Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative

IP 

Set Protokol Indikator 

Ekonomi (EC) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: EC 

IP 

INDIKATOR 

KINERJA EKONOMI 

Aspek: Kinerja Ekonomi 

CORE 

EC1 

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi 

langsung yang meliputi pendapatan, 

biaya operasional, imbal jasa (kompensasi) 

karyawan, donasi, dan investasi komunitas 

lainnya, laba ditahan, dan pembayaran 

kepada penyandang dana atau pemerintah. 

ADD CORE 

CORE CORE ADD CORE CORE CORE 




Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat 

perubahan iklim serta peluangnya bagi 

aktivitas organisasi. 

Cakupan kewajiban organisasi terhadap 

program manfaat pasti. 

Bantuan finansial signifikan yang diterima 

dari pemerintah. 

Aspek: Keberadaan Pasar 




Rentang rasio standar upah terendah 

dibandingkan dengan upah minimum 

setempat pada daerah operasi utama . 

Kebijakan, praktek, dan proporsi 

pengeluaran untuk pemasok lokal pada 

daerah operasi utama. 

Prosedur penerimaan pegawai lokal dan 

proporsi manajemen senior yang direkrut 

secara lokal dan dipekerjakan di daerah 

operasi utama. 

Aspek: Akibat Tidak Langsung 



Pembangunan dan dampak investasi 

infrastruktur serta jasa yang diberikan 

kepada publik secara komersial, dalam 

bentuk natura, atau pro bono. 

Pemahaman dan penjelasan dampak 

ekonomi tidak langsung yang signifikan, 

termasuk seberapa luas dampaknya. 

Version 3.0 

1

IP 


Relevansi 

Data kinerja yang diperoleh dari berbagai indikatoryang 

diuraikan pada bagian ini diharapkan akan dapat 

memberikan gambaran tentang: 

• Aliran modal antar para pemangku kepentingan. 

• Dampak utama ekonomi organisasi terhadap 

masyarakat. 

Informasi atas kinerja ekonomi organisasi sangat 

bermanfaat untuk dapat memahami organisasi dan 

keberlanjutannya. Namun demikian, di berbagai negara 

informasi tersebut sebenarnya telah diungkapkan 

dengan baik dalam laporan keuangan tahunan. Laporan 

keuangan telah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu 

entitas. Laporan tersebut juga mengindikasikan hasil 

yang dicapai organisasi dalam mengelola modal yang 

tersedia. 

Apa yang jarang dilaporkan, tapi yang sering diinginkan 

oleh pembaca laporan berkelanjutan, adalah kontribusi 

organisasi terhadap keberlanjutan sistem ekonomi di 

mana organisasi tersebut beroperasi. Suatu organisasi 

mungkin saja telah layak secara keuangan, namun 

hal tersebut boleh jadi dicapai dengan menciptakan 

eksternalitas yang berdampak terhadap pemangku 

kepentingan lainnya. Indikator kinerja ekonomi 

bertujuan untuk mengukur hasil ekonomi akibat 

aktivitas organisasi dan pengaruhnya terhadap para 

pemangku kepentingan. 

Indikator pada bagian ini dibagi dalam tiga kategori: 

1. Kinerja ekonomi. Indikator ini membahas dampak 

ekonomi langsung dan nilai tambah ekonomi 

akibat aktivitas organisasi. 

2. Keberadaan pasar. Indikator ini memberikan 

informasi mengenai berbagai interaksi dalam pasar 

tertentu. 

3. Dampak ekonomi tidak langsung. Indikator ini 

mengukur dampak ekonomi yang timbul akibat 

aktivitas dan transaksi ekonomi organisasi. 

Terdapat keterkaitan antarberbagai indikator ekonomi 

yang berbeda. Elemen pada tabel nilai tambah di EC1 

terkait dengan berbagai indikator ekonomi lainnya. 

Terdapat juga hubungan antara gaji dan tunjangan (EC1- 

2.1.c dan EC5), transaksi-transaksi dengan pemerintah 

(EC1-2.1e dan EC4) dan investasi komunitas (EC1-2.1f 

dan EC8). Indikator ekonomi juga terkait erat dengan 

indikator yang terdapat di Protokol-Protokol lain, 

meliputi: 

• EC1-2.1c, EC5, dan LA14 mengenai gaji 

• EC1-2.1c, EC3 dan LA3 mengenai tunjangan 

karyawan 

• EC1-2.1f, EC6, EC8 dan SO1 mengenai interaksi 

dengan komunitas lokal 

• EC2 (risiko perubahan iklim) dan EN3 (konsumsi 

energi langsung) 

• EC10 (pengaruh ekonomi tidak langsung) dan SO1 

(pengaruh sosio-ekonomi pada komunitas) 

Definisi 

Daerah operasi utama 

Keberadaan daerah operasi utama dimana terdapat 

satu kesatuan pasar yang meliputi pendapatan, biaya, 

pembayaran kepada pemangku kepentingan, produksi, 

dan jumlah karyawan sangat signifikan pengaruhnya 

dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Organisasi harus menetapkan dan menjelaskan kriteria 

yang dipergunakan untuk menentukan apa yang 

signifikan dalam penentuan daerah operasi utama. 

Untuk menjelaskan daerah operasi yang signifikan, 

organisasi harus merujuk pada International Accounting 

Standards 14 (IAS 14) 

Rujukan umum 

• Website (www.iasb.org) The International 

Accounting Standards Board (IASB) memberikan 

informasi International Financial Reporting 

Standards (IFRS) yang relevan. 

• Untuk menyiapkan indikator ekonomi, apabila 

memungkinkan, data harus didapatkan baik dari 

laporan keuangan yang sudah diaudit pihak 

eksternal maupun dari laporan internal manajemen 

yang sudah diaudit oleh pihak internal. Dalam 

banyak kasus, data tersebut harus dikompilasikan 

berdasarkan salah satu dari kedua standar berikut 

ini: 

• International Financial Reporting Standard yang 

relevan beserta interpretasi-nya yang diterbitkan 

oleh International Accounting Standards Board 

(IASB) (beberapa protocol indicator merujuk pada 

International Accounting Standard). 

• Standar nasional atau regional untuk kepentingan 

pelaporan keuangan yang diakui secara 

internasional. 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

Organisasi harus dengan cukup jelas menunjukkan 

standar yang dipergunakan dan memberikan rujukan 

dari sumber yang relevan. 

Pelaporan yang bersangkutan dengan segmen 

Organisasi harus merujuk pada IAS 14 untuk 

menjelaskan pengertian ”lokal” sebagaimana 

dipersyaratkan dalam indikator EC1, EC5, EC6 dan EC7. 

Version 3.0 

3

IP 


EC1 Perolehan dan distribusi 

nilai ekonomi langsung, meliputi 

pendapatan, biaya operasi, imbal 

jasa (kompensasi) karyawan, donasi, 

dan investasi komunitas lainnya, 

laba ditahan, dan pembayaran 

kepada penyandang dana serta 

pemerintah. 

1. Relevansi 

Data yang terkait dengan penciptaan dan 

pendistribusian nilai ekonomi memberikan indikasi 

utama bagaimana organisasi telah menciptakan 

kesejahteraan bagi pemangku kepentingan. Beberapa 

komponen dari tabel Hasil dan Distribusi Nilai Ekonomi 

Langsung (HADNEL) dapat pula memberikan gambaran 

tentang profil ekonomi organisasi yang berguna 

untuk melihat keselarasan dengan dengan indikator 

kinerja lainnya. Jika disajikan secara lebih terperinci per 

negara, HADNEL dapat memberikan gambaran yang 

jelas tentang nilai tambah moneter langsung terhadap 

perekonomian setempat. 

2. Kompilasi 

2.1 Penyajian 

• Data HADNEL harus disusun, jika 

memungkinkan, berdasarkan laporan 

keuangan yang sudah diaudit, atau laporan 

manajemen internal. Juga disarankan agar data 

nilai ekonomi disajikan berbasis akrual dalam 

sebuah tabel yang mencakup komponen dasar 

dari operasi organisasi secara global seperti 

yang tertera pada tabel di bawah ini. Data 

dapat juga disajikan dalam basis kas selama 

dibenarkan dan diungkapkan dalam sebuah 

tabel yang mencakup komponen-komponen 

dasar seperti tertera di bawah ini. 

Untuk menilai secara lebih baik dampak 

ekonomi lokal, HADNEL harus disajikan 

secara terpisah berdasarkan negara, regional 

atau pasar, jika dipandang cukup signifikan. 

Organisasi harus mengidentifikasikan, 

menjelaskan, dan merumuskan kriteria untuk 

menentukan tingkat signifikansi. 

2.2 Panduan Tentang Pos-pos dalam Tabel HADNEL 

a) Pendapatan: 

• Penjualan neto sama dengan penjualan 

produk dan jasa bruto dikurangi 

pengembalian (retur), diskon dan 

pengurangan harga (diskon) 

• Pendapatan dari investasi finansial 

termasuk penerimaan kas atas bunga 

pinjaman, dividen saham, royalti, dan 

pendapatan lansung yang dihasilkan dari 

pengelolaan aset (misalnya penyewaan 

properti) 

• Pendapatan dari penjualan aset yaitu 

aset berwujud (properti, infrastruktur, 

peralatan) dan tidak berwujud (hak atas 

Komponen 

Hasil nilai ekonomi langsung 

Penjelasan 

a) Pendapatan Penjualan bersih ditambah pendapatan dari hasil 

investasi finansial dan penjualan aset 

Distribusi nilai ekonomi 

b) Biaya operasi Pembayaran kepada pemasok, investasi non-strategis, 

royalti, dan pembayaran untuk fasilitas kemudahan 

(facilitating payments) 

c) Gaji dan tunjangan manfaat untuk karyawan, termasuk 

direksi dan komisaris 

Jumlah arus moneter keluar untuk karyawan (pembayaran 

pada periode pelaporan, bukan komitmen ke 

depan) 

d) Pembayaran kepada penyandang dana Semua pembayaran finansial kepada penyandang 

dana organisasi 

e) Pembayaran kepada pemerintah (diperinci per negara 

lihat catatan di bawah) 

f) Investasi untuk komunitas Kontribusi dan dana investasi sukarela untuk komunitas 

yang lebih luas (termasuk donasi) 

Nilai ekonomi yang ditahan (dihitung dengan cara Hasil 

Nilai Ekonomi langsung dikurangi Distribusi Nilai Ekonomi) 

Pajak 

Investasi, penyerahan hak modal dan lain-lain 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

kekayaan intelektual, disain, nama merk) 

b) Biaya Operasi 

• Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi 

atas pembelian bahan baku, komponen 

produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran ini 

termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi, 

fasilitas kemudahan (yang memenuhi tujuan 

komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya 

pelatihan karyawan (apabila menggunakan 

pelatih eksternal), pakaian pelindung karyawan, 

dan lain-lain 

c) Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan 

komisaris 

• Total daftar gaji karyawan serta yang dibayar 

ke pemerintah atas nama karyawan (seperti 

PPh dan dana Jamsostek). Pekerja operasional 

non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam 

kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya 

jasa dalam kategori Biaya Operasi. 

• Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan 

umum (dana pensiun, asuransi, fasilitas 

kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi) 

dan tunjangan karyawan lainnya seperti 

perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan 

transportasi umum, hibah pendidikan, dan 

pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk 

biaya pelatihan, biaya peralatan perlindungan, 

dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi 

jabatan karyawan 

d) Pembayaran terhadap penyandang dana 

• Dividen kepada pemegang saham 

• Beban bunga kepada kreditur 

• Termasuk beban bunga dari semua jenis 

hutang dan dividen pemegang saham 

istimewa (preferensi) yang ditangguhkan 

e) Pembayaran terhadap pemerintah 

• Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan, 

PPN, PBB, dan lain-lain) serta penalti yang 

dikenakan sesuai dengan ketentuan 

internasional, nasional, dan lokal. Tidak 

termasuk dalam kategori ini pajak yang 

ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut 

tidak dibayar. Organisasi yang beroperasi 

di beberapa negara menyediakan laporan 

pajak yang dibayar per negara. Organisasi 

harus menjelaskan definisi segmentasi yang 

dipergunakan. 

f) Investasi komunitas 

• Donasi dan dana investasi sukarela untuk 

komunitas yang lebih luas di mana target 

penerima manfaat adalah pihak-pihak di 

luar organisasi Hal ini termasuk kontribusi 

untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat 

(LSM), dan lembaga riset (tidak terkait 

dengan aktivitas riset dan pengembangan 

komersial organisasi), dana untuk mendukung 

infrastruktur komunitas (misalnya fasilitas 

rekreasi), dan biaya program sosial (termasuk 

acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana 

mengacu pada pengeluaran aktual dalam 

periode laporan, dan karenanya tidak termasuk 

komitmen. 

• Untuk investasi infrastruktur, total investasi 

harus memasukkan biaya barang dan tenaga 

kerja. Dalam rangka mendukung program 

atau fasilitas yang sedang berjalan (misalnya 

organisasi mendanai operasi harian dari 

fasilitas publik), investasi yang dilaporkan 

termasuk biaya operasi. 

• Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan 

hukum serta tujuan investasi yang sematamata 

mempunyai unsur komersial. Donasi 

kepada partai politik termasuk di dalamnya, 

tetapi akan disampaikan terpisah secara detail 

di S06. 

• Tidak termasuk investasi infrastruktur yang 

terjadi akibat kebutuhan bisnis utama (seperti 

membangun akses jalan ke kantor atau pabrik) 

atau memberikan fasilitas operasi organisasi. 

Perhitungan investasi mungkin termasuk 

infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas 

bisnis utama dari organisasi yang melaporkan, 

seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas 

untuk karyawan dan keluarganya. 

3. Definisi 

Tidak ada. 

4. Dokumentasi 

Indikator ini memerlukan informasi dari departemen 

akuntansi, keuangan dan perbendaharaan/treasury. 

5. Referensi 

• International Accounting Standard (IAS) 12 

mengenai Income Taxes, IAS 14 mengenai Segment 

Reporting, IAS 18 mengenai Revenues dan IAS19 

mengenai Employee Benefit. 

Version 3.0 

5

IP 


EC2 Implikasi finansial dan risiko 

lainnya akibat perubahan iklim 

serta peluangnya bagi aktivitas 

organisasi. 

1. Relevansi 

Perubahan iklim memberikan kesempatan sekaligus 

risiko kepada organisasi, investor dan pemangku kepen 

ingan lainnya. Organisasi mungkin akan menghadapi 

risiko fisik akibat perubahan pola cuaca dan sistem 

keikliman. Risiko- risiko ini termasuk pengaruh akibat 

peningkatan badai dan banjir; perubahan ketinggian 

aut; suhu lingkungan, dan ketersediaan air; pengaruh 

terhadap tenaga kerja seperti kesehatan (misal wabah 

atau penyakit akibat hawa panas); serta kebutuhan 

untuk melakukan relokasi kegiatan operasi. 

Ketika pemerintah mulai mengatur aktivitas yang 

dapat mendorong perubahan iklim, organisasi, yang 

secara langsung atau tidak langsung bertanggun 

jawab terhadap pembuangan emisi, menghadapi risiko 

peraturan yang pada giliranya dapat menyebabkan 

peningkatan biaya atau faktor lainnya yang 

memengauhi persaingan. Pembatasan 

terhadap emisi gas rumah kaca (greenhouse) dapat men 

ciptakan kesempatan bagi organisasi-organisasi ketika 

pasar dan teknologi baru tercipta. Hal ini terutama 

berlaku bagi organisasi yang dapat menggunakan atau 

memproduksi energi dan produk energi dengan lebih 

efisien. 

• Kesempatan untuk menyediakan teknologi, 

produk, dan jasa baru yang memenuhi 

tantangan terkait perubahan iklim; dan 

• Potensi keunggulan daya saing yang tercipta 

untuk organisasi akibat peraturan atau 

perubahan teknologi yang berhubungan 

dengan perubahan iklim 

2.3 Melaporkan apakah manajemen telah menghitung 

untuk organisasi dampak keuangan (misalnya biaya 

asuransi dan karbon) akibat perubahan iklim. Jika 

memungkinkan, penghitungan harus bermanfaat. 

Jika dihitung, ungkapkan dampak finansial serta 

metode dan alat perhitungan yang dipergunakan. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Catatan dan notulensi rapat pimpinan senior organisasi, 

termasuk apabila komite lingkungan mempunyai informasi 

yang dibutuhkan oleh indikator ini. 

5. Referensi 

Tidak ada 

EN16 memperbolehkan pengungkapan jumlah total 

emisi gas rumah kaca, sedangkan EN18 mengungkapkan 

total pengurangan yang tercapai dan inisiatif untuk 

mengurangi emisi yang diproduksi oleh organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi 

mempertimbangkan perubahan iklim serta kesempatan 

dan risiko yang ada terhadap organisasi. 

2.2 Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan 

iklim yang secara potensial berdampak finansial 

terhadap organisasi, termasuk: 

• Risiko akibat perubahan fisik terkait perubahan 

iklim (misalnya perubahan pola cuaca dan sakit 

akibat hawa panas); 

• Risiko regulasi (misalnya biaya pengembangan 

sistem dan aktivitas dalam rangka memenuhi 

peraturan baru); 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

EC3 Cakupan kewajiban organisasi 

terhadap program manfaat pasti. 

1. Relevansi 

Jika organisasi memberikan program pensiun untuk 

tenaga kerja, manfaat program ini merupakan komitmen 

organisasi yang terdapat dalam skema perlindungan 

kesejahteraan ekonomi jangka panjang para 

karyawannya. Program manfaat pasti (defined benefit 

plans) mempunyai implikasi terhadap pemberi kerja 

berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Program 

lainnya, yakni program iuran pasti (defined contribution 

plan), tidak menawarkan program pensiun atau manfaat 

yang berkualitas. Pilihan program mempunyai pengaruh 

terhadap pemberi kerja dan karyawan. Program pensiun 

yang baik akan menarik dan mempertahankan karyawan 

dan mendukung keuangan jangka panjang dan 

perencanaan strategis pemberi kerja. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi apakah struktur program pensiun 

karyawan berdasarkan: 

• Program manfaat pasti 

• Program lainnya 

2.2 Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah 

pendanaan untuk membayar kewajiban pensiun 

kepada karyawan dari sumber dana organisasi 

langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh 

organisasi lain 

2.7 Laporkan tingkat partisipasi program pensiun 

dini (misal partisipasinya dalam skema wajib atau 

sukarela, berdasarkan regional atau negara atau 

berdasarkan dampak keuangan ) 

2.8 Jurisdikasi yang berbeda (misal negara) 

menyebabkan bervariasinya interpretasi dan 

pedoman perhitungan dalam menentukan 

jaminan. Hitung sesuai peraturan dan metode yang 

relevan dengan jurisdiksinya, dan laporkan total 

perhitungan. Teknik konsolidasi yang digunakan 

harus sama dengan teknik yang digunakan saat 

mempersiapkan laporan keuangan organisasi. 

Program manfaat pasti adalah bagian dari 

International Accounting Standar (IAS) 19. 

3. Definisi 

Jaminan penuh. 

Aset program dana pensiun (plan asset) memenuhi atau 

bahkan melebihi kewajiban program (plan obligation). 


Departemen akuntansi dan keuangan harus mempunyai 

informasi yang diperlukan oleh indikator ini. 

5. Referensi 

• IAS 19 mengenai Employee Benefits. 

2.3 Jika sumber pendanaan dari organisasi sendiri, 

laporkan nilai estimasi kewajiban 

2.4 Apabila dana dikelola terpisah untuk membayar 

perencanaan utang pensiun, laporkan: 

• Skema bagaimana kewajiban yang timbul 

dilindungi oleh aset yang khusus disisihkan 

untuk memenuhi kewajiban tersebut 

• Dasar estimasi 

• Kapan estimasi dibuat 

2.5 Apabila dana untuk membayar kewajiban pensiun 

tidak dapat memenuhi tagihan kewajibannya, 

jelaskan strategi pemberi kerja, jika ada, untuk 

menutupi kekurangan dana dan jangka waktunya. 

2.6 Laporkan persentase gaji yang dikontribusikan 

pada program ini oleh pekerja atau pemberi kerja 

Version 3.0 

7

IP 


EC4 Bantuan keuangan signifikan 

dari pemerintah. 

1. Indikator 

Indikator ini mengukur kontribusi pemerintah setempat 

kepada organisasi. Perbandingan antara bantuan 

keuangan signifikan dari pemerintah dengan pajak yang 

dibayar oleh organisasi berguna untuk menggambarkan 

tingkat keseimbangan transaksi antara pemerintah dan 

organisasi tersebut. 

2. Kompilasi 

secara langsung dari bantuan yang ditawarkan. 


Akuntan mungkin memasukkan butir-butir IAS 20 secara 

individual, dan tidak dilakukan konsolidasi seperti 

dipersyaratkan dalam indikator ini. 

5. Referensi 

• International Accounting Standard (IAS) AS 20 

mengenai Accounting for Government Grants and 

Disclosure of Government Assistance 

2.1 Melaporkan estimasi keseluruhan nilai keuangan 

berdasarkan basis akrual untuk butir-butir berikut: 

• Pembebasan/kredit pajak 

• Subsidi 

• Hibah investasi, hibah riset dan pengembangan 

serta hibah relevan lainnya 

• Penghargaan 

• Royalti 

• Bantuan keuangan dari Lembaga Kredit 

Ekspor 

• Insentif finansial 

• Manfaat keuangan atau piutang dari pemerintah 

untuk suatu operasi 

2.2 Melaporkan apakah pemerintah termasuk dalam 

struktur pemegang saham 

3. Definisi 

Bantuan keuangan yang signifikan 

Manfaat keuangan langsung dan tidak langsung yang 

signifikan bukan merupakan transaksi barang dan jasa, 

tetapi merupakan insentif atau kompensasi untuk suatu 

aktivitas, biaya aset, atau beban yang terjadi. Penyedia 

bantuan keuangan tidak mengharapkan retur keuangan 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

EC5 Rentang rasio standar upah 

terendah dibandingkan dengan 

upah minimum setempat pada 

daerah operasi utama. 

1. Relevansi 

Memberikan kesejahteraan secara ekonomi merupakan 

salah satu cara organisasi melakukan investasi terhadap 

karyawannya. Indikator ini memperlihatkan bagaimana 

organisasi memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan di daerah operasi utama. 

Indikator ini menunjukkan seberapa kompetitif tingkat 

upah organisasi. Disamping itu, indikator dimaksud bisa 

memberikan informasi yang relevan untuk menilai 

pengaruh upah terhadap pasar tenaga kerja lokal. 

Penawaran gaji di atas upah minimum lokal merupakan 

salah salah satu cara untuk membangun hubungan 

komunitas yang kuat, menciptakan loyalitas karyawan, 

serta memperkuat pengakuan sosial atas operasi 

organisasi (social license to operate). Indikator ini sangat 

relevan untuk menunjukkan bagaimana organisasi 

memberikan kompensasi kepada sebagian besar tenaga 

kerjanya dengan cara atau skala yang diatur dalam 

undang-undang atau peraturan upah minimum. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar 

tenaga kerja telah sesuai dengan aturan upah minimum 

3. Definisi 

Upah minimum lokal 

Tingkat upah minimum karyawan yang terkait dengan 

kompensasi per jam atau unit waktu lainnya sebagaiman 

dipersyaratkan oleh undang-undang. Karena setiap 

negara mempunyai berbagai jenis upah minimum 

(misalnya ber dasarkan provinsi, regional, kota atau 

berdasarkan kategori kepegawaian), harus didapatkan 

upah minimum yang dipergunakan. 

Upah tingkat entri 

Upah tingkat entri adalah upah penuh waktu yang dita 

warkan kepada pegawai pada kategori karyawan yang 

teren dah. Honor magang atau temporer tidak termasuk 

dalam pertimbangan. 


Sumber informasi potensial dapat diperoleh dari departemen 

yang membayar gaji, keuangan, bendahara, 

atau departemen akuntansi. Berbagai peraturan instansi 

pemerintah setempat mungkin menyediakan informasi 

untuk indikator ini. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2.2 Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal 

dengan laporan gaji tingkat entri (pemula) pada 

daerah operasi utama 

2.3 Identifikasi variasi rasio yang terjadi antar daerah 

operasi utama 

2.4 Melaporkan distribusi rasio upah tingkat entri dengan 

upah minimum 

2.5 Melaporkan definisi ”lokasi yang signifikan” yang 

dipergunakan 

2.6 Untuk organisasi yang menawarkan gaji pegawai 

tetap, gaji harus dikonversikan estimasi per jam 

2.7 Indikasi apakah upah minimum lokal tidak tersedia 

di suatu daerah atau bervariasi antar daerah operasi 

utama. Dalam situasi dimana organisasi dapat 

menerapkan tingkat upah minimum yang berbeda 

sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat 

upah minimum mana yang dipergunakan 

Version 3.0 

9

IP 


EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi 

pengeluaran untuk pemasok lokal 

pada daerah operasi utama. 

1. Relevansi 

Organisasi dapat memengaruhi perekonomian lokal 

lebih dari sekedar penyediaan pasar tenaga kerja 

dan pembayaran upah dan pajak. Melalui dukungan 

terhadap bisnis lokal dalam jaringan pengadaan (supply 

chain), maka organisasi secara tidak langsung dapat 

mendorong tambahan investasi pada perekonomian 

lokal. 

Organisasi dapat memperoleh atau mempertahankan 

pengakuan sosial atas operasi organisasi (social license 

to operate) dengan memberikan pengaruh positif 

terhadap ekonomi lokal. Pasokan lokal merupakan 

strategi organisasi untuk menjamin persediaan, 

mendukung perekonomian lokal yang stabil, serta 

memberi bukti atas proses yang lebih efisien dalam 

situasi terpencil. Proporsi pengeluaran lokal dapat 

memberikan kontribusi pada kemajuan perekonomian 

setempat serta mempertahankan hubungan dengan 

komunitas. Meskipun demikian, pengaruh keseluruhan 

sumber lokal akan\ tergantung pada keberlanjutan 

pemasok dalam jangka panjang. 

3. Definisi 

Pemasok lokal 

Penyedia bahan baku, produk, dan jasa yang mempunyai 

pasar geografis yang sama dengan organisasi (yaitu 

tidak ada pembayaran lintas nasional kepada pemasok). 

Definisi 

geografis mengenai ”lokal” mungkin bervariasi karena 

”lokal” dapat berarti kabupaten, kota, provinsi, wilayah 

dalam suatu negara, negara. 


Tidak ada. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Melaporkan definisi ”lokal” secara geografis 

2.2 Untuk perhitungan, persentase pengeluaran harus 

berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat 

sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi 

akrual). 

2.3 Melaporkan apakah organisasi mempunyai 

kebijaksanaan atau praktek umum dalam 

menentukan pemasok lokal baik secara keseluruhan 

organisasi atau lokasi tertentu 

2.4 Jika begitu, uraikan presentase anggaran pengadaan 

untuk daerah operasi utama yaitu pengeluaran 

pada pemasok lokal tempat operasi (misalnya 

persentase pembelian lokal atas barang dan 

persediaan). Pembelian lokal dapat dilakukan 

baik dari anggaran yang disiapkan untuk lokasi 

beroperasi atau melalui kantor pusat organisasi 

2.5 Tunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan pemasok (misal, biaya, lingkungan, kinerja 

sosial) selain penentuan lokasi geografis. 

10 

© 2000-2006 GRI


IP 

EC7 Prosedur penerimaan pegawai 

lokal dan proporsi manajemen 

senior yang direkrut secara lokal 

dan dipekerjakan di daerah operasi 

utama. 

1. Relevansi 


Departemen sumber daya manusia atau bagian 

personalia harus mempunyai informasi yang dibutuhkan 

oleh indikator ini. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Pemilihan staf dan manajemen senior berdasarkan 

berbagai pertimbangan. Menjamin terdapatnya 

penduduk lokal dalam posisi manajemen senior 

akan bermanfaat bagi komunitas lokal dan akan 

meningkatkan kemampuan organisasi dalam 

memahami kebutuhan lokal. 

Keanekaragaman tim manajemen dan terlibatnya 

anggota dari komunitas setempat akan dapat 

meningkatkan keahlian dan keterampilan pegawai, 

memberikan manfaat terhadap komunitas setempat, 

meningkatkan kemampuan organisasi untuk 

memahami kebutuhan lokal. 

2. Kompilasi 

2.1 Melaporkan apakah organisasi mempunyai 

kebijakan global atau praktek umum untuk 

menjamin penerimaan pegawai dari penduduk 

lokal di daerah operasi utama 

2.2 Jika begitu, laporkan proporsi manajemen senior 

dari komunitas lokal di daerah lokasi utama. 

Gunakan data karyawan purnawaktu untuk 

menghitung persentase ini 

2.3 Laporkan penggunaan definisi ”manajemen senior” 

3. Definisi 

Lokal 

Lokal berhubungan dengan individu yang lahir atau 

warga yang mempunyai hak untuk tinggal selamanya 

(mempunyai kartu tanda pengenal atau pemegang visa 

permanen) di lokasi yang sama dengan pasar geografis 

tempat organisasi beroperasi. Organisasi dapat memilih 

definisi lokal sendiri karena dalam beberapa kasus, kota, 

provinsi, regional bahkan negara kecil dapat 

ditentukan sebagai lokal. Meskipun demikian, definisi 

tersebut harus diungkapkan secara jelas. 

Version 3.0 

11

IP 


EC8 Pengembangan dan dampak 

jasa dan investasi infrastruktur 

untuk kepentingan publik melalui 

perikatan komersial, natura, atau pro 

bono 

1. Relevansi 


Departemen akuntansi, bendahara, atau keuangan 

mempunyai informasi yang dibutuhkan oleh indikator 

ini. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Selain menghasilkan dan mendistribusikan 

nilai ekonomi, organisasi dapat mempengaruhi 

perekonomian melalui investasi dalam infrastruktur. 

Pengaruh investasi infrastruktur dapat lebih luas 

dari jangkauan operasi bisnis dan dinikmati dalam 

periode panjang. Hal ini dapat berupa jaringan 

transportasi, pengadaan utilitas, fasilitas sosial dan 

umum, gelanggang olahraga, pusat kesehatan dan 

kesejahteraan, dan lain-lain. Bersama investasi di operasi 

sendiri, hal ini merupakan satu alat ukur kontribusi 

modal organisasi terhadap perekonomian. 

2. Kompilasi 

2.1 Jelaskan cakupan pembangunan (misalnya ukuran, 

biaya, jangka waktu) dari sokongan dan investasi 

serta pengaruh (positif atau negatif) terkini atau 

ekspektasi terhadap komunitas dan perekonomian 

lokal. Tunjukkan apakah investasi dan jasa 

merupakan perjanjian komersial, natura, atau pro 

bono. 

2.2 Laporkan apakah organisasi melakukan penilaian 

kebutuhan komunitas untuk menentukan 

infrastruktur dan jasa lainnya yang dibutuhkan. Jika 

begitu, jelaskan secara ringkas hasil penilaian. 

3. Definisi 

Infrastruktur 

Pembangunan fasilitas (misalnya fasilitas pasokan 

air, jalan, sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat) 

terutama untuk menyediakan barang atau jasa terlebih 

untuk tujuan publik dari pada untuk tujuan komersial, di 

mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi 

langsung. 

Jasa yang ditanggung 

Menyediakan kepentingan publik baik melalui 

pembayaran langsung biaya operasi atau memanfaatkan 

karyawanan organisasi dalam memberikan bantuan 

fasilitas/jasa. Manfaat publik dapat juga termasuk jasa 

publik. 

12 

© 2000-2006 GRI


IP 

EC9 Pemahaman dan penjelasan 

dampak ekonomi tidak langsung 

yang signifikan, termasuk tingkatan 

dampaknya 

1. Relevansi 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dampak 

ekonomi tidak langsung mempunyai pengaruh 

ekonomi terhadap organisasi. Mengingat dampak 

ekonomi langsung dan pengaruh pasar cenderung 

fokus pada konsekuensi langsung suatu aliran moneter 

ke pemangku kepentingan, dampak ekonomi tidak 

langsung merupakan dampak tambahan yang timbul 

akibat sirkulasi uang dalam perekonomian. 

Dampak ekonomi langsung diukur berdasarkan 

nilai transaksi antara organisasi dan pemangku 

kepentingannya, sedangkan dampak ekonomi tidak 

langsung adakalanya merupakan hasil dari transaksi 

nonmoneter. Dampak tidak langsung merupakan 

aspek penting akibat peranan organisasi sebagai agen 

perubahan sosioekonomi terutama dalam perekonomian 

yang sedang berkembang. Dampak tidak langsung 

penting untuk menilai dan memberikan pelaporan atas 

perekonomian regional dan komunitas lokal. 

Untuk kepentingan manajemen, dampak ekonomi tidak 

langsung merupakan indikasi penting untuk memahami 

risiko reputasi yang bisa terjadi atau untuk memberi 

kesempatan dalam mengembangkan akses pasar atau 

pengakuan sosial. 

