MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Wawancara Khusus: 

Margareta Wahlström 

Pejabat SEKRETARIAT JENDERAL PBB 

untuk PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA 

FREE MAGAZINE 

Liputan Utama: 

Sosok: 

Sugeng Triutomo 

Perjuangan Deputi Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB 

memahamkan mitigasi bencana 

BELAJAR DARI ERUPSI 2010 

Konferensi Tingkat 

Menteri Asia Tentang 

Pengurangan Risiko 

Bencana (AMCDRR) 

32 44 84 

Vol. 01 • Agustus 2012 

MERAPI TAK PERNAH 

INGKAR JANJI 

08 

No ISSN : 2302 - 3856 

ERUPSI Gunung Merapi pada 2010 lalu disebut sebagai yang 

terbesar setelah 1872. Amukan Merapi memakan korban hingga 

lebih dari 200 jiwa. Menyiapkan diri untuk bencana yang mungkin 

sama atau bahkan lebih besar adalah tindakan paling pas, karena 

Merapi tak pernah ingkar janji.

Unit Percepatan 

Pembangunan Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat 

(UP4B) 

UP4B adalah 

lembaga 

pelaksana percepatan pembangunan 

di Papua dan Papua Barat 

untuk meletakkan landasan 

pembangunan yang berkelanjutan 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

memberikan pengakuan, 

penghormatan dan pemihakan 

kepada rakyat Papua dan Papua 

Barat dalam rangka optimalisasi 

keberhasilan Otsus Papua. 

Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 

Tahun 2011, UP4B berkedudukan di Ibukota Propinsi 

Papua, Jayapura. Dan akan bekerja sampai tahun 

2014. 

Dalam pelaksanaannya, UP4B 

berkoordinasi dengan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pem- 

Pose Kepala UP4B dengan Kepala Suku Kombai dan Kepala Suku Korowai (yang juga digunakan sbg cover cd 

lagu). 

bangunan Nasional (Bapenas) dan 

Badan Perencana Pembangunan 

Daerah (Bapeda) untuk mempercepat 

pembangunan Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat. 

UP4B antara lain telah 

mengembangkan pembenihan 

Ikan Kerapu di Kabupaten Raja Ampat. 

Proyek ini bertujuan mengurangi 

penangkapan ikan laut secara 

berlebihan, dengan demikian 

akan meningkatkan kesejahteraan 

nelayan di Raja Ampat. kap di Papua untuk melayani dari 

kabupaten sekitar seperti Raja 

Ampat, Tambrau, dan Sorong 

Selatan. 

Selain itu, tahun ini, UP4B telah 

mengirim 747 pemuda-pemudi 

Papua untuk belajar di berbagai 

Di Kabupaten Sorong, UP4B Perguruan Tinggi di Indonesia 

pun kini sedang merintis pemban- dengan beasiswa. 

gunan Rumah Sakit (RS) terleng- Semua aksi itu diharapkan 

dapat mewujudkan masyarakat 

Papua dan Papua Barat yang 

bermartabat dan bangga menjadi 

bagian integral bangsa Indonesia. 

Iring-iringan mobil saat survey darat ke Danau 

Habema. 

3

4 ZERORISK • Vol. 01 • Agustus 2012 

Dari Redaksi 

BENCANA alam yang menimpa Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam (NAD) tanggal 26 Desember 2004 telah 

mengubah pandangan banyak pihak tentang bencana 

dan upaya penanggulangannya. 

Di tingkat nasional, bencana Aceh telah 

mempercepat lahirnya Undang-undang Penanggulangan 

Bencana. Sementara di tingkat global peristiwa itu telah 

ikut mengubah keputusan Konferensi Dunia tentang 

Pengurangan Risiko Bencana dari rekomendasi yang bersifat himbauan 

menjadi rekomendasi yang bersifat afirmatÍf, sebagaimana tercermin pada 

Kerangka Aksi Hyogo. Seperti diketahui, kerangka aksi yang dikenal dengan 

Hyogo Framework of Action (HFA) itu lahir dari Konferensi Dunia tentang 

Bencana di Kobe, Jepang, pada bulan Januari 2005, kurang-lebih satu bulan 

setelah bencana menerjang Aceh. 

Pembelajaran lain dari bencana Aceh adalah adanya hasrat untuk 

mengubah paradigma penanggulangan bencana dari tindakan reaktif-darurat 

menjadi preventif- terencana; dari upaya penanganan terpusat menjadi 

penanganan berbagi antar para pihak, termasuk masyarakat madani dan dunia 

usaha. 

Terkait dengan dorongan untuk mengubah paradigma dalam 

penangulangan bencana, kita berpendapat perubahan itu seyogyanya 

dilakukan pada dua aras: struktural dan kultural. Pada aras struktural, 

seyogyanya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan 

penanggulangan bencana yang tumpang tindih bahkan saling meniadakan. 

Sementara pada aras kultural, upaya penyadaran perlu dilakukan agar orientasi 

pada pemuasan nafsu diri pribadi (berpusat pada manusia) bergeser menjadi 

pola hidup yang menghargai alam serta kesediaan berbagi sumberdaya dengan 

generasi yang akan datang. 

Kita tentu bersyukur memiliki negara besar dengan jumlah penduduk 250 

Juta, yang tersebar di 33 Propinsi dan lebih dari 480 Kabupaten/Kota serta 

17.000 pulau. Anugrah memiliki negara besar haruslah disertai tanggung jawab 

berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

Kita berpendapat, sebelum bencana menghantam dan memundurkan 

hasil pembangunan, maka perilaku dan kesediaan berbagi peran para pihak 

dan menekan “ego sektoral” perlu dikedepankan. Investasi untuk mengurangi 

kerentanan dan peningkatan kapasitas secara terpadu dengan upaya 

pembangunan harus juga dipastikan pada semua tingkatan. 

Sebagaimana bencana Aceh, bencana Merapi bulan Oktober 2010 juga 

seyogyanya menjadi pembelajaran. 

Korban tentu dapat ditekan sampai titik ekstrim, katakanlah nol (Zerorisk), 

dengan terbangunnya budaya siaga, bukan saja pada tingkat komunitas tetapi 

juga pada tingkat pemerintah. Pengalaman membuktikan bahwa komunitas 

yang berdaya dan siaga dapat meredam risiko bencana. Untuk menuju 

komunitas yang berdaya dan siaga diperlukan jalan panjang dan ketekunan. 

Majalah Kebencanaan Zerorisk hadir untuk memperkuat barisan untuk 

bersama-sama mencapai tahap komunitas yang tangguh. 

Sekedar untuk direnungkan: Rasaning Eling dikejawantahkan melalui kerjakerja 

kemanusian, menyatu sampai titik nol. Anung ning! Ada dalam ketiadaan. 

Tidak ada dalam ada. Lahir sekaligus batin, batin sekaligus lahir. 

Kurniawan Zulkarnain 

Dewan Pakar 


Parni Hadi 

Pujiono 

Eko Teguh Paripurno 

Dewan Redaksi 

Ridwan Yunus 

Revanche Jefrizal 

Lilik Kurniawan 

Dandi Prasetia 

Juriono 


Pemimpin Perusahaan 

Dandi Prasetia 

Pemimpin Redaksi 


Wakil Pemimpin Redaksi 

Sutan Karunia 

Redaktur Pelaksana 

Kafil Yamin 

Redaktur 

Metta Surya 

Editor Foto 

Raditya Djati 

Reporter 

Eka Arios 

Art Designer 

Luthfian Zuhdi Hariyadi 

Divisi Usaha 

Rina Octavia 

Kontributor 

Asisi F. Widanto, Victor Rembeth, Suer Suryadi, 

M. Ramli, Fatwa Fadillah, Bayu Dwi Anggono, 

Juni Pristianto, Dwi “Oblo”, Abdul Muhari, Lilik 

Kurniawan 

Alamat Redaksi 

Tebet Timur 1A No. 15 

Jakarta Selatan 

12820 

Telp. +62-21 462 257 41 

Fax. +62-21 830 3630 

email: disastermagz@zer0risk.com 

website: www.zer0risk.com 

f: zer0risk magazine 

t: @zer0riskmagazine

Sampul: 

Gunung Merapi 

Foto: Raditya Djati 

Desain: Luthfi 

Surat Pembaca 6 

Hari ke Hari 

KESIAPSIAGAAN 

WARGA CODE 22 

Fenomena 

DAM BILIBILI 

SULAWESI 

SELATAN 40 

Harmoni 52 

MENUJU 

‘ZERO 

CASUALTY’ 

Jagat Kita 

BENCANA DALAM 

PERSPEKTIF 

AL-QUR’AN 58 

Gagasan 

KRT ADIKOESOEMO 

PRASETYO 64 

Mitra 

CAHAYA PUN 

MENYALA DI 

LAMPU HATI 70 

Aturan Main 

PUSDALOPS PB, 

ANTARA 

KEBIJAKAN DAN 

KEMAMPUAN 74 

Solusi 

BENANG KUSUT 

PEMBENTUKAN 

BPBD 78 

Resensi Buku 

BUKU BABON 

PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA 

GLOBAL 90 

Galeri 92 

KONSERVASI GAGAL, 

BERSIAPLAH MEMANEN 

BENCANA 

Wawancara Khusus: 


Pejabat pada SEKRETARIAT JENDERAL 

PBB untuk PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA 

Liputan Utama 

belajar dari erupsi 2010 

ERUPSI Gunung Merapi pada 2010 lalu disebut sebagai yang 

terbesar setelah 1872. Amukan Merapi memakan korban 

hingga lebih dari 200 jiwa. Menyiapkan diri untuk bencana yang 

mungkin sama atau bahkan lebih besar adalah tindakan paling 

pas, karena Merapi tak pernah ingkar janji. 

Vol. 01 • Agustus 2012 

Daftar Isi 

MERAPI TAK PERNAH 

INGKAR JANJI 

Konservasi Kearifan Lokal 

SMONG 

BUDAYA YANG 

MENYELAMATKAN 

26 36 

Sosok: 


Perjuangan Deputi Bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB 

memahamkan mitigasi bencana 

Konferensi Tingkat 

Menteri Asia Tentang 


Bencana (AMCDRR) 

32 44 84 

DAFTAR ISI 

8 

5


Surat 

Pembaca 

UCAPAN SELAMAT 

Selamat datang Majalah Zerorisk 

di hutan belantara masalah media 

(cetak, TV, Redio, dan media on line), 

semoga kehadiranmu membawa 

inspirasi dan pencerahan yang lain, 

yang dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan masyarakat khususnya 

tentang kebencanaan. Setahu saya 

belum ada satu majalahpun di 

Indonesia yang khusus mengupas 

masalah kebencanaan dengan begitu 

mendalam, lengkap, informatif, 

disajikan dengan bahasa yang 

ringan, mudah dipahami/dicerna oleh 

kalangan awam tentang kebencanaan 

sekalipun. 

Majalah yang sangat 

berguna bukan hanya bagi para 

pelaksana tugas kebencanaan 

semata, melainkan juga untuk 

masyarakat pada umumnya, 

agar masyarakat memperoleh 

informasi dan pengetahuan tentang 

kebencanaan secara dini, dan dapat 

mengatisipasinya bila bencana benarbenar 

datang tanpa harus tergantung 

terhadap pemerintah. 

Rubrik atau artikel yang disajikan 

sangat lengkap dan informatif, serta 

yang paling menarik antara lain 

rubrik tentang Hari ke Hari, Sosok 

serta Fenomena dan Kearifan Lokal, 

yang disajikan dalam bentuk feature, 

ringan dan enak dibaca tetapi dapat 

menggugah bagi siapa saja yang 

membacanya. Suatu kisah bagaimana 

masyarakat dapat hidup di tengahtengah 

daerah yang rawan bencana, 

dan dapat mengantisipasinya dengan 

ketrampilan dan kearifan lokal yang 

mereka miliki selama ini. 

Oleh karena itu, kami berharap 

semoga Majalah Zerorisk kini dapat 

terbit secara rutin dan on time. Serta 

dapat dibaca oleh berbagai kalangan, 

guna mencerdaskan masyarakat dan 

bangsa Indonesia secara luas yang 

kebetulan hidup di daerah yang rawan 

bencana. Demikian terima kasih. 

Tarjono Rusmana 

Bekasi 

Yang Terhormat Pimpinan Redaksi 

Zerorisk, 

Sebagai pembaca awam saya: 

“Mengucapkan Selamat atas terbitnya 

Majalah Zerorisk”. 

