, terdapat dua<br />
kepentingan yaitu mencegah terjadinya korupsi dan<br />
bagaimana organisasi menaggapi kejadian tersebut.<br />
• Inter-American Convention Against Corruption,<br />
1996.<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Revision<br />
2000.<br />
• Anti-Corruption Instruments and the O<strong>EC</strong>D Guidelines<br />
for Multinational Enterprises, 2003.<br />
• Business Principles for Countering Bribery, 2003.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Laporkan mengenai tindakan yang diambil dalam<br />
menanggapi kejadian korupsi, termasuk:<br />
• Jumlah kejadian dimana karyawan<br />
diberhentikan atau dikenakan sanksi karena<br />
melakukan korupsi; dan<br />
• Jumlah kejadian dimana kontrak dengan rekan<br />
bisnis tidak dapat diperbaharui karena adanya<br />
pelanggaraan korupsi.<br />
2.2 Laporkan kesimpulan dari setiap kasus hukum<br />
terkait praktek korupsi yang melibatkan organisasi<br />
atau pegawainya selama periode laporan serta<br />
dampak dari kasus tersebut.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk rekaman<br />
bagian hukum mengenai kasus yang diajukan terkait<br />
korupsi pegawai, rekan bisnis atau kontraktor; laporan<br />
pelaksanaan pemeriksaan disiplin internal; dan dokumen<br />
kontrak dengan rekan bisnis.<br />
5. Referensi<br />
• United Nations Convention Against Corruption,<br />
2003.<br />
• O<strong>EC</strong>D Convention on Combating Bribery of Foreign<br />
Public Officials in International Business Transactions,<br />
1997.<br />
6<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
IP<br />
SO5 Kedudukan kebijakan publik<br />
dan partisipasi dalam proses melobi<br />
dan pembuatan kebijakan publik.<br />
1. Relevansi<br />
<strong>Indikator</strong> ini menyediakan informasi kepada organisasi<br />
untuk membandingkan posisi kebijakan publik dengan<br />
kebijakan dan sasaran formal keberlanjutan. Informasi<br />
ini menyediakan pemahaman mengenai sejauhmana<br />
konsistensi posisi keberlanjutan yang dinyatakan kepada<br />
publik tertanam dalam organisasi dan setiap unit yang<br />
berbeda. Pada saat yang sama, informasi ini memberikan<br />
perbandingan prioritas organisasi (ketika dibandingkan<br />
dengan sektor yang sama) sebagai sebuah kebijakan<br />
khusus yang dapat membantu dalam menjelaskan<br />
relevansi strategik isu keberlanjutan terhadap organisasi.<br />
<strong>Indikator</strong> ini juga membantu dalam menyediakan transparansi<br />
informasi mengenai aktivitas yang dilakukan<br />
dalam melobi pejabat publik kepada pihak-pihak yang<br />
mempunyai perhatian terhadap integritas dari praktek<br />
lobi tersebut serta potensi dampaknya kepada pemangku<br />
kepentingan.<br />
dan atau untuk mempengaruhi pembuatan peraturan<br />
perundang-undangan atau keputusan politik. Dalam<br />
indikator ini, dapat berhubungan dengan proses melobi<br />
pada setiap tingkatan pemerintahan atau lembaga<br />
internasional.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk pernyataan kebijakan<br />
publik dari organisasi pembuat laporan; laporan<br />
internal dari komite atau bagian yang berhubungan<br />
dengan pemerintah; pernyataan tentang posisi yang<br />
diadopsi oleh organisasi pembuat laporan dalam asosiasi<br />
usaha yang relevan; dan rekaman interaksi dengan<br />
pembuat kebijakan publik.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises, Revision<br />
2000.<br />
• O<strong>EC</strong>D Principles of Corporate Governance, 2004.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Partisipasi merujuk kepada upaya dimana organisasi<br />
telah mengambil sebuah posisi formal atau aktivitas<br />
dimana partisipasi telah diakui secara formal.<br />
Didalamnya termasuk aktivitas keterlibatan dalam<br />
asosiasi usaha, pertemuan roundtable, gugus tugas,<br />
dan bentuk lobi lainnya dengan pembuat kebijakan<br />
publik, informasi yang disampaikan terkait dengan<br />
posisi dari organisasi dan bukan mengenai badan<br />
dimana organisasi ikut terlibat.<br />
2.2 Laporkan isu signifikan yang menjadi fokus<br />
partisipasi organisasi dalam pembuatan kebijakan<br />
dan kegiatan melobi. Ini merujuk pada partisipasi<br />
disemua tingkatan organisasi dan bukan kegiatan<br />
yang dilakukan secara individual.<br />
2.2 Laporkan posisi inti yang dimiliki dari setiap<br />
isu yang dilaporkan di atas dan jelaskan setiap<br />