2. Kompilasi 

2.1 Jelaskan tindakan yang dilakukan oleh organisasi 

untuk memahami dampak ekonomi tidak langsung 

pada tingkat lokal, regional, dan internasional 

2.2 Laporkan contoh-contoh dampak ekonomi tidak 

langsung baik positif ataupun negatif, seperti: 

• Perubahan produktivitas organisasi, sektoral, 

atau seluruh perekonomian (misalnya melalui 

peningkatan adopsi dan distribusi teknologi 

informasi) 

• Pembangunan ekonomi pada suatu lokasi 

miskin (misalnya jumlah dependen yang 

disokong dengan satu penghasilan kerja) 

• Dampak ekonomi atas peningkatan atau 

perusakan kondisi lingkungan dan sosial 

(misalnya perubahan pasar tenaga kerja akibat 

perubahan jenis usaha dari pertanian keluarga 

menjadi perkebunan atau dampak ekonomi 

akibat polusi) 

• Tersedianya produk dan jasa bagi penduduk 

yang berpendapatan rendah ( misalnya 

obat murah/generik untuk menciptakan 

komunitas yang sehat sehingga mereka dapat 

berpartipasi dalam perekonomian; struktur 

harga yang melebihi kemampuan ekonomi 

bagi yang berpendapatan rendah) 

• Meningkatkan pengetahuan dan keahlian di 

antara komunitas profesional atau dalam suatu 

wilayah geografis (misalnya kebutuhan basis 

pemasok menciptakan daya tarik perusahaan 

untuk pekerja ahli yang selanjutnya dapat 

menciptakan institusi belajar yang baru) 

• Dukungan terhadap pekerjaan pada rantai 

pemasok dan rantai distribusi (misal penilaian 

atas pengaruh pertumbuhan atau kontraksi 

organisasi terhadap pemasoknya) 

• Merangsang, memberdayakan, atau 

membatasi penanaman modal asing langsung 

(misalnya ekspansi atau penutupan jasa 

infrastruktur di negara berkembang akan 

menyebabkan peningkatan atau pengurangan 

penanaman modal asing) 

• Dampak ekonomi atas perubahan lokasi 

beroperasi atau beraktivitas (misalnya 

menggunakan tenaga kerja kontrakan dari 

lokasi luar negeri); dan 

• Dampak ekonomi dari penggunaan produk 

dan jasa (misal hubungan antara pola 

pertumbuhan ekonomi dan penggunaan 

produk dan jasa tertentu) 

2.3 Melaporkan dampak yang signifikan dalam konteks 

patok banding eksternal dan prioritas pemangku 

kepentingan seperti standar internasional dan 

nasional, protokol, dan agenda kebijaksanaan. 

3. Definisi 

Dampak ekonomi tidak langsung 

Konsekuensi tambahan dari dampak langsung atas 

transaksi keuangan dan aliran uang antara organisasi 

dan pemangku kepentingannya. 

Dampak ekonomi 

Perubahan dalam potensi produktif perekonomian 

yang mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan 

komunitas dan pemangku kepentingannya dan prospek 

jangka panjang untuk pembangunan. 

Version 3.0 

13

IP 



Tidak ada. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

14 

© 2000-2006 GRI

IP 


Lingkungan (EN) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: EN 

IP 

INDIKATOR KINERJA 

LINGKUNGAN 

Aspek: Material 

CORE 

CORE 

EN1 

EN2 

Aspek: Energi 

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan 

berat atau volume 

Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang 

CORE 

ADD 

ADD 

EN12 

KL12 Uraian atas berbagai dampak 

signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, 

produk, dan jasa organisasi pelapor 

terhadap keanekaragaman hayati di 

daerah yang diproteksi (dilindungi) dan 

di daerah yang memiliki keanekaragaman 

hayati bernilai tinggi di luar daerah yang 

diproteksi (dilindungi) 

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang 

untuk mengelola dampak terhadap 

keanekaragaman hayati 

ADD ADD 

ADD CORE CORE 

EN3 

EN4 

EN5 

EN6 

EN7 

Aspek: Air 

CORE 

EN8 

Penggunaan Energi Langsung dari 

Sumberdaya Energi Primer 

Pemakaian Energi Tidak Langsung 

berdasarkan Sumber Primer 

Penghematan Energi melalui Konservasi 

dan Peningkatan Efisiensi 

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan 

jasa berbasis energi efisien atau energi 

yang dapat diperbarui, serta pengurangan 

persyaratan kebutuhan energi sebagai 

akibat dari inisiatif tersebut. 

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi 

tidak langsung dan pengurangan yang 

dicapai 

Total pengambilan air per sumber 

ADD 

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko 

kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah 

IUCN (IUCN Red List Species) dan yang 

masuk dalam 

daftar konservasi nasional dengan habitat di 

daerah-daerah yang terkena dampak 

operasi 

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 

CORE 

CORE 

ADD 

CORE 

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya 

langsung maupun tidak langsung dirinci 

berdasarkan berat 

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya 

diperinci berdasarkan berat 

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah 

kaca dan pencapaiannya 

EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan 

ozon (ozone-depleting substances/ODS) 

diperinci berdasarkan berat 

ADD 

EN9 

Sumber air yang terpengaruh secara 

signifikan akibat pengambilan air 

CORE 

EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya 

yang diperinci berdasarkan jenis dan berat 

ADD 

EN10 

Persentase dan total volume air yang 

digunakan kembali dan didaur ulang 

CORE 

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan 

tujuan 

Aspek Biodiversitas 

(Keanekaragaman Hayati) 

CORE 

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan 

metode pembuangan. 

CORE 

EN11 

Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, 

disewa, dikelola oleh organisasi pelapor 

yang berlokasi di dalam, atau yang 

berdekatan dengan daerah yang diproteksi 

(dilindungi?) atau daerah-daerah yang 

memiliki nilai keanekaragaman hayati yang 

tinggi di luar daerah yang diproteksi 

CORE 

ADD 

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang 

signifikan. 

EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, 

diekspor, atau diolah yang dianggap 

berbahaya menurut Lampiran Konvensi 

Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah 

yang diangkut secara internasional. 

Version 3.0 

1

IP 


ADD ADD 

CORE CORE CORE 

ADD 

EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai 

keanekaragaman hayati badan air serta 

habitat terkait yang secara signifikan 

dipengaruhi oleh pembuangan dan 

limpasan air organisasi pelapor. 

Aspek: Produk dan Jasa 

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak 

lingkungan produk dan jasa dan sejauh 

mana dampak pengurangan tersebut. 

EN27 Persentase produk terjual dan bahan 

kemasannya yang ditarik menurut kategori. 

Aspek: Kepatuhan 

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan 

jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran 

terhadap hukum dan regulasi lingkungan. 

Aspek: Pengangkutan/Transportasi 

EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat 

pemindahan produk dan barang-barang 

lain serta material yang digunakan untuk 

operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang 

memindahkan. 

Aspek: Menyeluruh 

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan 

investasi lingkungan menurut jenis. 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

Relevansi 

Aspek dalam Indikator Lingkungan distruktur untuk 

mencerminkan input, output dan metode pengaruh 

organisasi terhadap lingkungan. Energi, air dan bahan 

yang diperkenalkan dalam tiga jenis input standar 

yang digunakan oleh kebanyakan organisasi. Input ini 

menunjukkan output dari kepentingan lingkungan, 

yang ditangkap oleh Aspek dari Emisi, Efluen dan 

Limbah. Keanekaragaman Hayati juga berhubungan 

dengan konsep dari input dimana itu dapat dilihat 

sebagai sumber alam. Namun keanekaragaman hayati 

dapat juga berpengaruh langsung sebagai output oleh 

limbah. 

Aspek dari Transpor dan Produk dan Jasa menunjukkan 

area dimana organisasi dapat mempengaruhi 

lingkungan, namun sering melalui pihak yang lain 

seperti pelanggan atau supplier dari jasa logistik. 

Compilasi dan Aspek Keseluruhan mempunyai ukuran 

spesifik mengenai organisasi yang mengelola kinerja 

lingkungan. 

Aspek dari Energi, Air, Emisi, dan Keanekaragaman Hayati 

mempunyai beberapa indicator dimana hubungannya 

akan dijelaskan seperti dibawah ini. 

Aspek Energi 

Indikator Energi meliputi lima area penting dari 

penggunaan energy suatu organisasi, dimana termasuk 

energi langsung dan tidak langsung. Energi langsung 

adalah energi yang digunakan oleh organisasi dan 

produknya serta jasanya. Penggunaan energi tidak 

langsung adalah energi yang digunakan oleh yang lain 

yang melayani organisasi. 5 area yang berbeda dari 

penggunaan energy harus dilaporkan sebagai berikut: 

• Dalam EN3, konsumsi energi langsung dari 

organisasi yang melaporkan dapat dilaporkan, 

termasuk energi yang dibangkitkan di tempat 

(sebagai contoh, melalui pembakaran gas). 

• EN4 memberikan informasi dari konsumsi energy 

yang dibutuhkan untuk memproduksi energi yang 

dibeli diluar seperti listrik. 

• EN5 menanyakan energi yang diselamatkan melalui 

konservasi dan perbaikan efisiensi. 

• EN6 menjelaskan pengembangan produk dan jasa 

yang energi efisien. 

• Dan pada akhirnya EN7 meliputi konsumsi energy 

tidak langsung dari aktivitas pelaporan organisasi. 

Pengukuran dari konsumsi energi berhubungan dengan 

emisi gas rumah kaca dan climate change. Pembakaran 

bahan bakar fosil untuk membangkitkan energy 

menimbulkan emisi karbon dioksida (gas rumah 

kaca). Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan 

dalam Kyoto Protocol dan untuk mengurangi 

risiko dari climate change, permintaan energy 

untuk diturunkan (diukur dalam EN5 dan EN6) 

dan mengganti sumber bahan bakar fosil dengan 

yang dapat diperbaharukan (diukur dalam EN3 dan 

EN4). Dengan tambahan mengurangi penggunaan 

konsumsi langsung energy, merancang produk 

dan jasa yang energi efisien (EN6) dan mengurangi 

penggunaan energi tidak langsung (EN7) (sebagai 

contoh; pemilihan bahan baku yang rendah 

energy atay penggunaan jasa seperti perjalanan) 

merupakan strategi penting. 

Aspek Emisi 

Aspek emisi, efluen dan limbah meliputi 

Indikator yang mengukur pengeluaran standar 

terhadap lingkungan yang dipertimbangkan 

sebagai polutan. Indikator ini termasuk berbagai 

jenis polutan (contoh: emisi udara, efluen, dan 

limbah padat) dan yang dikenal dalam kerangka 

aturan (EN20-EN23, EN24). Sebagai tambahan, 

ada indicator untuk dua jenis emisi yang harus 

mengikuti konvensi internasional mengenai gas 

rumah kaca (EN16 dan EN17) dan bahan yang 

dapat merusak ozon (EN19). EN16 dapat dihitung 

dengan data yang dilaporkan dibawah EN3 dan 

EN4. EN18 menjelaskan pengurangan emisi yang 

dicapai dan inisiatif untuk mengurangi emisi. 

Definisi 

Energi Langsung 

Bentuk dari energy yang masuk kedalam batas 

operasional organisasi pelapor. Dapat dikonsumsi 

langsung oleh organisasi didalam batas-batasnya, 

atau dapat diekspor ke pengguna lainnya. Energi 

langsung dapat tampil sebagai yang utama 

(contohnya, gas alam untuk pemanasan) atau 

perantara (contohnya: listrik untuk penerangan). 

Dapat dibeli, diekstrak (contohnya, batubara, 

gas alam, minyak), dipanen (contohnya, energi 

biomass), dikumpulkan (contohnya, tenaga surya, 

angin), atau ditampilkan dalam batas organisasi 

pelapor dengan cara yang lain. 

Emisi Rumah Kaca 

(Greenhouse Gas Emissions – GHG) 

Enam emisi rumah kaca utama adalah: 

• Karbon Dioksida (CO2) 

• Metana (CH4) 

Version 3.0 

3

IP 


• Nitro Oksida (N2O) 

• Hydrofluorocarbon (HFC – sekumpulan kompon 

tertentu) 

• Perfluorocarbon (PFC – sekumpulan kompon 

tertentu) 

• Sulphur Heksafluorida (SF6) 

Energi tidak langsung 

Energi yang diproduksi diluar batas organisasi dari 

organisasi pelapor yang dipergunakan untuk suplai 

energi kepada kebutuhan energi perantara (contohnya, 

listrik atau pemanas dan pendingin). Contoh paling 

umum adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) 

diluar batas organisasi pelapor untuk membangkitkan 

listrik yang dipergunakan didalam batas organisasi. 

Energi perantara 

Bentuk dari energi yang diproduksi yang merubah 

(konversi) energi utama dalam bentuk yang lain. Untuk 

kebanyakan organisasi listrik merupakan bentuk paling 

penting dari energi perantara. Untuk sedikit organisasi 

kemungkinan bentuk produk energi perantara 

yang lain dapat berlaku penting, seperti uap atau air 

yang disalurkan oleh pembangkit panas distrik atau 

pembangkit air dingin, atau bahan bakar yang diolah 

seperti bahan bakar sintetikm biofuel dll. 

Sumber Utama 

Bentuk utama dari konsumsi energi untuk memenuhi 

kebutuhan energi dari organisasi pelapor. Energi ini 

dipergunakan untuk memberikan jasa akhir energy 

(contohnya, pemanasan ruangan, transport) atau 

memproduksi bentuk perantara dari energi.seperti 

listrik dan panas. Contoh dari energi langsung termasuk 

sumber yang tidak terbaharui seperti batubara, gas 

alam, minyak, dan energi nuklir. Dan itu juga termasuk 

sumber yang diperbaharukan seperti biomass, tenaga 

surya, angin, panas bumi, dan hidro energi. Energi utama 

yang mungkin dikonsumsi di tempat (contohnya, gas 

alam untuk memanaskan gedung organisasi pelapor) 

atau off-site (contohnya, gas alam yang dikonsumsi 

oleh pembangkit listrik yang memberikan listrik kepada 

fasilitas organisasi pelapor). 

Energi yang diperbaharui 

Energi yang diperbaharui dikeluarkan dari proses alam 

yang diambil secara terus-menerus. Ini termasuk listrik 

dan panas yang dibangkitkan oleh tenaga surya, angin, 

samudra, hydropower, biomass, sumber panas bumi, 

biofuel dan hydrogen yang diambil dari sumber yang 

diperbaharukan. 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN1 Penggunaan Bahan; diperinci 

berdasarkan bobot atau volume 

1. Relevansi 

Indikator ini menggambarkan kontribusi organisasi 

terhadap konservasi sumber daya global serta upaya 

untuk menekan intensitas penggunaan bahan dan 

peningkatan efisiensi ekonomi. Hal ini sejalan dengan 

sasaran OECD dan strategi keberlanjutan nasional di 

berbagai negara. Bagi para manajer internal dan pihak 

lainnya yang berkepentingan di bidang keuangan 

suatu organisasi, pemakaian bahan berhubungan 

secara langsung dengan keseluruhan biaya operasi. 

Pencatatan pemakaian bahan, baik per produk maupun 

per kelompok produk, secara internal akan memudahkan 

pemantauan efisiensi penggunaan bahan dan aliran 

biayanya. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan jumlah pemakaian bahan, baik yang 

dibeli maupun yang berasal dari sumber internal 

(produksi atau hasil tambang sendiri). Bahan yang 

dimaksud di sini adalah: 

3. Definisi 

Bahan Langsung 

Bahan yang digunakan dalam produk akhir 

Bahan Yang Tak Terbarukan 

Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dalam 

jangka pendek, seperti mineral, logam, minyak dan gas 

bumi, batubara dan lain-lain. 


Sumber informasi potensial mencakup sistem 

akuntansi dan penagihan, serta bagian pengadaan atau 

manajemen pasokan (supply management). 

5. Referensi 

• OECD, Recommendation of the Council on Material 

Flows and Resouce Productivity, 2004. 

• Bahan baku (misalnya sumber daya alam 

yang digunakan untuk diubah menjadi 

produk seperti bijih logam, mineral, kayu dan 

sebagainya) 

• Bahan pembantu (misalnya bahan yang 

dibutuhkan dalam proses manufaktur yang 

bukan merupakan bagian dari produk akhir 

seperti pelumas yang digunakan untuk mesinmesin 

pabrik ) 

• Barang setengah jadi, termasuk segala bentuk 

bahan dan komponen di luar bahan baku yang 

merupakan bagian produk akhir 

• Bahan yang digunakan untuk kemasan 

2.2 Identifikasikan sumber daya tak terbarukan dan bahan 

langsung yang digunakan. Konversikan semua 

ukuran menjadi estimasi berat dan volume, dengan 

penekanan pada berat kotor dibandingkan dengan 

berat kering/bersih. 

2.3 Laporkan Jumlah Berat dan Volume : 

• Penggunaan bahan yang tak terbarukan 

• Penggunaan bahan langsung 

Version 3.0 

5

IP 


EN2 Persentase Penggunaan Bahan 

Daur Ulang 

1. Relevansi 

Indikator ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

kemampuan organisasi dalam menggunakan bahan– 

bahan yang berasal dari daur ulang. Penggunaan bahan– 

bahan tersebut akan mengakibatkan berkurangnya 

permintaan akan bahan dasar serta memberikan 

kontribusi untuk konservasi sumber daya global. Bagi 

para manajer dan pihak–pihak lain yang berkepentingan 

atas laporan kondisi keuangan organisasi, penggantian 

penggunaan bahan ke daur ulang dapat menekan biaya 

keseluruhan operasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan berat atau volume total bahan-bahan 

yang digunakan seperti pada laporanEN1 

2.2 Dapatkan berat atau volume total bahanbahan 

masukan yang didaur ulang. Perkiraan 

kebutuhannya menggunakan metode perkiraan 

atau estimasi 

2.3 Laporkan persentase bahan-bahan yang didaur 

ulang dengan menggunakan rumus : 

EN2 = Total Penggunaan Bahan Daur Ulang x 100 

Total Bahan Yang Digunakan 

3. Definisi 

Bahan-bahan Daur Ulang 

Bahan-bahan yang menggantikan bahan asal/murni 

(virgin) yang dibeli atau diperoleh dari sumber luar atau 

dari dalam, bukan produk sampingan dan bukan produk 

akhir seperti yang sampaikan dalam laporan organisasi 


Sumber informasi penting diperoleh dari tagihan 

dan sistem akutansi, departemen yang mengelola 

persediaan, rekaman produksi dan limbah. 

5. Referensi 

• OECD Working Group on Waste Prevention and 

Recycling 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN3 Penggunaan Energi Langsung 

dari Sumber Daya Energi Primer 

1. Relevansi 

Kemampuan organisasi dalam menggunakan energi 

secara efisien diungkapkan melalui perhitungan 

energi yang dikonsumsi. Konsumsi energi berdampak 

langsung terhadap biaya operasional dan mempunyai 

eksposur terhadap naik turunnya pasokan energi dan 

tingkat harga. Dampak organisasi terhadap lingkungan 

sebagian dipengaruhi oleh pilihannya atas sumber daya 

energi . Perubahan keseimbangan sumber daya energi 

memberikan petunjuk tentang usaha organisasi dalam 

menekan dampak lingkungan. 

Informasi tentang penggunaan sumber daya energi 

primer bisa membantu penilaian bagaimana organisasi 

dapat dipengaruhi dengan dihasilkannya peraturan 

lingkungan seperti Protokol Kyoto. Penggunaan bahan 

bakar fosil merupakan sumber utama terjadinya 

emisi gas rumah kaca, dan penggunaan energi terkait 

langsung dengan terbentuknya emisi gas rumah kaca. 

Penggantian sumber daya energi bahan bakar fosil 

dengan sumber daya terbarukan merupakan langkah 

penting untuk menghambat perubahan iklim dan 

dampak lingkungan lainnya akibat kegiatan ekstraksi 

dan pengolahan yang menggunakan energi. Dukungan 

terhadap penggunaan sumber daya terbarukan dan 

teknologi energi yang efisien juga akan mengurangi 

ketergantungan organisasi saat ini dan saat mendatang 

atas sumber daya tak terbarukan, yang pada gilirannya 

sangat potensial untuk menghasilkan penghematan 

baik dari sisi harga maupun penyediaannya. 

Indikator ini merupakan ukuran terhadap tingkat 

konsumsi energi primer oleh organisasi. Indikator ini 

tercakup dalam ruang lingkup 1 pada WRI/WBCSD 

GHG Protocol. Indikator EN 4 mengukur tingkat 

konsumsi sumber daya energi primer organisasi dalam 

menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy) 

seperti listrik, pemanasan dan pendinginan, dan 

sebagainya. 

• Bahan bakar hasil distilasi minyak 

mentah, termasuk gasolin, diesel, gas 

petroleum cair (liquified petroleum gas/ 

LPG), gas alam tekan (compressed natural 

gas/CNG), gas alam cair, butana, prophana, 

ethana, dan sebagainya. 

• Sumber Daya Energi Terbarukan 

• Biofuel 

• Ethanol 

• Hidrogen 

Catatan : Biomassa tidak termasuk sumber daya 

energi terbarukan berdasarkan laporan WRI/ 

WBCSD GHG Protocol, dan emisi CO2 langsung 

dari pembakaran biomassa dapat dilaporkan 

secara terpisah 

2.2 Sumber Daya Energi Yang Diproduksi Langsung 

Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer 

yang didapatkan organisasi melalui kegiatan 

produksi, pengolahan, pengumpulan, atau konversi 

bentuk energi lainnya dalam satuan Joule atau 

kelipatannya. Bisa dimasukkan dalam kategori ini 

sumber energi yang diuraikan pada butir 2.1 

2.3 Sumber Daya Energi Yang Dijual Langsung 

Dapatkan informasi tentang besarnya energi primer 

yang dikirim keluar (diekspor) organisasi diperinci 

dalam satuan Joule atau kelipatannya 

2.4 Menghitung total konsumsi energi dalam satuan 

joule atau kelipatannya seperti gigajoules (1 bilion 

joules atau 109 joules) dengan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut: 

Total pemakaian energi = Energi primer yang 

dibeli langsung + Energi primer yang diproduksi 

langsung - Energi primer yang dijual langsung. 

Tabel berikut konversi volume sumber daya primer 

ke gigajoules (GJ): 

2. Kompilasi 

2.1 Sumber Daya Energi Yang Dibeli Langsung 

Dapatkan informasi tentang sumber daya energi 

primer yang dibeli oleh organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri. Termasuk di dalamnya : 

• Sumber Daya Energi Tak Terbarukan : 

• Batubara 

• Gas Alam 

Version 3.0 

7

IP 


Batubara GJ Minyak 

Mentah 

GJ Gasoline GJ Gas Alam GJ Kelistrikan GJ 

Metrik Ton 26.00 Barel 6,22 Galon 0,125 Therm 0,1055 Kilowatt - 

Hour 

Ton 

( short ) 

Ton 

( long ) 

23,59 Metrik 

Ton 

26,42 Ton 

( short ) 

Ton 

( long ) 

44,8 Metrik 

Ton 

44,8 1000 

Kaki 

Kubik 

40,64 Diesel 1000 

Meter 

Kubik 

45,52 Galon 0,138 MMBtu 1,055 

Metrik 

Ton 

Minyak Bakar 

43,33 

Galon 0,144 

Metrik 

Ton 

40,19 

1,1046 Megawatt - 

Hour 

39,01 Gigawatt – 

Hour 

0,0036 

3,6 

3600 

2.5 Laporkan total konsumsi energi langsung 

dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci 

berdasarkan sumber daya energi primer terbarukan. 

2.6 Laporkan total konsumsi energi langsung 

dalam satuan joule atau kelipatannya diperinci 

berdasarkan sumber daya energi primer tak 

terbarukan. 

3. Definisi 

Sumber Daya Terbarukan 

Sumber daya yang bisa digantikan dalam jangka waktu 

pendek melalui siklus ekologi (berbeda dengan sumber 

daya seperti mineral, logam, minyak, gas, batubara yang 

tidak dapat diperbaharui dalam jangka waktu pendek). 


Informasi dapat diperoleh dari faktur , perhitungan atau 

pengukuran bahan bakar, estimasi, dan sebagainya. 

Hitungan dalam satuan joule dapat diambil langsung 

atau dikonversi dari faktur atau catatan penyerahan 

barang. Informasi mengenai gabungan sumber daya 

energi primer yang digunakan untuk menghasilkan 

energi lanjutan (intermediate energy) dapat diperoleh 

dari pemasok. 

5. Referensi 

• The Greenhouse Gas Protocol ( GHG ) Initiative – A 

Corporate Accounting and Reporiting Standard 

( Edisi ualng, 2004 ) dari The World Resources 

Institute ( WRI ) dan the World Bussiness Council for 

Sustainable Development ( WBCSD). 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN4 Pemakaian Energi Tidak 

Langsung berdasarkan Sumber 

Primer 

1. Relevansi 

Jumlah sumber energi primer yang dikonsumsi oleh 

organisasi secara tidak langsung melalui penggunaan 

listrik, panas, dan uap, memberi petunjuk adanya usaha 

organisasi untuk mengelola dampak lingkungan serta 

mengurangi kontribusi organisasi terhadap perubahan 

iklim. Efek terhadap perubahan iklim sebagai akibat dari 

penggunaan energi tidak langsung tergantung pada 

tipe atau jenis energi primer yang digunakan dalam 

menghasilkan energi lanjutan (intermediate energy ) 

Energi lanjutan (intermediate energy) mengacu pada 

bentuk energi yang merupakan hasil konversi energi 

primer menjadi bentuk energi lain. Bagi kebanyakan 

organisasi, listrik adalah energi lanjutan yang paling 

banyak digunakan. Sedangkan dalam jumlah terbatas, 

produk energi lanjutan lainnya juga penting seperti uap 

atau air yang digunakan untuk pemanasan dan bahan 

bakar hasil penyulingan seperti bahan bakar sintetik, 

biofuel, dan sebagainya. 

Indikator ini mengukur kebutuhan energi untuk 

memproduksi dan menghasilkan listrik dan produk 

energi lanjutan lainnya (seperti untuk pemanasan) 

yang terkait secara langsung dengan konsumsi energi 

organisasi. Informasi ini juga secara tidak langsung dapat 

digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca. Hal 

ini tercakup dalam ruang lingkup 2 dari WRI/WBCSD HG 

Protocol. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi besarnya energi lanjutan 

(intermediate energy) yang dibeli dan dipakai oleh 

organisasi dari sumber eksternal dalam satuan joule 

atau kelipatannya seperti gigajoule (1 bilion joule, 

atau 10 9 joule). Termasuk di dalamnya: 

Energi lanjutan (intermediated energy) yang 

dibeli dan dikonsumsi dari sumber daya energi 

tak terbarukan seperti yang tercantum pada EN 3, 

termasuk: 

Energi lanjutan (intermediated energy) yang dibeli 

dan dikonsumsi dari sumber daya terbarukan, 

termasuk: 

• Energi surya 

• Angin 

• Geotermal 

• Energi air 

• Biomassa 

• Hidrogen 

2.2 Dapatkan jumlah bahan bakar primer yang 

dikonsumsi untuk menghasilkan energi lanjutan 

(intermediate energy ) berdasarkan jumlah total 

energi yang dibeli dari pemasok luar ( EN3 – Energi 

yang dibeli ). Untuk menaksir jumlah bahan bakar 

yang digunakan dalam menghasilkan energi yang 

dibeli, pergunakan salah satu berikut ini : 

• Data pemakaian bahan bakar untuk 

menghasilkan listrik jika datanya tersedia 

• Data listrik dan pemanasan 

• Estimasi apabila data tidak ada 

2.3 Dengan menggunakan data pada butir 2.1, 

laporkan: 

• Jumlah total penggunaan energi tidak 

langsung yang berasal dari sumber daya tak 

terbarukan tidak langsung dan sumber daya 

terbarukan tidak langsung dalam bentuk 

energi lanjutan (intermediate energy) 

• Kaitan pemakaian energi primer dan produksi 

energi primer 

3. Definisi 

Tidak ada. 

• Kelistrikan 

• Pemanasan dan pendinginan 

• Uap 

• Energi nuklir 

• Bentuk lain energi yang berasal dari luar 

Version 3.0 

9

IP 



Pemasok energi dan jasa lain yang terkait merupakan 

sumber informasi paling penting untuk indikator 

ini. Informasi lain dapat diperoleh dari faktur , 

penghitungan/pengukuran dari pembukuan 

penggunaan bahan bakar, perkiraan, default dan 

sebagainya. Di samping data default yang diperoleh 

dari International Energy Agency (IEA), informasi dapat 

juga diperoleh dari laporan tahunan yang dikirimkan 

oleh berbagai pemerintahan ke Badan PBB mengenai 

Perubahan Iklim ( United Nations Framework Convention 

on Climate Change/ UNFCC). Laporan ini selanjutnya 

akan dipergunakan untuk memerinci penggunaan 

energi dan emisi masing-masing negara. 

5. Referensi 

• IAE (International Energy Agency) Annual 

Publication of Energy Balances for OECD and 

non-OECD Countries 

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative 

– A Corporate Accounting and Reportng 

Standard (Revised Edition, 2004 ) dari the 

World Resources Institute (WRI ) and the World 

Bussiness Council for Sustainable Development 

(WBCSD) 

• Protok Kyoto, 1997 

10 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN5 Penghematan Energi melalui 

Konservasi dan Peningkatan 

Efisiensi 

1. Relevansi 

Indikator ini menunjukkan hasil dari usaha proaktif 

untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui 

perbaikan proses teknologi dan upaya konservasi 

energi lainnya. Peningkatan efisiensi energi dapat 

menghasilkan penghematan biaya, dan pada gilirannya 

akan meningkatkan keunggulan kompetitif dan 

diferensiasi pasar.. 

Adanya dukungan teknologi dengan efisiensi energi 

memberi dampak langsung terhadap biaya operasi dan 

akan mengurangi ketergantungan organisasi terhadap 

sumber daya energi tak terbarukan di masa mendatang. 

Penggunaan energi secara efisien merupakan salah 

satu kunci utama untuk bisa menghambat terjadinya 

perubahan iklim serta dampak lingkungan lainnya 

karena kegiatan ekstraksi dan pengolahan energi. 

Konservasi dan Perbaikan Efisiensi 

Terobosan teknologi atau organisasional untuk mengurangi tingkat 

penggunaan energi sebatas yang diperbolehkan dalam sebuah 

proses atau penugasan organisasi . Termasuk di dalamnya perancangan 

ulang proses, pengalihan atau konversi dan kalibrasi 

(retrofitting) peralatan (seperti efisiensi penggunaan penerangan) 

atau ditiadakannya penggunaan energi yang tidak perlu melalui 

perubahan perilaku. 


Informasi dapat diperoleh melalui hasil pengukuran penggunaan 

energi internal, informasi dari para pemasok (energi yang terkait 

dengan spesifikasi mesin-mesin baru, lampu penerangan dan 

sebagainya). 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi total penghematan energi 

melalui usaha pengurangan konsumsi energi 

dan peningkatan efisiensi energi. Pengurangan 

konsumsi energi dengan mengurangi kapasitas 

produksi atau penggunaan sumber energi dari luar 

tidak termasuk dalam indikator ini. 

2.2 Laporkan jumlah total penghematan energi 

dalam satuan joule atau kelipatannya seperti 

gigajoule (1 billion joules atau 109 joule). Langkah 

untuk penghematan energi melalui: 

• Perancangan ulang proses 

• Konversi dan kalibrasi (retrofitting) peralatan 

• Perubahan perilaku karyawan 

3. Definisi 

Penghematan Energi 

Pengurangan jumlah energi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan proses atau tugas yang sama. Dalam hal 

ini tidak termasuk pengurangan penggunaan energi 

sebagai akibat dari berkurangnya aktivitas organisasi 

(seperti penggunaan sumber lain dari luar dalam proses 

produksi). 

Version 3.0 

11

IP 


EN6 Inisiatif untuk mendapatkan 

produk dan jasa berbasis energi 

efisien atau energi yang dapat 

diperbarui, serta pengurangan 

persyaratan kebutuhan energi 

sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 

1. Relevansi 

Konsumsi energi adalah kontributor utama dalam 

perubahan iklim yang berasal dari pembakaran bahan 

bakar fosil sehingga menghasilkan CO2 (merupakan efek 

gas rumah kaca). Penggunaan energi yang lebih efisien 

merupakan hal penting untuk menghambat tejadinya 

perubahan iklim, sebagaimana tujuan Protokol Kyoto. 

Penyediaan produk dan layanan efisien energi adalah 

bagian penting dari inisiatif pelayanan produk (product 

stewardship initiatives). 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi dapat diperoleh dari pengukuran/pengujian 

produk internal, penelitian yang berkaitan dengan polapola 

penggunaan, standar industri, dan lain-lain. 

5. Referensi 

• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian 

yang relevan dari the International Organisation 

for Standardization (ISO). 

• Standar efisiensi energi dan prosedur pengujian 

yang relevan dari the International Electrotechnical 

Commission (IEC). 

Produk dan jasa tersebut dapat menjadi sumber 

keunggulan kompetitif untuk peningkatan diferensiasi 

dan reputasi produk. Teknologi yang efisien energi 

dapat pula mengurangi biaya barang-barang komsumsi. 

Apabila inisiatif yang dilaksanakan oleh berbagai 

organisasi untuk sektor yang sama dibandingkan, maka 

terlihat adanya kecenderungan yang sama di pasar 

produk atau jasa. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan inisiatif yang ada untuk mengurangi 

kebutuhan produk utama/kelompok produk/jasa 

atas energi . 

2.2 Laporkan pengurangan kebutuhan produk dan jasa 

atas energi yang dicapai selama periode pelaporan. 

2.3 Jika angka yang berorientasi pada penggunaan 

energi (user-oriented figure) dipergunakan (seperti 

kebutuhan energi untuk komputer), laporkan 

dengan jelas setiap asumsi atau pola konsumsi 

atau faktor normalisasi (seperti penggunaan energi 

kurang 10% rata-rata per hari dengan asumsi 

beroperasi selama 8 jam karena terjadi perubahan 

beban dalam proses ). Gunakan referensi standar 

industri yang tersedia (misalnya penggunaan bahan 

bakar mobil 100 km pada kecepatan 90 km/jam). 

