Pedoman Laporan Keberlanjutan GRI G3 - Global Reporting Initiative

RG
Pedoman Laporan Keberlanjutan
Hak Asasi Manusia
Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia menentukan bahwa
organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia
diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan
supplier/kontraktor. Sebagai tambahan, Indikator ini meliputi
pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi karyawan dan
aparat keamanan, sebagaimana juga bagi nondiskriminasi,
kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja
paksa, dan kerja wajib.
Hak asasi manusia diakui secara umum dalam Konvensi dan
Deklarasi berikut:
• United Nations Universal Declaration of Human Rights
and its Protocols;
• United Nations Convention: International Covenant on
Civil and Political Rights;
• United Nations Convention: International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights;
• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work of 1998 (pada khususnya delapan konvensi inti
ILO); dan
• The Vienna Declaration and Programme of Action.
Penjelasan Pendekatan Manajemen
Berikan penjelasan ringkas mengenai Pendekatan
Manajemen terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
Aspek Hak Asasi Manusia. ILO Tripartite Declaration
Concerning Multinational Enterprises and Social Policy
(khususnya dalam delapan konvensi inti ILO di mana
termasuk konvensi 100, 111, 87, 98, 138, 20, dan 105),
dan OECD Guidelines for Multinational Enterprises harus
merupakan rujukan untuk:
• Praktek Investasi dan Pengadaan;
• Nondiskriminasi
• Kebebasan berserikat dan berkumpul dan Tawarmenawar
Kolektif;
Tujuan dan Kinerja
Tujuan lebih luas dari organisasi terhadap kinerja yang
berhubungan dengan Aspek Hak Asasi Manusia, yang
menyatakan hubungan antara deklarasi dan standar
internasional seperti yang dinyatakan di atas.
Gunakan Indikator spesifik bagi organisasi (jika diperlukan)
sebagai tambahan dari Indikator Kinerja GRI yang
menunjukkan hasil antara kinerja terhadap tujuan.
Kebijakan
Secara singkat, kebijakan umum organisasi terhadap
komitmen organisasi mengenai Aspek Hak Asasi Manusia
(termasuk kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan
karyawan untuk bergabung dengan serikat pekerja atau
tawar-menawar kolektif), atau dinyatakan dalam ruang
publik (misalnya weblink). Juga harus dirujuk hubungan
terhadap deklarasi nasional dan standar.
Tanggung Jawab Organisasi
Posisi paling senior dalam tanggung jawab operasional
terhadap Aspek Hak Asasi Manusia atau jelaskan bagaimana
tanggung jawab operasional dibagikan dalam tingkat
senior untuk aspek ini. Ini berbeda dengan Penjelasan 4.1,
yang memfokuskan diri pada struktur tata kelola.
Pelatihan dan Kesadaran
Prosedur yang berhubungan dengan pelatihan dan
peningkatan kesadaran yang berhubungan dengan Aspek
Hak Asasi.
Pengawasan dan Tindak Lanjut
Prosedur yang berhubungan dengan pengawasan dan aksi
pencegahan dan perbaikan, termasuk yang berhubungan
dengan supply chain.
Daftar sertifikasi untuk kinerja yang berhubungan dengan
hak asasi manusia, atau sistem sertifikasi, atau pendekatan
lain terhadap audit/verifikasi organisasi pelapor atau supply
chainnya.
• Penghentian Pekerja Anak;
• Penghindaran Kerja Paksa dan Kerja Wajib
• Praktek Keluhan dan Kedukaan
• Praktek Keamanan;dan
• Hak adat
32 © 2000 - 2006 GRI