Hal ini dengan berbagai alasan, 

pertama: selama ini majalah popular 

yang membahas tentang bencana 

sangat sedikit (mungkin belum 

ada) sehingga kita sulit memahami 

tentang apa dan bagaimana terjadinya 

bencana, dan bagaimana cara 

menghindar dari becana. 

Kedua: Sebagaimana diketahui 

oleh orang banyak bahwa kita hidup di 

Indonesia ini pasti selalu berhadapan 

dengan bencana, baik bencana alam 

(gempa – tusnami, badai, gunung 

meletus, dll) maupun bencana akibat 

olah/pokal manusia (kecelakaan 

berlalu lintas, dll), atau bencana 

sebab-akibat dari interaksi alam dan 

manusia (banjir, tanah loongsor, dll) 

Ketiga: Bagaimana kita akrab 

dengan kondisi seperti itu namun 

sedikit mungkin mencegah terjadinya 

resiko atas bencana. Upaya mengenal 

ancaman, penurunan kerentanan dan 

penguatan kapasitas menjadi sangat 

penting. Syukur kalau upaya mampu 

menekan risiko sampai titik nol (Zero). 

Dengan rumusan tersebut jelas 

menjadi alasan keempat bahwa 

tujuan ZERORISK terbit adalah untuk 

memberikan pencerahan dan edukasi 

terhadap masyarakat agar masyarakat 

dapat meningkatkan kemampuan 

dirinya (sendiri-sendiri dan kelompok) 

jika mengahadapi bencana, yaitu 

sesedikit mungkin terjadinya resiko 

terburuk (pengurangan pederitaan). 

Karena tujuan yang mulia itu kami 

sampaikan dukungan. 

Wassalam, 

Bambang Agussalam 

Surakarta 

Saya menyambut baik penerbitan 

edisi perdana Majalah Bulanan 

“Zerorisk” yang bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang upaya-upaya 

pengurangan risiko bencana dan 

membangun kesadaran pada semua 

level baik pemerintah,masyarakat 

dan pihak swasta bahwa kawasan 

Indonesia merupakan kawasan rawan 

bencana dan memerlukan manajemen 

khusus dalam menanganinya . 

Majalah Bulanan “Zerorisk” 

sangat membantu kami dalam kerjakerja 

pengurangan risiko bencana 

di komunitas ,apalagi saat ini masih 

minimnya bahan bacaan dalam bentuk 

majalah dan tabloid yang khusus 

memberitakan soal kebencanaan dan 

upaya-upaya PRB. 

Saran saya mungkin saja 

pada edisi berikutnya bisa lebih 

menonjolkan model kearifan lokal 

masyarakat atau pengetahuan 

yang dimiliki oleh komunitas dalam 

upaya-upaya pengurangan risiko 

bencana,serta peran pemerintah 

daerah (BPBD) dan yang paling 

penting mungkin model tulisan dan 

ulasan dalam bentuk bahasa yang 

mudah di pahami dan dimengerti oleh 

masyarakat secara luas. 

Salam PRB 

Shadiq Maumbu 

Palu 

Atas nama Dewan Kelurahan Desa 

Kertayasa-Kecamatan Cijulang, kami

menyambut baik terbit Majalah 

Kebencanaan Zerorisk yang memuat 

isu-isu kebencanaan dan pengurangan 

risiko bencana. 

Pengalaman kami dilanda 

tsunami bulan Juli 2006 yang lalu 

telah membangunkan kami untuk 

selalu wasdapa terhadap setiap 

ancaman bencana. Kehadiran 

Majalah Zerorisk akan membantu 

kami dalam menemukan rujukan dan 

pembelajaran dalam penanggulangan 

bencana. 

Selamat dan sukses selalu. 

Salam, 

Mohammad Daribi 

Desa Kertayasa Cijulang 

Ciamis Selatan 

Selamat kepada Tim Redaksi Majalah 

Zerorisk yang telah bekerja keras 

untuk sampai terbitnya majalah ini. 

Sebuah majalah khusus tentang 

kebencanaan. Sebuah majalah yang 

mudah-mudahan dapat menjadi 

referensi utama bagi komunitas yang 

berdomisili di daerah rawan bencana, 

para Pegiat Sukarelawan Sosial dan 

instansi/lembaga Pemerintah dan 

Swasta yang memiliki tugas atau 

kepedulian terhadap kebencanaan. 

Saya adalah satu diantara mereka 

yang pernah menjadi sukarelawan 

pada sebuah lembaga kemanusiaan 

untuk Pasca Bencana di Provinsi 

NAD (Aceh) dan juga di Kabupaten 

Bantul (DI Yogyakarta). Perkenankan 

dalam kesempatan ini menyampaikan 

masukan dalam Surat Pembaca 

Majalah Zerorisk. 

Dalam kesempatan ini ada yang 

ingin saya sampaikan kepada Tim 

Redaksi, yaitu tentang kriteria majalah 

yang baik. Walaupun Majalah Zerorisk 

bukan jenis majalah komersial, namun 

harus tetap memperhatikan kriteria 

majalah yang baik. 

Sampai saat ini belum ada 

referensi yang menjadi rujukan 

standar, tetapi ada beberapa kriteria 

yang dapat digunakan. Sekurangnya 

ada 3 (tiga) kriteria dasar untuk sebuah 

Majalah yang dikatakan baik, yaitu: 

Pertama mencapai tujuannya, kedua 

dikelola dengan standar manajemen 

ISO dan ketiga menarik dan mudah 

difahami bagi pengguna/konsumen 

majalah tersebut. 

Majalah yang baik, adalah ketika 

pembaca mudah membacanya dan 

memahami isinya serta mendapatkan 

manfaat serta inspirasi yang bisa 

diwujudkan/diterapkan. Selain itu 

ada beberapa tampilan yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

Coba kita amati Sampul Depan/ 

Cover Majalah ini, kemudian kita coba 

menjawab beberapa hal ini: Apakah 

telah menunjukkan identitas majalah 

sesuai dengan misinya? Apakah 

sudah dapat menarik perhatian calon 

pembaca untuk membacanya? Apakah 

Sampul Komunikatif dan informatif? 

Apakah ilustrasi atau gambar yang 

dipakai sesuai tema edisi majalah? 

Kita amati juga pilihan Huruf/ 

Font: Apakah huruf mudah dibaca 

dan mudah difahami oleh pembaca 

intinya? Apakah pemakaian jenis huruf 

sesuai tema atau judul rubrik? 

Sekarang tentang beritanya: 

apakah isi berita telah sesuai nama 

majalah? Apakah berita dapat menarik 

perhatian? Apakah setiap berita telah 

disertai minimal 1 (satu) ilustrasi, 

gambar atau foto? 

Hal pertama yang menarik untuk 

dicermati dari majalah ini adalah 

namanya, yaitu Zerorisk. Tentu 

Tim Redaksi telah secara seksama 

mengapa memilih nama -Zerorisk- di 

tengah kondisi masyarakat yang 

berdomisili pada lokasi rawan 

bencana, yang pada umumnya berada 

di wilayah pantai, kaki gunung dan 

lokasi pinggir sungai dan lokasi-lokasi 

sulit terjangkau fasilitas transportasi 

umum. 

Hal menarik kedua adalah pilihan 

bahasa dan tata-bahasa pada berita 

atau artikelnya. Tim Redaksi tentu 

telah menimbang dengan serius, 

mengapa disajikan banyak kalimat 

majemuk, yaitu sebuah kalimat yang 

memiliki lebih dari 1 (satu) makna. 

Sebuah kalimat yang tidak mudah 

disusun bahkan oleh mereka yang 

berpendidikan menengah atas. 

Hal menarik berikutnya adalah 

pilihan menempatkan gambar 

atau foto. Tentu Tim Redaksi telah 

berunding dengan keras, tentang 

alasan mengapa menempatkan 

gambar atau foto dengan ukuran yang 

kecil/minimalis, dengan kadar pixel 

rendah. 

Zerorisk, dalam terbitan 

perdananya tentu banyak yang harus 

dijelaskan oleh Tim Redaksi kepada 

pembacanya yang juga masyarakat 

pada lokasi-lokasi rawan bencana. 

Selamat dan Sukses kepada Tim 

Redaksi Zerorisk 

Untung Surapati 

Yogyakarta 

Kirimkan Surat Anda ke: 

Zer0risk Indonesia 

Tebet Timur 1A No. 15 

Jakarta Selatan 

12820 

Telp. +62 21 462 25 741 

Fax. +62 21 830 3630 

Email: 

disastermagz@zer0risk.com 

Website: 

www.zer0risk.com 

Jangan lupa untuk mengikuti kami di: 

f: zer0risk magazine 

t: @zer0risk_magazine 

SURAT PEMBACA 

7

8 8 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Agustus 2012 2012 

Liputan Utama 

BELAJAR DARI Erupsi 2010 

MERAPI TAK 

PERNAH INGKAR 

JANJI 

ERUPSI Gunung Merapi 

2010 lalu disebut 

merupakan yang terbesar 

setelah 1872. Amukan 

Merapi memakan korban 

jiwa hingga lebih dari 

200 jiwa. Menunjuk 

kesalahan tidak lagi tepat. 

Menyiapkan diri untuk 

fenomena yang mungkin 

sama atau bahkan lebih 

besar adalah yang paling 

pas. Karena Merapi tak 

pernah ingkar janji. 

Teks EKA ARIOS 

Foto EKA ARIOS | DWI OBLO | RADITYA DJATI

BELAJAR DARI ERUPSI MERAPI 2010 

9 

Foto: Dwi Oblo


Liputan Utama 

Ngatini (41) tetap mengucapkan syukurnya 

pada Sang Khalik. Rasa syukur yang tidak 

terhingga karena dirinya masih selamat 

dari bencana erupsi gunung api meskipun rumah 

tempatnya berlindung di Kaliadem, Kepuharjo, 

Sleman, DIY, hangus dilalap awan panas yang 

menerjang pada Selasa sore 26 Oktober 2010. 

Ngatini berlega hati karena saat itu ia patuh 

pada perintah untuk mengungsi di pengungsian. Ia 

tidak tahu pasti dari mana perintah untuk mengungsi 

datang. Kesaksiannya, saat itu banyak sekali relawan 

dan petugas pemerintah berlalu lalang di sekitar 

rumahnya. Perempuan itu bersyukur karena dia 

beserta keluarganya percaya ucapan petugas bahwa 

amukan Gunung Merapi bakal besar. 

Ngatini boleh bernasib baik karena percaya erupsi 

gunung purba itu berbeda dari erupsi terakhir, yaitu 

pada 2006. Sayangnya, tidak sedikit pula warga 

yang masih tidak percaya pada ancaman erupsi 

besar Merapi. Sehingga, tidak kurang dari 386 jiwa 

melayang terpanggang awan panas, termasuk di 

antaranya Juru Kunci Gunung Merapi yaitu Mas 

Penewu Surakso Hargo atau akrab dipanggil dengan 

Mbah Maridjan. 

Saat itu, Kuncen Merapi ini mengaku malu jika 

harus mengungsi karena khawatir Merapi tak jadi 

meletus. Konon, ia sempat ingin mengungsi dari 

rumahnya di Kinahrejo, Sleman. Tapi ia baru mau 

dievakuasi usai menunaikan ibadah shalat maghrib, 

26 Oktober 2010. Nyatanya, wedhus gembel (awan 

panas) meluncur jauh sekitar satu jam sebelum bedug 

adzan maghrib bertalu. Tak ayal, rumahnya yang 

hanya berjarak 4,5 kilometer dari puncak Gunung 

Merapi terbakar saat dilewati awan panas. Mbah 

Maridjan pun tidak lepas dari serangan si wedhus 

gembel dan seketika itu pula ia meninggal dunia. 

Mbah Maridjan adalah satu dari sedikitnya 

37 jiwa korban tewas akibat Erupsi Merapi, 26 

Oktober. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya 5 

November 2010, Merapi kembali meletus kuat. Kali ini 

korban tewas mencapai 126 jiwa. 

Eko Teguh Paripurno dari Disaster Research & 

Management (DReaM) Universitas Pembangunan 

Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta mengatakan, 

3 KORBAN SELAMAT. Ngatini (kanan) bersyukur karena dia beserta keluarganya selamat dari bencana erupsi gunung Merapi 2010 

yang lalu. 

Foto: Eka Arios

fenomena Merapi 

yang terjadi 2010 lalu 

memang berbeda dengan 

aktivitasnya pada tahuntahun 

sebelumnya. 