12 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN7 Inisiatif untuk mengurangi 

konsumsi energi tidak langsung dan 

pengurangan yang dicapai 

1. Relevansi 

Penggunaan energi tidak langsung terjadi melalui 

pembelian bahan dan komponen atau jasa seperti 

perjalanan, pegawai pulang pergi (commuter)r, serta 

produksi yang di sub-kontrakkan. Dengan melaksanakan 

pemantauan secara menyeluruh, pengggunaan 

energi dapat dikurangi secara efektif (seperti dengan 

menyeleksi bahan, jasa, atau kapasitas produk yang 

efisien energi secara hati-hati ataupun dengan 

mengganti kegiatan perjalanan dengan telepon atau 

konferensi jarak jauh). 

Penghitungan penggunaan energi tidak langsung 

menjadi dasar untuk menghitung emisi gas rumah 

kaca secara tidak langsung seperti yang diminta pada 

indikator EN19. Penelusuran pengurangan penggunaan 

energi tidak langsung dapat meningkatkan kinerja 

daur ulang produk dan jasa secara keseluruhan dan 

merupakan bagian dari rancangan keseluruhan program 

lingkungan 

2.5 Tunjukkan asumsi dasar dan metodologi yang 

digunakan untuk menghitung penggunaan energi 

tidak langsung lainnya serta menunjukkan sumber 

informasi. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Data relevan yang diperoleh dari informasi pemasok, 

perhitungan/perkiraan daur ulang (yang diperoleh dari 

internal perusahaan atau dengan organisasi peneliti) 

5. Referensi 

• AE (International Energy Agency) Annual 

Publication of Energy Balances for OECD and non- 

OECD Countries 

Akhirnya, indikator ini mencakup penghematan energi 

yang dicapai oleh organisasi dalam konsumsi energi 

tidak langsung 

2. Kompilasi 

2.1 Untuk indikator ini, keluarkan penggunaan energi 

tidak langsung yang berkaitan dengan pembelian 

sumber energi lanjutan (intermediate energy) 

seperti pada laporan EN4. 

2.2 Dapatkan informasi penggunaan energi tidak 

langsung yang terkait dengan kegiatan hulu/hilir di 

empat daerah berikut ini: 

• penggunaan material berbasis energi intensif 

• produksi yang disub-kontrakkan 

• bisnis yang terkait dengan kegiatan perjalanan 

• transportasi pulang-pergi pekerja 

2.3 Laporkan inisitaif untuk mengurangi penggunaan 

energi tidak langsung. 

2.4 Laporkan secara kuantitatif pengurangan 

penggunaan energi tidak langsung selama periode 

laporan yang tertera pada area di 2.2. 

Version 3.0 

13

IP 


EN8 Total pengambilan air per 

sumber 

1. Relevansi 

Pelaporan total volume pengambilan air dari sumbernya 

memberikan kontribusi untuk mengetahui tingkat 

potensi dampak dan risiko secara keseluruhan dari 

penggunaan air oleh suatu organisasi. Total volume 

pengambilan air memberikan indikasi mengenai tingkat 

kepentingan atau besaran penggunaan air oleh suatu 

organisasi sebagai pengguna air, dan memberikan data 

dasar untuk penghitungan lain yang berkaitan dengan 

efisiensi dan penggunaan. 

Upaya yang sistematis untuk memantau dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh organisasi 

berkaitan langsung dengan biaya penggunaan 

air. Besarnya jumlah penggunaan air dapat pula 

menunjukkan tingkat risiko pengurangan ketersediaan 

air atau meningkatnya biaya pengelolaan air. Akibat 

penggunaan air dalam jumlah yang besar kelangkaan 

ketersediaan air bersih mengalami peningkatan dan 

dapat berdampak pada proses produksi. Pada daerahdaerah 

yang sumber airnya sangat terbatas, pola 

konsumsi air oleh organisasi dapat mempengaruhi 

hubungan organisasi dengan pihak lain yang 

berkepentingan. 

3. Definisi 

Total Pengambilan Air 

Jumlah air secara keseluruhan yang diambil (disedot) 

oleh organisasi yang berasal dari berbagai sumber (air 

permukaan, air tanah, air hujan, air yang disediakan oleh 

pemerintah) yang digunakan oleh organisasi selama 

periode pelaporan. 


Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat 

ditunjukkan dari meteran air, tagihan air, penghitungan 

dari data yang ada yang terkait dengan pemakaian air 

(apabila tidak ada meteran air, atau tagihannya, atau 

referensi data yang ada) atau estimasi organisasi itu 

sendiri. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Mengidentifikasi total volume pengambilan air dari 

berbagai sumbernya secara langsung berdasarkan 

pelaporan organisasi atau melalui perantara seperti 

sarana dan prasarana air, tercakup di dalamnya 

proses pendinginan air. 

2.2 Melaporkan total volume pengambilan air dalam 

meter kubik per tahun melalui berbagai sumber: 

• air permukaan, termasuk air dari lahan basah, 

sungai, danau dan laut 

• air tanah 

• air hujan yang dikumpulkan dan ditampung 

secara langsung dalam laporan organisasi 

• air limbah dari organisasi lain 

• penyediaan air oleh pemerintah atau sarana air 

lainnya 

14 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN9 Sumber air yang terpengaruh 

secara signifikan akibat 

pengambilan air 

1. Relevansi 

Penarikan dari sebuah sistem air dapat berpengaruh 

pada lingkungan karena penurunan muka air 

tanah (lowering watertable), berkurangnya volume 

ketersediaan air yang digunakan, atau di lain pihak 

berubahnya kemampuan dan fungsi ekosistem. 

Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas 

hidup di sekitarnya, termasuk konsekuensi ekonominya. 

Indikator ini mengukur skala/tingkat dampak yang 

terkait dengan penggunaan air oleh organisasi. Berkaitan 

dengan pengguna lainnya atas sumber air yang sama, 

indikator ini juga memungkinkan suatu penilaian atas 

risiko spesifik atau perbaikan, dan juga stabilitas sumber 

air yang dimiliki sendiri oleh organisasi. 

• nilai keanekaragaman hayati ( keragaman 

spesies dan endemik, jumlah spesies yang 

dilindungi ) 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi karakteristik sumber air atau daerah yang 

dilindungi dapat diperoleh dari departemen yang 

berkaitan dengan sumber daya air atau dari penelitian 

analisis dampak lingkungan . 

5. Referensi 

• IUCN - Daftar merah spesies langka/terancam. 

• Konvensi Ramsar mengenai lahan basah , 1971. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan sumber air yang secara nyata terkena 

dampak pengambilan air oleh organisasi. Kriteria 

pengambilan air tersebut memenuhi satu atau 

beberapa yang berikut ini: 

• pengambilan rata-rata 5% atau lebih dari 

volume rata-rata tahunan badan air (water 

body) 

• pengambilan dari badan air dilakukan secara 

profesional karena alasan yang sensitif 

berkaitan dengan ukuran, fungsi atau status 

dari kelangkaan, ancaman, atau gangguan 

sistem (khususnya ancaman terhadap 

tumbuhan atau hewan yang terdapat dalam 

badan air) atau 

• pengambilan air dari lahan basah sesuai 

dengan daftar pada konvensi Ramsar atau 

daerah konservasi secara nasional maupun 

internasional tidak diperbolehkan 

Catatan: Bila air disediakan oleh pemasok air milik negara 

atau swasta, badan air/ sumber air asli harus diidentifikasi 

dan dilaporkan 

2.2 Laporkan total sumber air yang berdampak secara 

nyata sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

• ukuran sumber air dalam meter kubik ( m 3 ) 

• bukan sumber air yang dirancang sebagai 

daerah yang dilindungi (nasional atau 

internasional) 

Version 3.0 

15

IP 


EN10 Persentase dan total volume 

air yang digunakan kembali dan 

didaur ulang 

1. Relevansi 

Jumlah air yang digunakan kembali dan yang didaur 

ulang dapat menjadi ukuran efisiensi dan menunjukkan 

keberhasilan organisasi dalam mengurangi jumlah 

pengambilan dan pengeluaran air. Peningkatan 

pemanfaatan kembali dan daur ulang dapat mengurangi 

konsumsi air, ancaman, dan biaya limbah. Pengurangan 

konsumsi air melalui pemanfaatan kembali dan daur 

ulang dapat pula memberikan kontribusi terhadap 

sasaran lokal, nasional dan regional terkait dengan 

pengelolaan penyediaan air. 

2. Kompilasi 

2.1 Indikator ini mengukur air yang dapat dikelola 

untuk dimanfaatkan kembali dan didaur ulang 

dan air yang tidak dapat dapat dikelola untuk 

dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Termasuk 

dalam indikator ini adalah air abu-abu (grey water) ( 

air yang dikumpulkan dari air hujan, air limbah yang 

berasal dari proses rumah tangga seperti mencuci 

piring, pakaian dan mandi) 

3. Definisi 

Upaya untuk memproses ulang air/limbah cair yang sudah 

digunakan atau limbah sebelum dibuang atau dilepasakan ke 

lingkungan sekitar. Secara umum, ada 3 jenis air yang didaur dan 

digunakan kembali: 

• air limbah yang didaur lagi dalam proses yang sama atau 

didaur ulang untuk meningkatkan kegunaannya di dalam 

siklus proses 

• air limbah yang didaur dan digunakan kembali di dalam 

proses yang berbeda tetapi dengan fasilitas yang sama 

• air limbah yang digunakan kembali pada fasilitas organisasi 

yang lain 


Informasi pengambilan air oleh organisasi dapat ditunjukkan 

dari meteran air, tagihan air, atau (jika tidak ada meteran air dan 

tagihannya) penghitungan dari data audit atau inventori atau dari 

penjual air 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2.2 Menghitung volume air yang dimanfaatkan kembali 

dan didaur ulang berdasarkan pada volume 

kebutuhan air yang didaur ulang dan dimanfaatkan 

kembali di masa dating dibandingkan dengan 

pengambilan air. Contohnya apabila organisasi 

dalam satu siklus organisasi membutuhkan 20 

meter kubik air, maka pengambilan airnya 20 meter 

kubik air dari satu siklus produksi dan digunakan 

lagi untuk 3 siklus produksi. Total volume air yang 

digunakan lagi/daur ulang untuk 3 siklus tersebut 

adalah 60 meter kubik. 

2.3 Melaporkan total volume air yang didaur ulang dan 

digunakan kembali oleh organisasi dalam meter 

kubik per tahun (m3/tahun) dan juga persentase 

total air yang diambil sesuai dengan indikator EN8. 

16 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah 

yang dimiliki, disewa, dikelola 

oleh organisasi yang berlokasi 

di dalam, atau yang berdekatan 

dengan daerah yang diproteksi atau 

daerah-daerah yang memiliki nilai 

keanekaragaman hayati yang tinggi 

di luar daerah yang diproteksi 

1. Relevansi 

Dengan melaporkan dampak potensial terhadap tanah 

yang berada dalam areal yang dilindungi atau daerah 

yang berdekatan dengan daerah yang dilindungi , juga 

dengan daerah yang memiliki nilai keanekaragaman 

hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi 

tersebut, suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan 

memahamai risiko-risiko tertentu yang terkait dengan 

keanekaragaman hayati. Melakukan pemantauan 

terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi baik di dalam 

daerah yang diproteksi maupun daerah yang memiliki 

nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah 

yang diproteksi, akan memungkinkan organisasi 

mengurangi risiko. Hal ini juga akan memungkinkan 

organisasi bisa mengelola dampak terhadap 

kenakeragaman hayati atau mencegah terjadinya salah 

kelola. Kesalahan dalam pengelolaan dampak tersebut 

bisa mengakibatkan rusaknya reputasi, keterlambatan 

dalam mendapatkan izin perencanaan, dan kerugian 

akibat keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat 

(social license to operate). 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan daerah operasional yang dimiliki, 

disewa, dikelola yang berlokasi di dalam atau 

di daerah yang berdekatan dengan areal yang 

diproteksi atau daerah yang mengandung 

keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar 

daerah yang diproteksi, termasuk daerah operasi 

dimasa mendatang yang telah ditetapkan oleh 

otoritas terkait 

2.2 Laporkan informasi berikut ini untuk setiap lokasi 

operasi sebagaimana telah diindentifikasikan di 

atas: 

• Lokasi geografis 

• Tanah di bawah permukaan yang dimiliki, 

disewa, atau dikelola oleh organisasi 

• Kedudukan lokasi dalam kaitannya dengan 

daerah yang diproteksi atau daerah yang 

memiliki kenakeragaman hayati bernilai tinggi 

di luar daerah yang diproteksi 

• Tipe operasi (kantor, manufaktur/produksi atau 

ekstraksi) 

• Luasnya areal operasi (dalam km persegi) 

• Nilai kenakeragaman hayati dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

3. Definisi 

-- 

Atribut daerah yang diproteksi dan 

keanekaragaman hayati bernilai tinggi 

yang berada di luar daerah yang 

diproteksi (daratan, air segar atau 

ekosistem laut) dan 

-- 

Status dari areal yang diproteksi (IUCN, 

Protected Area Management Category, 

Ramsar Convention, National Legislation, 

Natura 2000 site, dst) 

Area yang diproteksi 

Area yang secara geografis diperuntukkan, diatur, dan 

dikelola untuk tujuan konservasi khusus 

Area dengan nilai keanekaragaman hayati yang 

tinggi 

Area yang secara legal tidak diproteksi tetapi diakui oleh 

organisasi pemerintah atau nonpemerintah sebagai 

daerah yang penting untuk keanekaragaman hayati. 

Termasuk di dalamnya habitat yang mendapat prioritas 

untuk konservasi (telah didefinisikan di dalam National 

Biodiversity Strategies and Action Plans yang dibuat 

berdasarkan konvensi tentang keanekaragaman hayati). 

Sebagai tambahan, beberapa organisasi konservasi 

internasional telah mengidentifikasi daerah-daerah 

khusus yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati 

yang tinggi 


Informasi yang diperlukan didapatkan dari kontrakkontrak 

pembelian, sewa atau daftar tanah nasional atau 

regional (national/regional land registry) 

Pada level nasional, berbagai instansi publik yang 

bertanggung jawab untuk perlindungan dan konservasi 

lingkungan dapat menyimpan informasi tentang area 

yang secara nasional dan internasional dilindungi 

dan daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati 

bernilai tinggi. Sebagai tambahan, Strategi Nasional 

Keanekaragaman Hayati (National Biodiversity 

Strategies) dan Rencana Aksi umumnya mencakup 

informasi dan daftar daerah yang dilindungi dan daerah 

dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Version 3.0 

17

IP 


5. Referensi 

• Ramsar Convention on Wetlands, 1971 

• UNESCO World Heritage Sites 

• UN Biosphere Reserves 

• National Diversity Strategies and Action Plans 

prepared under the Convention on Biological 

Diversity 

• Conservation International’s Biodiversity Hotspots 

and Wilderness Area. 

• WWF’s Global 200 Ecoregion 

• Bird Life International’s Important Bird Areas 

• IUCN’s Centres of Plant Diversity 

18 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN12 Uraian atas berbagai dampak 

signifikan yang diakibatkan oleh 

aktivitas, produk, dan jasa organisasi 

terhadap keanekaragaman 

hayati di daerah yang diproteksi 

dan di daerah yang memiliki 

keanekaragaman hayati bernilai 

tinggi di luar daerah yang diproteksi 

1. Relevansi 

Indikator ini memberikan informasi atas dampak yang 

signifikan (baik langsung maupun tidak langsung) yang 

ditimbulkan organisasi terhadap keanekaragaman hayati 

di daerah-daerah yang diproteksi dan di daerah dengan 

kenakeragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang 

diproteksi. Indikator ini juga memberikan latar belakang 

pemahaman (dan pengembangan) terhadap strategi 

organisasi untuk menekan dampak dimaksud. Dengan 

meminta informasi kualitatif yang terstruktur, indikator 

tersebut memungkinkan pembandingan antarorganisasi 

dan periode terkait dengan ukuran, skala, dan sifat 

dampak yang terjadi. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan dampak signifikan yang terjadi atas 

keanekaragaman dikaitkan dengan aktivitas, 

produk dan jasa organisasi, termasuk dampak 

langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan 

(misalnya dalam rantai pasokan) 

2.2 Laporkan sifat dari dampak langsung maupun tidak 

langsung yang signifikan terhadap keankeragaman 

hayati dengan mengacu pada satu atau beberapa 

hal berikut ini: 

• Konstruksi atau penggunaan pabrik 

manufaktur, tambang, dan infrastruktur 

transportasi 

• Polusi (diperkenalkannya substansi yang tidak 

secara alamiah muncul dalam sebuah habitat) 

• Diperkenalkannya spesies yang tidak ganas, 

pest dan patogenik 

• Pengurangan spesies 

• Pelestarian habitat 

2.3 Laporkan dampak positif dan negatif signifikan 

yang langsung maupun tidak langsung dengan 

acuan berikut ini: 

• Spesies yang terkena dampak 

• Luasnya areal yang terkena dampak 

• Lamanya dampak 

• Kemungkian tidak bisa dikembalikannya 

(reversibilty and irreversibility) dampak 

dimaksud 

3. Definisi 

Dampak signifikan 

Dampak yang sifnifikan dapat merusak integritas sebuah 

daerah geografis baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Hal ini terjadi dengan mengubah secara 

signifikan fitur ekologis, struktur dan fungsi-fungsi yang 

terkait dengan cakupan daerah menyeluruh dalam 

kurun waktu jangka panjang. Hal ini berarti bahwa 

habitat, level populasi dan/atau spesies khusus yang 

mengakibatkan habitat tersebut penting menjadi tidak 

berkelanjutan. 

Pada tingkatan spesies, sebuah dampak signifikan 

mengakibatkan penurunan populasi dan/atau 

perubahan dalam distribusi sehingga rekrutmen natural 

generasi (reproduksi atau imigrasi dari daerah yang 

tidak terkena dampak) tidak dapat kembali lagi ke level 

sebelumnya. Sebuah dampak signifikan dapat juga 

mempengaruhi subsistensi atau penggunaan sumber 

daya komersial pada tingkatan di mana pengguna 

terkena dampak pada kurun waktu panjang. 


Informasi untuk indikator ini dapat diketemukan dalam 

sistem pengelolaan lingkungan organisasi atau dari 

dokumentasi internal lainnya. Jika tersedia, informasi 

dapat juga diperoleh dari penilaian dampak sosial dan 

lingkungan dan/atau penilaian daur hidup, dan dari hulu 

(upstream)/hilir (downstream) organisasi dalam rantai 

pasokan (supply chain). 

5. Referensi 

• GRI Crosss-Reference: GRI Biodiversity Resource 

Document 

• Perubahan proses ekologis melebihi batas 

yang alamiah 

Version 3.0 

19

IP 


EN13 Perlindungan dan Pemulihan 

Habitat 

1. Relevansi 

Strategi keanekaragaman hayati mencakup kombinasi 

unsur-unsur yang terkait dengan pencegahan, 

pengelolaan, dan pemulihan atas kerusakan yang 

terjadi pada habitat alami sebagai akibat dari aktivitas 

organisasi. Indikator ini mengukur implementasi dari 

strategi khusus untuk mencegah atau memulihkan 

dampak negatif yang terkait dengan kegiatan organisasi. 

Dengan adanya keyakinan atas integrasi habitat alamiah 

bisa meningkatkan reputasi organisasi, stabilitas 

lingkungan, sumber daya serta penerimaan masyarakat 

sekitar. 

2. Kompilasi 

2.1 Indikator ini merujuk pada daerah-daerah di mana 

perbaikan telah selesai atau daerah dimaksud 

telah secara aktif dilindungi. Area yang operasinya 

masih aktif dapat dimasukkan jika daerah tersebut 

memenuhi definisi sebagai daerah yang diproteksi 

dan dipulihkan. 

2.2 Lakukan penilaian terhadap area didasarkan pada 

kondisi akhir periode pelaporan 

2.3 Laporkan ukuran dan lokasi semua habitat di 

daerah lindung dan/atau daerah yang dipulihkan 

(dalam ukuran hektar), dan apakah keberhasilan 

pemulihan disetujui oleh profesional independen 

dari luar. Jika daerah tersebut lebih luas dari 1 km2, 

agar dilaporkan dalam satuan km2. 

3. Definisi 

Daerah yang dipulihkan 

Daerah yang dipergunakan dalam atau dipengaruhi oleh 

aktivitas operasional, di mana perbaikan telah dilakukan 

terhadap lingkungan dimaksud hingga tercapai kondisi 

awal atau kondisi yang didukung oleh ekosistem yang 

sehat dan yang berfungsi baik. 

Daerah yang dilindungi 

Daerah yang dilindungi dari kerusakan selama aktivitas 

operasional, di mana lingkungan tetap berada pada 

kondisi awalnya dengan ekosistem yang sehat dan 

berfungsi baik. 


Informasi atas daerah yang dilindungi dapat diperoleh 

dari dokumentasi sistem manajemen lingkungan 

perusahaan, rencana lokasi, penilaian terhadap dampak 

sosial dan lingkungan atau kebijakan organisasi. 

Informasi atas restorasi tanah (seperti persyaratan 

restorasi tanah) dapat diperoleh dari kontrak leasing, 

sewa atau pembelian tanah atau dari aktivitas penilaian 

dampak sosial dan lingkungan atau dari daftar risiko. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2.4 Laporkan apakah terdapat kemitraan dengan 

pihak ketiga untuk melindungi atau memperbaiki 

daerah yang dihuni habitat di luar daerah di mana 

organisasi telah mengawasi dan melaksanakan 

restorasi dan perlindungan. 

20 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana 

mendatang untuk mengelola 

dampak terhadap keanekaragaman 

hayati 

1. Relevansi 

Kinerja yang dikaitkan dengan kebijakan 

keanekaragaman hayati, sasaran dan komitmen 

tergantung pada ada tidaknya program yang terstruktur 

untuk mengelola dampak yang terjadi. Ada tidaknya 

struktur program menjadi sangat penting ketika regulasi 

nasional tidak menyediakan referensi yang jelas bagi 

rencana organisasi dalam pengelolaan keanekaragaman 

hayati 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi atas program dan target dapat diperoleh 

dari petunjuk manajemen atau dari Sistem Manajemen 

Lingkungan organisasi, penilaian dampak sosial dan 

lingkungan, kebijakan CSR atau register risiko. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Indikator ini memungkinkan para pemangku 

kepentingan menganalisis seberapa baik strategi, 

aktivitas dan rencana ke depan organisasi dalam 

mengungkapkan dampak potensial terhadap 

keanekaragaman hayati. Kualitas pendekatan organisasi 

dalam mengelola dampak terhadap keanekaragaman 

hayati akan mempengaruhi eksposur terhadap risiko 

seperti rusaknya reputasi, denda, atau penolakan 

terhadap rencana atau izin operasi. Tindakan-tindakan 

untuk melindungi atau memperbaiki habitat dan spesies 

menjadi sangat relevan 

2. Kompilasi 

2.1 Jika aturan nasional berpengaruh terhadap strategi, 

aktivitas dan rencana organisasi sebagaimana 

dilaporkan dalam indikator, hal tersebut seharusnya 

dicatat 

2.2 Laporkan strategi organisasi untuk merealisasikan 

kebijakan dalam pengelolaan keanekaragaman 

hayati yang mencakup: 

• Pengintegrasian pertimbangan atas 

keanekaragaman hayati dalam alat-alat analisis 

seperti penilaian dampak lingkungan 

• Metodologi untuk menentukan eksposur risiko 

dari keanekaragaman hayati 

• Menetapkan target dan tujuan khusus\ 

• Proses pemantauan 

• Pelaporan publik 

2.3 Laporkan tindakan yang sedang berjalan untuk 

mengelola risiko keanekaragaman hayati 

sebagaimana diuraikan pada EN11 dan EN12 atau 

rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut di 

masa mendatang 

Version 3.0 

21

IP 


EN15 Jumlah spesies berdasarkan 

tingkat risiko kepunahan yang 

masuk dalam Daftar Merah IUCN 

(IUCN Red List Species) dan yang 

masuk dalam daftar konservasi 

nasional dengan habitat di daerahdaerah 

yang terkena dampak 

operasi 

1. Relevansi 

Indikator ini membantu organisasi dalam 

mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dapat 

membahayakan spesies tanaman dan hewan yang 

terancam punah. Dengan mengidentifikasi berbagai 

ancaman ini, organisasi dapat memulai langkah-langkah 

yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kepunahan 

spesies tersebut. Daftar merah IUCN (IUCN Red List) dan 

daftar konservasi spesies nasional dapat membantu 

menentukan sensitivitas habitat di daerah-daerah yang 

terkena dampak operasi organisasi, dan menentukan 

penting tidaknya habitat dimaksud dari sudut pandang 

manajemen. 

3. Definisi 

IUCN Red List species: 

Sejumlah spesies tertentu, tumbuhan dan binantang, 

dengan status konservasi global sebagaimana 

ditetapkan oleh International Union for the Conservation 

of Nature and Natural Resources (IUCN) 


Informasi atas terdaftarnya spesies dalam IUCN Red 

List dan Daftar Konservasi Nasional dapat diperoleh 

dari kantor konservasi nasional/regional, pemerintahan 

lokal, atau LSM lingkungan hidup. Untuk organisasi 

yang beroperasi di dalam atau berdekatan dengan 

daerah yang dilindungi atau daerah dengan nilai 

keanekaragaman hayati yang tinggi, studi perencanaan 

atau bahan lainnya yang diizinkan bisa jadi mengandung 

informasi tentang keanekaragaman hayati dalam daerah 

yang diproteksi. 

5. Referensi 

• IUCN Red List of Threatened Species. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan lokasi habitat yang terkena dampak 

operasi organisasi yang mencakup spesies dalam 

IUCN Red List dan Daftar Konservasi Nasional 

2.2 Laporkan jumlah spesies dalam habitat yang 

terkena dampak aktivitas organisasi, dengan 

menunjukkan satu dari beberapa level risiko berikut 

ini: 

• Sangat terancam 

• Terancam 

• Rawan terancam/Labil (Vulnerable) 

• Hampir terancam 

• Tidak perlu diperhatikan 

22 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca 

yang sifatnya langsung maupun 

tidak langsung dirinci berdasarkan 

berat 

1. Relevansi 

Emisi gas rumah kaca adalah penyebab utama terjadinya 

perubahan iklim. Fenomena ini telah diatur dengan 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change) dan Protokol Kyoto. Berbagai aturan 

nasional dan internasional yang berbeda serta sistem 

insentif (misalnya sertifikat perdagangan gas rumah 

kaca- trading climate certificate) dimaksudkan untuk 

mengendalikan volume emisi gas rumah kaca serta 

memberi insentif terhadap upaya pengurangan emisi 

gas rumah kaca tersebut. 

Indikator ini dapat dipergunakan bersama-sama 

dengan KL17 untuk menjelaskan target regulasi 

atau sistem perdagangan baik pada level nasional 

maupun internasional. Kombinasi emisi langsung dan 

tidak langsung memberikan petunjuk pada implikasi 

biaya terhadap perpajakan atau sistem perdagangan 

organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Tersedia berbagai metodologi konversi yang 

berbeda untuk menghitung jumlah gas rumah kaca 

berdasarkan sumbernya. Tunjukkan standar yang 

dipergunakan, dan tunjukkan metodologi yang 

terkait dengan data dalam hubungannya dengan 

kategori berikut ini: 

• Ukuran langsung (misalnya continuous online 

analyzers dll) 

• Perhitungan berdasarkan data spesifik 

lapangan (misal untuk analisis komposisi 

gasoline) 

• Perhitungan berdasarkan default data; dan 

• Estimasi-estimasi. Jika estimasi dipergunakan 

karena ketiadaan angka default, tunjukkan 

angka basis mana yang didapatkan 

Perincian lebih lanjut dari kompilasi atas indikator 

ini tersedia di WRI/WBCSD GHG Protocol dan di 

dalam dokumen IPCC sebagai terdaftar dalam 

refensi 

2.2 Identifikasikan emisi langsung gas rumah kaca dari 

semua sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh 

organisasi, termasuk: 

• Listrik, panas atau uap yang dihasilkan 

(sebagaimana dilaporkan dalam KL3) 

• Proses pembakaran (combustions) lain seperti 

flaring 

• Proses fisik dan kimiawi 

• Tranportasi material, produk dan buangan 

• Venting 

• Fugitive emissions 

Emisi yang berasal dari proses dan sumber 

pembakaran (combustions) akan terkait dengan 

energi primer langsung dari sumber tidak 

terbarukan dan terbarukan sebagaimana dilaporkan 

dalam EN3. Perlu dicatat bahwa emisi CO2 langsung 

dari pembakaran biomassa tidak termasuk tetapi 

dilaporkan secara terpisah sesuai dengan GHG 

Protocol Corporate Standard (edisi revisi). 

2.3 Dapatkan emisi tidak langsung gas rumah kaca yang 

dihasilkan dari listrik, panas dan uap yang dibeli (hal 

ini terkait dengan konsumsi energi yang dilaporkan 

dalam EN4). 

Emisi tidak langsung lainnya (seperti perjalanan 

dinas yang dilakukan) tidak dimasukkan karena 

emisi tersebut telah tercakup dalam EN17. 

2.4 Laporkan total emisi gas rumah kaca sebagai 

jumlah dari emisi langsung dan tidak langsung 

(sebagaimana dalam butir 2.2 dan 2.3 di atas) dalam 

satuan ton CO2 ekuivalen. 

3. Definisi 

Emisi langsung 

Emisi dari sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan 

oleh organisasi. Sebagai contoh, emisi langsung yang 

terkait dengan pembakaran (combustions) akan 

meningkat akibat pembakaran bahan bakar untuk 

energi dalam batasan operasional organisasi. 

Emisi tidak langsung 

Emisi yang dihasilkan dari aktivitas organisasi tetapi 

dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam 

konteks indikator ini, emisi tidak langsung mengacu 

pada emisi gas rumah kaca yang timbul dari llistrik, 

panas atau uap yang dikonsumsi oleh organisasi. 

Version 3.0 

23

IP 


CO2 dan ekuivalennya 

CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk 

membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca 

didasarkan pada global warming potential (GWP). CO2 

ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan 

tonnage dari gas dengan GWP terkait. 


Emisi yang terjadi akibat penggunaan energi langsung 

dan tidak langsung dapat dihitung dari data yang 

dilaporkan pada EN 3 dan EN 4. 

5. Referensi 

• The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative. 

Standar pelaporan dan akuntansi perusahaan 

dari WRI (World Resource Institute) dan WBCSD 

(the World Business Council for Sustainable 

Development). 

• Kyoto Protocol, 1997 

• IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 

Climate Change 2001, Working Group I: The 

Scientific Basis 

24 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN17 Emisi gas rumah kaca 

tidak langsung lainnya diperinci 


1. Relevansi 

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab utama 

perubahan iklim. Hal ini telah diatur dalam UNFCCC 

(UN Framework Convention on Climate Change) dan 

Protokol Kyoto. Untuk beberapa organisasi, emisi 

gas rumah kaca tidak langsung jauh lebih besar 

dibandingkan dengan emisi gas rumah kaca langsung. 

Pengukuran dan upaya untuk mengurangi emisi tidak 

langsung menunjukkan kepemimpinan organisasi 

dalam menekan perubahan iklim dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan reputasi organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas yang timbul 

akibat penggunaan energi tidak langsung. Tidak 

perlu dimasukkan emisi tidak langsung dari listrik, 

panas dan uap yang dikonsumsi karena aspek ini 

sudah dicakup dalam EN16. 

2.2 Sebagai tambahan, dapatkan aktivitas organisasi 

yang mengakibatkan emisi tidak langsung dan 

tentukan jumlahnya (misalnya perjalanan bisnis, 

perjalanan pegawai komuter). 

Ketika memutuskan seberapa jauh aktivitas berikut 

relevan, pertimbangkan apakah emisi akibat 

kegiatan tersebut: 

• Lebih besar dibandingkan dengan kegiatan 

lain yang mengakibatkan emisi langsung atau 

emisi tidak langsung dalam kaitannya dengan 

penggunaan energi (as reported in EN16). 

• Dipandang sangat kritis oleh pemangku 

kepentingan. 

• Bisa ditekan secara signifikan oleh organisasi. 

3. Definisi 

Emisi tidak langsung 

Emisi yang diakibatkan oleh aktivitas organisasi tetapi 

dihasilkan dengan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi lain. Dalam 

konteks indikator ini, emisi tidak langsung tidak 

mencakup emisi yang dihasilkan akibat mengkonsumsi 

listrik, tenaga panas dan uap yang berasal dari luar 

organisasi (seperti untuk transportasi dan kemasan). 

CO2 dan ekuivalennya 

CO2 ekuivalen adalah ukuran yang dipergunakan untuk 

membandingkan emisi dari berbagai gas rumah kaca 

didasarkan pada GWP (global warming potential). CO2 

ekuivalen untuk gas diperoleh dengan mengalikan 

tonnage gas dengan GWP terkait. 


Informasi dapat diperoleh dari pemasok barang dan 

jasa dari luar perusahaan. Untuk beberapa jenis emisi 

tidak langsung seperti perjalanan dinas, organisasi perlu 

menggabungkan catatannya sendiri dengan data yang 

berasal dari luar perusahaan untuk mendapatkan angka 

estimasi. 

5. Referensi 





Development 



Scientific Basis 


2.3 Melaporkan jumlah emisi GHG tidak langsung 

sebagaimana diidentifikasi dalam tonnage CO2 

ekuivalen. 