perbedaan signifikan antara posisi melobi dan<br />
pernyataan kebijakan, tujuan keberlanjutan atau<br />
posisi publik lainnya.<br />
3. Definisi<br />
Pembuatan kebijakan publik<br />
Aktivitas yang terorganisir atau terkoordinasi untuk<br />
mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah.<br />
Proses melobi<br />
Merujuk kepada upaya untuk mempengaruhi atau<br />
membujuk pejabat pembuat kebijakan atau calon pejabat<br />
pembuat kebijakan, untuk mensponsori kebijakan,<br />
Version 3.0<br />
7
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
SO6 Nilai kontribusi finansial dan<br />
natura kepada partai politik, politisi,<br />
dan institusi terkait berdasarkan<br />
negara dimana perusahaan<br />
beroperasi.<br />
1. Relevansi<br />
Tujuan dari indikator ini adalah untuk memperlihatkan<br />
skala keterlibatan organisasi dalam pembiayaan politik<br />
dan untuk memberikan transparansi terkait kesepakatan<br />
politik yang melibatkan organisasi. Banyak negara<br />
telah memiliki peraturan yang menetapkan batas<br />
pengeluaran organisasi yang dapat diberikan kepada<br />
partai dan kandidat politisi untuk tujuan kampanye.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah nilai uang<br />
dari kontribusi finansial dan natura yang telah<br />
dilakukan oleh organisasi selama periode laporan<br />
yang diberikan kepada partai politik, politisi, dan<br />
institusi terkait. Jumlah kontribusi natura harus<br />
dapat diestimasi.<br />
Institusi terkait<br />
<strong>Set</strong>iap badan yang didirikan dengan tujuan utama<br />
mengadakan pengumpulan dana baik secara resmi<br />
maupun tidak resmi untuk partai politik, wakil terpilih,<br />
atau kandidiat pejabat publik. Definisi ini juga mencakup<br />
tim pemikir, organ politik, asosiasi usaha, dan berbagai<br />
organisasi pendukung lainnya yang terkait dengan<br />
penggalangan dukungan bagi partai politik, perwakilan<br />
mereka, atau kandidat pejabat publik.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk rekaman akuntansi<br />
dari pembayaran eksternal dan pernyataan yang<br />
disampaikan kepada publik.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000.<br />
2.2 Perhitungan kontribusi sesuai dengan aturan<br />
akuntansi nasional (apabila ada).<br />
2.3 Laporkan jumlah nilai uang yang dirinci<br />
berdasarkan negara dimana:<br />
• Organisasi memiliki operasi dan atau penjualan<br />
utama;<br />
• Organisasi memegang andil signifikan<br />
terhadap pasar dibandingkan dengan<br />
organisasi lainnya; atau<br />
• Jumlah kontribusi signifikan apabila<br />
dibandingkan dengan total kontribusi secara<br />
global.<br />
3. Definisi<br />
Kontribusi<br />
Kontribusi dapat mencakup donasi, pinjaman, sponsor,<br />
pembelian tiket untuk sejumlah acara amal, periklanan,<br />
penggunaan fasilitas, desain dan pencetakan, bantuan<br />
peralatan, pemberian gaji atau pekerjaan kepada pejabat<br />
politik dan kandidat pejabat politik, dan sebagainya.<br />
8<br />
© 2000-2006 GRI
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
IP<br />
SO7 Jumlah tindakan hukum<br />
terhadap pelanggaran ketentuan<br />
anti persaingan, anti-trust, dan<br />
praktek monopoli serta sanksinya.<br />
1. Relevansi<br />
Merger dan akuisisi dapat mempengaruhi pilihan<br />
konsumen, penetapan harga, dan berbagai faktor lainnya<br />
yang esensial untuk efisiensi pasar. Peraturan telah<br />
diperkenalkan di banyak negara untuk mengawasi atau<br />
mencegah praktek monopoli, dengan alasan bahwa<br />
kompetisi antar perusahaan dapat mendorong kearah<br />
efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.<br />
Tindakan hukum menunjukkan sebuah situasi dimana<br />
tindakan pasar atau status dari organisasi telah<br />
mencapai skala yang mencukupi untuk mendapatkan<br />
perhatian dari pihak ketiga. Kebijakan hukum yang<br />
muncul dari situasi ini dapat membawa resiko gangguan<br />
yang signifikan terhadap aktivitas pasar dan atau<br />
pemberian hukuman kepada organisasi.<br />
Tindakan organisasi yang dapat menghasilkan<br />
persekongkolan untuk membuat hambatan masuk<br />
ke dalam pasar dalam sektornya, praktek bisnis yang<br />
curang, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger<br />
anti persaingan, penetapan harga, dan tindakan<br />
persekongkolan lainnya yang mencegah persaingan.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber informasi potensial termasuk rekaman bagian<br />