Menurut pria yang akrab 

disapa ET ini, erupsi 

terjadi lebih cepat dari 

yang diduga banyak 

orang, bahkan oleh 

vulkanolog. Perubahan 

status Merapi dari aktif 

normal ke waspada juga 

peningkatan status dari 

waspada ke siaga masih 

terjadi secara lazim 

seperti juga aktivitas 

di masa-masa sebelum 

2010. Perubahan status 

terjadi sangat cepat 

terjadi saat setatus siaga 

menuju awas. “Dari awas 

ke meletus lebi cepat 

lagi. Fenomena ini tidak 

diduga setiap orang,” 

jelas Eko saat berbincang 

dengan Zerorisk, belum 

lama ini. 

Ia menjelaskan, 

Balai Penyelidikan dan 

Pengembangan Teknologi 

Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta sebenarnya 

sudah meningkatkan status Merapi dari normal aktif 

menjadi waspada pada 20 September 2010. Aktivitas 

Merapi ini, ungkapnya, masih sama selama sekitar 

satu bulan. 

Sebulan kemudian atau tepatnya 21 Oktober 

2010, status Merapi berubah menjadi siaga. Aktivitas 

terus meningkat yang ditunjukkan dengan tingginya 

frekuensi gempa multifase dan gempa vulkanik. Pada 

level ini kegiatan evakuasi warga ke pengungsian 

sudah dipersiapkan. Maka, pada 25 Oktober BPPTK 

Yogyakarta merekomendasi peningkatan status 

Gunung Merapi menjadi awas seharusnya semua 

penghuni wilayah dalam radius 10 km dari puncak 

3 EARLY WARNING. Dengan alat ini diharapkan dapat 

mengurangi jumlah korban erupsi Merapi. 

harus dievakuasi dan diungsikan ke wilayah aman. 

Gejala peningkatan aktivitas Gunung Merapi ini 

memang sudah terbaca BPPTK. Terbukti, 26 Oktober, 

Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Erupsi terjadi 

sekitar pukul 17.02 WIB. Sedikitnya terjadi hingga 

tiga kali erupsi. Erupsi diiringi keluarnya awan panas 

setinggi 1,5 meter yang mengarah ke Kaliadem, 

Kepuharjo. Erupsi ini menyemburkan material 

vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 km. 

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Surono menambahkan, erupsi 2010 cenderung 


11 

Foto: Eka Arios


Liputan Utama 

berukuran Volcanic Eruption Index (VEI) 4 material 

erupsi saat itu mencapai sekitar 150 juta meter kubik. 

Surono memperkirakan, erupsi Merapi 2010 sama 

dengan erupsi pada 1822. Dia juga memperhitungkan 

erupsi 2010 itu lebih besar dari erupsi 1872. “Yang 

membedakan erupsi 2010, capaian awan panas 

mencapai 15 km dari puncak ke arah selatan. Ini belum 

pernah terjadi sebelumnya,” jelas Surono. 

Sejak 1786, Merapi sudah lebih dari 80 kali 

meletus, erupsi besar antara lain terjadi pada 1768, 

1822, 1849 dan 1872, 1930 hingga 1931. Pada erupsierupsi 

tersebut, luncuran awan panas tidak pernah 

lebih dari 10 km dari puncak Merapi. 

Kurang Peduli 

Salah satu yang disesali Eko ketika itu yaitu 

masyarakat tidak begitu memberi perhatian pada 

fenomena erupsi yang akan cenderung meningkat. 

Dikisahkannya, saat status Merapi ditingkatkan 

dari aktif normal ke waspada, dia telah meminta 

warga untuk mengungsi. Kepada pemerintah, ia 

juga meminta agar lebih gigih meminta warga 

meninggalkan rumahnya. Tetapi banyak pihak menilai 

erupsi Merapi ketika itu hanya akan sama dengan 

erupsi Merapi 2006. “Jadi erupsi, tapi tidak terlalu 

besar. Gregetnya (euforia, red) akan sama dengan 

2006,” katanya mengutip pemikiran banyak orang 

saat itu. 

Sebenarnya saat status Merapi telah mencapai 

titik awas pun, warga memang sudah mau dievakuasi. 

Ternak dan orang tua pun sudah digerakkan ke 

pengungsian. Namun masih beredar pemikiran, 

puncak erupsi baru akan terjadi setidaknya seminggu 

pasca penetapan status awas. Beberapa warga masih 

melakukan aktivitas di kawasan rawan bencana yang 

seyogiyanya disterilkan. Nyatanya, hanya berselang

Foto: Eka Arios 

satu hari sejak status Merapi awas, erupsi yang 

mematikan terjadi. 


3 KONDISI BANGUNAN. Beginilah kondisi pasca erupsi SDN 

Pangukrejo, Cangkriman, Sleman - Yogjakarta. 

Ketidakpercayaan publik dan banyak pemangku 

kepentingan soal ancaman erupsi Merapi yang lebih 

besar itu, menurut Eko, disebabkan perubahan energi 

erupsi Merapi 2010 lalu berbeda dengan kelaziman. 

Awan panas, ujarnya, biasanya meluncur ke arah barat 

yaitu Kabupaten Magelang. Terjangan wedhus gembel, 

biasanya, paling jauh hungga 12 km. “12 km saja 

sudah jarang. Jadi kalau diperingatkan, luncuran awan 

panas akan lebih jauh dari itu, orang tidak percaya. 

Bukan salah tidak percaya, karena kecenderungannya 

memang seperi itu,” ujar Eko. 

Menurut Eko, kesulitan terbesar justru untuk 

mengevakuasi warga yang berada pada kawasan 

rawan bencana (KRB) Merapi I. Kecenderungannya, 

kata dia, warga pada kawasan tersebut menganggap 

wilayah tempat tinggalnya tidak akan terkena awan 

panas yang dibawa dari puncak Merapi. “Perubahan 

erupsi yang cepat tidak dapat dipahami dengan 

baik, terutama oleh orang tinggal di tempat aman. 

Masyarakat di KRB Merapi I berpikir, tempatnya 

tinggal akan aman, paling parah hanya terkena lahar 

dingin saja,” katanya. 

Di Kabupaten Sleman, KRB Merapi I mencakup 

wilayah seluas kurang lebih 1.371 hektar . Daerah 

yang termasuk dalam KRB Merapi I di kabupaten itu 

adalah Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, 

Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, 

dan Berbah. 

Dia menegaskan, seharusnya pengetahuan 

yang baik akan mitigasi diimbangi pula dengan 

pengetahuan, pemahaman, penyadaran dan dan 

pengambilan respon yang baik atas peringatan dini 

bencana. “Pertimbangannya sering bermacammacam. 

Mulai memikirkan nasib barang-barangnya, 

atau gejalanya hanya akan sama dengan yang terjadi 

pada Merapi di tahun 1994, 1997, 2001, 2006,” 

lanjutnya. 

Ketika erupsi Merapi mencapai 17 km dari pundak 

Merapi, barulah warga dan pemerintah percaya 

pada amukan sang gunung. “Orang sudah terpana, 

maka ada kesadaran. Sayangnya kesadaran itu tidak 

tumbuh dari awal,” pungkasnya. 

Vulkanolog UPN itu menilai wajar penilaian 

banyak pihak tersebut yang akhirnya juga membuat 

pemda dan DPRD setempat tidak siap, terutama 

dalam hal menyiapkan tempat pengungsian. Rencana 

kontinjensi 2009 yang dimiliki Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dan Pemda Sleman 

menyatakan, awan panas khas Merapi hanya akan 


13

14 ZERORISK • Vol. Vol. 01 • Agustus 2012 2012 

Liputan Utama 


menerjang hingga delapan km dari puncak Merapi dan 

bukan hingga 13 km seperti yang terjadi. 

Berdasar rencana kontinjensi itu, pemda hanya 

menyiapkan diri untuk menyelamatkan 13.000 orang 

untuk diungsikan. Padahal kenyataannya warga yang 

harus diungsikan mencapai 400.000 jiwa. “BPBD 

sampai jengkel pada DPRD, mau menyiapkan barak 

pengungsian saja anggarannya belum disiapkan,” 

ungkapnya. 

Gagap Kontinjensi 

Menurut Eko, Kabupaten Sleman memang 

memiliki rencana kontinjensi Merapi. Pihak yang 

berkepentingan pun sudah mempunyai kesadaran 

tinggi untuk melaksanakan secara tertib apa yang 

dimandatkan rencana kontinjensi. 

Namun, kata dia, banyak pihak masih gagap 

menjalankan rencana kontinjensi yang sudah 

disusun. Pengajar di Universitas Tarumanegara itu 

mengungkapkan, kegagapan itu seperti terlihat pada 

bagaimana gubernur maupun bupati baik di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah 

tidak segera menetapkan keadaan darurat bencana. 

“Pemda masih menjalankan sistem birokrasi seperti 

normal. Saya anggap keadaan saat itu sudah darurat, 

namun teman-teman (pemerintah, red) mengatakan 

belum darurat,” tutur dia. 

Akibatnya, saat Merapi benar-benar menunjukkan 

aksinya, semua orang panik lantaran belum semua 

warga, terutama di Dusun Kaliadem dan Kinahrejo, 

diungsikan. 

Hanya, kata dia, memang harus diakui bahwa 

ada perencanaan yang lebih matang dibandingkan 

3 ABU VULKANIK. Tampak sisa-sisa debu vulkanik. 

Foto: Raditya Djati

waktu sebelumnya. Walaupun masih banyak korban, 

kesiapan pemerintah dan semua pihak lebih baik. 

“Kalau tidak persiapan yang sebaik saat itu, korban 

akan jauh lebih banyak,” ungkap Eko. 

Masalah terbesar, ujarnya, adalah keraguan 

bahwa erupsi yang lebih besar akan terjadi. Ia 

mengatakan, banyak pihak juga tidak percaya, 

kalau erupsi saat itu akan mengarah ke selatan, 

yaitu ke Kabupaten Sleman. Ia menuturkan, sejarah 

mencatat Merapi pernah mengeluarkan awan panas 

ke arah selatan pundak Merapi. Tetapi, sekali lagi, 

masyarakat tidak percaya karena pengalamannya 

tidak mengatakan demikian. 

Patuh Protap 

Dia mengatakan, satu hal yang patut disyukuri 

adalah kesadaran warga untuk mengevakuasi 

ternaknya sebagai sumber daya ekonomi. Ia 

mengisahkan, warga Dusun Turgo, Sleman belajar dari 

pengalaman atas bencana yang terjadi pada 1992, 

1997, 2001, dan 2006. Dalam kesiapsiagaan bencana 

mereka sudah mempunyai prosedur tetap (protap) 

yang sudah disepakati semua warga. Jika Merapi 

berstatus waspada, warga beserta Relawan Kawasan 

Turgo (Kawastu) mulai menyiapkan diri menjalankan 

peran sesuai protap dusun. 

Pada status siaga, ternak sudah mulai dievakuasi 

ke barak ternak di Relokasi Sudimoro yang terletak 

sekitar 12 km ke Selatan Dusun Turgo. Warga rentan 

seperti orang tua, juga mulai melakukan evakuasi ke 

Relokasi Sudimoro yang dibangun tahun 1994 lalu. 

Mereka ingin dengan kesiapsiagaan itu, pengalaman 

buruk November 1994 tidak terulang kembali. Karena 

itu mengungsi secara mandiri merupakan kesadaran 

kolektif warga Dusun Turgo. Proses pengungsian 

dan pengelolaan dusun selama warga melakukan 

pengungsian dikelola oleh warga bersama-sama 

Relawan Kawastu. 

Relawan Kawastu pada dasarnya adalah warga 

Dusun Turgo yang telah mendapatkan pendidikan 

dan pelatihan manajemen kebencanaan. Pelatihan 

Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 

(PBBM) dan Pertolongan Penderita Gawat Darurat 

(PPGD) pertama kali dilakukan oleh Perkumpulan 

KAPPALA Indonesia bersama Oxfam GB sejak 

Pada umumnya 

masyarakat tahu apa yang 

harus dilakukannya pada 

saat aktivitas Gunung 

Merapi meningkat. 

Namun pada praktiknya, 

mereka kerap kurang 

percaya bahwa efek erupsi 

Merapi akan besar. 

tahun 1996. “Tetapi, mekanisme itu belum terjadi di 

tempat lain, karena belum mengalami erupsi yang 

besar sampai ke kampung. Pemikirannya, kalau saya 

mengungsi, tapi ternak ditinggal, sama saja, akan 

tetap mati juga,” paparnya. 

Mekanisme pemindahan ternak, menurut Eko juga 

dimiliki masyarakat Sidorejo, Klaten. Bahkan katanya, 

penanganan ternak terus terjadi hingga pasca darurat 

erupsi. Masyarakat yang mengungsikan ternaknya, 

tetap mencari rumput sebagai pakan ternak. Selama 

warga tinggal di pengungsian, pengelolaan ternak 

tetap dilakukan. 