Version 3.0 

25

IP 



emisi gas rumah kaca dan 

pencapaiannya 

1. Relevansi 

Emisi gas rumah kaca merupakan penyebab dari 

perubahan iklim. Hal ini diatur oleh UNFCCC (UN 

Framework Convention on Climate Change) dan Protokol 

Kyoto. Sebagai akibatnya aturan dan sistem insentif 

internasional dan nasional yang berbeda-beda (seperti 

sertifikasi perdagangan gas rumah kaca - climate trading 

certification) dimaksudkan untuk mengendalikan 

volume dan memberikan insentif atas pengurangan 

emisi gas rumah kaca. Kalau dimonitor secara 

menyeluruh, berbagai emisi dapat dikurangi secara 

efektif (misalnya dengan memilih secara cermat bahan 

baku/jasa/kapasitas produksi yang hemat energi). 

Indikator ini dapat dipergunakan bersamaan EN16 dan 

EN17 dalam menentukan dan memonitor target dengan 

memperhatikan regulasi atau sistem perdagangan baik 

pada level internasional maupun nasional. 

Menekan emisi gas rumah kaca dapat memperbaiki 

kinerja produk dan jasa dalam sebuah siklus hidup dan 

bisa dijadikan sebagai dasar untuk merancang programprogram 

yang akrab lingkungan . 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi yang diperoleh dari EN16 dan EN17, dari 

pengukuran emisi, dari data akuntansi atau data 

estimasi. Informasi atas initiatif kemungkinan dapat 

diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan oleh 

departemen/bagian yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan lingkungan. 

5. Referensi 





Development. 




Scientific Basis. 

2. Kompilasi 

2.1 Lakukan identifikasi terhadap emisi gas akibat 

konsumsi semua sumber daya yang dimiliki 

atau dikendalikan oleh organisasi sebagaimana 

tercantum EN16 serta yang dihasilkan akibat 

konsumsi energi tidak langsung dan aktivitas 

organisasi sebagaimana dalam EN17. Bedakan 

antara pengurangan emisi yang wajib (mandatory) 

dan sukarela (voluntary) . 

2.2 Laporkan inisiatif yang dilakukan untuk menekan 

emisi gas rumah kaca termasuk areal di mana 

inisiatif tersebut diimplementasikan. 

2.3 Laporkan secara kuantitatif dalam tonnage CO2 

ekuivalen seberapa besar pengurangan emisi gas 

rumah kaca selama periode pelaporan sebagai 

akibat dari inisiatif yang dilakukan. 

26 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN19 Emisi bahan kimia yang 

merusak lapisan ozon (ozonedepleting 

substances/ODS) dirinci 


1. Relevansi 

Lapisan ozon (O 3 ) mencegah sebagian besar radiasi 

ultra-violet yang berbahaya secara biologis. Protokol 

Montreal mengatur tahapan pengurangan ODS secara 

internasional. Pengukuran emisi ODS memungkinkan 

dilakukannya penilaian tingkat kepatuhan organisasi 

terhadap aturan yang berlaku sekarang maupun 

yang akan datang dan risikonya. Hal ini relevan 

khususnya bagi organisasi yang proses, produk dan 

jasanya menggunakan ODS dan oleh karenanya harus 

menyesuaikan diri dengan teknologi baru agar sejalan 

dengan tahapan komitmen yang telah dibuat. Hasil 

yang dicapai organisasi dalam mengurangi ODS dapat 

menunjukkan level kepemimpinan organisasi dalam 

teknologi dan posisi daya saing. 

2. Kompilasi 

2.1 ODS yang terkandung dalam atau keluar dari 

produk selama pemakaian dan pengurangannya 

tidak tercakup dalam indikator ini. 

2.2 Emisi substansi yang tercakup dalam Annex A, B, C 

dan E dari Protokol Montreal. 

3. Definisi 

Bahan perusak lapisan ozon (Ozone-depleting 

substances/ODS) 

Substansi/bahan dengan potensi pengurang lapisan 

ozon (ozone depletion potential/ODP) lebih besar dari 0 

dapat mengurangi laporan ozon stratosfir. Kebanyakan 

ODS dikendalikan oleh Protokol Montreal dan 

amendemennya yang mencakup CFC-11 dan CFC-12 

yang mengakibatkan deplesi ozon. 

CFC-11 ekuivalent 

CFC-11 adalah ukuran yang dipergunakan untuk 

membandingkan berbagai substansi berdasarkan ODPnya. 

Level – 1 menggambarkan kemampuan CFC-11 dan 

CFC-12 merusak lapisan ozon. 


Informasi dapat diturunkan dari pengukuran dan 

akuntansi internal. 

5. Referensi 

• Protokol Montreal tentang substansi yang 

mengurangi lapisan ozon. 

• UN Environment Programme (UNEP) Halon 

Handbook. 

2.3 Idenfikasi emisi dari ODS dengan menggunakan 

formula sbb: 

Emisi = produksi + impor – ekspor substansi ODL 

Produksi = substansi yang dihasilkan – substansi 

yang dirusak akibat teknologi – substansi yang 

dipergunakan dalam menghasilkan zat kimia 

lainnya. 

Catatan: ODS yang didaur ulang dan dipakai ulang 

tidak diperhitungkan sebagai produksi 

2.4 Laporkan berapa tonnage emisi ODS spesifik dan 

CFC – 11 equivalent. 

Version 3.0 

27

IP 


EN20 NOx, SOx dan emisi udara 

signifikan lainnya yang diperinci 

berdasarkan jenis dan berat 

1. Relevansi 

Indikator ini mengukur skala emisi udara dari organisasi 

yang dapat menunjukkan ukuran dan seberapa penting 

emisi tersebut dibandingkan dengan organisasi lain. 

Polusi udara berdampak buruk terhadap kesehatan 

habitat, manusia dan hewan. Kerusakan mutu udara, 

pengasaman, degradasi hutan serta kepedulian 

masyarakat tentang kesehatan telah mendorong 

dikeluarkannya aturan-aturan lokal dan internasional 

untuk mengendalikan emisi udara. Berkurangnya 

tingkat polusi akan meningkatkan kualitas kesehatan 

pekerja dan masyarakat sekitar. Pengurangan polusi 

atau peningkatan kinerja yang melebihi aspek ketaatan 

(beyond compliance) akan meningkatkan hubungan 

baik dengan masyarakat sekitar dan pekerja. Besarnya 

volume emisi juga mempunyai implikasi langsung 

terhadap biaya organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan emisi udara yang signifikan dan 

hitung beratnya. 

2.2 Karena menghitung emisi udara tertentu seperti 

NOx cukup kompleks, perlu ditunjukkan metodologi 

yang dipergunakan untuk penghitungan dimaksud, 

dengan memilih salah satu dari pendekatan berikut 

ini: 

• Ukuran langsung emisi (seperti online 

analyzers) 

• Perhitungan berdasarkan data spesifik 

lapangan 

• Perhitungan berdasarkan data default atau 

• Estimasi (jika estimasi dipergunakan karena 

ketiadaan angka default, tunjukkanlah angka 

basis yang mana yang dipergunakan) 

• HAP (hazardeous air pollutants) 

• Emisi Cerobong dan yang keluar 

• PM (particulate matter) atau 

• Kategori standar lain untuk emisi udara yang 

diidentifikasikan dalam regulasi 

3. Definisi 

Emisi udara yang signifikan 

Emisi udara yang diatur dengan konvensi internasional 

dan/atau aturan/hukum nasional, termasuk emisi yang 

mendapat izin lingkungan (environmental license) untuk 

operasi organisasi. 


IInformasi dapat diperoleh dari pengukuran emisi, 

perhitungan dari data akuntansi atau estimasi. 

5. Referensi 

• Geneve Protocol to the Convention on Long-range 

Transboundary Air Pollution, 1979. 

• Helsinki Protocol to the Convention on Long-range 


• Rotterdam Convention on the Prior Informed 

Consent (PIC) Procedure, 1998. 

• Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants (POPs) (Annex A, B and C), 2001. 

• Sofia Protocol to the Convention on Long-range 


• Gothernburg Protocol to the 1979 Convention on 

Long-range Transboundary Air Pollution to abate 

acidification, eutrophication, and ground-level 

ozone. 

2.3 Laporkan berat emisi udara (dalam kilogram atau 

kelipatan seperti tonnage) untuk masing-masing 

kategori berikut ini: 

• NO x 

• SO x 

• POP (persistent organic pollutants) 

• VOC (volatile organic compounds) 

28 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN21 Jumlah buangan air 

menurut kualitas dan tempat 

pembuangannya 

1. Relevansi 

Kuantitas dan kualitas air yang dibuang oleh organisasi, 

berkaitan langsung dengan dampak ekologi dan 

biaya operasional. Dengan meningkatkan kualitas 

air yang dibuang dan atau mengurangi jumlahnya 

secara progresif, organisasi memiliki peluang untuk 

mengurangi dampak buangan terhadap lingkungan 

sekitar. Pembuangan limbah cair (effluent) yang 

mengandung bahan kimia atau nutrisi tinggi (nutrient), 

terutama nitrogen, fosfor atau potasium, jika tidak 

dikelola, bisa berdampak signifikan terhadap air di 

tempat pembuangannya. Pada akhirnya, hal ini dapat 

mempengaruhi kualitas air yang tersedia untuk 

organisasi dan hubungan organisasi dengan masyarakat 

serta pengguna air lainnya. 

Pembuangan limbah cair (effluent) atau pengolahannya 

melalui instalasi pengolahan air limbah tidak 

hanya mengurangi tingkat polusi, namun juga bisa 

menurunkan biaya finansial dan risiko terkena sanksi 

hukum akibat pelanggaran peraturan di bidang 

lingkungan. Hal ini akan meningkatkan keberadaan 

organisasi untuk diterima masyarakat (social license to 

operate). 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan pembuangan air yang terencana dan 

tidak terencana (kecuali air tadah hujan dan saluran 

limbah domestik) menurut tujuan dan jelaskan 

pengolahan yang dilakukan. Jika organisasi tidak 

memiliki suatu ukuran (meter) untuk mengukur 

pembuangan air, pembuangan itu diestimasi 

dengan mengurangkan perkiraan volume yang 

dikonsumsi di tempat dari volume yang diambil, 

seperti yang dilaporkan dalam EN8. 

2.2 Laporkan jumlah volume pembuangan air yang 

terencana dan tidak terencana dalam meter kubik 

per tahun (m3/tahun) menurut: 

• Tujuan; 

• Metode pengolahan; dan 

Demand (BOD), Jumlah Suspended Solid (TSS), 

dan lain-lain. Pilihan kualitas parameter tertentu 

bervariasi tergantung produk/jasa/operasi 

organisasi. Pemilihan parameter harus konsisten 

dengan yang digunakan dalam sektor organisasi. 

Air bersih mengacu pada air yang memenuhi ketentuan 

nasional untuk kualitas air segar saat meninggalkan 

batas organisasi. Berarti bisa berupa air segar yang 

kualitasnya belum dipengaruhi oleh pemakaian 

organisasi, atau air limbah yang diolah untuk memenuhi 

standar air segar sebelum dibuang. 

3. Definisi 

Jumlah Pembuangan Air 

Jumlah air limbah yang dibuang selama periode 

pelaporan ke bawah permukaan air, permukaan air, 

saluran yang mengarah ke sungai, laut, danau, rawa, 

fasilitas pengolahan dan air tanah, melalui: 

• Titik pembuangan tertentu (titik sumber 

pembuangan) 

• Penyebaran di seluruh permukaan tanah atau 

dengan cara yang tidak jelas (tidak ada titik 

sumber pembuangan); atau 

• Air limbah dipindahkan dari organisasi melalui 

truk. Pembuangan air tadah hujan atau saluran 

limbah domestik tidak dianggap sebagai 

pembuangan air. 


Sumber informasi volume air yang dibuang oleh 

organisasi termasuk meteran air (titik sumber 

pembuangan atau saat pembuangan melalui pipa) dan 

perizinan. 

5. Referensi 

• MARPOL Convention (International Convention for 

the Prevention of Pollution of Ships), 1973. 

• Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutant (POPs),2001. 

• Penggunaan kembali oleh organisasi lain. 

2.3 Organisasi yang membuang limbah cair atau air 

yang sudah mengalami pemrosesan (process 

water) harus melaporkan kualitas air menurut 

volume limbah cair dengan menggunakan standar 

parameter limbah cair seperti Biological Oxygen 

Version 3.0 

29

IP 


EN22 Jumlah berat limbah menurut 

jenis dan metode pembuangan 

1. Relevansi 

Data limbah selama beberapa tahun dapat 

menunjukkan tingkat kemajuan organisasi terhadap 

upaya pengurangan limbah. Hal ini juga menunjukkan 

adanya penyempurnaan dalam efisiensi proses dan 

peningkatan produktivitas. Dari sudut pandang finansial, 

pengurangan limbah memberikan kontribusi langsung 

pada penurunan biaya bahan, biaya pengolahan, dan 

biaya pembuangan. 

Informasi tentang tempat pembuangan 

mengungkapkan sampai sejauh mana organisasi 

mengelola keseimbangan antara pilihan tempat 

pembuangan dan dampak lingkungan yang 

ditimbulkannya (un-even environmental impact). 

Misalnya, penimbunan (land filling) dan aktivitas daur 

ulang menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan 

imbas residu. Strategi pengurangan limbah yang umum, 

lebih menekankan pada pilihan prioritas pemulihan, 

penggunaan kembali, atau daur ulang, dibanding pilihan 

pembuangan lainnya, jika memungkinkan. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan jumlah limbah yang diciptakan oleh 

operasi organisasi, menurut: 

• Limbah berbahaya (sesuai definisi legislasi 

nasional pada titik penciptaan- generation 

point); dan 

• Limbah tidak berbahaya (semua bentuk lain 

limbah padat atau cair selain air limbah). 

2.2 Jika data berat tidak tersedia, estimasikan berat 

dengan menggunakan informasi yang tersedia 

mengenai kepadatan (density) limbah dan volume 

yang dihasilkan, keseimbangan massa, atau 

informasi serupa. 

2.3 Laporkan jumlah limbah dalam ton menurut 

jenis sesuai dengan poin 2.1 untuk setiap metode 

pembuangan berikut: 

• Dijadikan kompos 

• Penggunaan kembali 

• Dibuang ke tempat pembuangan (landfill) 

• Sumur injeksi dalam (deep well injection) 

• Penyimpanan di tempat; 

• Dan lain-lain (harus dispesifikasikan oleh 

organisasi) 

• diidentifikasikan dalam regulasi 

2.4 Laporkan bagaimana ketentuan metode 

pembuangan : 

• Dibuang langsung oleh organisasi atau jika 

tidak, menggunakan konfirmasi langsung 

• Informasi yang diberikan oleh kontraktor 

pembuangan limbah; atau 

• Standar organisasi mengenai kontraktor 

pembuangan limbah. 

3. Definisi 

Metode Pembuangan 

Metode pengolahan atau pembuangan limbah, 

meliputi pengolahan menjadi kompos (composting), 

penggunaan kembali, daur ulang, perbaikan, 

pembakaran, dibuang ke tempat pembuangan (landfill), 

sumur injeksi dalam, dan penyimpanan di tempat. 


Sumber informasi potensial antara lain audit limbah 

eksternal oleh penyedia jasa pembuangan atau 

laporan limbah dari penyedia jasa ini, seperti tagihan 

pengolahan limbah internal, sistem akuntansi, serta 

departemen/bagian atau manajemen pengadaan. 

5. Referensi 

• Ban Amendment to the Basel Convention on the 

Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and Their Disposal, 1989. 

• London Dumping Convention, 1972. 

• MARPOL Convention (International Convention for 

the Prevention of Pollutions of Ships), 1973. 

• Daur ulang 

• Perbaikan 

• Pembakaran (atau digunakan sebagai bahan 

bakar); 

30 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN23 Jumlah dan volume tumpahan 

yang signifikan 

1. Relevansi 

Tumpahan bahan kimia, oli, dan bahan bakar, memiliki 

dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, 

yang berpotensi mempengaruhi tanah, air, udara, 

keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. 

Upaya sistematis untuk menghindari tumpahan 

bahan berbahaya terkait langsung dengan kepatuhan 

organisasi terhadap regulasi, risiko finansial akibat 

hilangnya bahan baku, biaya pemulihan kembali, risiko 

tuntutan hukum, dan merusak citra organisasi. Indikator 

ini juga berfungsi sebagai ukuran tidak langsung dalam 

mengevaluasi keterampilan organisasi dalam melakukan 

pengawasan. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan semua tumpahan signifikan yang 

tercatat dan volumenya. 

2.2 Laporkan jumlah dan volume total tumpahan 

signifikan yang tercatat. 

2.3 Untuk setiap tumpahan yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan organisasi, laporkan tambahan 

informasi berikut ini: 

3. Definisi 

Tumpahan 

Terbuang tanpa disengaja bahan berbahaya yang bisa 

mempengaruhi kesehatan manusia, tanah, tumbuhan, 

badan air (seperti sungai, danau dan sejenisnya), dan air 

tanah. 

Tumpahan signifikan 

Semua tumpahan yang tercakup dalam laporan 

keuangan organisasi (yang menimbulkan kewajiban) 

atau yang dicatat sebagai tumpahan oleh organisasi. 


Sumber informasi potensial yang terkait dengan 

tumpahan bahan bakar, minyak, dan bahan kimia, bisa 

menjadi catatan internal dalam sistem manajemen 

lingkungan yang ada, seperti laporan resmi yang dibuat 

untuk/oleh badan lingkungan yang berwenang. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

• Tujuan; 

• Metode pengolahan; dan 

• Penggunaan kembali oleh organisasi lain. 

-- 

Tumpahan minyak (permukaan tanah 

atau air); 

-- 

Tumpahan bahan bakar (permukaan 

tanah atau air); 

-- 

Tumpahan limbah (permukaan tanah atau 

air); 

-- 

Tumpahan kimia (terutama permukaan 

tanah atau air); dan 

-- 

Lain-lain 

2.4 Laporkan dampak tumpahan. 

Version 3.0 

31

IP 


EN24 Berat limbah yang diangkut, 

diimpor, diekspor, atau diolah yang 

dianggap berbahaya menurut 

Basel Convention Annex I, II, III, dan 

VIII, dan persentase limbah yang 

diangkut secara internasional. 

1. Relevansi 

Manajemen limbah berbahaya merupakan bidang utama 

yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. 

Pengangkutan limbah berbahaya yang tidak memadai, 

khususnya ke negara-negara dengan infrastruktur dan 

regulasi nasional yang lemah dalam menangani limbah 

serupa, dapat membahayakan baik kesehatan manusia 

maupun lingkungan. Di samping itu, manajemen limbah 

berbahaya yang lemah mengakibatkan timbulnya 

kewajiban sehubungan dengan pelanggaran regulasi 

nasional dan internasional serta berpotensi merusak 

reputasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan limbah berbahaya yang diangkut 

oleh atau atas nama organisasi dalam periode 

pelaporan menurut tujuan. 

2.2 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya yang 

diangkut dengan menggunakan persamaan berikut: 

Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut 

menurut tujuan 

= 

berat limbah berbahaya yang diangkut menuju 

organisasi dari sumber/pemasok eksternal yang 

tidak dimiliki oleh organisasi. 

+ 

Berat limbah berbahaya yang diangkut dari 

organisasi menurut tujuan ke sumber/pemasok 

eksternal yang tidak dimiliki oleh organisasi 

+ 

Berat limbah berbahaya yang diangkut secara 

nasonal dan/atau internasional menurut tujuan 

antara lokasi yang dimiliki, disewa atau dikelola oleh 

organisasi. 

2.4 Identifikasikan proporsi jumlah limbah berbahaya 

menurut tujuan yang diangkut dari organisasi ke 

lokasi di luar negeri. Masukkan semua limbah yang 

meninggalkan batas organisasi dan melintasi batas 

internasional, kecuali pemindahan antara lokasi 

organisasi yang berbeda. 

2.5 Identifikasikan porsi jumlah limbah yang telah 

diolah, diangkut, dan diekspor organisasi menurut 

tujuan 

2.6 Identifikasikan porsi jumlah limbah menurut tujuan 

yang telah diolah oleh sumber/pemasok eksternal, 

yang diangkut, diekspor, atau diimpor oleh 

organisasi. 

2.7 Konversikan volume ke perkiraan berat dengan 

penjelasan singkat mengenai metodologi yang 

digunakan. 

2.8 Laporkan informasi berikut ini dalam kilogram atau 

ton: 

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diangkut; 

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diimpor; 

• Jumlah berat limbah berbahaya yang diekspor; 

dan 

• Jumlah berat limbah berbahaya yang telah 

diolah 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial meliputi data tagihan dari 

kontraktor logistik atau pembuangan, sistem akuntansi, 

maupun departemen pengadaan atau manajemen 

pasokan. Beberapa negara mensyaratkan dokumentasi 

untuk menyertai pengiriman limbah berbahaya yang 

memberikan semua data terkait untuk indikator ini. 

5. Referensi 

• Ban Amendment to the Basel Convention on the 

Control of Transboundary Movements of Hazardous 

Wastes and Their Disposal, 1989. 

2.3 Identifikasikan jumlah berat limbah berbahaya 

menurut tujuan yang diangkut melewati batas 

internasional dan yang memasuki batas organisasi. 

Limbah yang diangkut antara lokasi organisasi yang 

berbeda tidak dianggap sebagai impor. 

32 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN25 Identitas, ukuran, status 

proteksi dan nilai keanekaragaman 

hayati badan air serta habitat terkait, 

yang secara signifikan dipengaruhi 

oleh pembuangan dan limpasan air 

organisasi. 

1. Relevansi 

Indikator ini adalah pelengkap kualitatif terhadap 

indikator kuantitatif pembuangan air yang membantu 

menggambarkan dampak pembuangan. Pembuangan 

dan limpasan yang memengaruhi habitat air bisa 

berdampak signifikan terhadap ketersediaan sumber 

daya air. Pengidentifikasian badan air yang dipengaruhi 

oleh pembuangan, memberikan peluang untuk 

menentukan aktivitas dalam wilayah yang perlu 

mendapatkan perhatian (regions of significant concern), 

atau wilayah di mana organisasi mungkin menghadapi 

risiko tertentu sehubungan dengan kepentingan 

komunitas, keterbatasan sumber daya air dan lain-lain. 

2. Kompilasi 

• Status sumber air, apakah termasuk area yang 

dilindungi (secara nasional atau internasional); 

dan 

• Nilai keanekaragaman hayati (misalnya jumlah 

spesies yang dilindungi). 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi mengenai status sumber air bisa diperoleh 

dari kementerian yang menangani masalah air, 

departemen pemerintah, atau penelitian yang 

diprakarsai oleh organisasi atau institusi lain, seperti 

studi dampak lingkungan. 

5. Referensi 

• IUCN Red List of Threatened Species . 

• Ramsar Convention on Wetlands. 

2.1 Identifikasikan badan air yang terpengaruh secara 

signifikan oleh pembuangan air organisasi yang 

memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut 

ini: 

• Pembuangan rata-rata 5% atau lebih dari 

volume rata-rata tahunan badan air; 

• Pembuangan berdasarkan nasihat profesional 

yang tepat (misalnya dinas pemerintah kota- 

(municipal authorities) yang diketahui memiliki 

potensi dampak yang signifikan terhadap 

badan air dan habitat terkait; 

• Pembuangan ke badan air khususnya yang 

dianggap sensitif oleh profesional karena 

ukuran, fungsi, atau statusnya yang relatif 

jarang, mengancam atau membahayakan 

sistem (atau mendukung spesies tanaman atau 

binatang tertentu yang berbahaya); atau 

• Pembuangan apa pun ke daftar rawa Ramsar 

– (Ramsar Listed Wetland) atau area konservasi 

nasional atau internasional tanpa melihat 

tingkat pembuangan. 

2.2 Laporkan badan air yang terpengaruh secara 

signifikan oleh pembuangan air berdasarkan kriteria 

di atas, dengan menambahkan informasi mengenai: 

• Ukuran badan air dalam meter kubik (m3); 

Version 3.0 

33

IP 



dampak produk dan jasa terhadap 

lingkungan dan sejauh mana 

dampak pengurangan tersebut. 

1. Relevansi 

Di beberapa sektor, dampak produk dan jasa selama 

fase pemakaiannya (misalnya konsumsi air untuk mesin 

cuci) dan pada akhir umur manfaatnya bisa sama 

atau bahkan lebih besar daripada fase produksinya. 

Signifikansi dampak tersebut ditentukan baik oleh 

perilaku pelanggan maupun oleh desain produk atau 

jasa. Organisasi diharapkan melakukan pendekatan yang 

lebih proaktif untuk menilai dan meningkatkan dampak 

lingkungan dari barang dan jasa mereka. 

Ukuran ini menilai tindakan yang telah dilakukan 

organisasi untuk mengurangi dampak negatif dan 

meningkatkan dampak positif rancangan produk dan 

jasa serta penyerahannya. 

Rancangan yang ramah lingkungan bisa membantu 

mengidentifikasi peluang bisnis baru, diferensiasi 

produk dan jasa, serta terciptanya inovasi teknologi. 

Pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam 

rancangan produk dan jasa bisa menurunkan risiko 

ketidaksesuaian terhadap peraturan lingkungan di masa 

datang, maupun meningkatkan reputasi. 

• Effluent (misalnya kualitas air yang digunakan 

selama produksi dan/atau pemakaian); 

• Kebisingan; dan 

• Limbah (misalnya bahan/kandungan 

beracun yang tidak bisa ditarik kembali-non 

reclaimable). 

2.3 Laporkan secara kuantitatif sejauh mana 

pengurangan dampak lingkungan barang dan 

jasa selama periode pelaporan. Jika digunakan 

gambaran orientasi pemakaian (misalnya 

penggunaan air mesin cuci), tunjukkan dengan jelas 

asumsi yang mendasari pola konsumsi atau faktor 

normalisasi (misalnya hemat 10% penggunaan air 

per 5 kg cucian). 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Informasi bisa diperoleh dari Penilaian Daur Hidup 

Produk (PDHP) atau dokumen-dokumen yang terkait 

dengan desain produk, pengembangan, dan pengujian. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Pada indikator ini, dampak berikut tidak dimasukkan 

karena telah tercakup dalam Indikator Lingkungan: 

• Penarikan produk (EN27); dan 

• Dampak terhadap keanekaragaman hayati 

(EN12) 

2.2 Laporkan inisiatif untuk menghilangkan dampak 

lingkungan yang paling signifikan dari barang dan 

jasa dalam periode pelaporan yang terkait dengan: 

• Penggunaan bahan (misalnya penggunaan 

bahan yang tidak bisa diperbarui, intensitas 

penggunaan energi, bahan beracun); 

• Penggunaan air (misalnya volume yang 

digunakan selama produksi dan/atau 

pemakaiannya); 

• Emisi (misalnya GHG, racun, emisi yang 

mendeplesikan/pengurang lapisan ozon); 

34 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN27 Persentase produk terjual dan 

bahan kemasannya yang ditarik 

kembali menurut kategori. 

1. Relevansi 

Pembuangan produk dan bahan kemasan pada akhir 

fase pemakaian semakin meningkatkan tantangan 

bagi lingkungan. Menciptakan sistem daur ulang dan 

penggunaan kembali yang efektif dalam siklus produk 

dapat meningkatkan efisiensi bahan dan sumber daya. 

Hal ini juga mengurangi permasalahan dan biaya yang 

terkait dengan pembuangan. 

Indikator ini memberikan gambaran sampai sejauh 

mana produk, komponen atau bahan yang ditarik 

kembali dan berhasil dikonversikan menjadi bahan 

yang berguna untuk proses produksi baru. 

Indikator ini juga memberikan gambaran sejauh mana 

organisasi mendesain produk dan kemasannya agar 

bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Ukuran ini 

bisa menjadi sumber diferensiasi daya saing pada sektor 

yang mensyaratkan aturan formal untuk mendaur ulang 

produk dan bahan kemasannya. 

3. Definisi 

Penarikan 

Merujuk pada pengumpulan, penggunaan kembali atau 

pendaurulangan produk dan bahan kemasannya pada 

akhir masa manfaatnya. Pengumpulan dan pengolahan 

produk bisa dilakukan oleh produsen atau kontraktor. 

Hal ini merujuk pada produk dan bahan kemasannya 

yang: 

• Dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi;} 

• Dipisahkan menjadi bahan mentah (misalnya 

baja, kaca, kertas, plastik, dan lain-lain) atau 

komponen; dan 

• Digunakan oleh organisasi atau pengguna lain. 


Tidak ada. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan jumlah produk dan bahan 

kemasan yang ditarik (misalnya didaur ulang atau 

digunakan kembali) pada akhir umur manfaatnya 

dalam periode pelaporan. Produk yang ditolak 

dan ditarik tidak termasuk dalam perhitungan. 

Pendaurulangan atau penggunaan kembali 

kemasan harus dilaporkan juga secara terpisah. 

2.2 Laporkan persentase produk dan bahan 

kemasannya yang ditarik untuk setiap kategori 

produk (contohnya sekelompok produk terkait 

yang memiliki persamaan, seperti fitur yang 

memuaskan kebutuhan pasar tertentu) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Produk dan bahan 

kemasan yang ditarik 

dalam periode berjalan 

% produk dan bahan = -------------------------------- x100 

kemasan Yang ditarik Produk terjual dalam 

periode pelaporan 

2.3 Laporkan cara pengumpulan data untuk 

Indikator ini dari beberapa kemungkinan sumber 

data (misalnya, data dikumpulkan dari sistem 

pengumpulan internal atau data disediakan oleh 

sistem pengumpulan eksternal yang menarik 

produk atas nama organisasi). 

Version 3.0 

35

IP 


EN28 Nilai Moneter Denda yang 

signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter atas pelanggaran 

terhadap hukum dan regulasi 

lingkungan. 

1. Relevansi 

Tingkat pelanggaran dalam organisasi membantu 

mengindikasikan kemampuan manajemen untuk 

memastikan bahwa operasi sesuai dengan parameter 

kinerja tertentu. Dari perspektif ekonomi, dengan 

memastikan kepatuhan membantu mengurangi risiko 

keuangan yang terjadi, baik secara langsung melalui 

denda atau secara tidak langsung melalui dampaknya 

terhadap reputasi. Dalam situasi tertentu, pelanggaran 

bisa menimbulkan kewajiban pembersihan (cleanup 

obligation) atau kewajiban lingkungan lainnya 

yang berbiaya tinggi. Catatan kepatuhan organisasi 

dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk 

memperluas operasi atau mendapatkan izin. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan sanksi administratif atau hukum 

karena kegagalan mematuhi hukum dan regulasi 

lingkungan, meliputi: 

• Deklarasi/konvensi/kesepakatan Internasional 

dan nasional, regional dan regulasi lokal. 

Cantumkan pelanggaran yang terkait dengan 

tumpahan seperti yang diungkapkan dalam 

EN23, yang memenuhi kriteria untuk EN28; 

2.3 Jika organisasi tidak mengidentifikasikankan 

pelanggaran apa pun terhadap hukum atau 

regulasi, maka penjelasan singkat untuk hal ini 

dianggap cukup. 

3. Definisi 

Hukum dan Regulasi Lingkungan 

Merujuk pada regulasi yang terkait dengan semua jenis 

masalah lingkungan (misalnya emisi, limbah cair dan 

limbah, maupun penggunaan bahan, energi, air dan 

keanekaragaman hayati) yang bisa digunakan organisasi. 

Hal ini mencakup kesepakatan sukarela terkait yang 

dibuat dengan otoritas berwenang dan dikembangkan 

sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan regulasi 

baru. 

Kesepakatan sukarela bisa digunakan jika organisasi 

berpartisipasi langsung dalam kesepakatan atau jika 

lembaga publik membuat kesepakatan tersebut bisa 

digunakan oleh organisasi dalam wilayah mereka 

melalui legislasi atau regulasi. 


Sumber data meliputi hasil audit atau sistem pelacakan 

regulasi yang dioperasikan oleh departemen legal. 

Informasi yang terkait dengan denda moneter bisa 

ditemukan pada departemen akuntansi. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

• Kesepakatan lingkungan sukarela dengan 

otoritas berwenang terkait dan dikembangkan 

sebagai subtitusi untuk mengimplementasikan 

regulasi baru. Pada yurisdiksi tertentu, 

kesepakatan serupa berarti ”perjanjian”; dan 

• Kasus-kasus yang diajukan terhadap organisasi 

melalui penggunaan mekanisme penyelesaian 

sengketa internasional atau nasional yang 

diawasi oleh otoritas pemerintah. 

2.2 Laporkan denda dan sanksi nonmoneter yang 

signifikan dalam hal: 

• Jumlah nilai denda moneter yang signifikan; 

• Jumlah sanksi nonmoneter; dan 

• Kasus-kasus yang diajukan melalui mekanisme 

penyelesaian . 

36 

© 2000-2006 GRI


IP 

EN29 Dampak lingkungan yang 

signifikan akibat pengangkutan 

produk, barang-barang dan bahan 

lain yang digunakan untuk operasi 

organisasi serta pengangkutan 

tenaga kerja. 