hukum dan rekaman publik.<br />
5. Referensi<br />
• O<strong>EC</strong>D Guidelines for Multinational Enterprises,<br />
Revision 2000.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 <strong>Indikator</strong> ini bersinggungan dengan tindakan<br />
hukum berdasarkan aturan hukum nasional atau<br />
internasional yang didesain dengan tujuan utama<br />
melakukan pengaturan terhadap perilaku anti<br />
persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli.<br />
2.2 Dapatkan informasi mengenai tindakan hukum<br />
yang telah selesai atau tertunda selama periode<br />
laporan terkait perilaku anti persaingan dan<br />
pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan<br />
monopoli dimana organisasi telah teridentifikasi<br />
sebagai salah satu pelaku.<br />
2.3 Laporkan jumlah tindakan hukum untuk perilaku<br />
anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli.<br />
2.4 Laporkan hasil utama dari tindakan tersebut,<br />
termasuk setiap kebijakan atau keputusan<br />
pengadilan.<br />
3. Definisi<br />
Perilaku anti persaingan<br />
Tindakan organisasi dan atau pegawainya yang dapat<br />
menghasilkan persekongkolan dengan pesaing<br />
potensial untuk menetapkan harga, mengkoordinasikan<br />
tender, menciptakan hambatan pasar atau produk,<br />
menentukan kuota berdasarkan geografi, atau lokasi<br />
konsumen, suplier, wilayah geografi, dan lini produk<br />
dengan tujuan membatasi dampak dari persaingan<br />
pasar.<br />
Praktek anti-trust dan monopoli<br />
Version 3.0<br />
9
IP<br />
<strong>Set</strong> <strong>Protokol</strong> <strong>Indikator</strong>: SO<br />
SO8 Nilai uang dari denda signifikan<br />
dan jumlah sanksi non moneter<br />
untuk pelanggaran hukum dan<br />
peraturan yang dilakukan.<br />
1. Relevansi<br />
Tingkatan pelanggaran yang dilakukan organisasi<br />
membantu dalam mengindikasikan kemampuan<br />
manajemen untuk menjamin bahwa operasi organisasi<br />
telah sesuai dengan paramater kinerja tertentu. Dari<br />
perspektif ekonomi, penjaminan akan pemenuhan<br />
kewajiban oleh organisasi dapat membantu dalam<br />
mengurangi resiko finansial yang dapat terjadi baik<br />
secara langsung akibat denda maupun secara tidak<br />
langsung sebagai dampak dari reputasi yang buruk.<br />
Kekuatan dari sebuah rekaman kepatuhan organisasi<br />
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk<br />
memperluas operasi atau dalam mendapatkan ijin baru.<br />
<strong>Indikator</strong> EN 28 dan PR 9 mengamanatkan akan<br />
pemenuhan sejumlah aspek khusus dalam aturan<br />
hukum. Sebuah rekaman keseluruhan dari organisasi<br />
mengenai pemenuhan aturan hukum yang sesuai<br />
dengan operasi mereka adalah sangat penting. <strong>Indikator</strong><br />
ini ditujukan untuk memperlihatkan denda signifikan<br />
dan sanksi non moneter berdasarkan hukum dan<br />
peraturan yang tidak tercakup dalam PR 8 dan PR<br />
9, seperti hukum dan peraturan terkait kecurangan<br />
akuntansi, diskriminasi di tempat kerja, korupsi, dan lain<br />
sebagainya.<br />
2.3 Dimana organisasi tidak teridentifikasi melanggar<br />
hukum atau aturan, sebuah pernyataan singkat<br />
tentang ini perlu disajikan.<br />
2.4 Organisasi didorong untuk melaporkan denda dan<br />
sanksi non moneter berdasarkan aturan hukum<br />
yang ada.<br />
3. Definisi<br />
Tidak ada.<br />
4. Dokumentasi<br />
Sumber data termasuk hasil audit atau pengaturan<br />
sistem penjejakan yang dioperasikan oleh bagian<br />
hukum. Informasi mengenai denda uang dapat<br />
ditemukan pada bagian akunting.<br />
5. Referensi<br />
Tidak ada.<br />
2. Kompilasi<br />
2.1 Dapatkan informasi mengenai sanksi administratif<br />
atau pengadilan yang ditetapkan kepada organisasi<br />
untuk kesalahan pelanggaran hukum dan aturan,<br />
termasuk:<br />
• Deklarasi internasional/konvensi/perjanjian,<br />
nasional, sub-nasional, regional, dan peraturan<br />
lokal lainnya, dan<br />
• Kasus yang membawa organisasi melalui<br />
penggunaan mekanisme penyelesaian<br />
perselisihan internasional atau nasional yang<br />
diawasi oleh pemerintah yang berwenang.<br />
2.2 Laporkan mengenai denda siginifikan dan sanksi<br />
non moneter berupa:<br />
• Total nilai uang dari denda signifikan;<br />
• Jumlah sanksi non moneter; dan<br />
• Kasus yang dibawa kedalam mekanisme<br />
penyelesaian perselisihan.<br />
10<br />
© 2000-2006 GRI