Ia mengungkapkan, banyak sapi milik warga Turgo 

dan Sidorejo tetap selamat. Karenanya, mekanisme 

tersebut sebaiknya dicontoh warga di daerah lain. 

Selain mekanisme itu, mekanisme penggantian sapi 

oleh pemerintah, diakuinya juga berjalan. 

Warga, katanya, harus memiliki kesadaran untuk 

memobilisir dirinya sendiri. Untuk itu, kata dia, harus 

didoktrin kepada warga bahwa, tidak setiap kali 

ada erupsi Merapi harus ada korban jatuh hingga 

meninggal dunia. “Coba lakukan sendiri. Jangan 

semua hal harus menunggu pemerintah,” katanya. 

Di sisi lain, pemerintah pun harus memiliki 

mekanisme yang baik dan inisiatif yang tinggi. 

Dikatakannya, dalam setiap perubahan status 

aktivitas Merapi harus ada perubahan sikap, baik 

masyarakat maupun pemerintah. 

Sosialisasi Status Merapi 

BELAJAR DARI ERUPSI MERAPI 2010 15


Liputan Utama 

Menurut Eko, kesiapsiagaan seharusnya sudah 

terbangun dengan cukup baik mengingat status 

aktivitas Merapi selalu disosialisasikan dengan baik. 

Bahkan, di surat kabar lokal DIY dan Jawa Tengah 

Kedaulatan Rakyat, selalu memuat status Gunung 

Merapi. 

Ia menilai, pada umumnya masyarakat sudah 

tahu apa yang harus dilakukannya pada saat aktivitas 

Merapi meningkat. Hanya dalam praktiknya, mereka 

kerap kurang percaya bahwa efek erupsi Merapi akan 

besar. “Yang membuat kacau, urusan tidak percaya 

itu,” pungkasnya. 

Karena itu, dia berharap, pasca erupsi Merapi 

2010 masyarakat serta pemerintah bisa lebih paham 

dan percaya peringatan dini yang diberikan baik oleh 

instansi berwenang seperti BPPTK dan BMKG. “Tetapi 

jangan pula masyarakat jadi paranoid. Kesiapsiagaan 

tetap dilakukan sesuai porsinya,” katanya. 

Pelajari Gejala Merapi 

Sebagai ahli vulkanologi, Eko tahu betul, sikap 

merapi tidak dapat ditebak. Tetapi, hal terbaik yang

dapat dilakukan semua pihak adalah mempelajari dan 

memahami setiap gejala yang ditunjukkan gunung 

tersebut. Karena memang Merapi tidak pernah ingkar 

janji. “Bahwa Merapi pernah melakukan aktivitas 

dengan semburan awan panas hingga 2 km, 6 km. 

Memang Merapi seperti itu. Bagaimana kita bisa 

menyikapi itu dengan baik,” mintanya. 

Sementara itu Surono menambahkan, pada abad 

19, tercatat Merapi meletus dengan kekuatan besar. 

Tetapi setelah abad 20, intensitas erupsi Merapi lebih 

sering. Ia menduga, frekuensi yang lebih besar itu 

membuat energi yang tersimpan di sang gunung tidak 

terlalu besar. “Sehingga tidak menghasilkan erupsi 

besar. Kecuali pada 2010,” katanya. 

Berdasar pengamatannya juga dari hasil 

diskusinya dengan ahli gunung api Amerika Chriss 

Newhall, Merapi berpotensi meletus besar tiap 100 

tahun. Pria yang sempat dijuluki ahli Merapi itu 

mengatakan, masyarakat cenderung berpegang pada 

kejadian empiris masa lalu yang menguntungkan diri 

dan kelompoknya. Erupsi Merapi di abad 20 awan 

panas lebih sering meluncur ke arah barat. Jika pada 


17 

Foto: Dwi Oblo


Liputan Utama 

2006 awan panas mengarah selatan disebabkan 

bukaan kawah Merapi ke arah Selatan. Pergerakan 

awan panas pun tidak terlalu jauh karena awan 

panas bergerak paling jauh 6 km dari puncak Merapi. 

“Manusia tidak sadar, bahwa kita bagian dari alam. 

Kita yang harus mengikuti kehendak alam, bukan 

alam mengikuti kehendak kita,” papar Surono. 

Disampaikannya, alam memiliki rumus dan 

perilakunya sendiri yang diatur Sang Pencipta. 

“Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya melakukan 

pendekatan dari data berupa sinyal dari alam. Tidak 

ada kejadian alam, tanpa diberi tanda-tanda awal 

yang dapat dibaca para ahli,” ujarnya. 

Hal yang sama disampaikan Eko. Dia mengatakan, 

hal yang tidak kalah penting yaitu berada di tempat 

yang tepat pada waktu yang tepat dan melakukan 

hal yang tepat. “Empan papan, empan waktu (tepat 

tempat, tepat waktu). Jangan lagi menyepelekan 

ancaman Merapi,” tegas Eko 

Ia menegaskan, informasi vulkanologi dari 

BPPTK dan BMKG harus disampaikan dengan benar 

kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pun 

harus mengambil tindakan yang tepat. “Bukan hanya 

mengerti, mengetahui, menyadari dan memahami, 

tapi juga harus bisa melakukan apa yang dibutuhkan 

Merapi. Yang dibutuhkan Merapi adalah orang 

selamat,” katanya. 

Rehabilitasi dan 

Rekondisi 

Eko menuturkan, 

hal lain yang patut 

juga disyukuri adalah 

upaya rehabilitasi dan 

1 MUSEUM MINI. Salah 

satu rumah Ryan di Dusun 

Petung, Cangkringan, DIY yang 

kini berubah menjadi sebuah 

museum mini. Saksi keganasan 

bencana erupsi Merapi 2010 

yang lalu. 

rekondisi, baik yang dilakukan pemerintah maupun 

lembaga non-pemerintah. Menurut Eko, pengelolaan 

rehabilitasi dan rekondisi pasca erupsi Merapi saat ini 

lebih baik dibandingkan dengan bencana lain. 

Bagi setiap keluarga disiapkan hunian sementara 

(huntara) dan hunian tetap (huntap). Di huntara itulah 

warga bisa tinggal setelah mereka meninggalkan 

barak pengungsian. Meski demikian, tambah Eko, 

saat ini masih terdapat masalah perbedaan dalam 

ukuran dan kualitas huntara yang dimiliki masingmasing 

keluarga. 

Perbedaan itu bisa disebabkan beberapa faktor. 

Faktor pertama bisa saja huntara dengan kualitas 

yang lebih baik memang didanai oleh dua pendana, 

yaitu pemerintah dan swasta. Sedangkan huntara 

dengan kualitas lebih buruk biasanya hanya didanai 

pemerintah yaitu sebesar Rp6,8 juta. 

Ia menuturkan, perbedaan pengadaan huntap 

juga terdapat di tingkat provinsi. Pemprov Jawa 

Tengah hanya memberi uang kepada warga untuk 

mendirikan huntap. Sementara Pemprov DIY juga 

menyiapkan lahan yang akan didirikan huntap di 

samping uang untuk pembangunan huntap. 

Kemungkinan lainnya, ujar Eko, huntara 

berkualitas baik dibangun dari dana yang sepenuhnya 

dialirkan tanpa dikorupsi. “Yang jelek ini biasanya 

akibat dananya sudah dipotong, dikorup,” ungkapnya. 

Foto: Eka Arios

INGIN KEMBALI HIDUP 

NORMAL 

(Kisah para korban) 

3 HUNTARA. Hunian 

sementara warga korban 

erupsi Merapi 2010. 

Teks EKA ARIOS 

Foto EKA ARIOS | DWI 

OBLO | DOK. ZERORISK 

Foto: Dwi Oblo 

Merapi menyimpan cerita sendiri bagi para penghuninya. Indra Baskoro Adi 

dari Paguyuban Siaga (Pasag) Merapi mengatakan, pada peningkatan 

aktivitas Merapi, ada sedikitnya 700 lokasi pengungsian. Lokasi itu bukan hanya 

disiapkan pemerintah, namun juga oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

pihak universitas juga swasta. 

Relawan yang juga merupakan korban ini menjelaskan, sebelum puncak 

erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010, Balai Penyelidikan dan Pengembangan 

Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi 

kepada warga empat hari sebelumnya. Namun yang menjadi masalah, warga 

di dusun terbawah pada erupsi Merapi tidak pernah mengungsi di masa-masa 

sebelumnya. Karena dipaksa mengungsi, jumlah pengungsi di beberapa 

pengungsian membengkak. “Akibatnya pengungsi terpaksa berdesak-desakan,” 

ungkapnya. 

Menurut dia, kesadaran tertinggi justru datang pada warga yang tinggal 

di kawasan rawan bencana (KRB) Merapi III. Pasalnya, warga di wilayah seluas 

kurang lebih 4.672 hektar itu lebih tanggap pada bencana karena memang lebih 


19


Liputan Utama 


merasakan dampak erupsi Merapi. KRB Merapi III 

di Kabupaten Sleman adalah wilayah di Kecamatan 

Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak. “Ratarata, 

warga KRB III sudah tahu kapan harus 

mengungsi, lebih sulit memobilisir warga di KRB I,” 

tutur Indra. 

Indra mengatakan, warga baru dapat 

meninggalkan barak pengungsian untuk 

menempati hunian sementara (huntara) yang 

disediakan, paling cepat tiga bulan pasca erupsi 

Merapi. Baru satu tahun setelah erupsi besar itu, 

warga dapat beraktivitas normal kembali. 

Tetapi memang, semua aktivitas dilakukan 

dari huntara, karena saat Zerorisk berkunjung ke 

lereng Merapi, Jumat (13/7) belum ada hunian tetap 

(huntap) yang dapat dihuni. Akhir Juli 2012, barulah 

beberapa huntap telah dapat ditempati. 

Indra mengungkapkan, huntap di Dusun 

Jambu, Desa Kepuhharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Kabupaten Sleman sudah dapat ditempati. 

“Seluruhnya ditempati penduduk Dusun Jambu,” 

katanya. 

Huntap lain, katanya, masih dalam proses 

akhir sebelum dapat ditinggali. Ia mengatakan, 

masyarakat Dusun Tepung, Kaliadem, saat ini 

masih tinggal di huntara. Huntap bagi mereka telah 

disiapkan di Dusun Tegal Barep. 

Bagi penduduk Pelemsari, disiapkan huntap 

di Dusun Karang Kendal, Desa Umbulharjo. 

Namun saat ini, warga masih tinggal di huntara 

di Dusun Plosokerep, Desa Umbulharjo, Kecamatan 

Cangkringan. “Huntap sudah siap, tinggal ditempati,” 

jelasnya. 

Tetapi, masih ada pula masyarakat yang terpaksa 

kembali tinggal di barak pengungsian. Pasalnya, 

warga Sridokan, Ukir Sari itu sebelumnya tinggal di 

huntara. Huntap bagi warga tersebut, kata Indra, 

nantinya akan didirikan di tempat huntara saat ini 

berdiri. 

Indra bersyukur, rumah yang ditinggali bersama 

keluarganya hanya terkena abu vulkanik. Rumah 

Indra terletak di sebelah barat daya puncak Merapi, 

sementara awan panas menerjang ke selatan. 

Namun tidak demikian dengan Ngatini yang 

tinggal di desa Kaliadem, Kepuharjo, Sleman, DIY. 

Rumah yang ditinggali Ngatini bersama kakak dan 

orang tuanya hangus disambar awan panas. Saat 

ini, ia masih tinggal di huntara yang disediakan 

pemerintah. Untuk menyambung hidupnya, 

Ngatini menjajakan buku koleksi foto erupsi Merapi 

yang dititipkan seorang fotografer. “Saya nanti 

diberi komisi oleh yang punya buku,” kata Ngatini 

saat ditemui di pinggir Kali Kuning, Umbulharjo, 

Cangkringan. 

Tidak banyak yang diharapkan Ngatini. Dia hanya 

ingin huntap yang dijanjikan dan sedang dikerjakan 

segera selesai agar dapat ia tinggali. Dengan begitu, 

ia dapat menjalani hidupnya dengan normal. Karena, 

hampir dua tahun lamanya, Ngatini menjalanjan 

hidup seadanya. “Apa yang bisa diusahakan ya 

dijalankan,” ujar Ngatini. 