1. Relevansi 

Sistem pengangkutan berdampak luas terhadap 

lingkungan, mulai dari kabut asap dan kebisingan 

setempat (local smog and noise) hingga pemanasan 

global. Bagi beberapa perusahaan, khususnya yang 

memiliki jaringan pasokan dan distribusi yang luas, 

dampak lingkungan yang terkait dengan logistik bisa 

mewakili sebagian besar jejak langkah lingkungannya 

(environmental footprint). Penilaian terhadap dampak 

pengangkutan produk, barang dan bahan untuk tujuan 

logistik serta pengangkutan tenaga kerja organisasi, 

merupakan bagian dari pendekatan komprehensif atas 

perencanaan strategis manajemen lingkungan. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan jenis pengangkutan yang digunakan 

oleh organisasi yang berdampak signifikan 

terhadap lingkungan, meliputi: 

• Penggunaan energi (misalnya minyak, minyak 

tanah, bahan bakar, listrik); 

• Emisi (misalnya emisi gas rumah kaca, bahan 

berefek penipisan ozon (ozone-depleting 

substances), NOx, SOx dan emisi udara lainnya); 

• Limbah cair (misalnya berbagai jenis bahan 

kimia); 

• Limbah (misalnya berbagai jenis bahan 

kemasan); 

2.4 Laporkan dampak lingkungan akibat pengangkutan 

produk, tenaga kerja organisasi dan barang serta 

bahan lainnya, yang telah berkurang. 

3. Definisi 

Transportasi/pengangkutan 

Tindakan memindahkan sumber daya dan barang 

dari satu lokasi ke lokasi lainnya (antara pemasok, 

pabrik, gudang dan pelanggan) dengan menggunakan 

berbagai jenis pengangkutan, termasuk pengangkutan 

penumpang (misalnya pegawai komuter dan perjalanan 

bisnis). 

Tujuan logistik 

Arus bolak-balik (forward and reverse) barang dan 

jasa serta penyimpanannya antara titik awal dan titik 

konsumsi. 

Transportasi dari anggota tenaga kerja dari organisasi 

Transportasi yang digunakan untuk pegawai komuter 

atau perjalanan bisnis, meliputi pesawat, kereta api, 

bus dan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor 

lainnya. 


Sumber data potensial meliputi faktur dari 

penyedia jasa logistik dan pemasok, laporan 

departemen logistik, catatan penggunaan 

kendaraan, serta pemeliharaan dan pemantauan 

yang dilakukan oleh departemen lingkungan. 

5. Referensi 

• United Nations Recommendations on the 

Transport of Dangerous Goods. 

• Kebisingan; dan 

• Tumpahan (misalnya tumpahan bahan kimia, 

minyak, dan bahan bakar). 

2.2 Laporkan dampak lingkungan yang signifikan 

akibat pengangkutan yang digunakan untuk tujuan 

logistik dan pengangkutan tenaga kerja organisasi. 

Jika data kuantitatif tidak dicantumkan dalam 

laporan, berikan alasannya. 

2.3 Sebutkan kriteria dan metodologi yang digunakan 

untuk menentukan dampak lingkungan yang 

signifikan. 

Version 3.0 

37

IP 


EN30 Jumlah pengeluaran dan 

investasi untuk proteksi lingkungan 

menurut jenis. 

1. Relevansi 

Pengukuran pengeluaran untuk mitigasi dan proteksi 

lingkungan memungkinkan organisasi menilai efisiensi 

dari inisiatif organisasi di bidang lingkungan. Pengukuran 

ini juga memberikan masukan yang berguna untuk 

menganalisis biaya-manfaat internal. Data kinerja 

lingkungan yang diukur terhadap pengeluaran mitigasi 

dan proteksi lingkungan memberikan gambaran 

mengenai keefektifan organisasi dalam menggunakan 

sumber daya untuk meningkatkan kinerjanya. Jika 

ditelusuri dan dianalisis secara komprehensif sepanjang 

waktu, data pengeluaran memungkinkan organisasi 

mempertimbangkan kompleksitas nilai investasi di 

bidang organisasi atau teknologi untuk memperbaiki 

kinerja organisasi di bidang lingkungan. 

Organisasi dapat mengembangkan sistem akuntansi 

manajemen lingkungan yang lengkap dan mampu 

menelusuri berbagai kategori informasi. Indikator ini 

memfokuskan pada biaya-biaya pembuangan limbah, 

emisi, pengolahan, pemulihan kembali dan biaya 

pencegahan serta biaya manajemen lingkungan. 

2. Kompilasi 

2.1 Kompilasi pengeluaran dalam Indikator ini harus 

mengecualikan kategori berikut sebagaimana 

tertera dalam dokumen IFAC ’International 

Guidance Document on Environmental 

Management Accounting’s: 

• Biaya output nonproduk 

• Denda atas pelanggaran terhadap regulasi 

lingkungan. 

2.2 Identifikasikan pembuangan limbah, pengolahan 

emisi dan biaya pemulihan kembali berdasarkan 

pengeluaran yang terkait dengan hal-hal berikut: 

• Pengolahan dan pembuangan limbah; 

• Pengolahan emisi (misalnya pengeluaran untuk 

penyaringan/filter, kontraktor); 

• Pengeluaran untuk pembelian dan 

penggunaan sertifikat emisi; 

• Depresiasi peralatan terkait, pemeliharaan dan 

material operasi dan jasa serta biaya personel 

terkait. 

• Asuransi kewajiban lingkungan; dan 

• Biaya pembersihan kembali, meliputi biaya 

untuk pemulihan kembali tumpahan seperti 

dilaporkan dalam EN23. 

2.3 Identifikasikan biaya pencegahan dan manajemen 

lingkungan berdasarkan pengeluaran yang terkait 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

• Personel yang ditugaskan untuk pendidikan 

dan pelatihan; 

• Jasa eksternal manajemen lingkungan; 

• Sertifikasi sistem manajemen eksternal; 

• Personel untuk aktivitas manajemen 

lingkungan umum; 

• Penelitian dan pengembangan; 

• Pengeluaran tambahan untuk menggunakan 

teknologi pembersih (misalnya tambahan 

biaya di samping teknologi standar); 

• Pengeluaran tambahan untuk pembelian yang 

terkait dengan lingkungan (green purchases); 

dan 

• Biaya manajemen lingkungan lainnya. 

2.4 Laporkan jumlah pengeluaran untuk proteksi 

lingkungan yang dibagi menjadi: 

• Pembuangan limbah, pengolahan emisi, biaya 

pemulihan kembali; dan 

• Biaya pencegahan dan manajemen lingkungan. 

3. Definisi 

Pengeluaran untuk proteksi lingkungan 

Semua pengeluaran untuk proteksi lingkungan oleh atau 

atas nama organisasi, untuk mencegah, mengurangi, 

mengendalikan dan mendokumentasikan aspek 

lingkungan, dampak serta bahayanya. Pengeluaran ini 

juga meliputi pembuangan, pengolahan, sanitasi dan 

pengeluaran untuk pembersihan. 


Semua sumber informasi potensial meliputi sistem 

penagihan dan akuntansi (misalnya akuntansi 

manajemen lingkungan) maupun pengadaan, sumber 

daya manusia dan departemen legal. 

38 

© 2000-2006 GRI


IP 

5. Referensi 

• IFAC-The International Federation of Accountants 

(2005) ’International Guidance Document on 

Environmental Management Accounting’. 

• UNDSD-United Nations Division for Sustainable 

Development (2003): Environmental Management 

Accounting Procedures and Principles (EMARIC- 

Environmental Management Accounting Research 

and Information Center, 2003). 

Version 3.0 

39

IP 


Tanggung Jawab Produk (PR) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: PR 

IP 

TANGGUNG JAWAB 

PRODUK 

Indikator Kinerja 

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

Aspek: Komunikasi Pemasaran 

CORE 

ADD 

PR1 

PR2 

Tahapan daur hidup di mana dampak produk 

dan jasa yang menyangkut kesehatan dan 

keamanan dinilai untuk penyempurnaan, 

dan persentase dari kategori produk dan jasa 

yang penting yang harus mengikuti prosedur 

tersebut. 

Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) 

terhadap peraturan dan etika mengenai 

dampak kesehatan dan keselamatan suatu 

produk dan jasa selama daur hidup, per 

produk. 

CORE 

ADD 

PR6 

PR7 

Program-program untuk ketaatan kepada 

hukum, standar dan yang terkait dengan 

komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, 

promosi dan sponsorship. 


peraturan dan voluntary codes sukarela 

mengenai komunikasi pemasaran termasuk 

periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut 

produknya. 

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 

CORE 

ADD 

PR3 

PR4 

Jenis informasi produk dan jasa yang 

dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase 

produk dan jasa yang signifikan yang terkait 

dengan informasi yang dipersyaratkan 

tersebut. 


peraturan dan voluntary codes mengenai 

penyediaan informasi produk dan jasa serta 

pemberian label, per produk. 

ADD 

PR8 


CORE 

PR9 

Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang 

berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan 

pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data 

pelanggan 

Nilai moneter dari denda ketidakpatuhan (noncompliance) 

hukum dan peraturan mengenai 

pengadaan dan penggunaan produk dan jasa 

ADD 

PR5 

Praktek yang berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan termasuk hasil survei yang 

mengukur kepuasaan pelanggan. 

Version 3.0 

1

IP 


Relevansi 

Indikator Tanggung Jawab Produk (PR) menjelaskan dampak 

manajemen produk dan jasa terhadap pelanggan dan pemakai. 

Organisasi diharapkan memberikan perhatian sepenuhnya 

kepada rancangan produk dan jasanya untuk memastikan 

bahwa produk dan jasa tersebut sesuai dengan pemakaian 

yang dimaksudkan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan 

keselamatan. Selain itu, komunikasi sehubungan dengan 

produk dan jasa serta pemakai perlu memperhatikan 

kebutuhan pelanggan akan informasi dan haknya atas 

keleluasaan pribadi (privacy). Indikator-indikator tersebut 

disusun secara berpasangan, di mana Indikator Inti bertujuan 

mengungkapkan proses yang ada untuk menjelaskan aspek 

yang dimaksud, sementara Indikator Tambahan melaporkan 

tingkat kepatuhan. 

Definisi 

Jenis ketidakpatuhan (non-compliance) 

Keputusan pengadilan atas ketidakpatuhan (non-compliance) 

peraturan atau hukum, yang dikategorikan berdasarkan sifat 

hukum atau peraturan yang dilanggar. 

Informasi/pencantuman label produk dan jasa 

Informasi dan pencantuman label digunakan dengan makna 

yang sama dan menjelaskan karakteristik produk dan jasa. 

Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan 

Hak pelanggan terhadap keleluasaan pribadi (privacy) dan 

perlindungan pribadi, termasuk hal-hal seperti perlindungan 

data, penggunaan informasi/data hanya untuk tujuan 

semula (kecuali bila disepakati secara khusus), keharusan 

memperhatikan kerahasiaan, dan perlindungan terhadap 

penyalahgunaan atau pencurian. Pelanggan yang dimaksud 

mencakup pelanggan akhir (konsumen) dan pelanggan bisnis 

ke bisnis. 

Komunikasi Pemasaran 

Gabungan strategi, sistem, metode dan aktivitas yang 

digunakan oleh suatu organisasi untuk memperkenalkan 

reputasi, merek, produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar 

sasaran (target audience). Komunikasi pemasaran meliputi 

aktivitas seperti periklanan, penjualan perorangan, promosi, 

hubungan masyarakat, dan pemberian sponsor (sponsorship). 

Referensi Umum 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 

2000. 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

PR1 Tahapan daur hidup di mana 

dampak produk dan jasa terhadap 

kesehatan dan keamanan dinilai 

untuk penyempurnaan, serta 

persentase dari kategori produk 

dan jasa yang signifikan yang harus 

mengikuti prosedur tersebut. 

1. Relevansi 

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi eksistensi 

dan ruang lingkup upaya sistematis yang menekankan 

aspek kesehatan dan keamanan produk dan/atau jasa 

sepanjang daur hidupnya. Pelanggan mengharapkan 

agar produk dan jasa dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya, dan tidak mengandung resiko terhadap 

kesehatan dan keamanan. Tanggung jawab ini tidak 

hanya tergantung pada undang-undang dan peraturan, 

tetapi juga memperhatikan voluntary codes seperti 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum dan 

penjualan dari organisasi yang melapor maupun dokumentasi 

yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 

5. Referensi 


2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional, 

revisi 2000). 

Upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan 

dari yang menggunakan atau yang menyerahkan 

produk/jasa, berdampak langsung terhadap reputasi 

organisasi, resiko hukum, dan resiko finansial organisasi 

akibat penarikan kembali produk/jasa, diferensiasi pasar 

terkait dengan kualitas, dan motivasi karyawan. 

2. Kompilasi 

2.1 Dalam setiap tahapan daur hidup (life cycle), 

laporkan apakah dampak kesehatan dan 

keselamatan kerja atas suatu produk dan jasa dinilai 

untuk tujuan penyempurnaan. 

Konsep pengembangan produk 

Riset & pengembangan 

Sertifikasi 

Manufaktur dan produksi 

Pemasaran dan promosi 

Distribusi penyimpanan dan suplai 

Penggunaan dan pelayanan 

Pembuangan, penggunaan 

kembali, atau daur ulang 

Ya 

Tidak 

2.2 Laporkan persentase kategori produk dan 

jasa signifikan yang diliput dan dinilai untuk 

kepatuhannya terhadap prosedur tersebut. 

Version 3.0 

3

IP 


PR2 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan dan voluntary 

codes sukarela mengenai dampak 

kesehatan dan keselamatan suatu 

produk dan jasa selama daur hidup, 

berdasarkan jenis penyelesaian. 

1. Relevansi 

Perlindungan kesehatan dan keselamatan diakui sebagai suatu 

tujuan dari berbagai peraturan nasional dan internasional. 

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan hukum menunjukkan 

tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal, 

atau kurangnya implementasi. Di samping konsekuensi finansial 

langsung, ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi dapat 

meningkatkan resiko finansial karena cacatnya reputasi dan 

menurunnya motivasi karyawan. Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan harus diupayakan serendah mungkin. 

Indikator ini mengungkapkan tren perbaikan atau penurunan 

efektivitas pengendalian internal. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk departemen 

hukum dan riset dan pengembangan dari organisasi 

maupun dokumentasi yang dikumpulkan melalui sistem 

manajemen kualitas. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Indikator ini membahas daur hidup produk atau jasa pada 

saat dapat digunakan dan oleh karena itu harus mematuhi 

peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan produk 

dan jasa. 

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi 

suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap 

peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat 

mengenai fakta ini sudah cukup. 

2.3 Dapatkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) 

peraturan terhadap peraturan dan voluntary codes 

mengenai kesehatan dan keselamatan produk dan jasa 

selama waktu pelaporan 

2.4 Indikator ini mengacu pada ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan selama periode pelaporan 

termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 

2.5 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana 

suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan 

ketidakpatuhan (non-compliance). 

2.6 Laporkan jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) 

peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan 

jasa, diperinci menurut: 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan dengan 

sanksi berupa denda atau penalti 


sanksi berupa peringatan 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

PR3 Jenis informasi produk dan 

jasa yang dibutuhkan oleh prosedur 

serta persentase produk dan jasa 

yang signifikan sesuai dengan persyaratan 

informasi tersebut. 

hukum, penjualan dan dokumentasi yang dikumpulkan melalui 

sistem manajemen kualitas. 

5. Referensi 


2000 (Pedoman OECD mengenai Perusahaan Multinasional, 

revisi 2000). 

1. Relevansi 

Kecukupan dan kemudahan dalam mengakses informasi 

tentang dampak keberlanjutan produk dan jasa (positif 

dan negatif) diperlukan oleh pelanggan dan konsumen 

akhir untuk membuat keputusan pembelian. Preferensi 

informasi tersebut seharusnya tercermin dalam pasar. 

Penyediaan informasi dan pemberian label yang 

tepat sehubungan dengan dampak keberlanjutan, 

terkait langsung dengan ketaatan terhadap peraturan 

dan codes tertentu (misalnya peraturan perundangundangan, 

atau OECD Guidelines on Multinational 

Enterprises) dan dengan strategi merek serta diferensiasi 

pasar. Ukuran ini memberikan indikasi sejauh mana 

informasi dan pemasangan label berdampak pada 

keberlanjutan produk atau jasa. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan apakah informasi atas produk dan jasa 

serta pemberian label berikut ini disyaratkan oleh 

prosedur organisasi. 

Sumber komponen produk dan jasa 

Kandungan, terutama mengenai 

bahan-bahan yang berdampak 

buruk terhadap lingkungan atau 

sosial 

Keamanan atas penggunaan produk 

atau jasa 

Pembuangan produk dan dampak 

terhadap lingkungan/sosial 

Lain-lain (jelaskan) 

Ya 

Tidak 

2.2 Laporkan persentase dari kategori produk atau 

jasa yang signifikan yang diliput dan dan dinilai 

kepatuhannya dengan prosedur tersebut. 

3. Definisi 

Tidak ada. 



Version 3.0 

5

IP 


PR4 Jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan dan voluntary 

codes mengenai penyediaan informasi 

produk dan jasa serta pemberian label, 

berdasarkan jenis penyelesaian. 

1. Relevansi 



hukum dan teknis dari organisasi maupun dokumentasi 

yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kualitas. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Tampilan dan spesifikasi informasi serta pemberian label 

produk dan jasa diatur dalam berbagai peraturan dan 

perundang-undangan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan 

hukum menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur 

manajemen internal, atau kurangnya implementasi. Di 

samping konsekuensi finansial langsung, seperti penalti 

dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan 

akan menimbulkan resiko terhadap reputasi, kesetiaan serta 

kepuasan pelanggan. Jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) 

harus diupayakan serendah mungkin. Indikator ini dapat 

memberikan indikasi perbaikan atau penurunan efektivitas 

pengendalian internal. 

2. Kompilasi 



termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum mengidentifikasi 

suatu ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap 

peraturan dan voluntary codes, suatu pernyataan singkat 

mengenai fakta ini sudah cukup. 


peraturan dan voluntary codes mengenai kesehatan dan 

keselamatan produk dan jasa selama periode pelaporan 

2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan bilamana 

suatu organisasi dinyatakan tidak melakukan 

ketidakpatuhan (non-compliance) 


peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk dan 

jasa, diperinci menurut: 


sanksi berupa denda atau penalti 


sanksi berupa peringatan 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary codes 

3. Definisi 

Tidak ada. 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

PR5 Praktek yang terkait dengan 

kepuasan pelanggan termasuk hasil 

survei yang mengukur kepuasan 

pelanggan. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

1. Relevansi 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu ukuran 

kepekaan organisasi terhadap kebutuhan pelanggannya 

dan, dari sudut pandang organisasi, sangat dibutuhkan 

untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks 

keberlanjutan, kepuasan pelanggan dapat memberikan 

petunjuk bagaimana organisasi menjaga hubungan 

dengan kelompok pemangku kepentingan tertentu 

(pelanggan). Kepuasan pelanggan dapat digunakan 

bersama dengan ukuran keberlanjutan lainnya. Bila 

digabungkan, kepuasan pelanggan dapat memberikan 

petunjuk sejauh mana organisasi mempertimbangkan 

kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan praktek organisasi yang bertujuan untuk 

menilai dan mempertahankan kepuasan pelanggan, 

seperti: 

• Frekuensi pemantauan kepuasan pelanggan 

• Persyaratan standar mengenai metodologi 

survei dan 

• Mekanisme bagi pelanggan untuk memberikan 

umpan balik 

2.2 Laporkan hasil atau kesimpulan akhir dari survei 

(berdasarkan sample yang besarnya relevan secara 

statistik) yang telah dilaksanakan selama periode 

pelaporan yang meliputi informasi tentang: 

• Organisasi secara menyeluruh 

• Kategori utama produk atau jasa 

• Lokasi operasi yang signifikan 

2.3 Untuk tiap hasil survei yang dilaporkan, dapatkan 

kategori produk atau jasa, atau lokasi operasi yang 

bersangkutan. 

3. Definisi 

Tidak ada. 



hubungan pelanggan dan penelitian pengembangan 

dari organisasi yang melapor. 

Version 3.0 

7

IP 


PR6 Program komunikasi pemasaran, 

termasuk periklanan, promosi dan 

sponsorship yang mematuhi ketentuan 

hukum, standar dan voluntary codes. 

1. Relevansi 

Komunikasi pemasaran dirancang untuk mempengaruhi 

opini dan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran yang 

tidak mengikuti standar etika atau budaya yang diterima 

secara umum, pelanggaran ruang pribadi, standar ganda 

atau upaya untuk mempengaruhi penerima informasi yang 

rentan seperti anak-anak, dapat menjadi isu yang penting 

bagi para pemangku kepentingan, terlihat dengan semakin 

berkembangnya gerakan konsumen. Pendekatan pemasaran 

yang dianggap tidak patut dapat menimbulkan resiko bagi 

organisasi, termasuk pengucilan oleh konsumen dan pemangku 

kepentingan lain, cacat reputasi, biaya finansial, dan tindakan 

legislasi. 

5. Referensi 

• Rekomendasi International Chamber of 

Commerce (yaitu ICC International Code of 

Advertising Practice) dan Standar Prosedur 

(Codes of Conduct) yang terkait. 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 

Revision 2000 (Pedoman OECD mengenai 

Perusahaan Multinasional, revisi 2000). 

Di samping kerangka hukum nasional atau internasional, 

voluntary codes dan kode standar prosedur (sepert ICC 

International Code of Advertising Practice atau Pedoman OECD 

mengenai Perusahaan Multinasional) dimaksudkan untuk 

mewujudkan konsep tanggung jawab dalam komunikasi 

pemasaran. Penerapan kode standar prosedur dan peraturan 

dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa praktek 

komunikasi pemasaran organisasi sejalan dengan standarstandar 

yang diterima secara umum. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan segenap peraturan atau voluntary codes yang 

berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang ditetapkan 

di seluruh organisasi. 

2.2 Laporkan frekuensi organisasi melakukan pengkajian 

tentang kepatuhannya terhadap standar atau kode 

tersebut. 

2.3 Laporkan apakah organisasi menjual produk-produk yang : 

• Dilarang di pasar-pasar tertentu 

• Menjadi subjek yang dipertanyakan oleh pemangku 

kepentingan atau menjadi debat publik 

2.4 Laporkan bagaimana organisasi menanggapi pertanyaan 

atau keprihatinan mengenai produk-produk ini. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum, 

penjualan dan pemasaran dari organisasi yang melapor. 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

PR7 Jumlah ketidakpatuhan 

(non-compliance) peraturan 

dan voluntary codes sukarela 

mengenai komunikasi pemasaran 

termasuk periklanan, promosi dan 

sponsorship, menurut produknya. 

1. Relevansi 

ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan 

menunjukkan tidak memadainya sistem dan prosedur 

manajemen internal, atau kurang dalam implementasi. 

Di samping konsekuensi finansial langsung, seperti 

penalti dan denda, ketidakpatuhan (non-compliance) 

peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap 

reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. 

Untuk suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan harus tetap serendah mungkin. 

Kecenderungan yang ditunjukkan oleh indikator 

ini akan memberikan indikasi peningkatan atau 

kemunduran dalam efektivitas pengendalian intern. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk departemen hukum, 

penjualan dan pemasaran. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 



termasuk ketidakpatuhan (non-compliance) yang 

terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, jika ada. 

2.2 Dalam hal organisasi pelapor belum 

mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance) 

terhadap peraturan dan voluntary 

codes, suatu pernyataan singkat mengenai fakta ini 

sudah cukup. 


peraturan dan voluntary codes mengenai 

kesehatan dan keselamatan produk dan jasa selama 

periode pelaporan. 

2.4 Dalam indikator ini tidak perlu diungkapkan 

bilamana suatu organisasi dinyatakan tidak 

melakukan ketidakpatuhan (non-compliance). 


peraturan kesehatan dan keselamatan atas produk 

dan jasa, diperinci menurut: 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan 

dengan sanksi berupa denda atau penalti 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan 

dengan sanksi berupa peringatan 

• Ketidakpatuhan (non-compliance) voluntary 

codes 

Version 3.0 

9

IP 


PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan 

yang berdasar mengenai pelanggaran 

keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan 

dan hilangnya data pelanggan 

1. Relevansi 

Perlindungan atas keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan 

adalah suatu sasaran yang diakui secara umum dalam 

peraturan-peraturan nasional dan kebijakan organisasi. 

ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan menunjukkan 

tidak memadainya sistem dan prosedur manajemen internal 

dan kurang dalam implementasi. Indikator ini memberikan 

evalulasi tentang suksesnya sistem dan prosedur manajemen 

yang berkaitan dengan perlindungan keleluasaan pribadi 

(privacy) pelanggan. Di samping konsekuensi finansial 

langsung, seperti penalti dan denda, ketidakpatuhan (noncompliance) 

peraturan dapat menimbulkan resiko terhadap 

reputasi dan kesetiaan serta kepuasan pelanggan. Untuk 

suatu organisasi, jumlah ketidakpatuhan (non-compliance) 

peraturan harus tetap serendah mungkin. Kecenderungan 

yang ditunjukkan oleh indikator ini akan memberikan indikasi 

peningkatan atau kemunduran dalam efektivitas pengendalian 

intern. 

Pengaduan yang diteguhkan 

Pernyataan tertulis oleh badan yang berwenang untuk 

mengatur atau badan resmi sejenis yang diberikan 

kepada organisasi pelapor yang mengidentifikasi 

pelanggara keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan, 

atau pengaduan terhadap organisasi yang diakui sah 

oleh organisasi. 


Informasi dapat diambil dari depatemen yang 

bertanggung jawab untuk pelayanan pelanggan, 

hubungan masyarakat dan/atau urusan hukum. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi jumlah total pengaduan mengenai 

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan 

selama periode pelaporan. 

2.2 Bila pada tahun-tahun sebelumnya ada sejumlah 

pelanggaran yang cukup tinggi, hal ini harus disebutkan. 

2.3 Laporkan jumlah total pengaduan yang diterima mengenai 

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan, 

dikategorikan menurut: 

• Pengaduan yang diterima dari pihak luar dan 

diteguhkan oleh organisasi. 

• Pengaduan dari badan yang berwenang. 

2.4 Laporkan jumlah kebocoran, pencurian atau kehilangan 

data pelanggan yang dapat diidentifikasi. 

2.5 Di mana organisasi pelapor tidak mengidentifikasi suatu 

pengaduan yang berarti, suatu pernyataan singkat tentang 

fakta ini sudah cukup. 

3. Definisi 

Pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan 

Meliputi semua pelanggaran terhadap peraturan hukum 

yang ada dan kode (etik) di mana organisasi pelapor menjadi 

anggota dalam hal perlindungan keleluasaan pribadi (privacy) 

pelanggan. 

10 

© 2000-2006 GRI


IP 

PR9 Nilai moneter dari denda 

ketidakpatuhan (non-compliance) 

hukum dan peraturan mengenai 

pengadaan dan penggunaan produk 

dan jasa 

1. Relevansi 

Tingkat ketidakpatuhan (non-compliance) peraturan 

dalam suatu organisasi adalah indikator dari 

kemampuan manajemen untuk memastikan bahwa 

operasionalnya mengikuti suatu parameter kinerja. Dari 

perspektif ekonomi, memastikan kepatuhan membantu 

mengurangi resiko finansial yang dapat langsung terjadi 

melalui denda atau tidak langsung melalui dampak pada 

reputasi. Kekuatan dari prestasi organisasi dalam bidang 

kepatuhan dapat mempengaruhi kemampuannya 

mengembangkan operasi atau memperoleh izin. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan sanksi administratif atau hukum yang 

diterapkan pada organisasi yang gagal mematuhi 

hukum atau peraturan, termasuk deklarasi 

internasional/konvensi/perjanjian kerja sama dan 

peraturan-peraturan nasional, subnasional, regional 

atau lokal mengenai pengadaan dan penggunaan 

produk dan jasa organisasi yang melapor. Informasi 

yang relevan untuk indikator ini termasuk tapi tidak 

terbatas hanya pada data dari PR2, PR4, dan PR7. 

2.2 Laporkan total nilai moneter dari denda-denda 

yang signifikan. 

2.3 Dalam hal organisasi pelapor belum 

mengidentifikasi suatu ketidakpatuhan (noncompliance) 

terhadap hukum atau peraturanperaturan, 

suatu pernyataan singkat tentang fakta 

ini sudah cukup. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber data termasuk hasil audit atau sistem 

pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh 

departemen hukum. Informasi mengenai denda dalam 

bentuk moneter dapat ditemukan di bagian keuangan. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Version 3.0 

11

IP 


Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan 

yang Layak (LA) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: LA 

IP 

Praktek Tenaga Kerja dan 

Pekerjaan yang Layak 

Aspek: Pekerjaan 

CORE 

CORE 

ADD 

LA1 

LA2 

LA3 

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, 

kontrak pekerjaan, dan wilayah. 

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan 

menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan 

wilayah. 

Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap 

(purna waktu) yang tidak disediakan bagi 

karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut 

kegiatan pokoknya. 

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

CORE 

CORE 

LA4 

LA5 

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian 

tawar-menawar kolektif tersebut. 

Masa pemberitahuan minimal tentang 

perubahan kegiatan penting, termasuk apakah 

hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif 

tersebut. 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan 

CORE 

ADD 

ADD 

LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan 

menurut kategori/kelompok karyawan. 

LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan 

pembelajaran sepanjang hayat yang menujang 

kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu 

mereka dalam mengatur akhir karier. 

LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan 

kinerja dan pengembangan karier secara teratur. 

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara 

CORE 

CORE 

LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian 

karya¬wan tiap kategori/kelompok menurut 

jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok 

minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap 

wanita menurut kelompok/kategori karyawan. 

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 

ADD CORE 

CORE 

ADD 

LA6 

LA7 

LA8 

LA9 

Persentase jumlah angkatan kerja yang 

resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan 

Keselamatan antara manajemen dan pekerja 

yang membantu memantau dan memberi 

nasihat untuk program keselamatan dan 

kesehatan jabatan. 

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena 

jabatan, hari-hari yang hilang, dan 

ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena 

pekerjaan menurut wilayah. 

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ 

bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko 

setempat untuk membantu para karyawan, 

anggota keluarga dan anggota masyarakat, 

mengenai penyakit berat/berbahaya. 

Masalah kesehatan dan keselamatan yang 

tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat 

karyawan. 

Version 3.0 

1

IP 


Relevansi 

Agenda Kerja Layak dari ILO dibingkai dalam hubungan globalisasi 

wajar yang bertujuan guna mencapai pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi melalui kombinasi tujuan sosial dan 

ekonomi. Agenda itu mencakup empat (4) unsur, yakni: 

• Pekerjaan; 

• Dialog; 

• Hak-hak; dan 

• Perlindungan 

Susunan indikator Tenaga Kerja secara luas didasarkan pada 

pengertian kerja yang layak. Rancangan itu dimulai dengan 

keterangan tentang cakupan dan keberagaman angkatan kerja 

organsasi pelapor dengan menekankan pada aspek distribusi/ 

penebaran jenis kelamin dan kelompok usia. 

Pendekatan dialog antara organisasi dan karyawan, dan derajat 

karyawan diorganisasikan dalam badan perwakilan yang dicakup 

oleh indikator LA4 (yang melengkapi indikator HR tentang 

Kebebasan Perserikatan dan Tawar-menawar Kolektif) dan LA5. 

Perlindungan fisik dan kesejahteraan karyawan dalam pekerjaan 

dicakup dalam Indikator Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(LA6, LA7, LA8, LA9), yang tujuan keduanya mencakup program 

dan kinerja statistik tentang kesehatan dan keselamatan. 

Cakupan kepentingan dan sumbangan karyawan terhadap 

tujuan sosial yang luas dari keberagaman dan perlakuan setara 

dicakup dalam LA14 (Kesetaraan Bayaran), LA13 (Keberagaman) 

dan LA3 (Manfaat). indikator dalam kelompok/katagori ekonomi 

juga memberi informasi yang sesuai. Organisasi pendukung 

membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan potensi 

(yang juga meningkatkan modal tenaga manusia untuk organisasi) 

yang ditunjukkan dalam indikator LA10, LA11, dan LA12. 

Definisi 

Jumlah angkatan kerja 

Jumlah keseluruhan orang yang bekerja untuk organisasi 

pada akhir periode laporan (seperti jumlah semua 

karyawan dan pekerja yang diawasi seperti tersebut di 

atas). 

Pekerja 

Istilah umum bagi setiap orang yang melakukan 

pekerjaan, terlepas dari hubungan kontrak. 

Karyawan 

Seseorang yang, menurut hukum nasional atau praktek, 

dikenal sebagai karyawan organisasi yang membuat 

laporan. 

Pekerja yang diawasi 

Seseorang yang melakukan pekerjaan secara teratur di 

tempat untuk, atau atas nama, organisasi yang membuat 

laporan (pelapor) tetapi tidak dikenal sebagai karyawan 

menurut hukum atau praktek nasional. 

Kontraktor bebas 

Seseorang yang secara hukum dikenal sebagai 

wiraswasta. 

Perjanjian Kesepakatan Bersama 

Ada dua (2) jenis perjanjian kesepakatan bersama yang 

ditujukan untuk pemberi kerja atau pekerja. Perjanjian 

yang ditujukan untuk pemberi kerja adalah perjanjian 

tertulis tentang syarat-syarat pekerjaan yang disetujui 

antara seorang pemberi kerja, sekelompok pemberi kerja, 

atau satu atau lebih organisasi pemberi kerja. Perjanjian 

yang ditujukan untuk pekerja adalah perjanjian antara 

satu atau lebih wakil organisasi pekerja, atau, dalam hal 

organisasi semacam itu tidak ada, perwakilan pekerja 

yang dipilih dan diberi kewenangan oleh mereka sesuai 

dengan hukum dan peraturan nasional. 

Kategori karyawan 

Perincian umum karyawan berdasar atas fungsi atau 

departemen dalam organisasi (misalnya manajemen 

senior, manajemen menengah, ahli, teknisi, administrasi, 

produksi, dan pemeliharaan, dan seterusnya) yang 

berasal dari sistem sumber daya manusia (SDM) 

organisasi sendiri. 

Rujukan umum 

• Konvensi ILO 135, ‘Konvensi Perwakilan Pekerja’, 

1971. 

• Konvensi ILO 87, ‘Kebebasan Berserikat dan 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi’, 1948. 

• Konvensi ILO 98, ‘Hak Berorganisasi dan Tawarmenawar 

Kolektif, 1949. 

• Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-hak Dasar di 

Tempat Kerja, 1998. 

• Agenda ILO tentang Kerja yang Layak, 1999. 

• Deklarasi Tiga Pihak dari ILO tentang Multinasional 

dan Kebijakan Sosial, 1997, yang diubah tahun 2000. 

• Prinsip OECD tentang Penguasaan/Pengelolaan 

Perusahaan, 2004. 

• Garis-Garis Besar Pedoman untuk Perusahaan 

Multinasional, Direvisi tahun 2000. 

• Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

2000. 

Version 3.0 

3

IP 


LA1 Jumlah angkatan kerja menurut 

jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan 

wilayah. 

1. Relevansi 

Besarnya angkatan kerja memberi wawasan/pengertian tentang 

skala dampak yang ditimbulkan oleh masalah tenaga kerja. 

Memerinci angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak 

pekerjaan, dan wilayah (wilayah merujuk kepada ”negara” atau 

”wilayah geografis”) akan menggambarkan bagaimana organisasi 

itu menyusun SDM-nya untuk melaksanakan strategi umum. 

Organisasi juga memberi wawasan/pengertian umum tentang 

model bisnis/usaha organisasi, dan menawarkan tanda-tanda 

stabilitas kerja dan tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh 

organisasi. Sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator 

lain, ukuran angkatan kerja adalah standar yang menormalisasikan 

faktor untuk banyak indikator yang terintegrasi. Kenaikan atau 

penurunan pekerjaan neto, ditandai oleh data yang dilaporkan 

dalam jangka tiga (3) tahun atau lebih, merupakan unsur penting 

bagi sumbangan organisasi kepada pengembangan ekonomi 

secara keseluruhan dan kelangsungan angkatan kerja. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi seluruh angkatan kerja (karyawan dan pekerja 

yang terawasi), yang bekerja pada organisasi yang melaporkan 

pada akhir masa pelaporan. Pekerja ”Supply Chain” tidak 

dimasukkan dalam indikator ini. 

2.2 Identifikasi jenis kontrak dan status purna waktu dan 

paruh waktu karyawan berdasarkan peraturan perundangundangan 

negara di mana mereka berada. 

2.3 Gabungkan statistik negara untuk menghitung statistik 

global dan abaikan perbedaan dalam hal definisi hukumnya. 

Meskipun definisi dari jenis kontrak dan hubungan kerja 

purna waktu dan paruh waktu dapat berbeda antara satu 

dan lain negara, angka global masih akan mencerminkan 

hubungan menurut hukum. 

2.4 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut 

karyawan dan pekerja yang diawasi. 

2.5 Jika sebagian besar pekerjaan organisasi dilaksanakan 

oleh pekerja yang secara hukum dikenal self-employed 

(wiraswasta ), atau oleh seseorang selain karyawan atau 

pekerja yang diawasi, hal ini harus dilaporkan. 

2.6 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut jenis 

kontrak pekerjaan. 

2.7 Laporkan jumlah karyawan tetap yang diperinci menurut 

jenis pekerjaan. 

2.8 Laporkan jumlah angkatan kerja yang diperinci menurut 

wilayah, dengan menggunakan perincian geografis berdasarkan 

pada skala kegiatan organisasi. 

pariwisata atau pertanian). 

3. Definisi 

Jenis pekerjaan 

Purna waktu: Seorang karyawan purna waktu 

didefinisikan sesuai dengan peraturan dan praktek 

nasional tentang waktu kerja (misalnya peraturan 

nasional menentukan bahwa ‘purna waktu’ berarti 

sedikitnya sembilan (9) bulan setiap tahun dan 

sedikitnya tiga puluh (30) jam per minggu. 

Paruh waktu: Seorang karyawan paruh waktu adalah 

seorang karyawan yang jam kerjanya setiap minggu, 

bulan, atau tahun lebih sedikit dari karyawan purna 

waktu seperti didefinisikan di atas. 

Kontrak Pekerjaan 

Suatu kontrak pekerjaan seperti dikenal menurut hukum 

atau praktek nasional yang mungkin tertulis, lisan, atau 

tersirat (misalnya ketika semua tanda pekerjaan ada 

tetapi tanpa adanya kontrak tertulis atau lisan dengan 

saksi). 

Kontrak Tanpa Batas atau Kontrak Tetap 

Kontrak pekerjaan tetap adalah suatu kontrak dengan 

karyawan untuk kerja purna waktu atau paruh waktu 

untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 

Kontrak Dengan Syarat Tetap atau Kontrak Sementara 

Suatu kontrak dengan syarat tetap adalah kontrak 

pekerjaan seperti didefinisikan di atas yang berakhir 

ketika jangka waktu tertentu habis, atau ketika tugas 

tertentu yang dalam perkiraan waktu terlampir telah 

selesai. 

Kontrak pekerjaan sementara berjangka terbatas dan 

diakhiri oleh kejadian khusus, termasuk berakhirnya 

proyek atau tingkat kerja, kembalinya personel yang 

digantikan. 


Informasi daftar gaji yang terseda di tingkat nasional 

atau lokal harus menyediakan data untuk indikator ini. 

5. Referensi 

• ILO: Klasifikasi Internasional atas Status dalam 

Pekerjaan. 

• ILO: Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja. 

• ILO: Indikator Internet LABORSTA. 

• PBB: Komponen dan Wilayah Makro Dunia. 

2.9 Jika dapat dilakukan, jelaskan setiap variasi musiman yang 

jelas dalam jumlah pekerjaan (misalnya di bidang industri 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA2 Jumlah keseluruhan dan tingkat 

perputaran (turnover) karyawan 

menurut kelompok usia, jenis 

kelamin, dan wilayah. 

1. Relevansi 

Tingkat perputaran (turnover rate) yang tinggi dapat 

menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan 

para karyawan, atau mungkin mengisyaratkan perubahan 

mendasar dalam struktur kegiatan pokok organisasi. 

Pola perputaran (turnover) yang tidak rata menurut 

umur dan jenis kelamin dapat menunjukkan ketidakcocokan 

atau ketidaksamaan potensi di tempat kerja. Perputaran 

(turnover) dapat berdampak dalam perubahan 

atas modal manusia dan intelektual dari organisasi dan 

dapat berdampak pada produktivitas. Perputaran (turnover) 

mempunyai implikasi biaya langsung, baik dalam 

hal penggajian yang berkurang atau pengeluaran lebih 

besar untuk penerimaan pekerja. Penciptaan pekerjaan 

dapat diperkirakan dengan menggunakan data yang 

dilaporkan menurut indikator LA1. 

2. Kompilasi 

2.1 Tentukan jumlah karyawan yang meninggalkan 

pekerjaan selama masa pelaporan. 

2.2 Laporkan jumlah dan tingkat karyawan yang 

meninggalkan pekerjaan selama periode pelaporan, 

diperinci menurut jenis kelamin, kelompok usia 

(misalnya 50) dan wilayah. 

3. Definisi 

Perputaran (turnover) 

Banyaknya karyawan yang meninggalkan organisasi 

dengan sukarela, atau karena pemberhentian, pensiun, 

atau kematian dalam tugas. 


Sumber-sumber informasi yang potensial mencakup 

informasi daftar gaji yang tersedia di tingkat nasional 

atau lokal. Rencana kegiatan dan pernyataan ulang 

atas sasaran strategis organisasi dapat memberikan 

penjelasan pada variasi yang tinggi atas angka-angka itu. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Version 3.0 

5

IP 


LA3 Manfaat yang disediakan bagi 

karyawan tetap (purna waktu) yang tidak 

disediakan bagi karyawan sementara 

(paruh waktu) menurut kegiatan pokok. 

1. Relevansi 

Data yang dilaporkan menurut indikator ini menunjukkan 

ukuran investasi organisasi di bidang sumber daya manusia 

dan manfaat minimal yang ditawarkan kepada karyawan 

paruh waktu. Mutu manfaat untuk staf purna waktu adalah 

faktor kunci dalam mempertahankan karyawan. Indikator juga 

menawarkan atau memberikan indikasi tentang investasi relatif 

di berbagai bagian angkatan kerja. 

2. Kompilasi 

2.1 Tentukan manfaat yang ditawarkan kepada semua 

karyawan. 

2.2 Laporkan mana manfaat berikut yang merupakan standar 

bagi karyawan purna waktu organisasi tetapi tidak 

disediakan bagi karyawan sementara atau karyawan paruh 

waktu menurut kegia¬tan utamanya: 

• Asuransi kematian 

• Perlindungan kesehatan 

• Perlindungan kecacatan 

• Cuti Melahirkan (Maternity / Paternity Leave) 

• Dana pensiun 

• Kepemilikan saham, dan 

• Lain-lain 

2.3 Manfaat standar mengacu kepada manfaat yang biasanya 

diberikan, paling tidak kepada sebagian besar karyawan 

purna waktu. Hal ini tidak harus diartikan sebagai sesuatu 

yang diberikan kepada setiap karyawan purna waktu pada 

organisa¬si. Maksud indikator itu ialah untuk menerangkan 

kepada karyawan purna waktu mana yang pantas untuk 

diharapkan. 

pembayaran ekstra liburan, dapat juga dimasukkan ke 

dalam indikator ini. 

Manfaat in-kind seperti dana olahraga atau penitipan 

anak, makan siang gratis dalam jam kerja, dan program 

kesejahteraan karyawan umum yang setara dikeluarkan 

dari indikator ini. 


Sumber informasi potensial memasukkan perjanjian 

kolektif lokal atau pusat, yang memberi contoh manfaat 

yang dibayar di luar batas minimum resmi. Alat acuan 

lain dapat masuk ring¬kasan manfaat , bahan orientasi 

karyawan dan kontrak karyawan. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial 

(Standar Minimal)’, 1952 

• Konvensi ILO 121, ‘Konvensi Benefit/Bantuan 

Kecelakaan dalam Pekerjaan’, 1964 

• Konvensi ILO 128, ‘Konvensi Kecacadan, Usia Tua, 

dan Benefit/Bantuan Korban Selamat’, 1967. 

• Konvensi ILO 130, ‘Konvensi Perawatan Medis dan 

Benefit Sakit’, 1969. 

• Konvensi ILO 132, ‘Konvensi Hari Libur Bergaji’, 1970. 

• Konvensi ILO 140, ‘Konvensi Cuti Belajar Dibayar, 

1974. 

• Konvensi ILO 157, ‘Konvensi Pemeliharaan Hak 

Keamanan Sosial, 1982. 

• Konvensi ILO 168, ‘Konvensi Promosi dan 

Perlindungan Pekerjaan terhadap Pengangguran, 

1988. 

• Konvensi ILO 183, ‘Konvensi Perlindungan Peran 

Keibuan’, 2000. 

• OECD Garis Pedoman untuk Perusahaan 

Multinasional, Revisi 2000. 

3. Definisi 

Manfaat 

Hal ini mengacu kepada manfaat langsung yang diberikan 

dalam bentuk pemberian uang yang dibayar oleh organisasi 

pelapor atau penggantian pengeluaran yang dibayar oleh 

karyawan. Pem¬bayaran yang tumpang-tindih lebih dari 

atau di atas minimal yang dibenarkan, pembayaran karena 

pemberhentian, manfaat tambahan untuk kecelakaan 

karyawan, manfaat bagi karyawan korban bencana, dan 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA4 Persentase pegawai yang dijamin 

oleh perjanjian kesepakatan 

bersama 

1. Relevansi 

Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia seperti 

yang tersirat dalam konvesi dan deklarasi internasional, 

terutama ILO Core Convention 87 & 98. Kesepakatan 

bersama adalah bentuk perikatan pemangku 

kepentingan yang sangat penting dan sangat relevan 

untuk pedoman pelaporan. Bentuk perikatan pemangku 

kepentingan membantu kerangka institusi dan 

memberikan sumbangan terhadap stabilitas masyarakat. 

Bersama dengan tata kelola perusahaan (corporate 

governance), kesepakatan bersama merupakan 

kerangka yang memberikan kontribusi manajemen 

yang bertanggung jawab. Merupakan instrumen 

yang digunakan berbagai pihak untuk memberikan 

kemudahan usaha kolaborasi untuk meningkatkan 

dampak sosial yang positif terhadap suatu organisasi. 

Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kerja 

sama bersama adalah sesuatu gambaran bagaimana 

praktek organisasi dalam kebebasan berserikat. 

• ILO Convention 98, ‘Right to Organise and Collective Bargaining’, 

1949. 

• ILO Convention 135, ‘Workers’ Representatives Convention’, 

1971. 

• ILO Convention 154, ‘Collective Bargaining Convention’, 

1981 and Recommendations 91, ‘Collective Agreements 

Recommendation’ 1951, and 163, ‘Collective Bargaining 

Recommendation’, 1981. 

• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work, 86th Session, 1998, Article 2 (a). 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Section IV, 

Paragraph 2 (a). 

2. Kompilasi 

2.1 Gunakan data dari PR 1 sebagai dasar perhitungan 

persentase untuk indikator ini 

2.2 Ikatan perjanjian kerja sama bersama ditandatangani 

oleh organisasi yang melaporkan atau asosiasi 

organisasi di mana mereka menjadi anggota. 

Perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan pada 

tingkat tempat kerja, organisasi, regional, nasional, 

dan sektor 

2.3 Identifikasi jumlah pegawai yang dijamin dalam 

perjanjian kerja sama bersama 

2.4 Laporkan persentase total pegawai yang dijamin 

dalam perjanjian kerja sama bersama 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Catatan perjanjian pengakuan formal dan perjanjian 

bersama yang ditandatangani oleh serikat pekerja 

independen yang umumnya disimpan oleh departemen 

personalia atau sumber daya manusia. 

5. Referensi 

• ILO Convention 87, ‘Freedom of Association and 

Protection of the Right to Organise’, 1948. 

Version 3.0 

7

IP 


LA5 Masa pemberitahuan minimal 

tentang perubahan kegiatan operasi 

penting, termasuk apakah hal itu perlu 

dijelaskan dalam perjanjian kerja sama 

bersama. 

1. Relevansi 

Indikator ini memberi wawasan mengenai praktek organisasi 

untuk memastikan diskusi pada waktu yang tepat tentang 

perubahan operasi penting, dan mengikat pegawai dan wakilwakil 

mereka untuk merundingkan dan melaksanakan perubahan 

itu (yang dapat membawa implikasi positif atau negatif 

bagi pekerja). Konsultasi yang efektif dan tepat pada waktunya 

dengan pekerja dan pihak terkait lain, apabila memungkinkan, 

(seperti dengan pemerintah), membantu mengurangi dampak 

yang merugikan akibat perubahan kegiatan operasi pada 

pekerja dan komunitas terkait. 

Tenggang waktu pemberitahuan minimal menunjukkan indikator 

kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan 

tingkat kepuasan dan motivasi pegawai ketika melakukan perubahan 

penting atas kegiatan operasi. Indikator ini juga dapat 

memberi pernilaian praktek konsultasi organisasi berkenaan 

dengan harapan yang sesuai dengan norma-norma internasional. 

Praktek konsultasi yang berha¬sil baik pada hubungan 

industri dapat membantu terbentuknya lingkungan kerja yang 

positif 

• Declaration concerning the aims and purposes of 

the International Labour Organisation (Declaration 

of Philadelphia), 1944 - Annex to the ILO Constitution 

– Articles I (a) and III (e). 

• ILO Convention 158, ‘Termination of Employment 

Convention’, 1982. 

• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy, 1997. 

• ILO Recommendation 94, ‘Co-operation at the Level 

of the Undertaking Recommendation’, 1952. 

• ILO Recommendation 135, ‘Workers’ Representatives’ 

Convention’, 1971. 

• OECD Guidelines for Multinational Companies, Revision 

2000, Article IV, (2) & (3). 

• OECD Principles of Corporate Governance, 2004 

(notably Article IV, C, D & E). 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan jumlah minimum tenggang waktu pemberitahuan 

yang diberikan kepada pegawai dan perwakilan 

mereka sebelum pelaksanaan perubahan kegiatan operasi 

penting yang dapat sangat mempengaruhi mereka. 

2.2 Bagi organisasi dengan perjanjian kerja sama bersama, 

laporkan apakah masa tenggang waktu pemberitahuan 

dan/atau ketentuan untuk konsultasi dan negosiasi diuraikan 

secara terperinci dalam perjanjian bersama. 

3. Definisi 

Perubahan kegiatan operasi penting 

Perubahan atas pola kegiatan operasi organisasi yang dapat 

membawa konsekuensi positif atau negatif bagi pegawainya. 

Perubahan demikian dapat mencakup, misalnya, restrukturisasi, 

outsourcing operasi, penutupan, perluasan, pembukaan baru, 

pengambilalihan, penjualan semua atau sebagian organisasi, 

atau merger. 


Perjanjian khusus dengan organisasi akan memberi data untuk 

indikator ini. 

5. Referensi 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA6 Persentase jumlah angkatan 

kerja yang resmi diwakili dalam 

panitia kesehatan dan keselematan 

antara manajemen dan pekerja yang 

membantu memantau dan memberi 

nasihat untuk program kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

1. Relevansi 


Sumber informasi potensial mencakup prosedur organisasi dan 

risalah/laporan komite kesehatan dan keselamatan kerja. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 155, ‘Konvensi Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja ‘ dan Protokol 155, 1981. 

• Konvensi ILO 161, ‘Konvensi Pelayanan Kesehatan Jabatan’ 

1985. 

Komite kesehatan dan keselamatan kerja dengan 

perwakilan gabungan dapat mempermudah budaya 

positif kesehatan dan keselamatan. Penggunaan lomite 

adalah satu cara mengikutsertakan pekerja untuk 

mendorong peningkatan kesehatan dan keselamatan 

jabatan. Indikator ini memberi satu tindakan luas di 

mana angkatan kerja secara aktif dilibatkan dalam 

kesehatan dan keselamatan. 

2. Kompilasi 

2.1 Tentukan komite kesehatan dan keselamatan yang 

membantu memantau dan menasihati program 

kesehatan dan keselamatan kerja pada tingkat 

fasilitas atau lebih tinggi dengan perwa¬kilan 

gabungan antara manajemen dan pekerja. ‘Resmi’ 

mengacu kepada komite yang keberadaan dan 

fungsinya terjalin dalam organisasi pelapor 

dan struktur kekuasaan/kewenangan, dan yang 

beroperasi menurut hukum-hukum tertulis tertentu. 

2.2 Laporkan persentase jumlah angkatan kerja yang 

diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan 

gabungan manajemen-pekerja secara resmi: 

• Tidak ada 

• Sampai 25 persen 

• Antara 25 persen dan 50 persen 

• Antara 50 persen dan 75 persen; dan 

• Di atas 75 persen 

2.3 Laporkan tingkat di mana komite secara khusus 

beroperasi (misalnya pada tingkat fasilitas dan/ 

atau pada multifasilitas, wilayah, kelompok, 

atau perusahaan). Hal ini mungkin sebagai hasil 

kebijakan dan prosedur resmi atau praktek tidak 

resmi dalam organisasi. 

3. Definisi 

Tidak ada. 

Version 3.0 

9

IP 


LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit di 

tempat kerja, hari-hari yang hilang, dan 

ketidakhadiran, dan jumlah kematian 

karena pekerjaan menurut wilayah. 

1. Relevansi 

Kinerja kesehatan dan keselamatan merupakan ukuran kunci 

bagi kepedulian organisasi. Rendahnya kecelakaan fisik dan 

tingkat ketidakhadiran biasanya terkait dengan kecenderungan 

positif moral dan produktivitas staf. Indikator ini akan 

menunjukkan apakah praktek manajemen kesehatan dan 

keselamatan mengakibatkan kesehatan jabatan dan insiden 

keselamatan semakin sedikit. 

2. Kompilasi 

2.1 Indikator ini harus memberi perincian regional untuk yang 

berikut: 

• Jumlah angkatan kerja (misalnya jumlah karyawan 

ditambah pekerja terawasi); dan 

• Kontraktor bebas yang bekerja di lapangan kepada 

siapa organisasi pelapor bertanggung jawab untuk 

keselamatan umum atas lingkungan kerja. 

2.2 Karena beberapa organisasi pelapor memasukkan 

kecelakaan kecil (tingkat pertolongan pertama) pada 

data mereka, menunjukkan apakah kecelakaan seperti itu 

dimasukkan atau dikeluarkan. 

2.3 Perhitungan ”hari-hari yang hilang” menunjukkan: 

• Apakah ”hari” berarti ”hari kalender” atau ”hari kerja 

yang dijadwalkan” dan 

• Pada saat mana penghitungan ”hari-hari yang hilang” 

mulai (misalnya hari setelah kejadian atau 3 hari 

setelah kejadian). 

2.4 Laporkan tingkat kecelakaan fisik, penyakit di tempat kerja, 

hari yang hilang, dan ketidakhadiran pada masa pelaporan 

dengan menggunakan rumus berikut menurut wilayah: 

• Tingkat kecelakaan fisik (injury) 

Catatan: Tingkat luka harus meliputi kematian. 

• Tingkat penyakit di tempat kerja (TPTK) 

• Tingkat hari yang hilang (THYH) 

• Tingkat ketidakhadiran (TA) 

Catatan: Faktor 200.000 berasal dari 50 minggu kerja @ 40 

hari kerja dibagi 100 karyawan. Dengan menggunakan faktor 

ini, tingkat yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah 

karyawan dan tidak dengan jumlah jam. 

2.5 Laporkan kematian dalam periode pelaporan 

dengan menggunakan angka nyata (absolut) dan 

bukan angka tingkat. 

2.6 Laporkan sistem peraturan yang digunakan dalam 

mencatat dan melaporkan statistik kecelakaan. 

”Kode ILO tentang Praktek Pencatatan dan 

Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit di Tempat 

Kerja” disusun untuk pelaporan, pencatatan, dan 

pemberitahuan kece¬lakaan di tempat kerja. 

Karena hukum nasional mengikuti rekomendasi 

ILO, cukuplah menyatakan bahwa kenyataan dan 

praktek telah mengikuti hukum. Di institusi yang 

hukum nasionalnya tidak mengikuti, nyatakan 

sistem mana dari peraturan itu yang berlaku 

dan bagaimana hubungannya dengan Kode ILO 

tersebut. 

3. Definisi 

Kecelakaan fisik 

Kecelakaan tidak fatal dan fatal yang timbul di luar waktu 

kerja atau dalam waktu kerja. 

Tingkat kecelakaan fisik 

Frekuensi kecelakaan berkaitan dengan jumlah jam 

yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja dalam masa 

pelaporan. 

Penyakit di tempat kerja 

Penyakit yang timbul dari keadaan atau kegiatan kerja 

(misalnya stres atau secara teratur berhubungan dengan 

bahan kimia berbahaya), atau timbul dari kecelakaan 

berkaitan dengan kerja. 

Tingkat penyakit di tempat kerja 

Frekuensi penyakit di tempat kerja berkaitan dengan 

jumlah jam yang digunakan oleh jumlah angkatan kerja 

dalam masa pelaporan. 

Hari yang hilang 

Waktu (hari) yang tidak dapat digunakan untuk bekerja 

(karenanya ”hilang”) sebagai akibat pekerja atau para 

pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan 

mereka karena kecelakaan atau penyakit berkaitan 

dengan pekerjaan. Penggantian atas tugas terbatas 

atau kerja alternatif untuk organisasi yang sama tidak 

dihitung sebagai hari yang hilang. 

Tingkat hari yang hilang 

Dampak dari kecelakaan atau penyakit berkaitan jabatan 

sebagaimana dicerminkan dalam waktu tidak bekerja 

oleh pekerja yang terkena. Hal itu dinyatakan dengan 

membandingkan jumlah hari yang hilang dengan 

jumlah seluruh jam yang dijadwalkan untuk dikerjakan 

10 

© 2000-2006 GRI


IP 

oleh angkatan kerja dalam masa pelaporan. 

Ketidakhadiran 

Karyawan yang tidak masuk kerja karena sebab apa pun, 

dan bukan sebagai akibat kecelakaan atau penyakit 

berkaitan dengan kerja. Absen karena cuti yang 

diperkenankan seperti hari libur, belajar, cuti melahirkan 

(maternity / paternity), dan cuti sebagai imbal kesedihan 

tidak dimasukkan. 

Tingkat ketidakhadiran 

Hal ini mengacu kepada hitungan hari yang hilang 

karena ketidakhadiran seperti pengertian di atas, 

dinyatakan dalam persentase atas jumlah hari yang 

menurut jadwal digunakan bekerja oleh angkatan kerja 

untuk masa yang sama. 

Kematian 

Kematian karyawan yang terjadi dalam periode 

pelaporan terbaru yang timbul karena kecelakaan di 

tempat kerja atau penyakit yang diderita atau diidap 

pada saat dipekerjakan oleh organisasi pelapor. 


Catatan karyawan, kontrak karyawan, catatan kehadiran 

karyawan, dan kecelakaan akan melengkapi data 

indikator ini. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan & 

Keselamatan karena Jabatan” dan Protokol 155, 

1981. 

• Kode ILO Praktek tentang Pencatatan dan 

Pemberitahuan Kecelakaan dan Penyakit karena 

Jabatan, 1995. 

• Garis Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan karena Jabatan, 2001. 

Version 3.0 

11

IP 


LA8 Program pendidikan, pelatihan, 

penyuluhan/bimbingan, pencegahan, 

pengendalian risiko setempat untuk 

membimbing para karyawan, anggota 

keluarga dan anggota masyarakat, 

mengenai penyakit berat/berbahaya. 

1. Relevansi 

Sebagai bagian dari strategi pencegahan untuk menangani 

kesehatan dan keselamatan angkatan kerja, indikator ini 

sesuai untuk setiap organisasi. Ada keterkaitan khusus dengan 

organisasi yang bekerja di negara-negara dengan risiko tinggi 

atau insiden penyakit menular dan bagi orang-orang yang 

mempunyai profesi dengan insiden tinggi terhadap penyakit 

khusus. Indikator ini membantu menunjukkan sejauh mana 

masalah-masalah tersebut telah diperhatikan/dicakup dalam 

program organisasi dan sampai derajat mana praktek terbaik 

telah dilaksanakan. Pencegahan penyakit berat menyumbang 

terhadap kesehatan, kepuasan dan stabilitas angkatan kerja, 

dan membantu mempertahankan kelayakan sosial organisasi 

itu untuk beroperasi di suatu daerah atau masyarakat. 


Sumber informasi potensial yang mencakup kebijakan 

organisasi dan prosedur operasi, risalah atau catatan 

panitia kesehatan kerja, dan catatan pusat kesehatan 

dan sumber daya manusia. 

5. Referensi 

• Referensi Silang GRI (GRI Cross-Reference): Pedoman 

Pelaporan tentang HIV/AIDS: Dokumen Sumber 

GRI. KP8 adalah indikator baku berkenaan dengan 

HIV/AIDS. Organisasi pelapor yang beroperasi di 

daerah dengan perataan (prevalensi) tinggi perlu 

mempertimbangkan perluasan pelaporan mereka 

mengenai isu itu dan dapat melihat Dokumen 

Sumber GRI (GRI Resource Document) sebagai 

contoh. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan program berkenaan dengan anggota 

angkatan kerja yang membantu, keluarga mereka, atau 

anggota masyarakat mengenai penyakit berat dengan 

menggunakan daftar berikut: 

Program bantuan 

Penerima 

Program 

Pekerja 

Keluarga 

Pekerja 

Anggota 

Masyarakat 

Pendidikan 

/Bimbingan 

Pelatihan 

Pencegahan/ 

Pengedalian 

Risiko 

Pengobatan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

2.2 Laporkan apakah ada pekerja yang terlibat dalam kegiatan 

berkenaan dengan jabatan yang mengalami insiden atau 

penyakit khusus dengan risiko tinggi. 

3. Definisi 

Pengendalian risiko 

Praktek yang dimaksudkan untuk membatasi terbukanya atau 

tersebarnya penyakit. 

Penyakit berat 

Perusakan kesehatan berkenaan dengan pekerjaan atau di luar 

pekerjaan dengan konsekuensi berat bagi karyawan, keluarga 

karyawan, dan masyarakat, seperti HIV/AIDS, diabetes, RSI, dan 

stres. 

12 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA9 Masalah kesehatan dan 

keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian resmi dengan serikat 

pekerja. 

1. Relevansi 

Indikator ini menunjukkan salah satu cara yang 

menjamin kesehatan dan keselamatan angkatan kerja. 

Perjanjian resmi dapat meningkatkan penerimaan 

tanggung jawab kedua belah pihak dan pengembangan 

kultur kesehatan dan keselamatan yang positif. Indikator 

ini akan mengungkap sampai seberapa jauh angkatan 

kerja dilibatkan secara aktif dalam perjanjian pekerjamanajemen 

yang menentukan rangkaian manajemen 

kesehatan dan keselamatan. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan apakah perjanjian resmi (lokal atau 

global) dengan serikat pekerja mencakup 

kesehatan dan keselamatan. (Ya/ Tidak) 

3. Definisi 

Perjanjian resmi 

praktek untuk dilaksanakan. 

Dokumen tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak yang 

menyatakan, maksud keduanya untuk menaati/mematuhi apa 

yang terkandung dalam dokumen itu. Isi itu dapat mencakup, 

misalnya, perjanjian kesepakatan bersama lokal, demikian juga 

perjanjian dengan kerangka nasional dan internasional. 


Sumber informasi potensial mencakup perjanjian kolektif 

dengan serikat pekerja. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 155, ”Konvensi Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja” dan Protokol 155, 1981. 

2.2 Jika ya, laporkan seberapa jauh berbagai 

masalah kesehatan dan keselamatan dilindungi/ 

dicakup oleh perjanjian lokal dan global yang 

ditandatangani oleh organisasi. 

Perjanjian pada tingkat lokal khususnya menunjuk 

masalah seperti: 

• Perangkat pelindung pribadi 

• Panitia kesehatan dan keselamatan gabungan 

manajemen-karyawan; 

• Keikutsertaan wakil pekerja dalam 

pemeriksaan kesehatan, audit, dan 

penyelidikan kecelakaan; 

• Pelatihan dan pendidikan; 

• Tata cara penyampaian keluhan; 

• Hak untuk menolak pekerjaan tidak aman 

(berisiko), dan 

• Pemeriksaan berkala. 

Perjanjian pada tingkat global khususnya 

menunjuk masalah seperti: 

• Kesediaan mengikuti ILO; 

• Rangkaian atau struktur untuk memecahkan 

masalah; 

• Keterikatan pada janji (commitment) 

mengenai standar kinerja sasaran atau tingkat 

Version 3.0 

13

IP 


LA10 Rata-rata jam pelatihan per 

tahun per karyawan menurut kategori/ 

kelompok karyawan. 

1. Relevansi 

Memelihara dan mengembangkan sumber daya 

manusia, terutama melalui pelatihan yang memperluas 

dasar pengetahuan karyawan, merupakan kunci dalam 

pengembangan organisasi. Indikator ini memberi pemahaman 

yang mendalam atas besarnya investasi serta seberapa jauh 

investasi mengembangan SDM dilakukan di seluruh tingkatan 

karyawan. Akses untuk mendapatkan kesempatan pelatihan 

juga dapat menunjang kemajuan lain di bidang kinerja sosial, 

seperti jaminan mendapatkan kesempatan setara di tempat 

kerja. Hal ini juga memberi sumbangan yang mendorong 

pengembangan pribadi dan organisasi. 


Sumber informasi potensial mencakup catatan karyawan 

dan jadwal pelatihan. 

5. Referensi 

• ILO Convention 142, “Human Resources 

Development Convention”, 1975. 

• ILO Convention 140, “Paid Educational Leave 

Convention”, 1974 

• ILO Convention 155, “Occupational Safety and 

Health Convention”, 1981. 


Revision 2000, Articles II, 4 & IV,2 (c), 3 & 5 

2. Kompilasi 

2.1 Tentukan jumlah karyawan di setiap kategori pekerjaan di 

seluruh lini kegiatan organisasi pada akhir tahun pelaporan 

(misalnya. manajemen senior, manajemen madya, 

profesional, teknisi, administrasi, produksi, pemeliharaan, 

dan sebagainya). Organisasi harus menentukan kategori 

pekerjaan berdasarkan pada sistem SDM yang berlaku. 

2.2 Tentukan jumlah jam yang dimanfaatkan untuk pelatihan 

personel pada setiap kategori karyawan. 

2.3 Laporkan rata-rata jumlah jam pelatihan per tahun 

per karyawan menurut kategori karyawan dengan 

mengguna¬kan rumus berikut: 

Jumlah jam per kategori karyawan 

LA 10 = -------------------------------------------------- 

Jumlah karyawan per karyawan 

3. Definisi 

Pelatihan 

Mengacu kepada: 

• Semua jenis pelatihan dan pengajaran kejuruan; 

• Cuti belajar yang diberikan organisasi pelapor bagi para 

karyawannya; 

• Pelatihan atau pendidikan yang dilakukan di luar 

organisasi dan yang dibayar seluruhnya atau sebagian oleh 

organisasi pelapor; dan 

• Pelatihan dengan topik khusus seperti kesehatan dan 

keselamatan. 