Kini Kali Kuning hanya ditutupi abu bekas material 

Foto: Eka Arios


3 KALI KUNING. Beginilah kondisi kali kuning kini, 

dipenuhi oleh abu bekas material gunung. 

yang dibawa awan panas. Tidak ada lagi lahan teduh 

yang ditutupi rindangnya barisan pohon pinus. Bagi 

para penambang pasir, tumpukan pasir itu adalah 

rezeki. Beberapa truk sudah mulai tampak terparkir 

di sekitar Kali Adem dan Kali Kuning menunggu 

pasir-pasir diangkut ke dalam baknya. Namun bagi 

Ngatini, gundukan pasir itu tidak berarti banyak selain 

mengundang wisatawan peminat wisata erupsi. Dari 

para wisatawan itulah, selain dari penjualan buku, 

Ngatini kemudian mendapatkan rezeki dari menjual 

karangan bunga edelweis. 

Seperti halnya juga Eko, kedua warga di sekitar 

Merapi ini berharap warga lebih siaga dalam 

menghadapi gelagat Merapi ke depan. “Sesok kalo 

Merapi lebih gede, gak gitu lagi (yang akan datang, 

kalau erupsi Merapi lebih besar, tidak begitu lagi). 

Kita sudah siap. Masyarakat sudah sadar tentang 

kesiapsiagaan, pasca erupsi kemarin sudah tahu,” 

kata Indra. 


3 PARA PENGUNGSI. Suasana di penampungan sementara 

warga Merapi pasca erupsi yang lalu. 



21


KESIAPSIAGAAN 

WARGA CODE 

LETUSAN gunung api bukan hanya mengeluarkan material vulkanik. Banjir lahar 

menjadi dampak ikutan yang tidak kalah hebat ketika letusan terjadi di awal 

musim penghujan. Deru air bercampur pasir dan batu menyeret apapun di jalurnya. 

Pendangkalan sungai dengan cepat terjadi. 

Teks ASISI F. WIDANTO 

Foto DWI OBLO

3 LAHAR DINGIN. 

Beginilah kondisi rumah 

warga Kali Code, ketika banjir 

lahar dingin Gunung Merapi 

pasca letusan 2010 yang lalu. 

Material pasir dan lumpur 

terbawa air Kali Code dan 

meluap masuk ke rumah 

penduduk sekitar. 

SAT 

Sebaiknya Anda Tahu 

Kali Code, dimaksudkan 

untuk mengantisipasi 

meluapnya lahar dingin 

Gunung Merapi dan 

mengamankan Kota 

Yogyakarta. Namun, 

tahun 1970-an, Kali Code 

dipenuhi sampah rumah 

tangga. Budayawan 

YB Mangunwijaya 

memberdayakan warga 

penghuni bantaran kali Code 

untuk tidak membuang 

sampah. Sepeninggal 

Romo, kegiatan dilanjutkan 

oleh pegiat sosial yang 

tergabung dalam Yayasan 

Pondok Rakyat. Warga 

sepanjang Kali Code 

tergabung dalam Pemerhati 

Code pun bersemangat 

menciptakan wilayahnya 

bersih dengan membuat 

program “Nol Sampah di 

Kali Code 2010”. 

Hari ke Hari 

Inilah yang dihadapi warga sekitar Kali Code. 

Sungai yang melewati Kota Yogyakarta ini 

berhulu di lereng Gunung Merapi. Karenanya, 

ketika sekitar 150 juta meter kubik materi piroklastik 

dari letusan Gunung Merapi pada 2010 ditambah air 

hujan, akibatnya luar biasa. 

Beberapa titik di wilayah Magelang, Sleman, 

dan Yogyakarta mengalami kerusakan parah akibat 

dihantam lahar hujan. Jauh lebih besar dari yang 

dikhawatirkan. Hal ini menyadarkan warga sekitar 

bantaran sungai bahwa mereka selama ini tidak siap 

dengan banjir lahar. 

Begitu pula halnya dengan salah satu kelompok 

masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Code 

Yogyakarta, tepatnya di RT 01 RW 01 Kelurahan 

Kotabaru. Di hunian yang tidak mencapai 300 meter 

dari bibir sungai itu, terdapat 58 keluarga atau sekitar 

200 jiwa. 

Pada musim hujan yang terjadi sepanjang 

akhir 2010 dan awal 2011, terjadi empat kali banjir 

lahar yang menimbulkan kerugian akibat rusaknya 

sejumlah infrastruktur, termasuk sumber air [belik]. 

Banjir lahar menyisakan material pasir di lokasilokasi 

yang telah dilaluinya. Akibatnya, proses 

pemulihan pasca bencana menjadi lebih berat 

ketimbang banjir biasa. Selain itu, material vulkanis 

mengendap di dasar sungai. Pendangkalan terjadi. 

Ketika dating banjir susulan, sungai tak mampu 

lagi menampung. Air dan material sisa erupsi mulai 

memasuki permukiman. 

Parahnya lagi, pasir-pasir tersebut juga 

menyumbat saluran-saluran air dari kota menuju Kali 

Code. Akibatnya di beberapa titik di bantaran sungai, 

terdapat genangan-genangan air limbah. 

Menghadapi banjir lahar, masyarakat yang 

umumnya pekerja sektor informal itu bergotong 

royong. Selain membersihkan permukiman yang 

tertimbun pasir, ditambahkan tanggul darurat 

dengan karung-karung berisi pasir. Di samping itu, 

pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum juga 

mengeruk sungai dengan menggunakan alat berat. 

Keadaan ini menyadarkan masyarakat, 

pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian 

kehidupan. Pemerhati Code, salah satu organisasi 

masyarakat yang fokus pada pengelolaan Sungai 

KESIAPSIAGAAN WARGACODE 

23


Hari ke Hari 

3 TANGGUL. Beberapa warga berupaya agar banjir lahar dingin 

Merapi tidak menerjang lagi perkampungan pinggiran Kali Code 

dengan memasang tanggul yang terbuat dari karung yang diisi 

pasir. 

Code dan masyarakat di sekitarnya pun memasukan 

hal ini sebagai bagian kegiatan organisasi. Dilakukan 

pula pemetaan partisipatif untuk menilai kerusakan 

dan kerugian yang diakibatkan banjir lahar. Kegiatan 

organisasi yang beranggota ketua RW, ketua RT, 

seniman, dan pegawai sekotr informal ini dilakukan 

bersama dengan Jurusan Teknik Geodesi UGM. 

Adanya banjir lahar ini pula yang kemudian 

mendorong munculnya beberapa organisasi relawan 

pemantau lahar. Pemerintah kota dalam hal ini juga 

telah membangun sistem peringatan dini. Peran para 

pemantau sungai dimaksimalkan, demikian juga 

1 BANJIR LUMPUR. Warga yang dibantu 

relawan secara bergotong royong membersihkan 

lumpur pasir yang masuk ke rumah penduduk 

yang terletak di pinggir kali Code yang 

membelah kota Yogyakarta

koordinasi dengan pihak-pihak seperti BPPTK dan 

BMKG. 

Namun bukannya tanpa kendala. Salah satu 

yang paling menonjol adalah kendala koordinasi 

antarberbagai instansi itu. Karenanya, membangun 

kesadaran warga yang tinggal di sepanjang Kali Code 

merupakan salah satu hal terpenting. 

Diharapkan dengan pendekatan-pendekatan 

yang dilakukan oleh para penggiat kebencanaan, 

para ketua RT dan Ketua RW dapat dirangkul menjadi 

mitra-mitra utama dalam pengurangan risiko 

bencana di bantaran Kali Code. 

2 KARUNG TANGGUL. Seorang warga 

yang dibantu relawan memasukkan pasir ke 

dalam karung yang dipakai sebagai tanggul 

agar lahar dingin tidak masuk rumah. 

25


Konservasi 

KONSERVASI GAGAL, 

BERSIAPLAH MEMANEN 

BENCANA 

BANJIR yang melanda sejumlah kotakota 

besar di dunia termasuk Jakarta 

selalu menjadi berita. Entah berapa 

besar kerugian yang ditimbulkan 

akibat jatuhnya korban jiwa dan harta, 

belum lagi biaya di pengungsian dan 

pemulihan. Lebih menyedihkan lagi, 

bencana terus berulang setiap tahun 

dan semakin meluas cakupannya. 

Apakah banjir dapat kita sebut bencana alam? 

Tidak selalu. Saya membedakan banjir yang 

merupakan bencana alam (natural disaster) 

dan bencana akibat ulah manusia (man-made 

disaster). Bencana banjir bandang dan longsor yang 

terjadi di Wasior pada tahun 2010 dapatlah kita sebut 

bencana alam. Bencana yang terjadi di Jakarta, lebih 

tepat disebut bencana buatan manusia. 

Sadar atau tidak, banjir di Jakarta akibat 

ulah manusia secara kolektif. Persoalan terjadi di 

kawasan hulu, tengah, dan hilir. Di hulu, telah terjadi 

perubahan fungsi kawasan yang semula kawasan 

resapan air, menjadi villa, rumah, atau kebun. Kini 

hanya tersisa hutan di kawasan konservasi, Taman 

Nasional Gunung Gede-Pangrango dan TN Halimun- 

Salak. Ketika terjadi hujan dengan curah tinggi, air 

tidak sempat diserap tanah. Air langsung berlombalomba 

memasuki badan-badan sungai. 

Teks & Foto SUER SURYADI 

Desma Center for Sustainable Tourism & Conservation. 

www.desmacenter.com 

Di kawasan tengah dan hilir, tepi atau sempadan 

sungai yang seharusnya bebas dari bangunan, kini 

padat bangunan dan jalan. Badan sungai cenderung 

menyempit, semakin dangkal karena pengendapan, 

dan penuh dengan sampah yang menghambat 

laju air sungai. Pepohonan di tepi sungai dan ruang 

terbuka hijau semakin langka. Danau atau situ 

alami yang merupakan tempat penampungan air, 

telah berubah fungsi, ditimbun untuk kepentingan 

manusia. 

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 

tentang Kawasan Lindung, telah mengatur kawasankawasan 

yang harus dilindungi termasuk kawasan 

hulu, bantaran sungai, dan danau. Kepres tersebut 

telah diperkuat peraturan perundang-undangan 

mengenai kehutanan, lingkungan, dan tata ruang. 

Semua peraturan itu, sengaja atau tidak, telah 

dilanggar secara telak dan kolektif tetapi nyaris tidak 

ada yang dimintai pertanggungjawaban. 

Terlepas dari itu semua, ketika terjadi banjir, 

maka itu menjadi persoalan yang menyangkut 

nyawa dan kehidupan manusia. Kebanyakan dari 

kita cenderung kurang perduli, sampai merasakan 

3 Banjir di Ibukota yang sekarang hampir terjadi setiap tahun. 

Dok. BNBP

sendiri dampak dari bencana itu, langsung atau tidak 

langsung. 

Hutan hilang, bencana datang, nyawa 

melayang 

Bencana serupa juga melanda daerah sekitar 

kawasan konservasi yang telah terganggu. Masih 

melekat dalam ingatan saya, banjir bandang Sungai 

Bohorok pada dini hari tanggal 2 Nopember 2003. 

Sungai Bohorok yang berhulu di Taman Nasional 

Gunung Leuser (TNGL) itu memuntahkan isi 

lambungnya akibat terbendung pohon-pohon yang 

tumbang.Air bandang yang membawa batangbatang 

kayu itu menghantam penginapan, toko, dan 

warung yang ada di badan dan sempadan sungai. 

Tidak kurang dari 251 jiwa meninggal atau hilang. 

Ketika saya berkunjung ke Bukit Lawang tahun 

2006, saya melihat bekas guratan air di batang 

pohon yang masih tegak berdiri. Guratan itu sekitar 

2 meter dari tanah. Jadi bisa terbayangkan, betapa 

dahsyatnya air bah yang melanda. Lapangan yang 

terletak di depan Kantor Seksi Pengelolaan TNGL, 

badan Sungai Bohorok,dan sempadan sungainya 

bersih tanpa bangunan. 

3 Pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Tenggara. 

“Sebelum banjir bandang, lapangan yang ada 

di depan Kantor Seksi TNGL, badan dan sempadan 

Sungai Bohorok penuh dengan bangunan semi 

permanen untuk penginapan dan warung. Sudah 

seperti pasar,” tutur Tomin, salah satu petugas TNGL 

saksi hidup bencana itu. Tak heran jika korbannya 

cukup banyak. Di sempadan sungai, apalagi badan 

sungai, seharusnya tidak boleh ada bangunan 

sampai minimal 15 meter dari tepi sungai. Ini demi 

keselamatan manusia dan kelestarian sungai. 