Pelatihan tidak mencakup pengarahan di tempat oleh pengawas 

(supervisor). 

14 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA11 Program untuk manajemen 

keahlian dan pembelajaran 

seumur hidup yang menunjang 

kelangsungan kerja pegawai dan 

membantu mereka dalam mengatur 

jenjang karier. 

1. Relevansi 

Program untuk manajemen keahlian memungkinkan 

organisasi untuk merencanakan penguasaan 

keterampilan yang membekali pegawai untuk mencapai 

sasaran strategis dalam lingkungan kerja yang berubah. 

Tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil 

meningkatkan kompetensi dan keahlian organisasi 

dan memberikan arahan tingkat kepuasan pegawai 

yang terkait dengan kinerja yang mening¬kat. Bagi 

mereka yang menghadapi pensiun, kepercayaan diri 

dan mutu kerja dikembangkan oleh ilmu pengetahuan 

yang akan mendukung mereka dalam masa transisi dari 

kerja menjadi pensiun. Tujuan pembelajaran seumur 

hidup adalah untuk meningkatkan pengembangan 

pengetahuan dan kompetensi yang memungkinkan 

setiap warga negara menyesuaikan diri dengan 

perubahan pasar tenaga kerja yang sangat cepat dan 

berperan serta dengan aktif dalam semua bidang 

kehidupan ekonomi. 

2. Kompilasi 

2.1 Apakah program pelatihan atau bantuan pegawai 

untuk meningkatkan keterampilan mencakup halhal 

berikut: 

• Pelatihan internal; 

• Bantuan pendanaan untuk pelatihan eksternal 

atau pendidikan formal; dan 

• Ketentuan periode sabbatical leave dengan 

jaminan kembali bekerja. 

2.2 Apakah program bantuan transisi untuk menopang 

pegawai yang pensiun atau yang diberhentikan 

mencakup hal-hal berikut? 

• Perencanaan sebelum pensiun untuk calon 

pensiunan. 

pegawai? 

• Pelayanan penempatan kerja, dan 

• Bantuan (misalnya, pelatihan dan bimbingan) 

untuk menghadapi masa peralihan ke masa 

tidak bekerja. 

3. Definisi 

Kelangsungan kerja pegawai 

Penyesuaian terhadap perubahan permintaan dari 

tempat kerja melalui penguasaan keterampilan baru. 

Akhir karier 

Pemberhentian kerja sesuai usia pensiun menurut 

undang-undang nasional atau pemberhentian akibat 

restrukturisasi. 

Manajemen keahlian 

Kebijakan dan program yang berpusat pada 

pengembangan keterampilan pegawai untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan strategis dari organisasi dan/atau 

industri. 

Pembelajaran berkelanjutan 

Penguasaan dan perbaharuan kemampuan, 

pengetahuan, kualifikasi, dan kepentingan sepanjang 

hidup, dari masa sebelum sekolah sampai setelah 

pensiun. 


Sumber informasi mencakup prosedur organisasi untuk 

pemberhentian dan catatan pegawai. 

5. Referensi 

• ILO Convention 142, “Human Resources 

Development Convention”, 1975. 

• ILO Convention 168, “Employment Promotion and 

Protection against Unemployment Convention”, 

1988. 

• Pelatihan ulang bagi mereka yang berniat 

untuk terus bekerja; 

• Kompensasi untuk pemutusan kerja; 

• Jika kompensasi akibat pemutusan kerja 

diberikan, apakah langkah itu sudah 

mempertimbangkan usia dan masa kerja 

Version 3.0 

15

IP 


LA12 Persentase karyawan yang 

menerima penilaian kinerja dan review 

pengembangan karier secara reguler. 

1. Relevansi 

Penilaian kinerja karyawan terhadap sasaran umum membantu 

pengembangan pribadi karyawan dan memberikan andil baik 

bagi manajemen keahlian maupun pengembangan SDM di 

dalam organisasi. Peningkatan kepuasan karyawan memiliki 

korelasi dengan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini 

secara tidak langsung menunjukkan bagaimana organisasi 

pelapor bekerja untuk memantau dan mempertahankan 

keterampilan karyawannya. Apabila dilaporkan dalam 

hubungannya dengan LA12, indikator ini membantu 

menggambarkan pendekatan organisasi dalam meningkatkan 

keterampilan. Persentase karyawan yang menerima penilaian 

kinerja serta penelaahan berkala dalam pengembangan karier 

menunjukkan sejauh mana sistem ini dilaksanakan di dalam 

organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan jumlah total karyawan dalam organisasi. 

Jumlah ini harus sesuai dengan yang dilaporkan menurut 

LA1. 

2.2 Laporkan persentase total jumlah karyawan yang 

menerima penilaian kinerja secara resmi selama periode 

pelaporan. 

3. Definisi 

Penilaian Kinerja Reguler dan Pengembangan Karier 

Target kinerja dan review didasarkan atas kriteria kenal 

terhadap karyawan dan atasannya. Penilaian ini dilakukan 

sepengetahuan karyawan setidaknya satu kali per tahun. Ini 

dapat termasuk evaluasi oleh atasan langsung karyawan, 

saingan atau oleh karyawan lain yang lebih luas. Penilaian ini 

dapat juga memanfaatkan tenaga kerja dari bagian Sumber 

Daya Manusia. 


Sumber informasi potensial termasuk data karyawan. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 142, “Human Resources Development”, 1975. 

16 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA13 Komposisi badan pengelola 

(governance bodies) dan 

perincian pegawai menurut 

kategori berdasarkan jenis 

kelamin, kelompok umur, anggota 

kelompok minoritas, dan indikator 

keberagaman lainnya. 

1. Relevansi 

Indikator ini menyediakan sebuah ukuran kuantitatif 

dari keberagaman yang ada di dalam sebuah 

organisasi dan dapat digunakan sebagai patokbanding 

(benchmark) secara sektoral atau regional. Tingkatan 

keberagaman dalam sebuah organisasi dapat 

memberikan pemahaman mendalam terhadap modal 

manusia (human capital) yang dimiliki organisasi. 

Perbandingan antara keberagaman tenaga kerja dengan 

keberagaman manajemen juga menawarkan informasi 

akan kesetaraan untuk memperoleh kesempatan. 

Informasi detail mengenai komposisi tenaga kerja juga 

dapat membantu dalam menilai isu mana yang relevan 

terhadap kelompok tenaga kerja tertentu. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan indikator keberagaman yang digunakan 

oleh organisasi berdasarkan rekaman dan 

pengawasannya sendiri yang relevan untuk 

dilaporkan. 

2.2 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai 

dalam setiap kategori pegawai (misalnya, dewan, 

manajemen senior, manajemen menengah, 

administratif, produksi, dan sebagainya). Kategori 

pegawai harus ditetapkan berdasarkan sistem 

pengelolaan sumber daya manusia yang dipakai 

oleh organisasi. Jumlah total pegawai harus sesuai 

dengan yang dilaporkan dalam LA1. 

2.3 Laporkan persentase pegawai dalam setiap kategori 

berikut: (% dari pegawai) 

• Jenis kelamin: wanita/pria 

• Kelompok minoritas 

• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 

tahun, di atas 50 tahun 

2.4 Laporkan persentase individu dalam organisasi 

badan pengelola (misalnya, dewan direktur, komite 

manajemen, atau badan yang sejenis untuk 

organisasi yang bukan korporasi) dalam setiap 

kategori berikut: (% dari Individu dalam Badan 

Pengelola) 

• Jenis kelamin: wanita/pria 

• Kelompok minoritas 

• Kelompok usia: di bawah 30 tahun, 30-50 

tahun, di atas 50 tahun 

3. Definisi 

Badan pengelola (governance bodies) 

Komite atau badan yang bertanggung jawab dalam 

mengarahkan strategi organisasi, pengawasan 

manajemen, dan akuntabilitas manajemen terhadap 

organisasi yang lebih besar dan segenap pemangku 

kepentingannya. 

Indikator keberagaman 

Indikator di mana organisasi memperoleh data yang 

dapat berupa, sebagai contoh, kewarganegaraan, garis 

keturunan dan asal suku/etnis, keyakinan/kepercayaan 

yang dianut, dan ketidakmampuan fisik/cacat fisik yang 

dimiliki. 


Sumber informasi potensial termasuk rekaman pegawai 

dan laporan dari komite kesetaraan kesempatan (equal 

opportunity committees). 

5. Referensi 

• Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women: UN GA: Resolution 

34/180 of 18 December 1979. 

• Declaration on the Elimination of All Forms of 

Intolerance and of Discrimination based on Religion 

or Belief: UN GA: Resolution 36/55 of 26 November 

1981. 

• Declaration on Race and Racial Prejudice: General 

Conference UNESCO 20th session on 27 November 

1978. 

• Declaration on the Rights of Persons Belonging 

to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18 

December 1992. 

• ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning 

Multinational Enterprises and Social Policy: Art. 21, 

22, 23, 1977. 

• ILO Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work, 1998. 

• ILO Convention concerning Discrimination in 

Respect of Employment and Occupation, 1958 

(No.111). 

Version 3.0 

17

IP 


• International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination of 4 January 1969 

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises Revision 

2000 (Employment and Industrial Relation Section) 

• United Nations Global Compact Principle 6, 26 July 2000 

• United Nations Declaration on the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination: UN GA Resolution 1904 (XVIII) of 

20 November 1963 

18 

© 2000-2006 GRI


IP 

LA14 Rasio gaji dasar pegawai pria 

terhadap pegawai wanita berdasarkan 

kategori pegawai. 

1. Relevansi 

Banyak negara telah memperkenalkan legislasi untuk 

melaksanakan prinsip kesetaraan gaji dalam jenis 

pekerjaan yang sama. Isu ini didukung oleh konvensi 

ILO No 100 mengenai “Renumerasi yang setara antara 

Pegawai Pria dan Pegawai Wanita untuk Pekerjaan yang 

Sama”. Kesetaraan gaji merupakan sebuah faktor dalam 

mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Ketika 

ada ketidaksetaraan, organisasi akan menghadapi risiko 

terhadap reputasinya dan tuntutan hukum karena 

tindakan diskriminatif. 

5. Referensi 

• ILO Convention 100, “Equal Remuneration for Men 

and Women Workers for Work of Equal Value”, 1951. 

• ILO Convention 111, “Discrimination in Respect of 

Employment and Occupation”, 1958. 



2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah pegawai 

dalam setiap kategori dari semua operasi 

organisasi, diperinci berdasarkan jenis kelamin 

dengan mempergunakan informasi dalam 

LA13. Kategori kepegawaian harus ditetapkan 

berdasarkan sistem pengelolaan sumber daya 

manusia yang dipakai oleh organisasi. Jumlah 

pegawai harus sesuai dengan yang dilaporkan 

dalam LA1. 

2.2 Dapatkan informasi mengenai gaji dasar untuk 

wanita dan untuk pria dalam setiap kategori 

pegawai. 

2.3 Periode apa pun dalam pembayaran gaji (misalnya, 

per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun) 

dapat digunakan untuk data ini. 

2.4 Laporkan rasio dari gaji dasar wanita terhadap gaji 

dasar pria untuk setiap kategori kepegawaian. 

3. Definisi 

Sebuah pembayaran dalam jumlah minimum tertentu 

kepada pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. 

Ini tidak termasuk upah tambahan lainnya seperti 

berdasarkan jumlah tahun bekerja, kerja lembur, bonus, 

pembayaran keuntungan atau pengeluaran tambahan 

lain (misalnya, pengeluaran transportasi). 


Sumber informasi untuk indikator ini termasuk rekaman 

pegawai dan rekaman gaji. 

Version 3.0 

19

IP 


Hak Asasi Manusia (HR) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: HR 

IP 

HAK ASASI MANUSIA 


Aspek: (Praktek) Investasi dan Pengadaan 

CORE 

CORE 

HR1 

HR2 

Persentase dan jumlah perjanjian 

investasi signifikan yang memuat 

klausula HAM atau telah menjalani proses 

skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak 

asasi manusia. 

Persentase pemasok dan kontraktor 

signifikan yang telah menjalani proses 

skrining/filtrasi atas aspek HAM 

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

CORE 

HR7 

Kegiatan yang teridentifikasi 

mengandung resiko signifikan yang 

dapat menimbulkan kasus kerja paksa 

atau kerja wajib, dan langkah-langkah 

yang telah diambil untuk mendukung 

upaya penghapusan kerja paksa atau 

kerja wajib. 

Aspek: Praktek Pengamanan 

ADD 

HR8 

Persentase personel penjaga keamanan 

yang terlatih dalam hal kebijakan dan 

prosedur organisasi terkait dengan aspek 

HAM yang relevan dengan kegiatan 

organisasi 

ADD 

HR3 

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan 

dalam hal kebijakan serta prosedur 

yang terkait dengan aspek HAM yang 

relevan dengan kegiatan organisasi, 

termasuk persentase karyawan yang telah 

menjalani pelatihan. 

Aspek: Hak Penduduk Asli 

ADD 

HR9 

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait 

dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah 

yang diambil. 

Aspek: Non-diskriminasi 

CORE 

HR4 

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi 

dan tindakan yang diambil/dilakukan. 

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Bersama 

CORE 

HR5 

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul 

yang diidentifikasi dapat menimbulkan 

resiko yang signifikan serta tindakan 

yang diambil untuk mendukung hak-hak 

tersebut. 

Aspek: Pekerja Anak 

CORE 

HR6 

Kegiatan yang teridentifikasi 

mengandung resiko yang signifikan 

timbulnya terjadinya kasus pekerja anak, 

dan langkah-langkah yang diambil untuk 

menduku upaya penghapusan pekerja 

anak. 

Version 3.0 

1

IP 


Relevansi 

Indikator Kinerja HAM mengungkapkan informasi 

mengenai dampak dan kegiatan dari organisasi terhadap 

hak-hak asasi sipil dan politik dari para pemangku 

kepentingan. Aspek-aspek yang tercakup dalam 

Indikator Kinerja mengacu pada standar internasional, 

terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari 

Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Universal 

Declaration of Human Rights) dan Deklarasi ILO Tahun 

1998 tentang Prinsip dan Hak- Dasar di Tempat Kerja 

(ILO Declaration on the Fundamental Principles and 

Rights at Work of 1998), khususnya delapan Konvensi 

Inti (Core Conventions) dari ILO. Walaupun berkaitan 

erat, penggolongan HAM dan Praktek Ketenagakerjaan 

mempunyai tujuan yang berbeda. Indikator HAM 

terfokus pada cara organisasi pelapor menangani 

dan menghormati hak-hak dasar manusia, sedangkan 

Indikator Praktik Ketenagakerjaan menggambarkan 

kualitas pekerjaan dan lingkungan kerja. 

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan 

ukuran-ukuran yang dapat diperbandingkan atas akibat 

atau hasil, yang oleh karena itu difokuskan terutama 

pada kasus-kasus yang terkait dengan inti HAM. Kasus 

pada umumnya berdampak baik bagi kelompok 

pemangku kepentingan, maupun di samping resiko 

bagi organisasi di mana pelanggaran terjadi. Perangkat 

indikator ini mencakup tiga bidang umum : 

• Kasus yang terkait dengan aspek dasar HAM (HR4 

dan HR9); 

• Kapasitas dan pengetahuan yang memungkinkan 

organisasi secara efektif menangani masalah hak 

asasi manusia, termasuk pelatihan dan prosedur 

internal (HR3, HR5, HR6, HR7 dan HR8); dan 

3. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa: Kovenan 

Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya tahun 1966 (United Nations Convention: 

International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, 1966) 

4. Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di 

Tempat Kerja Tahun 1998 (ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work, 

1998), khususnya kedelapan Konvensi Inti (Core 

Conventions) dari ILO. 

5. Deklarasi Wina dan Program Pelaksanaan tahun 

1993 (Vienna Declaration and Programme of Action, 

1993). 

Referensi Umum 



• ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy, 2001, Third Edition. 


Revision 2000. 

• United Nations Universal Declaration of Human 

Rights, 1948. 

• ILO Convention (169) concerning Indigenous and 

Tribal Peoples in Independent Countries, 1989. 

• Integrasi organisasi pada masalah HAM dalam 

hubungan bisnis eksternal organisasi , baik dalam 

melakukan investasi maupun dalam kaitan 

hubungan dengan para pemasok (KH 1 dan KH 2). 

Definisi 

Hak Asasi Manusia 

HAM yang diakui secara umum didefinisikan oleh lima 

konvensi dan deklarasi berikut: 

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (United Nations 

Universal Declaration of Human Rights, 1948). 

2. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Rumusan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 

tahun 1966 (United Nations Convention 

International Covenant on Civil and Political Rights, 

1966). 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

HR1 Persentase dan jumlah 

perjanjian investasi signifikan yang 

memuat klausula HAM atau telah 

menjalani proses skrining/filtrasi 

terkait dengan aspek hak asasi 

manusia. 

1. Relevansi 

Pengukuran ini merupakan satu indikasi mengenai 

sejauh mana aspek HAM terintegrasi dalam keputusan 

ekonomis organisasi. Hal ini sangat relevan bagi 

organisasi yang beroperasi dalam wilayah atau 

merupakan mitra usaha dari organisasi didalam wilayah 

di mana perlindungan terhadap HAM mendapat 

perhatian yang besar. Integrasi kriteria HAM dalam 

proses skrining/filtrasi dan adanya persyaratan 

kinerja HAM dapat menjadi salah satu strategi untuk 

mengurangi resiko investasi. Adanya permasalahan HAM 

dapat mengakibatkan cacatnya reputasi organisasi sertã 

berdampak buruk bagi stabilitas investasi. 

2. Kompilasi 

3. Definisi 

Klausula hak asasi manusia 

Klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang secara spesifik 

mendefinisikan ekspektasi minimum dari aspek HAM sebagai 

persyaratan untuk melakukan investasi. 

Skrining/ filtrasi aspek hak asasi manusia 

Suatu proses formal atau yang terdokumentasikan yang memasukkan 

satu set kriteria kinerja HAM sebagai salah satu faktor 

dalam menentukan apakah suatu investasi akan dilakukan. 


Sumber informasi potensial yang mencakup aspek hukum 

organisasi, hubungan investor, dan keuangan sebagimana 

dokumentasi lainnya yang dibuat melalui sistem manajemen 

kualitas (quality management system). 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2.1 Perjanjian yang dimasukkan hanya yang signifikan 

ditinjau dari sisi besarnya kepentingan strategis. 

Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan 

mengacu pada kompleksitas persetujuan yang 

diperlukan di dalam organisasi atas investasi 

tersebut atau kriteria lain yang secara konsisten 

dapat diterapkan dalam perjanjian-perjanjian yang 

dibuat. Organisasi pelapor harus mengungkapkan 

definisi, lingkup serta cakupan dari “perjanjian 

yang dianggap signifikan” (significant agreements) 

tersebut. 

2.2 Identifikasi jumlah perjanjian investasi yang 

dianggap signifikan serta difinalisasi dalam periode 

pelaporan, baik yang akan menempatkan organisasi 

sebagai pemilik pada entitas lain ataupun sebagai 

organisasi yang menjalankan investasi modal yang 

material terhadap keuangan organisasi. 

2.3 Apabila terdapat beberapa perjanjian investasi yang 

signifikan dengan mitra yang sama, maka jumlah 

perjanjian tersebut hanya merupakan sebagian dari 

total proyek yang dilaksanakan ataupun mitra yang 

dikembangkan. 

2.4 Laporkan jumlah dan persentase perjanjian investasi 

signifikan yang memasukkan klausula HAM atau 

yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi 

mengenai aspek hak asasi manusia. 

Version 3.0 

3

IP 


HR2 Persentase pemasok dan 

kontraktor signifikan yang telah 

menjalani proses skrining/filtrasi 

atas aspek hak asasi manusia 

1. Relevansi 

Pengembangan jaringan pemasok dan kontraktor yang 

luas untuk menghasilkan barang dan jasa telah menarik 

perhatian tentang bagaimana cara organisasi pelapor 

menerapkan kebijakan HAM pada jaringan pemasoknya. 

Hal ini sangat relevan terutama bagi organisasi di sektor 

yang sangat mengandalkan outsourcing serta jaringan 

global. 

• Teridentifikasi memiliki resiko paling besar 

terjadinya kasus yang berhubungan dengan hak 

asasi manusia. 


Sumber informasi potensial mencakup laporan 

organisasi dalam hal pengadaan atau pembelian serta 

departemen hukum organisasi pelapor. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

Proses skrining/ filtrasi dan pengawasan kinerja HAM 

pada mata rantai pemasok terbukti berdampak positif 

bagi komunitas bisnis organisasi yang lebih luas. Isu 

HAM pada pemasok dan kontraktor signifikan dapat 

menyebabkan cacat reputasi bagi mitra bisnis mereka 

dan/atau menciptakan ketidakstabilan dalam kegiatan 

usaha pemasok itu sendiri. Proses skrining/ filtrasi 

merupakan bagian dari manajemen resiko, dan besarnya 

persentase kegiatan ini menunjukkan bagaimana 

organisasi secara berkala memperhatikan resiko ini. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi jumlah pemasok dan kontraktor 

signifikan dari organisasi pelapor. 

2.2 Laporkan persentase jumlah kontrak dengan 

pemasok dan kontraktor signifikan yang memuat 

kriteria atau telah menjalani proses skrining/filtrasi 

atas aspek hak asasi manusia. Lihat HR 1 untuk 

definisi dari “kriteria“ atau “proses skrining/filtrasi“. 

2.3 Laporkan persentase dari kontrak dengan pemasok 

dan kontraktor signifikan yang ditolak atau 

dikenakan berbagai persyaratan sebagai akibat dari 

proses skrining/filtrasi atas aspek hak asasi manusia. 

3. Definisi 

Pemasok dan kontraktor signifikan 

Pihak luar, pemasok barang atau jasa atau pihak dengan 

siapa kontrak penyediaan barang dan jasa dibuat . 

Dalam konteks Indikator ini, pengertian “signifikan” 

mengacu kepada pemasok dan kontraktor yang: 

• Merupakan pemasok utama atas suatu jenis barang 

atau jasa dan secara keseluruhan merupakan 

bagian terbesar pengadaan barang dan jasa bagi 

organisasi tersebut; atau 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi 

karyawan dalam hal kebijakan serta 

prosedur terkait dengan aspek HAM 

yang relevan dengan kegiatan organisasi, 

termasuk persentase karyawan 

yang telah menjalani pelatihan. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial mencakup catatan 

pelatihan karyawan dan jadwal pelatihan. 

5. Referensi 

1. Relevansi 

Tidak ada. 

Indikator ini memberi gambaran kapasitas organisasi 

dalam menerapkan kebijakan serta prosedur yang 

terkait dengan aspek hak asasi manusianya. Hak 

asasi manusia telah diatur dalam standar dan hukum 

internasional dan mewajibkan organisasi untuk 

melaksanakan pelatihan khusus yang membekali 

karyawan dengan masalah HAM dalam rutinitas kerja. 

Banyaknya karyawan yang telah dilatih serta banyaknya 

pelatihan yang telah diberikan, mempunyai kontribusi 

penilaian atas organisasi tentang hak asasi manusia. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi jumlah jam yang disediakan untuk 

pelatihan karyawan, dengan menggunakan data 

dari LA10. 

2.2 Identifikasi jumlah karyawan, dengan menggunakan 

data dari LA1. 

2.3 Identifikasi karyawan yang telah menjalani pelatihan 

formal mengenai kebijakan serta prosedur 

organisasi dalam aspek HAM dan penerapannya 

pada pekerjaan karyawan. Ini dapat merujuk pada 

pelatihan khusus dengan topik HAM atau program 

pelatihan umum dengan modul hak asasi manusia. 

2.4 Laporkan jumlah waktu pelatihan yang terkait 

dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan 

operasi organisasi selama periode pelaporan. 

2.5 Laporkan persentase jumlah karyawan dalam 

periode pelaporan yang telah dilatih tentang aspek 

HAM yang relevan dengan kegiatan usaha. 

Version 3.0 

5

IP 


HR4 Jumlah kasus diskriminasi 

yang terjadi dan tindakan yang 

dilakukan/diambil. 

1. Relevansi 

Hak asasi manusia lebih luas dari hak karyawan di 

tempat kerja. Kebijakan anti- diskriminasi merupakan 

persyaratan utama dari konvensi internasional 

serta peraturan dan pedoman sosial. Permasalahan 

diskriminasi juga dibahas dalam Konvensi Inti ILO, 

110 dan 111 (Core Convention 100 & 111) dari ILO. 

Suatu sistem pemantauan/pengawasan yang efekif 

diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada seluruh 

laporan kegiatan organisasi pelapor. Para pemangku 

kepentingan akan memastikan bahwa kebijakan dan 

pemantauan/pengawasan tersebut berjalan dengan 

efektif. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi kasus diskriminasi dengan alasan ras, 

warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, suku 

bangsa, atau kelompok sosial sebagai mana 

didefinisikan oleh ILO, atau bentuk relevan lainnya 

dari diskriminasi baik yang melibatkan pihak 

pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 

seluruh lini kegiatan pada periode pelaporan. 

Yang dimaksud dengan ‘kasus’ adalah langkah 

hukum, pengaduan yang disampaikan kepada 

organisasi tersebut atau instansi berwenang melalui 

suatu proses formal, atau kasus ketidakpatuhan 

yang teridentifikasi oleh organisasi melalui 

prosedur yang diterapkan, misalnya dengan sistem 

manajemen audit atau program pemantauan/ 

pengawasan formal. 

2.2 Laporkan jumlah kasus diskriminasi selama periode 

pelaporan. 

2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang 

diambil merujuk pada hal-hal berikut : 

• Organisasi telah menelaah kasus tersebut; 

• Program mediasi yang akan dilakukan . 

• Program mediasi yang telah diimplementasikan 

dan hasilnya telah ditelaah melaluiproses rutin 

manajemen penelaahan internal; dan 

• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak lanjut 

(yaitu: masalahnya telah terpecahkanselesai, 

tidak ada lagi tindak lanjut yang harus dilakukan 

perusahaan, dan sebagainya). 

3. Definisi 

Diskriminasi 

Perbuatan dan akibat atas perlakuan tidak adil kepada 

seseorang dengan memberikan beban yang tidak adil 

atau tidak memberikan tunjangan yang sesuai dengan 

prestasi individu. Diskriminasi dapat juga berupa 

pelecehan, yaitu serangkaian komentar atau tindakan 

yang tidak menyenangkan atau yang secara rasional 

diketahui secara umum tidak menyenangkan kepada 

orang yang dituju. 


Sumber informasi potensial mencakup laporan hukum 

dan kepatuhan organisasi pelapor. 

5. Referensi 

• Declaration on the Elimination of All Forms of 

Intolerance and of Discrimination Based on Religion 

or Belief, UN General Assembly Resolution 36/55 of 

26 November 1981 

• Declaration on Race and Racial Prejudice: General 

Conference UNESCO 20th sessioon 27 November 

1978 

• Declaration on the Rights of Persons Belonging 

to National or Ethnic, Religious and Lingusitic 

Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18 

December 1992. 

• ILO Convention 100, “Equal Remuneration 

Convention”, 1951. 

• ILO Convention 111, Discrimination in Respect of 

Employment and Occupation Convention 1958. 

• International Convention on Civil and Political 

Rights: GA Resolution 2200 A XXI of 16 December 

1966. on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) 

• International Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination GA Resolution 1904 

(XV111) of 20 November 1963. 

• United Nations Convention on the Elimination of 

all forms of Discrimination Against Women: UN, GA: 

Resolution 34/180 of 18 December 1979 

• United Nations Declaration on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination: GA Resolution 1904 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

(XVIII) of 20 November 1963. 

Version 3.0 

7

IP 


HR5 Segala kegiatan berserikat 

atau perjanjian bersama yang 

teridentifikasi dapat menimbulkan 

resiko yang signifikan, serta 

tindakan yang diambil untuk 

mendukung hak-hak tersebut 

1. Relevansi 

Kebebasan untuk berserikat dan perjanjian bersama 

merupakan upaya melindungi hak pekerja (dan 

pengusaha) untuk berkumpul bersama dalam organisasi 

pilihan masing-masing. Kebebasan Berserikat merupakan 

ketentuan dasar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dan dirumuskan 

dalam Convensi Inti ILO 87 dan 89 (ILO Core Convention 

87 & 98 ) 

Indikator ini ditujukan untuk melaporkan tindakan 

yang telah diambil oleh organisasi pelapor dalam 

mengevaluasi apakah terdapat kesempatan terbuka 

bagi pekerja untuk melaksanakan hak berserikat 

dan berkumpul. Indikator ini juga ditujukan untuk 

melaporkan langkah yang telah diambil untuk 

mendukung hak-hak berserikat dan berkumpul di 

seluruh lini kegiatan organisasi. Indikator ini tidak 

mewajibkan organisasi pelapor untuk menyatakan 

pendapat secara spesifik mengenai mutu sistem hukum 

nasional. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi pelaksanaan segala kegiatan di mana 

hak karyawan untuk berserikat atau melakukan 

perjanjian bersama berpotensi menimbulkan 

resiko. Proses identifikasi harus menggambarkan 

pendekatan yang dipakai organisasi dalam 

penilaian resiko ini dan dapat berasal dari sumber 

data internasional yang bereputasi, seperti laporan 

ILO (Laporan Tahunan Committee of Experts dari 

ILO mengenai implementasi atas konvensi dan 

rekomendasi yang telah diratifikasi, serta laporan 

kebebasan berserikat dari Governing Body ILO). 

2.3 Laporkan langkah yang diambil oleh organisasi 

dalam periode pelaporan yang bertujuan untuk 

mendukung hak kebebasan berserikat dan 

berkumpul bersama. Lihat Tripartite Declaration dari 

ILO dan OECD Guidelines untuk panduan lanjutan. 

3. Definisi 

Kebebasan berserikat 

Pekerja dan pengusaha boleh mendirikan dan 

bergabung dalam organisasi pilihan masing-masing 

tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dulu. 


Sumber informasi potensial mencakup laporan dari 

departemen hukum, kepatuhan dan sumber daya 

manusia pada organisasi pelapor 

5. Referensi 

• ILO Convention 87, “Freedom of Association and 

Protection of the Right to Organise Convention”, 

1948 

• ILO Convention 98, “Right to Organise and Collective 

Bargaining Convention”, 1949 

• United Nations Universal Declaration of Human 

Rights, 1948. 

• International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, 1966. 

2.2 Laporkan kegiatan karyawan untuk berserikat dan 

melaksanakan perjanjian bersama yang dapat 

menimbulkan resiko, berdasarkan: 

• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur); 

atau 

• Negara atau wilayah geografis di mana 

kegiatan dipandang beresiko. 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

HR6 Kegiatan yang teridentifikasi 


dapat menimbulkan terjadinya kasus 

pekerja anak, dan langkah-langkah 

yang diambil untuk mendukung 

upaya penghapusan pekerja anak 

1. Relevansi 

Penghapusan pekerja anak merupakan prinsip pokok 

serta tujuan utama deklarasi dan peraturan mengenai 

hak asasi manusia, dan tunduk pada Konvensi ILO 138 

dan 182 (ILO Conventions 138 dan 182) Pelaksanaan dan 

penerapan yang efektif atas kebijakan tentang pekerja 

anak merupakan harapan yang mendasar terhadap 

perilaku tanggung jawab sosial. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang beresiko 

tinggi menimbulkan terjadinya kasus: 

• Pekerja anak; dan/atau 

• Pemanfaatan pekerja muda yang tidak 

terlindung dari pekerjaan yang berbahaya. 

Proses identifikasi harus menggambarkan 

pendekatan organisasi terhadap penilaian resiko ini 

dan dapat berasal dari sumber data internasional 

yang bereputasi, seperti laporan ILO. 

2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang dapat 

menimbulkan resiko signifikan terjadinya pekerja 

anak, berdasarkan: 

• Jenis kegiatan (contoh: pabrikan, manufaktur); 

atau 

3. Definisi 

Anak 

Istilah ini berlaku untuk semua orang di bawah 15 

tahun atau masuk dalam katagori wajib sekolah bawah 

umur untuk menyelesaikan wajib sekolah (mana yang 

lebih tinggi). Kecuali untuk negara tertentu di mana 

perekonomian dan fasilitas pendidikan belum cukup 

memadai, berlaku ketentuan umur minimal 14 tahun. 

Negara-negara yang masuk dalam pengecualian 

ini disebutkan secara spesifik oleh ILO berdasarkan 

permohonan dari negara yang bersangkutan serta 

konsultasi yang dilakukan dengan perwakilan organisasi 

pekerja dan pemberi kerja. 

Catatan: Convention 138 dari ILO menyebutkan apa yang 

dimaksud dengan baik pekerja anak maupun pekerja 

muda. Lihat definisi di bawah ini untuk ‘pekerja muda’. 

Pekerja Muda 

Seseorang di atas umur minimum yang berlaku untuk 

dapat bekerja namun belum berumur 18 tahun. 




manusia pada organisasi pelapor 

5. Referensi 

• ILO Convention 138, “Minimum Age 


• ILO Convention 182, “Worst Forms of Child 

Labour Convention”, 1999. 


Rights at Work, 86th Session, 1998. 

• Negara atau wilayah geografis dimana kegiatan 

dipandang beresiko. 

2.3 Laporkan langkah yang diambil dan pengukuran 

yang dibuat oleh organisasi pelapor selama 

periode pelaporan yang bertujuan mendukung 

penghapusan pekerja anak. Lihat Deklarasi Tripartit 

dari ILO (ILO Tripartite Declaration ) serta panduan 

dari OECD (OECD Guidelines) sebagai panduan 

lebih lanjut. 

Version 3.0 

9

IP 


HR7 Kegiatan yang teridentifikasi 


dapat menimbulkan kasus kerja 

paksa atau kerja wajib, dan langkahlangkah 

yang telah diambil untuk 

mendukung upaya penghapusan 

kerja paksa atau kerja wajib 

1. Relevansi 

Tidak berada dalam keadaan tunduk pada kerja paksa 

atau kerja wajib merupakan hak asasi manusia yang 

mendasar dan juga merupakan salah satu ketentuan 

dalam Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-bangsa 

atas Hak Asasi Manusia (UN Universal Declaration of 

Human Rights) dan tunduk pada Konvensi Inti ILO 29 & 

105 (ILO Core Convention 29 & 105) Jenis kerja paksa dan 

kerja wajib ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan 

data yang disajikan akan mengindikasikan tantangan 

yang dihadapi organisasi pelapor dalam berkontribusi 

terhadap penghapusan kerja paksa dan kerja wajib. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasikan kegiatan yang dipandang 

mempunyai resiko signifikan menimbulkan 

terjadinya kasus kerja paksa atau kerja wajib. Proses 

identifikasi harus menggambarkan pendekatan 

yang dipakai organisasi dalam penilaian resiko ini 

dan dapat berasal dari sumber data internasional 

yang bereputasi seperti laporan ILO. 

2.2 Laporkan kegiatan yang dipandang mengandung 

resiko signifikan terjadinya kasus kerja wajib, 

berdasarkan: 

• Jenis kegiatan (misalnya: pabrikan, manufaktur); 

atau 

• Negara atau wilayah geografis dimana 

kegiatan dipandang beresiko. 

2.3 Laporkan pengukuran yang dibuat organisasi 

pelapor selama periode pelaporan yang bertujuan 

mendukung penghapusan kerja paksa atau kerja 

wajib. Lihat Deklarasi Tripartit dari ILO (ILO Tripartite 

Declaration) serta panduan dari OECD (OECD 

Guidelines) sebagai panduan lebih lanjut. 

3. Definisi 

Kerja paksa atau kerja wajib 

Segala jenis pekerjaan dan pelayanan jasa yang 

dipaksakan pada seseorang di bawah ancaman sanksi 

di mana orang yang bersangkutan tidak secara sukarela 

bermaksud untuk melakukannya, Konvensi 29, Konvensi 

Tenaga Kerja ILO 1930 (ILO Convention 29, Forced Labour 

Convention, 1930 ). Contoh yang paling ekstrem adalah 

pembudakan, pekerja tahanan dan pekerja paksa, selain 

itu, utang juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

mempertahankan pekerja dalam kondisi kerja paksa. 

Menahan surat identitas, adanya kewajiban memberikan 

uang jaminan , atau menekan pekerja untuk bekerja 

melebihi waktu kerja dengan ancaman pemecatan yang 

tidak ada persetujuian sebelumnya adalah contohcontoh 

kerja paksa. 




manusia pada organisasi pelapor. 

5. Referensi 

• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”, 

1930. 

• ILO Convention 105, “ Abolition of Forced Labour”, 

1957. 

• League of Nations, Slavery Convention, 1927. 

• United Nations Supplementary Convention on the 

Abolition of Slavery, the U.N.T.S.3, 1957 

• Universal Declaration of Human Rights (United 

Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of 

10 December 1948), Article 4 & 5. 

ILO Declaration on Fundamental Principles and 




10 

© 2000-2006 GRI


IP 

HR8 Persentase personel penjaga 

keamanan yang terlatih dalam hal 

kebijakan dan prosedur organisasi 

terkait dengan aspek HAM yang 

relevan dengan kegiatan organisasi 

1. Relevansi 

Perilaku petugas sekuriti/penjaga keamanan terhadap 

pihak ketiga terbentuk oleh pelatihan yang mereka 

peroleh tentang permasalahan hak asasi manusia, 

khususnya mengenai penggunaan kekerasan. Pelatihan 

petugas sekuriti dapat membantu mencegah resiko 

cacat reputasi serta litigasi yang timbul dari tindakan 

atau pendekatan yang tidak patut dan tidak dapat 

diterima oleh organisasi pelapor. Informasi yang 

diberikan oleh Indikator ini membantu menunjukkan 

sejauh mana sistem manajemen mengenai HAM 

diterapkan. Ukuran ini mengindikasikan proporsi tenaga 

sekuriti/penjaga keamanan yang secara rasional dapat 

diasumsikan memahami harapan organisasi mengenai 

kinerja hak asasi manusia. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi jumlah personel sekuriti/penjaga 

keamanan yang dipekerjakan langsung oleh 

organisasi pelapor. 

3. Definisi 

Personel sekuriti/penjaga keamanan 

Individu yang ditugaskan dengan tujuan untuk menjaga 

barang-barang milik organisasi, pengendalian massa, 

tindakan pencegahan kehilangan, serta pengawalan 

orang, barang dan benda berharga. 


Sumber informasi potensial berasal dari departemen 

sumber daya manusia pada organisasi pelapor dan 

catatan mengenai pelatihan yang diperoleh personel 

sekuriti/penjaga keamanan. Kontraktor diharapkan 

memiliki informasi yang sama bagi karyawannya. 

5. Referensi 

• Commentary on the Norms on the Responsibilities 

of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Regards to Human Rights U.N. 

doc.E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2(2003) Section C 

Right to security of persons para 4. 

• ILO Convention 29, “Forced Labour Convention”, 

1930. 

• ILO Convention 105, “Abolition of Forced Labour 


2.2 Laporkan persentase personel sekuriti/penjaga 

keamanan yang telah mendapat pelatihan formal 

mengenai kebijakan organisasi atau prosedur 

khusus terkait masalah HAM serta penerapannya. 

Hal ini dapat merujuk pada pelatihan khusus untuk 

itu atau modul pengajaran dalam suatu program 

pelatihan yang lebih umum. 

2.3 Laporkan apakah persyaratan pelatihan juga berlaku 

untuk organisasi pihak ketiga yang menyediakan 

personel sekuriti/penjaga keamanan. 

Version 3.0 

11

IP 


HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang 

terkait dengan hak penduduk asli 

dan langkah-langkah yang diambil 

1. Relevansi 

Jumlah kasus yang tercatat mengenai hak penduduk 

asli memberikan informasi tentang implementasi/ 

pelaksanaan kebijakan organisasi berkenaan dengan 

masalah penduduk asli. Informasi ini membantu 

mengindikasikan kondisi hubungan dengan masyarakat 

pemangku kepentingan , khususnya di daerah di mana 

penduduk asli tinggal atau mempunyai kepentingan 

yang bersinggungan dengan organisasi pelapor. 

Informasi ini juga memberikan tambahan kesempatan 

masuk bagi grup pendukung. Konvensi ILO 107 dan 

169 (ILO Convention 107 & 169) menegaskan hak dari 

penduduk asli. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi kasus terkait dengan hak penduduk asli 

yang terjadi pada para karyawan organisasi serta 

pada komunitas di sekitar kegiatan organisasi saat 

ini yang berpotensi dapat terkena dampak dari 

rencana kegiatan atau yang diusulkan di masa yang 

akan datang oleh organisasi pelapor. 

Pengertian “kasus” merujuk pada tindakan hukum, 

pengaduan yang disampaikan kepada organisasi 

atau instansi berwenang melalui suatu proses 

formal, atau kasus ketidak-patuhan organisasi yang 

teridentifikasi oleh organisasi melalui prosedur 

yang telah ditetrapkan, misalnya dengan sistem 

manajemen audit atau program pemantauan/ 

pengawasan formal. 

3. Definisi 

Penduduk asli 

Penduduk asli adalah mereka yang memiliki kondisi 

sosial, budaya, politik dan ekonominya yang berbeda 

dari kelompok lain dalam komunitas nasional yang 

dominan, atau mereka yang dianggap penduduk asli 

berdasarkan garis keturunan penduduk asli suatu 

negara , atau wilayah geografi pada suatu negara saat 

ditaklukkan, saat kolonialisasi atau pada saat pendirian 

batas negara yang berlaku saat ini, dan mereka, terlepas 

dari status hukumnya, mempertahankan beberapa 

atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan 

politiknya. 


Sumber informasi potensial mencakup prosedur dan 

pedoman operasi perusahaan pada organisasi pelapor. 

Informasi lain dapat diperoleh dari manajer di negara 

tersebut dan spesialis hukum dari organisasi pelapor. . 

Data mengenai penduduk asli di antara para pekerja 

dapat diperoleh dari catatan administrasi karyawan. 

5. Referensi 

• Charter of the United Nations, Preamble, San 

Francisco, 1945. 

• ILO Convention (107) Indigeneous and Tribal 

Populations Convention, 1957. 

• ILO Convention (169) Concerning Indigeneous and 

Tribal Peoples in Independent Countries, 1991. 

2.2 Laporkan jumlah kasus yang teridentifikasi terkait 

dengan hak penduduk asli selama periode 

pelaporan. 

2.3 Laporkan status dari kasus dan tindakan yang 

diambil merujuk pada hal-hal berikut : 

• Organisasi telah menelaah kasus tersebut. 

Program mediasi yang akan dilaksanakan. 

• Rencana mediasi yang telah 

diimplementasikan dan hasilnya telah ditelaah 

melalui proses rutin manajemen penelaahan 

internal ; dan 

• Kasus sudah tidak lagi memerlukan tindak 

lanjut (yaitu: telah terpecahkan, masalahnya 

sudah selesai, 

• Tidak ada lagi tindak lanjut yang harus 

dilakukan perusahaan, dan sebagainya). 

12 

© 2000-2006 GRI

IP 


Masyarakat (SO) 

© 2000-2006 GRI 

Version 3.0

Set Protokol Indikator: SO 

IP 

Masyarakat 


Aspek: Komunitas 

ADD CORE 

CORE CORE CORE 

CORE 

S01 

Aspek: Korupsi 

S02 

S03 

S04 

Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan 

setiap program dan praktek yang dilakukan 

untuk menilai dan mengelola dampak operasi 

terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, 

pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri. 

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki 

risiko terhadap korupsi. 

Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan 

dan prosedur antikorupsi. 

Tindakan yang diambil dalam menanggapi 

kejadian korupsi. 

Aspek: Kebijakan Publik 

S05 

S06 

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi 

dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan 

publik. 

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai 

politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan 

negara di mana perusahaan beroperasi. 

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing 

ADD 

S07 

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran 

ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek 

monopoli serta sanksinya. 


CORE 

S08 

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah 

sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum 

dan peraturan yang dilakukan. 

Version 3.0 

1

IP 


Relevansi 

Kategori kinerja untuk Pekerja, Hak Asasi Manusia, 

dan Tanggung Jawab Produk ditujukan pada 

dampak-dampak sosial yang dihubungkan 

dengan kelompok pemangku kepentingan 

tertentu (seperti pegawai atau konsumen). 

Namun demikian, dampak sosial dari organisasi 

juga terkait dengan interaksinya dengan struktur 

pasar dan institusi sosial yang membentuk 

lingkungan sosial di mana kelompok-kelompok 

kepentingan saling berinteraksi. Interaksi semacam 

ini, sebagaimana halnya pendekatan organisasi 

dalam berhubungan dengan kelompok sosial 

lain seperti masyarakat, mewakili komponen 

terpenting dari kinerja berkelanjutan. Karenanya, 

Indikator Kinerja Masyarakat memfokuskan pada 

dampak yang ditimbulkan organisasi terhadap 

masyarakat tempatnya beroperasi, dan bagaimana 

interaksi organisasi dengan institusi sosial lainnya 

dikelola dan ditengahi. Secara khusus, informasi 

yang dicari terkait dengan penyuapan dan korupsi, 

keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, praktek 

monopoli, dan pemenuhan ketentuan hukum dan 

peraturan di luar pekerja dan lingkungan. 

Rujukan umum 

• OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises,Revision 2000. 

• OECD Convention on Combating Bribery 

of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions, 1997. 

• OECD Principles of Corporate Governance, 

2004. 

• Inter-American Convention Against Corruption, 

1996. 

• United Nations Convention Against Corruption, 

2003. 

Definisi 

Korupsi 

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang 

dimiliki untuk kepentingan pribadi 1 dan dapat 

dilakukan oleh individu baik di sektor publik 

maupun privat. Termasuk dalam penafsiran 

ini adalah praktek korupsi seperti penyuapan, 

penggelapan, pemerasan, kolusi, konflik 

kepentingan, dan pencucian uang. Dalam konteks 

ini, juga termasuk penawaran untuk menerima 

setiap pemberian, pinjaman, bayaran, hadiah atau 

keuntungan lainnya kepada atau dari setiap orang 

dalam rangka menarik orang untuk melakukan 

suatu perbuatan yang tidak jujur, ilegal, atau 

pelanggaran kepercayaan dalam melakukan 

bisnis perusahaan 2 . Hal ini dapat berupa hadiah 

selain uang, seperti barang gratis dan liburan, atau 

pelayanan pribadi khusus yang disediakan dengan 

tujuan atau dilakukan dalam rangka mendapatkan 

keuntungan yang tidak pantas atau yang dapat 

mengakibatkan tekanan moral karena menerima 

keuntungan semacam itu. 

1 Transparency International 

2 Definisi ini berdasarkan ‘Business Principles for 

Countering Bribery’ yang dikembangkan melalui sebuah 

proyek yang dikelola oleh Transparency International. 

2 

© 2000-2006 GRI


IP 

SO1 Sifat dasar, ruang lingkup, 

dan efektivitas setiap program 

dan praktek yang dilakukan untuk 

menilai dan mengelola dampak 

operasi terhadap masyarakat, 

baik pada saat memulai, pada 

saat beroperasi, dan pada saat 

mengakhiri. 

1. Relevansi 

Operasi organisasi baik pada saat memulai, beroperasi 

dan mengakhiri memiliki sejumlah dampak signifikan 

terhadap keberlanjutan sebuah wilayah tertentu. 

Indikator dalam Kerangka Kerja GRI, seperti emisi 

lingkungan atau data ekonomi, akan menawarkan 

sebuah gambaran keseluruhan terhadap dampak 

ini, dampak yang positif maupun negatif, tetapi tidak 

akan mampu untuk memerincinya kepada individu 

masyarakat atau wilayah geografis. Namun demikian, 

merupakan hal yang penting untuk memiliki sebuah 

ukuran yang merefleksikan pendekatan yang 

digunakan oleh organisasi dalam mengelola dampak 

yang ditimbulkannya—baik dampak positif maupun 

negatif—secara sistematis dan melingkupi jangkauan 

komunitas dimana organisasi beroperasi. 

Pemangku kepentingan dalam organisasi memiliki 

ketertarikan terhadap pendekatan yang digunakan 

oleh organisasi dalam mengelola dampak pada 

sebuah masyarakat. Dengan demikian, memiliki sistem 

manajemen yang dapat diandalkan dapat meningkatkan 

nama dan reputasi organisasi sebagai sebuah rekan 

potensial. Selain itu, juga memperkuat secara simultan 

kemampuan organisasi untuk memelihara operasi yang 

ada dan untuk memulai operasi yang baru. 

2. Kompilasi 

2.1 Laporkan apakah terdapat program untuk menilai 

dampak operasi pada masyarakat: 

• Sebelum memasuki masyarakat; 

• Pada saat beroperasi dalam masyarakat; dan 

• Pada saat membuat kebijakan untuk keluar 

dari masyarakat. 

2.3 Laporkan jumlah dan persentase operasi dimana program 

dijalankan. 

2.4 Laporkan program pengelolaan dampak terhadap 

masyarakat yang efektif dalam mereda dampak negatif 

dan memaksimalkan dampak positif, termasuk skala orang 

yang terpengaruh. 

2.5 Laporkan contoh bagaimana umpan balik dan analisis data 

dampak terhadap masyarakat telah memberikan informasi 

mengenai langkah lanjutan kedepan untuk melibatkan 

masyarakat sebagai bagian dari organisasi. 

3. Definisi 

Dampak operasi 

Ini merujuk kepada dampak sosial, seperti: 

• Kesehatan dan keselamatan masyarakat berkenaan 

dengan infrastruktur, bahan berbahaya, emisi dan buangan, 

serta kesehatan dan penyakit; 

• Pemindahan tempat tinggal yang tidak disengaja, 

pemindahan secara fisik dan ekonomi serta pemulihan 

kehidupan; dan 

• Budaya lokal, jenis kelamin, penduduk asli, dan warisan 

budaya. 

Definisi ini meniadakan dampak yang tercakup dalam indikator 

lain, seperti KL10 (sumberdaya air/habitat yang terpengaruh 

oleh penggunaan air), KL12 (wilayah yang memiliki nilai 

keanekaragaman hayati tinggi), dan KP8 (penyakit serius). Juga 

meniadakan sumbangan sukarela (non tunai dan tunai) kepada 

masyarakat. 


Sumber informasi potensial termasuk kebijakan dan 

prosedur organisasi, hasil pengumpulan data dari program 

terhadap masyarakat, dan hasil analisis dari forum pemangku 

kepentingan eksternal, komite masyarakat bersama, laporan 

pemangku kepentingan dan input lainnya. 

Kedua sumber, baik sumber yang berasal dari internal dan 

eksternal harus digunakan. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2.2 Laporkan apakah program atau kebijakan telah 

menetapkan: 

• Bagaimana data dikumpulkan, termasuk oleh 

siapa; dan 

• Bagaimana memilih anggota masyarakat 

(individu atau kelompok) sebagai informan. 

Version 3.0 

3

IP 


SO2 Persentase dan jumlah unit 

usaha yang memiliki resiko terhadap 

korupsi. 

1. Relevansi 

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul 

dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis 

membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh 

prosedur yang tepat. Pengukuran ini mengidentifikasi 

dua tindakan untuk menjamin penyebaran yang efektif 

dari kebijakan dan prosedur organisasi oleh pegawai 

dan perantara atau rekan bisnisnya. Analisis resiko 

merupakan sebuah pendekatan manajemen penting 

dan dibutuhkan dalam membantu menilai potensi akan 

kejadian korupsi dalam organisasi. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi mengenai unit bisnis yang 

memiliki resiko korupsi selama periode pelaporan. 

Ini merujuk pada apakah sebuah penilaian formal 

memfokuskan kepada korupsi atau memasukkan 

korupsi sebagai sebuah faktor resiko dalam penilaian 

resiko secara keseluruhan. 

2.2 Laporkan jumlah dan persentase dari unit bisnis 

yang memiliki resiko korupsi. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk laporan 

pengawasan. 

5. Referensi 

• OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business 

Transactions, 1997. 




1996. 


2003. 

• Business Principles for Countering Bribery, 2003. 

4 

© 2000-2006 GRI


IP 

SO3 Persentase pegawai yang dilatih 

dalam kebijakan dan prosedur anti 

korupsi. 

1. Relevansi 

Upaya untuk mengelola resiko reputasi yang timbul 

dari praktek korupsi oleh pegawai atau rekan bisnis 

membutuhkan sebuah sistem yang didukung oleh 

prosedur yang tepat. Pelatihan merupakan sebuah 

elemen penting dari sistem tersebut dalam rangka 

membangun kesadaran internal dan kapasitas yang 

dibutuhkan untuk mencegah kejadian korupsi. 

Pengukuran ini mengungkapkan proporsi pegawai 

organisasi yang dapat diasumsikan memiliki kesadaran 

akan isu anti korupsi. 

2. Kompilasi 

2.1 Identifikasi terhadap jumlah pegawai yang 

dibedakan antara pegawai manajemen dan non 

manajemen, menggunakan data dari SO1. 

2.2 Laporkan secara terpisah persentase jumlah 

pegawai manajemen dan pegawai non manajemen 

yang menerima pelatihan anti korupsi selama 

periode laporan. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk rekaman pelatihan. 

5. Referensi 

• Konvensi ILO 102, ‘Konvensi Keamanan Sosial 

(Standar OECD Convention on Combating Bribery 

of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions, 1997. 




1996. 


2003. 


Version 3.0 

5

IP 


SO4 Tindakan yang diambil dalam 

menanggapi kejadian korupsi. 

1. Revansi 

Korupsi dapat menjadi resiko yang signifikan bagi 

reputasi organisasi dan bisnis. Korupsi memberikan 

kontribusi pada penciptaan kemiskinan dalam transisi 

ekonomi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak 

asasi manusia, pelanggaran demokrasi, kesalahan 

alokasi investasi dan menghambat penegakan hukum. 

Organisasi dituntut oleh pasar, aturan internasional, 

dan para pemangku kepentingan untuk menunjukkan 

perannya terkait dengan integritas, tata kelola, dan 

pengembangan praktek bisnis yang baik. Indikator 

ini menunjukkan tindakan khusus yang diambil 

untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi dan 

menurunkan resiko munculnya praktek korupsi yang 

baru. Bagi pemangku kepentingan, terdapat dua 

kepentingan yaitu mencegah terjadinya korupsi dan 

bagaimana organisasi menaggapi kejadian tersebut. 


1996. 


2000. 

• Anti-Corruption Instruments and the OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises, 2003. 


2. Kompilasi 

2.1 Laporkan mengenai tindakan yang diambil dalam 

menanggapi kejadian korupsi, termasuk: 

• Jumlah kejadian dimana karyawan 

diberhentikan atau dikenakan sanksi karena 

melakukan korupsi; dan 

• Jumlah kejadian dimana kontrak dengan rekan 

bisnis tidak dapat diperbaharui karena adanya 

pelanggaraan korupsi. 

2.2 Laporkan kesimpulan dari setiap kasus hukum 

terkait praktek korupsi yang melibatkan organisasi 

atau pegawainya selama periode laporan serta 

dampak dari kasus tersebut. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber informasi potensial termasuk rekaman 

bagian hukum mengenai kasus yang diajukan terkait 

korupsi pegawai, rekan bisnis atau kontraktor; laporan 

pelaksanaan pemeriksaan disiplin internal; dan dokumen 

kontrak dengan rekan bisnis. 

5. Referensi 


2003. 

• OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions, 

1997. 

6 

© 2000-2006 GRI


IP 

SO5 Kedudukan kebijakan publik 

dan partisipasi dalam proses melobi 

dan pembuatan kebijakan publik. 

1. Relevansi 

Indikator ini menyediakan informasi kepada organisasi 

untuk membandingkan posisi kebijakan publik dengan 

kebijakan dan sasaran formal keberlanjutan. Informasi 

ini menyediakan pemahaman mengenai sejauhmana 

konsistensi posisi keberlanjutan yang dinyatakan kepada 

publik tertanam dalam organisasi dan setiap unit yang 

berbeda. Pada saat yang sama, informasi ini memberikan 

perbandingan prioritas organisasi (ketika dibandingkan 

dengan sektor yang sama) sebagai sebuah kebijakan 

khusus yang dapat membantu dalam menjelaskan 

relevansi strategik isu keberlanjutan terhadap organisasi. 

Indikator ini juga membantu dalam menyediakan transparansi 

informasi mengenai aktivitas yang dilakukan 

dalam melobi pejabat publik kepada pihak-pihak yang 

mempunyai perhatian terhadap integritas dari praktek 

lobi tersebut serta potensi dampaknya kepada pemangku 

kepentingan. 

dan atau untuk mempengaruhi pembuatan peraturan 

perundang-undangan atau keputusan politik. Dalam 

indikator ini, dapat berhubungan dengan proses melobi 

pada setiap tingkatan pemerintahan atau lembaga 

internasional. 


Sumber informasi potensial termasuk pernyataan kebijakan 

publik dari organisasi pembuat laporan; laporan 

internal dari komite atau bagian yang berhubungan 

dengan pemerintah; pernyataan tentang posisi yang 

diadopsi oleh organisasi pembuat laporan dalam asosiasi 

usaha yang relevan; dan rekaman interaksi dengan 

pembuat kebijakan publik. 

5. Referensi 


2000. 

• OECD Principles of Corporate Governance, 2004. 

2. Kompilasi 

2.1 Partisipasi merujuk kepada upaya dimana organisasi 

telah mengambil sebuah posisi formal atau aktivitas 

dimana partisipasi telah diakui secara formal. 

Didalamnya termasuk aktivitas keterlibatan dalam 

asosiasi usaha, pertemuan roundtable, gugus tugas, 

dan bentuk lobi lainnya dengan pembuat kebijakan 

publik, informasi yang disampaikan terkait dengan 

posisi dari organisasi dan bukan mengenai badan 

dimana organisasi ikut terlibat. 

2.2 Laporkan isu signifikan yang menjadi fokus 

partisipasi organisasi dalam pembuatan kebijakan 

dan kegiatan melobi. Ini merujuk pada partisipasi 

disemua tingkatan organisasi dan bukan kegiatan 

yang dilakukan secara individual. 

2.2 Laporkan posisi inti yang dimiliki dari setiap 

isu yang dilaporkan di atas dan jelaskan setiap 

perbedaan signifikan antara posisi melobi dan 

pernyataan kebijakan, tujuan keberlanjutan atau 

posisi publik lainnya. 

3. Definisi 

Pembuatan kebijakan publik 

Aktivitas yang terorganisir atau terkoordinasi untuk 

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. 

Proses melobi 

Merujuk kepada upaya untuk mempengaruhi atau 

membujuk pejabat pembuat kebijakan atau calon pejabat 

pembuat kebijakan, untuk mensponsori kebijakan, 

Version 3.0 

7

IP 


SO6 Nilai kontribusi finansial dan 

natura kepada partai politik, politisi, 

dan institusi terkait berdasarkan 

negara dimana perusahaan 

beroperasi. 

1. Relevansi 

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memperlihatkan 

skala keterlibatan organisasi dalam pembiayaan politik 

dan untuk memberikan transparansi terkait kesepakatan 

politik yang melibatkan organisasi. Banyak negara 

telah memiliki peraturan yang menetapkan batas 

pengeluaran organisasi yang dapat diberikan kepada 

partai dan kandidat politisi untuk tujuan kampanye. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi mengenai jumlah nilai uang 

dari kontribusi finansial dan natura yang telah 

dilakukan oleh organisasi selama periode laporan 

yang diberikan kepada partai politik, politisi, dan 

institusi terkait. Jumlah kontribusi natura harus 

dapat diestimasi. 

Institusi terkait 

Setiap badan yang didirikan dengan tujuan utama 

mengadakan pengumpulan dana baik secara resmi 

maupun tidak resmi untuk partai politik, wakil terpilih, 

atau kandidiat pejabat publik. Definisi ini juga mencakup 

tim pemikir, organ politik, asosiasi usaha, dan berbagai 

organisasi pendukung lainnya yang terkait dengan 

penggalangan dukungan bagi partai politik, perwakilan 

mereka, atau kandidat pejabat publik. 


Sumber informasi potensial termasuk rekaman akuntansi 

dari pembayaran eksternal dan pernyataan yang 

disampaikan kepada publik. 

5. Referensi 



2.2 Perhitungan kontribusi sesuai dengan aturan 

akuntansi nasional (apabila ada). 

2.3 Laporkan jumlah nilai uang yang dirinci 

berdasarkan negara dimana: 

• Organisasi memiliki operasi dan atau penjualan 

utama; 

• Organisasi memegang andil signifikan 

terhadap pasar dibandingkan dengan 

organisasi lainnya; atau 

• Jumlah kontribusi signifikan apabila 

dibandingkan dengan total kontribusi secara 

global. 

3. Definisi 

Kontribusi 

Kontribusi dapat mencakup donasi, pinjaman, sponsor, 

pembelian tiket untuk sejumlah acara amal, periklanan, 

penggunaan fasilitas, desain dan pencetakan, bantuan 

peralatan, pemberian gaji atau pekerjaan kepada pejabat 

politik dan kandidat pejabat politik, dan sebagainya. 

8 

© 2000-2006 GRI


IP 

SO7 Jumlah tindakan hukum 

terhadap pelanggaran ketentuan 

anti persaingan, anti-trust, dan 

praktek monopoli serta sanksinya. 

1. Relevansi 

Merger dan akuisisi dapat mempengaruhi pilihan 

konsumen, penetapan harga, dan berbagai faktor lainnya 

yang esensial untuk efisiensi pasar. Peraturan telah 

diperkenalkan di banyak negara untuk mengawasi atau 

mencegah praktek monopoli, dengan alasan bahwa 

kompetisi antar perusahaan dapat mendorong kearah 

efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Tindakan hukum menunjukkan sebuah situasi dimana 

tindakan pasar atau status dari organisasi telah 

mencapai skala yang mencukupi untuk mendapatkan 

perhatian dari pihak ketiga. Kebijakan hukum yang 

muncul dari situasi ini dapat membawa resiko gangguan 

yang signifikan terhadap aktivitas pasar dan atau 

pemberian hukuman kepada organisasi. 

Tindakan organisasi yang dapat menghasilkan 

persekongkolan untuk membuat hambatan masuk 

ke dalam pasar dalam sektornya, praktek bisnis yang 

curang, penyalahgunaan posisi pasar, kartel, merger 

anti persaingan, penetapan harga, dan tindakan 

persekongkolan lainnya yang mencegah persaingan. 


Sumber informasi potensial termasuk rekaman bagian 

hukum dan rekaman publik. 

5. Referensi 



2. Kompilasi 

2.1 Indikator ini bersinggungan dengan tindakan 

hukum berdasarkan aturan hukum nasional atau 

internasional yang didesain dengan tujuan utama 

melakukan pengaturan terhadap perilaku anti 

persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli. 

2.2 Dapatkan informasi mengenai tindakan hukum 

yang telah selesai atau tertunda selama periode 

laporan terkait perilaku anti persaingan dan 

pelanggaran terhadap peraturan anti-trust dan 

monopoli dimana organisasi telah teridentifikasi 

sebagai salah satu pelaku. 

2.3 Laporkan jumlah tindakan hukum untuk perilaku 

anti persaingan, anti-trust, dan praktek monopoli. 

2.4 Laporkan hasil utama dari tindakan tersebut, 

termasuk setiap kebijakan atau keputusan 

pengadilan. 

3. Definisi 

Perilaku anti persaingan 

Tindakan organisasi dan atau pegawainya yang dapat 

menghasilkan persekongkolan dengan pesaing 

potensial untuk menetapkan harga, mengkoordinasikan 

tender, menciptakan hambatan pasar atau produk, 

menentukan kuota berdasarkan geografi, atau lokasi 

konsumen, suplier, wilayah geografi, dan lini produk 

dengan tujuan membatasi dampak dari persaingan 

pasar. 

Praktek anti-trust dan monopoli 

Version 3.0 

9

IP 


SO8 Nilai uang dari denda signifikan 

dan jumlah sanksi non moneter 

untuk pelanggaran hukum dan 

peraturan yang dilakukan. 

1. Relevansi 

Tingkatan pelanggaran yang dilakukan organisasi 

membantu dalam mengindikasikan kemampuan 

manajemen untuk menjamin bahwa operasi organisasi 

telah sesuai dengan paramater kinerja tertentu. Dari 

perspektif ekonomi, penjaminan akan pemenuhan 

kewajiban oleh organisasi dapat membantu dalam 

mengurangi resiko finansial yang dapat terjadi baik 

secara langsung akibat denda maupun secara tidak 

langsung sebagai dampak dari reputasi yang buruk. 

Kekuatan dari sebuah rekaman kepatuhan organisasi 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

memperluas operasi atau dalam mendapatkan ijin baru. 

Indikator EN 28 dan PR 9 mengamanatkan akan 

pemenuhan sejumlah aspek khusus dalam aturan 

hukum. Sebuah rekaman keseluruhan dari organisasi 

mengenai pemenuhan aturan hukum yang sesuai 

dengan operasi mereka adalah sangat penting. Indikator 

ini ditujukan untuk memperlihatkan denda signifikan 

dan sanksi non moneter berdasarkan hukum dan 

peraturan yang tidak tercakup dalam PR 8 dan PR 

9, seperti hukum dan peraturan terkait kecurangan 

akuntansi, diskriminasi di tempat kerja, korupsi, dan lain 

sebagainya. 

2.3 Dimana organisasi tidak teridentifikasi melanggar 

hukum atau aturan, sebuah pernyataan singkat 

tentang ini perlu disajikan. 

2.4 Organisasi didorong untuk melaporkan denda dan 

sanksi non moneter berdasarkan aturan hukum 

yang ada. 

3. Definisi 

Tidak ada. 


Sumber data termasuk hasil audit atau pengaturan 

sistem penjejakan yang dioperasikan oleh bagian 

hukum. Informasi mengenai denda uang dapat 

ditemukan pada bagian akunting. 

5. Referensi 

Tidak ada. 

2. Kompilasi 

2.1 Dapatkan informasi mengenai sanksi administratif 

atau pengadilan yang ditetapkan kepada organisasi 

untuk kesalahan pelanggaran hukum dan aturan, 

termasuk: 

• Deklarasi internasional/konvensi/perjanjian, 

nasional, sub-nasional, regional, dan peraturan 

lokal lainnya, dan 

• Kasus yang membawa organisasi melalui 

penggunaan mekanisme penyelesaian 

perselisihan internasional atau nasional yang 

diawasi oleh pemerintah yang berwenang. 

2.2 Laporkan mengenai denda siginifikan dan sanksi 

non moneter berupa: 

• Total nilai uang dari denda signifikan; 

• Jumlah sanksi non moneter; dan 

• Kasus yang dibawa kedalam mekanisme 

penyelesaian perselisihan. 

10 

© 2000-2006 GRI

Set Protokol Indikator Ekonomi (EC) - Global Reporting Initiative

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?