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 

1.094.692 hektar terletak di Provinsi Sumatera Utara 

dan Provinsi Aceh. Diproklamirkan sebagai taman 

nasional pada tahun 1980, TNGL kini berstatus 

sebagai Warisan Dunia dan Cagar Biosfer. Bukit 

Lawang salah satu andalan wisata alam Sumatera 

Utara dan telah dikenal wisatawan domestik dan 

mancanegara. Daya tarik utama Bukit Lawang adalah 

kehadiran orangutan sumatera yang dilepasliarkan 

tahun 1980-an dan kini hidup semi-liar di dalam 

hutan TNGL. Fasilitas dan akomodasi wisata seperti 

penginapan, warung, dan toko terletak di sepanjang 

Sungai Bohorok yang berseberangan dengan 

kawasan TNGL. 

KONSERVASI GAGAL, BERSIAPLAH MEMANEN BENCANA 

27


Konservasi 

3 Kondisi Bukit Lawang terkini. Bangunan semi permanen di 

badan dan tepi sungai Bohorok yang menantang bahaya. 

Lima tahun setelah banjir bandang, kegiatan 

wisata alam kembali menggeliat dan meningkat di 

Bukit Lawang. Manisnya pariwisata itu mendorong 

masyarakat kembali membangun usahanya. 

Sayangnya, usaha penginapan, warung, dan toko 

kembali memenuhi badan dan sempadan Sungai 

Bohorok. Dorongan ekonomi membuat masyarakat 

lupa akan risiko yang mengancam nyawa dan 

hartanya. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat 

kewalahan mengaturnya. TNGL pun tak punya kuasa. 

Kini kawasan wisata Bukit Lawang,sudah nyaris 

kembali seperti sebelum banjir bandang. 

Menanam bencana 

Hutan TNGL yang dikelilingi hutan lindung, 

perkebunan, perladangan, dan pemukiman 

penduduk adalah hulu dari belasan sungai besar 

seperti Sungai Alas, Sungai Tamiang, Sungai Wampu, 

Sungai Bohorok, dan Sungai Besitang. Di dalam 

hutan tersebut hidup ribuan jenis tumbuhan dan 

ratusan jenis satwa termasuk satwa dilindungi khas 

Sumatera seperti harimau sumatera, gajah sumatera, 

orangutan sumatera, dan badak sumatera. 

Dalam keadaan normal, satwa dan tumbuhan 

di dalam hutan itu berinteraksi saling mengisi dan 

melengkapi dalam siklus rantai makanan sehingga 

terciptalah keseimbangan alam. Ketika terjadi 

gangguan terhadap hutan beserta isinya, alam akan 

bereaksi untuk menemukan keseimbangan baru yang 

berdampak kepada manusia. Dampak dari reaksi 

alam yang bersifat merugikan itulah yang seringkali 

kita sebut bencana. Di sinilah upaya-upaya konservasi 

memainkan peranannya di kawasan tersebut, 

untuk mencegah atau meminimalisir dampak yang 

merugikan kehidupan manusia. 

Dalam banyak diskusi dan pertemuan dengan 

para pihak, konservasi seringkali diartikan sebagai 

kegiatan kontra pembangunan. Seolah-olah selalu 

menghalang-halangi niat pemerintah membangun 

daerah. Konservasi juga dituding tidak produktif 

karena tidak memberikan manfaat langsung berupa 

pendapatan dalam jumlah besar sebagaimana 

hutan produksi atau pertambangan. Sebagian besar 

masyarakat mengartikan konservasi sebagai kegiatan 

yang hanya melarang-larang, tak boleh begini dan 

begitu. 

Benarkah konservasi spesies dan habitatnya tidak 

berguna bagi kita? Perdebatan sengit akan terjadi 

antara yang pro dan kontra konservasi. Apalagi jika 

konservasi diartikan secara sempit. 

Secara ilmiah, terdapat pemahaman bahwa 

konservasi terdiri atas unsur penyelamatan (save 

it) agar dapat dikaji, dipelajari (study it), dan dapat 

dimanfaatkan (use it) secara berkesinambungan 

dan bertanggung jawab. Dalam bahasa pemerintah 

yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan, 

konservasi terdiri dari unsur pengamanan, 

perlindungan/pelestarian, dan pemanfaatan 

yang lestari. Dengan kata lain, akhir dari upaya 

konservasi adalah pemanfaatan yang bijaksana dan 

bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat terus 

didapatkan kita semua. 

Dalam bahasa awam, saya mengartikan 

konservasi sebagai sebuah gerakan penghematan

atas sumberdaya alam yang terbatas jumlahnya. 

Sumberdaya alam itu ibarat tabungan kita di bank 

yang dapat kita ambil untuk dijadikan modal usaha 

yang akan memberikan hasil produktif. Apabila 

tabungan itu hanya kita ambil terus-menerus tanpa 

pernah mengembalikan, tabungan itu pasti akan 

habis. Apalagi jika modal yang didapat dari tabungan 

sumberdaya alam itu hanya digunakan sebagai 

modal belanja yang tidak produktif dan habis setelah 

dipakai. 

Kita sering terlena retorika bahwa Indonesia kaya 

sumberdaya alam, tetapi lupa bahwa sumberdaya 

alam itu ada yang dapat diperbaharui serta ada pula 

yang akan habis dan tak mungkin diperbaharui. 

Hutan merupakan sumberdaya yang dapat 

diperbarui, tetapi perlu waktu lama dan tidak akan 

dapat seutuhnya dikembalikan. Oleh karena itu, 

fungsi dan manfaat hutan secara langsung dan tidak 

langsung harus dapat dikendalikan. Kegagalan kita 

melestarikan sumberdaya hutan, baik hutan lindung, 

hutan konservasi, hutan produksi, hutan adat, atau 

hutan masyarakat, sadar atau tidak sadar, kita telah 

menanam bibit-bibit bencana. 

Benteng pelindung 

Kawasan TNGL lain yang sangat memprihatinkan 

adalah daerah Sekoci di Kecamatan Besitang, 

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Area yang 

pernah salah urus pada tahun 1975 itu, kini tampak 

berupa dataran luas yang sudah tak berpohon. 

Gantinya adalah tanaman sawit dan rumah-rumah 

yang dibangun secara tidak sah. Tonggak-tonggak 

kayu yang besar menandakan pernah ada pohonpohon 

berdiameter lebih dari satu meter. Alang-alang 

setinggi pinggang menjadi aksesori yang membuat 

kawasan itu berwarna hijau semu. Upaya rehabilitasi 

lahan yang dilakukan setengah hati tidak tampak 

hasilnya. 

Berawal dari kedatangan pengungsi akibat 

konflik Aceh tahun 1999 di daerah Sei Lepan dan 

Sekoci, perlahan namun pasti terjadi perambahan 

brutal oleh masyarakat yang bukan pengungsi. 

Puncaknya terjadi antara 2006-2010. Tidak kurang 

dari 4000 hektar kawasan TNGL diduduki oleh hampir 

900 keluarga pengungsi dan ratusan perambah 

3 Peta kawasan hutan yang rusak (deforestasi) akibat 

perambahan di TNGL pada tahun 2009. Peta dibuat oleh Rina 

Purwaningsih-UNESCO. 

(lihat peta). Tata batas yang tidak jelas dan sejarah 

pengelolaan kawasan di masa lalu menjadi alasan 

klaim dari masyarakat menduduki kawasan taman 

nasional. Sementara itu, penebangan liar pohonpohon 

bernilai ekonomi di dalam taman nasional 

untuk diambil kayunya atau dikuasai tanahnya, 

3 Ladang Perambahan di Resort Sekoci, Besitang, TNGL. 


29


Konservasi 

1 Papan 

penunjuk 

kawasan restorasi 

ekosistem di 

resort Cinta Raja, 

Sei Serdang, 

TNGL. Di area 

seluas 50 ha 

ini diupayakan 

pemulihan 

kawasan untuk 

mempercepat 

suksesi, yang 

dikelola dengan 

pendekatan 

ilmiah. 

memperburuk keadaan dan memperluaskawasan 

taman nasional yang rusak. 

Perubahan kondisi hutan itu mulai menunjukkan 

dampaknya pada akhir Desember 2006. Alam 

bereaksi sesuai kodratnya mencari keseimbangan 

baru. Banjir besar menerjang 15 kecamatan di 

Kabupaten Langkat, terutama Besitang yang 

merupakan hilir dari Sungai Besitang. Jalan darat 

yang menghubungkan Sumatera Utara dengan 

Aceh Tamiang terputus. Sedikitnya 19 orang korban 

meninggal/hilang, ribuan orang mengungsi dan 

kehilangan rumahnya, termasuk sawah/kebun/ladang 

yang rusak. Sejak itu, banjir selalu menghantui 

kehidupan masyarakat yang tinggal di hilir Sungai 

Besitang. 

Apakah kita akan mengkambinghitamkan curah 

hujan yang tinggi sebagai penyebab banjir? Ah, coba 

lihat fakta ini. Berdasarkan analisa citra landsat tahun 

2002, sebanyak 14,8% hutan yang ada di Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Besitang dan 8,9% hutan di DAS 

Sei Lepan rusak. Kerusakan hutan di sekitar aliran 

sungai tersebut mengganggu badan sungai. Volume 

air hujan tidak tertampung lagi. 

Sesungguhnya TNGL merupakan urat nadi 

kehidupan bagi sembilan kabupaten/kota yang 

mengelilinginya. Selain sebagai sumber air, tanaman 

obat, bibit pohon, menjaga kesuburan tanah, dan 

tujuan wisata, TNGL juga benteng yang dapat 

melindungi manusia dari bencana. Dalam penelitian 

mengenai nilai ekonomi Kawasan Ekosistem Leuser 

termasuk TNGL, bila fungsi dan jasa-jasa lingkungan 

tersebut dikelola secara lestari selama 30 tahun, 

hasilnya mencapai Rp 85 Triliun, sedangkan nilai 

kayunya berkisar Rp 31 Triliun. 

Namun, apa boleh buat. Faktanya, masyarakat 

perorangan, kelompok, dan perusahaan sama-sama 

menjarah kawasan yang kurang terjaga. Penebangan 

kayu yang pasti tanpa ijin, serta perambahan 

untuk perkebunan dan pemukiman, terus terjadi. 

Beberapa perusahaan perkebunan sawit, dengan 

segala dalih, “memperluas” konsesinya mulai dari 

50 hektar hingga 200 hektar masuk ke kawasan 

TNGL. Peristiwa itu demikian maraknya sejak awal 

milenium ketika bayi reformasi masih tertatih-tatih 

dengan euforia otonomi daerah. Alam pun bereaksi. 

Hanya berselang lima tahun, kita mulai menuai 

bencana. Terdengar berita banjir dan longsor di 

pantai timur Aceh di Kabupaten Bireun, Gayo Lues, 

Lhok Seumawe, Aceh Timur , Aceh Tamiang, dan 

Kabupaten Langkat-Sumatera Utara. 

Dengan segala keterbatasan yang ada untuk 

memulihkan kawasan, pengelola TNGL bekerjasama 

dengan UNESCO mendemonstrasikan program 

restorasi untuk memulihkan kawasan yang telah 

dirambah perusahaan kebun sawit di Cinta Raja. 

Pendekatan dan metoda ilmiah yang dilakukanMitra 

TNGL pun tak tinggal diam. Yayasan Orangutan 

Sumatera Lestari, mengupayakan pemulihan 

kawasan di daerah Sei Betung yang juga dirambah 

perusahaan sawit. Sementara TNGL, dengan 

program rehabilitasi lahan (baca: Gerhan, gerakan 

rehabilitasi lahan), telah mengupayakan penanaman 

di area eks perambahan. 

3 Gajah sumatera, salah satu jenis satwa khas Sumatera yang 

dilindungi di TNGL.

Gerakan rehabilitasi lahan yang dibiayai negara, 

cenderung berskala luas, bersifat keproyekan dengan 

indikator-indikator yang secara konsep sangat bagus. 

Jenis-jenis pohon yang ditanam cenderung kurang 

beragam, lebih pada jenis buah-buahan seperti 

durian, nangka (antroposentrik). Persoalan utamanya 

adalah implementasinya minim kontrol dengan 

tingkat keberhasilan tanam yang rendah. 

Sesungguhnya, negara akan jauh lebih hemat 

membiayai program konservasi daripada biaya untuk 

penanggulangan bencana (baca: tanggap darurat - 

red) dan pemulihan kawasan yang terlanda bencana 

atau rusak. Itupun jika kita mau mempertimbangkan 

dan menghormati jiwa manusia yang dapat menjadi 

korban.Namun program-program konservasi 

harus dilakukan dengan semangat melindungi 

sesama makhluk Tuhan, bukan sekadar memenuhi 

administrasi keproyekan. 

Konservasi untuk manusia 

Tampaknya masih ada keraguan bahwa 

konservasi atau pelestarian alam bermanfaat bagi 

kehidupan kita. Keserakahan manusia untuk manusia 

membuatnya enggan bersahabat dengan alam. Kita 

masih menganggap cerita-cerita kearifan tradisional 

dan keakraban nenek moyang kita dengan alam 

sebagai legenda dari 

mulut ke mulut? Atau 

lebih menyedihkan lagi 

jawaban, “Ah, itu kan 

SAT 

Sebaiknya Anda Tahu dulu”. 

Saya terkesan pada 

cerita mengenai BrigJen 

Taman Nasional Gunung 

Leuser biasa disingkat TNGL Suroyo Gino, Wakil 

adalah salah satu Kawasan 

Panglima Komando 

Pelestarian Alam di 

Indonesia seluas 1.094.692 Darurat Sipil, yang 

Hektar yang secara 

melihat sekelompok 

administrasi pemerintahan 

terletak di dua Provinsi burung berwarna putih 

NAD dan Sumatera Utara. 

Salah satu Objek dan Daya terbang berarakan dari 

Tarik Wisata Alam (ODTWA) arah laut menuju kota 

yang terkenal adalah Pusat 

Pengamatan Orangutan sesaat sebelum tsunami 

Sumatera - Bukit Lawang menerjang Banda Aceh 

di Kawasan Wisata Alam 

Bukit Lawang - Bohorok, tanggal 26 Desember 

Kabupaten Langkat, 

2006. Brigjen Suroyo 

Sumatera Utara. 

yang akan melepas 

3 Penyadaran konservasi kepada anak-anak sekolah yang 

dilanjutkan penanaman di area restorasi ekosistem di Resort 

Cinta Raja, Sei Serdang, TNGL. 

kepulangan 700 prajurit ke Kupang dari Pelabuhan 

Malahayati, melihatnya sebagai pertanda dari alam 

agar menghindari laut. Ia selamat dari bahaya. 

Alam memberi pertanda agar kita menyingkir 

dari laut ketika tiba-tiba air laut surut sesaat 

sebelum gelombang tsunami menerjang. Satwa 

liar berhamburan ketika gunung berapi mulai 

menggelegak membahayakan kehidupan. Siapa yang 

akan memberi peringatan dini pada kita, jika burungburung 

dan satwa liar lainnya kita tangkap melebihi 

kemampuannya beranak pinak? Bagaimana ketika 

habitat satwa liar semakin menyusut dan kemudian 

lenyap? 

Kepandaian manusia masih terbatas dan 

belum mampu menggantikan kemampuan alam 

berinteraksi secara alamiah. Bronjongan batu yang 

melintang menjorok ke arah laut untuk memecah 

gelombang, tidak dapat menggantikan fungsi pohon 

bakau menahan gelombang? Apalagi vegetasi bakau 

memberi nilai tambah dengan hadirnya udang dan 

kepiting yang bernilai ekonomi. 

Singkat kata, teknologi canggih belum dapat 

menggantikan fungsi-fungsi dan jasa-jasa lingkungan 

yang diberikan oleh alam. Oleh karena itu, kita wajib 

menjaga berlangsungnya fungsi-fungsi alam dan 

jasa lingkungannya, tidak untuk alam, tidak untuk 

satwa liar, tapi untuk kepentingan hidup manusia. 

Keserakahan manusia perlu diredam. Mau tidak mau, 

suka tidak suka, kita harus bersahabat dengan alam, 

menjaganya, dan merawatnya. Kalau tidak mau, ya 

bersiap-siaplah menuai bencana-bencana. 


31


picasaweb.google.com 

Wawancara 

Khusus 

PERSIAPAN PASCA HFA 


PEJABAT SEKRETARIAT JENDERAL PBB UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA 

Teks VICTOR REMBETH 

Margareta Wahlström. 

Pengurangan risiko bencana (PRB) didasarkan pada Kerangka 

Aksi Hyogo atau Hyogo Framework for Actions. Kerangka ini 

disepakati 168 negara untuk menjadi acuan kegiatan PRB 

dari tahun 2005-2015. Indonesia adalah salah satu negara 

yang menandatangani deklarasi tersebut dan meratifikasinya 

melalui UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

Sehubungan dengan itu, ZeroRisk mewancarai Pejabat untuk 

Pengurangan Risiko Bencana pada Sekretariat Jenderal PBB, 

Margareta Wahlström. Berikut petikannya: 

Kerangka Aksi Hyogo akan berakhir pada tahun 2015, apa rencana 

selanjutnya? 

Langkah-langkah menuju ke arah ini sudah disiapkan, karena sudah ada 

konsensus untuk menghadapi pasca HFA. Namun hingga kini belum diketahui 

apakah konsepnya sama dengan deklarasi HFA yang sekarang untuk menghadapi 

kondisi 10 tahun ke depan. Yang jelas “concept note” tentang kerangka aksi pasca 

HFA sudah diinformasikan kepada para pemangku kepentingan. Bebarapa hal 

penting yang dibahas adalah isu yang berhubungan dengan adaptasi perubahan 

iklim dan “evolution of risk”. Saat konsultasi menuju “pasca HFA” diperlukan fokus 

flickr.com

3 GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION. Koalisi lembaga Internasional bertemu di Jenewa, Swiss pada 2009 

lalu untuk membahas pengurangan risiko dan kemiskinan di tengah situasi perubahan iklim global. 

dan petunjuk yang jelas, sehingga konsepnya bisa 

difinalkan pada tahun 2013. Kerangka aksi Pasca HFA 

ini dibangun berdasarkan materi HFA yang sekarang 

dengan fokus pada area yang belum menunjukkan 

kemajuan dan bakal diadopsi pada Konferensi 

Bencana Sedunia keempat. Karena itu, selama tiga 

tahun ini akan menjadi waktu yang penting untuk 

konsolidasi dan evaluasi. 

Nantinya, proses penyusunan kerangka aksi 

pasca HFA akan melibatkan pemerintah lokal, 

parlemen, swasta, ilmuwan serta sektor-sektor 

terkait. 

Menurut Anda, apa yang harus diutamakan 

dalam kebijakan untuk mengurangi risiko bencana, 

penyelamatan korban, penguatan kapasitas, 

kebijakan kesiapsiagaan, mitigasi bencana dan 

adaptasi perubahan iklim? 

Sebenarnya setiap kebijakan tergantung pada 

negara-negara yang bersangkutan dan apa yang 

telah dicapai negara tersebut. Memang untuk 

sejumlah negara, prioritas untuk memperkuat 

kesiapsiagaan perlu lebih diefektifkan. Banyak 

negara lain sudah baik dalam mengimplementasikan 

MARGARETA WAHLSTRÖM 

33 

iisd.ca 

iisd.ca


Wawancara 

Khusus 

kesiapsiagaan ini, namun sistem peringatan dini 

belum berjalan dengan baik karena terlalu percaya 

pada teknologi dan kurang melibatkan peran serta 

masyarakat. 

Jepang merupakan salah satu contoh negara 

yang baik dimana masyarakat ikut dilibatkan dengan 

pemerintah dan organisasi berbasis komunitas 

(Community Based Organization) dalam teknologi 

peringatan dini. Masyarakat pun sudah diikutsertakan 

dalam pelatihan mengenai kebencanaan. Beberapa 

negara lain sudah memiliki kebijakan tentang sistem 

peringatan dini, namun masih memerlukan pelatihan 

dan dukungan dari organisasi/lembaga internasional. 

Beberapa kendala yang saat ini masih ada antara 

lain kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. 

Kemudian belum memadainya akses terhadap 

informasi, yaitu belum tersedianya informasi yang 

bersifat terbuka. Kemudian masih adanya hambatan 

terhadap penguatan kapasitas, baik teknis maupun 

masyarakat. Khusus untuk yang ketiga ini, saya lihat 

kita masih kekurangan waktu untuk belajar. Karena 

itu, kita memerlukan jaringan dan pengaruh yang 

kuat untuk mengubah masyarakat di mana jaringan 

picasaweb.google.com 

ISDR akan menolong dengan pekerjaan yang lebih 

terfokus. 

Hal lain yang menjadi persoalan yaitu lambatnya 

pengintegrasian antara perubahan iklim dengan 

pengurangan risiko bencana. Hal ini terjadi karena 

hambatan institusional dan ketersediaan informasi 

dimana dalam hal ini proses pengintegrasian 

perubahan iklim terlalu formal, sementara PRB 

begitu informal. Karena itu, diperlukan penegakkan 

kebijakan yang kuat pada tingkat nasional. Terakhir,

isiko bencana harus menjadi bagian dari program 

pembangunan khususnya manajemen risiko dan PRB. 

Selain itu, ada dua hal lain yang perlu 

diperhatikan yakni kita harus mengerti manajemen 

risiko akan berbeda sesuai konteks. Karenanya, 

penggunaan bahasa yang berbeda juga sesuai 

konteks (contoh: konteks kota dan desa) harus 

diterapkan. Sehingga masyarakat pun bisa 

dimobilisasi dengan perbedaan ini. 

Kedua, sektor bisnis harus dilibatkan dalam 

manajemen risiko sebab sektor ini mewakili pelaku 

ekonomi yang dapat mengembangkan rencana 

usaha mereka, khususnya untuk memberi rasa 

aman terhadap para pekerja dan juga komunitas 

sekitar kawasan bisnisnya. Namun kita harus juga 

mempertanyakan mengapa mereka melakukan itu, 

apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan 

lainya. 

Akankah resesi global mempengaruhi 

dukungan UNDP untuk prakarsa PRB di masa 

mendatang? 

Dalam menghadapi hal ini, PBB kemungkinan 

melakukan shifting focus. Dan menurut saya, PBB 

harus dapat memberikan nilai tambah dalam 

dukungannya pada program untuk setiap negara. 

Indonesia memiliki pengalaman dalam 

penanganan bencana, pelajaran penting apakah 

yang bisa diperoleh? 

Sisi positifnya adalah Indonesia mengalami 

perubahan perspektif dari sebelum dan sesudah 

tsunami. Perubahan itu melingkupi penerapan dan 

melakukan beragam investasi untuk PRB. Namun 

perlu dicatat, banyaknya isu seputar bencana akan 

membuat sulit menentukan prioritas yang jelas sebab 

Indonesia merupakan negara yang besar. Contohnya 

hingga kini belum ada integrasi antar adaptasi 

perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana 

karena begitu kompleksnya elemen-elemen yang 

ada. Namun, Indonesia telah mengajarkan kepada 

dunia mengenai kesulitan dalam melaksanakan PRB 

di tingkat lokal, terutama dalam kaitannya dengan 

proses desentralisasi. Karena itu, beberapa praktek 

PRB telah berjalan dengan baik di Indonesia, seperti 

terlihat dalam beberapa pelaksanaan PRB. 

MARGARETA WAHLSTRÖM 

35 

Foto-foto: flickr.com


Kearifan Lokal 

Enggel mon sao surito (dengarlah suatu kisah) 

Inang maso semonan (pada zaman dahulu kala) 

Manoknop sao fano (tenggelam suatu desa) 

Uwilah da sesewan (begitulah dituturkan) 

Unen ne alek linon (Gempa yang mengawali) 

Fesang bakat ne mali (disusul ombak raksasa) 

Manoknop sao hampong (tenggelam seluruh negeri) 

Tibo-tibo maawi (secara tiba-tiba) 

Angalinon ne mali (jika gempanya kuat) 

Oek suruk sauli (disusul air yang surut) 

Maheya mihawali (segeralah cari tempat) 

Fano me senga tenggi (dataran tinggi agar selamat) 

Ede smong kahanne (itulah smong namanya) 

Turiang da nenekta (sejarah nenek moyang kita) 

Miredem teher ere (ingatlah ini semua) 

Pesan navi-navi da (pesan dan nasihatnya) 

Smong dumek-dumek mo (tsunami air mandimu) 

Linon uwak-uwakmo (gempa ayunanmu) 

Elaik keudang-keudangmo (petir kendang-kendangmu) 

Kilek suluh-suluhmo (halilintar lampu-lampumu) 1 

1 Dikutip dari buku “The Smong Wave From Simeulue”, Penulis; Teuku Abdullah Sanny, diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Simeulue.

SMONG 

Budaya Yang Menyelamatkan 

Teks & Foto FATWA FADILLAH 

SYAIR di samping adalah penggalan dari syair nyanyian atau disebut nandong 

dalam bahasa lokal. Nandong ini telah mampu menyelamatkan masyarakat di 

Pulau Simeulue dari terjangan tsunami pada Desember 2004 silam. Hanya tujuh 

orang warga Simeule yang menjadi korban, bandingkan dengan sekitar 250 ribu 

warga yang meninggal di Nanggroe Aceh Darussalam. Secara turun temurun syair 

nandong ini disampaikan sebagai lagu pengantar tidur bagi anak-anak sehingga 

menjadi memori kolektif yang terus terbangun sampai saat ini. 

3 Pulau Simeulue. Berada 

kurang lebih 150 km dari 

lepas pantai barat Aceh, 

Kabupaten Simeulue berdiri 

tegar di Samudera Indonesia. 

Kabupaten Simeulue 

merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Barat sejak 

tahun 1999. 

Smong atau lebih dikenal dengan tsunami, hadir di kehidupan masyarakat 

Simeulue sejak tahun 1907. Kendati demikian, sebelum itu smong pernah 

terjadi untuk pertama kalinya pada tahun 1883 dan selanjutnya pada 

1907. Tsunami 1907 itu disinyalir terjadi akibat adanya pergerakan lempeng Indo- 

Australia dan lempeng Eurasia. 

3 EVAKUASI PASCA GEMPA. Suasana yang sempat terekam pada saat evakuasi warga Simeulue 

pasca gempa 2004 yang lalu. 

SMONG BUDAYA YANG MENYELAMATKAN 

37


Kearifan Lokal 

Berdasarkan catatan sejarah, pada Jumat 14 

Januari 1907, masyarakat di daerah Salur Kecamatan 

Teupah Selatan merasakan adanya guncangan 

gempa yang cukup kuat. 

Ketika itu, mereka sedang menunaikan ibadah 

shalat Jumat. Sesaat setelah gempa terjadi, 

terlihat air laut surut. Masyarakat berduyun-duyun 

berlari ke arah pantai untuk mengambil ikan yang 

menggelapar-gelepar. Dalam hitungan menit, air laut 

yang tadinya surut kembali dalam wujud gelombang 

besar. Masyarakat yang sedang sibuk mengambil 

ikan di pantai sontak terkejut dan berusaha 

untuk berlari menghindari daerah pantai. Akan 

tetapi, kecepatan masyarakat berlari tak mampu 

mengimbangi kecepatan gelombang smong yang 

datang. Korban nyawa, kehancuran bangunan dan 

kehilangan harta bencana tak dapat terelakkan. 

Setelah kejadian tahun 1907 tersebut, Simeulue 

masih terus dilanda gempa bumi dengan skala yang 

beragam. Masyarakat yang masih trauma dengan 

kejadian tersebut, kemudian mengembangkan cerita 

pengalaman 1907 secara lisan sebagai smong. Ada 

yang disampaikan melalui nafi-nafi/nasihat dan 

nandong (syair/buai). Smong dalam bahasa lokal 

Pulau Simeulue berarti imbauan agar segera lari 

ke arah bukit setelah gempa karena sebentar lagi 

air laut naik atau pasang. Warga Pulau Simeulue 

2 BEKAS TSUNAMI 2004. 

Pemandangan di salah satu 

sudut pantai di Simeulue. 

sangat paham dengan istilah smong walaupun jarak 

antardesa berjauhan. Ini dihasilkan dari sebuah 

proses sosialisasi yang menjunjung asas kekerabatan 

di Pulau Simeulue. Kewaspadaan pun terbangun. 

“Saya mendapatkan cerita (baca smong) dari 

kakek saya saat waktu senggang dan berkumpul 

dengan keluarga. Saya masih kecil ketika itu,” tutur 

Arsin, seorang nelayan yang tinggal di Desa Bunon, 

Kecamatan Simeulue Timur. “Saya melanjutkan 

cerita smong kembali kepada anak-anak saya. 

Saya sendiri belum mengetahui apa itu smong 

yang disebut sebagai tsunami. Saya belum pernah 

mengalaminya hingga kejadian tahun 2004 lalu. 

Namun saya percaya apa yang telah dikatakan oleh 

kakek dan ayah saya tentang hal ini adalah benar,” 

tambah Arsin. 

Mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu menceritakan 

kepada cucu dan anak-anaknya pada waktu senggang 

atau menjelang tidur. Cerita lisan turun-temurun 

tersebut tidak hanya sekadar menjelaskan tentang 

sejarah kedahsyatan gelombang smong ketika itu. 

Nasihat terkait gejala-gejala alam yang mendahului 

sebelum smong dan apa yang harus dilakukan ketika 

gempa terjadi juga disampaikan. Memori kolektif 

terbangun selama hampir seratus tahun. 

Akhirnya, smong menjadi kata sandi yang 

dipahami bersama oleh seluruh penduduk di Pulau

Simeulue untuk menggambarkan gelombang pasang 

setelah terjadinya gempa besar. Karenanya, pada 

tsunami 2004 lalu, proses evakuasi besar-besaran 

dalam kurun waktu kurang dari 10 menit dilakukan 

secara serentak di seluruh wilayah pantai Pulau 

Simeulue. Mengingat infrastruktur telekomunikasi 

di Kabupaten Simeulue sangat terbatas, peristiwa 

2 4 SIMULASI. Beberapa 

aktivitas warga pada saat 

mengikuti simulasi evakuasi 

gempa bumi dan tsunami. 

SAT 


Budaya Smong sebagai 

budaya penyelamat 

manusia dari ancaman 

tsunami kemudian diakui 

dunia melalui penghargaan 

SASAKAWA AWARD. 

Penghargaan ini diberikan 

oleh masyarakat dunia 

melalui ISDR (International 

Strategy for Disaster 

Reduction) kepada 

masyarakat Kabupaten 

Simeulue. Penghargaan 

tersebut adalah wujud 

pengakuan dunia 

internasional pada kearifan 

lokal smong sebagai sistem 

peringatan dini tsunami. 

mobilisasi massa tersebut adalah peristiwa yang luar 

biasa. 

Tanpa adanya sistem peringatan dini tsunami 

yang memadai, budaya smong yang merupakan 

salah satu bentuk kearifan lokal (local wisdom) 

masyarakat Kabupaten Simeulue telah mengambil 

alih fungsi teknologi Tsunami Early Warning System 

(TEWS) yang sangat mahal. Merealisasikan smong 

pun tidak memerlukan kemampuan tinggi seperti 

dalam menggunakan TEWS. 

2 PETA 

EVAKUASI. Peta 

ini dibuat oleh 

masyarakat secara 

partisipatif untuk 

Pengurangan 

Risiko Bencana. 

SMONG BUDAYA YANG MENYELAMATKAN 

39


Fenomena 

DAM BILIBILI 

SULAWESI SELATAN 

Manfaat, Kendali Bencana, dan Ancaman Bencana Baru 

JUTAAN kubik lumpur dan air melanda Kota Makassar, Sungguminasa, dan 

Takalar. Rumah, gedung sekolah, pusat perdagangan tersapu. Anak-anak, orang 

tua, dan kerabat terbawa arus banjir bandang. Ini sangat tidak diharapkan. Namun, 

bukan suatu hal yang mustahil. 

Teks dan Foto MUHAMMAD RAMLI 

3 LOKASI. Dam BiliBili 

adalah bendungan terbesar 

di Sulawesi Selatan, yang 

terletak di Kabupaten Gowa, 

sekitar 30 kimlometer ke arah 

timur Kota Makassar (Ujung 

Pandang). 

3 Dam BiliBili, sejuta pesona sejuta bencana. 

Banjir bandang dari sebuah penampung air - Dam BiliBili – yang berpotensi 

melanda Kota Makassar, Sungguminasa, dan Takalar mirip dengan 

musibah yang menimpa penduduk Situ Gintung, Tangerang, Banten. 

Dam BiliBili dibangun setelah beberapa kali banjir melanda Kota Makassar. 

Dam ini menjadi bendung pengendali banjir yang dibangun di hulu Sungai 

Jeneberang. Ketika jebol, dari atas bukit, air segera menerjang Kota Makassar. 

Tidak hanya fungsi utama sebagai pengendali banjir, kini Dam BiliBili juga 

bermanfaat untuk irigasi pertanian, wahana rekreasi, pembangkit listrik, dan

sumber air minum. Semakin lama digunakan, 

kenyamanan timbul. Masyarakat mulai terlena 

dengan potensi bencana yang bisa muncul dari Dam 

BiliBili. 

Lebih parah lagi, selain tanah longsor pada lereng 

alam, terjadi pula longsor di lereng akibat aktivitas 

penambangan pasir dan batu. Kedua hal ini akan 

mengganggu daya tampung Sungai Jeneberang 

sebagai bagian tak terpisahkan dari Dam BiliBili. 

Sebenarnya, bencana banjir dan tanah longsor 

masih terjadi di hulu Sungai Jeneberang. Tahun 

2006, tanah longsor menelan korban jiwa dan harta 

benda. Musibah ini memberi kesan mendalam bagi 

2 PEMBANGKIT 

LISTRIK. Selain sebagai 

sarana irigasi, bendungan 

ini juga berfungsi sebagai 

pembangkit listrik. 

masyarakat di sekitar Dam BiliBili. Apalagi, fenomena 

ini tentu berpotensi terjadi pada masa mendatang. 

Hanya waktu pastinya masih menjadi rahasia Ilahi. 

Pada longsor 2006, tidak ada aktivitas 

masyarakat pada kaldera. Ini menunjukkan bahwa 

longsor murni sebagai proses alam. Kajian teknis 

tentang kestabilan tebing kaldera tidak dapat 

diketahui langsung oleh masyarakat. Namun, 

keadaan pepohonan pada tebing dapat menjadi 

indikator yang dapat dikenali oleh masyarakat 

sekitar. Bilamana pepohonan menunjukkan posisi 

miring, bagian tebing tersebut akan mengalami 

longsoran. 

DAM BILIBILI SULAWESI SELATAN 

41


Fenomena 

3 Rumah yang tertimbun longsor tahun 2006 di daerah 

Lengkese. 

Potensi bencana yang lebih besar adalah banjir 

bandang akibat jebolnya bendung baik bendung 

alam maupun rekayasa teknologi. Debit banjir akan 

sangat besar. 

Bendung alam di bagian hulu sungai bisa 

mengalami runtuhan material dinding sungai. Pohonpohonan 

juga bisa menutupi aliran sungai. Akumulasi 

air sungai dalam jumlah besar akan memberi tekanan 

raksasa sehingga akhirnya menjebol bendungbendung 

alam. Besar debit banjir akan melonjak. 

Stabilitas debit aliran sungai sesungguhnya bisa 

dijaga dengan rutin membersihkan saluran sungai, 

terutama menjelang musim penghujan dan setelah 

terjadi gempa bumi. 

Ini penting dilakukan. Sebab, kendati kondisi 

1 Sungai Jeneberang bagian 

tengah dengan kapasitas yang 

besar. 

3 Tampak sebuah lahan persawahan yang tertimbun longsor 

tahun 2004 di Daerah Lengkese.

agian tengah Sungai Jeneberang sangat lebar 

dan panjang sebelum mencapai Waduk BiliBili. 

Karenanya, risiko bencana membesar ketika 

kapasitas tereduksi. 

Risiko lainnya adalah dam jebol. Gejala awalnya 

dapat diamati masyarakat yang bermukim di bagian 

hilir dam. Debit air sungai meningkat dari biasanya. 

Hal ini mencirikan adanya rembesan air yang dapat 

berasal dari keretakan dam. 

Untuk mencegahnya, kerja rutin instansi 

pemerintah terkait untuk membuat kebijakan dan 

rekayasa teknis. Aktivitas masyarakat yang dapat 

berdampak pada penurunan fungsi dam juga tidak 

bisa ditolerir. Kegiatan penambangan sirtu di bagian 

atas dam dapat mengurangi suplai sedimen ke dalam 

Waduk BiliBili. Namun, kegiatan di bagian hilir dapat 

berdampak negatif terhadap kondisi dam mengingat 

suplai material ke bagian hilir tidak berlangsung lagi. 

Daerah yang berisiko terkena imbas adalah 

permukiman penduduk sekitar Kota Malino. Kota 

Makassar juga bisa terdampak dalam skala lebih 

kecil. 

Karenanya, menjadi penting bagi segenap pihak 

dapat menjaga kelestarian fungsi dam melalui 

aktivitas kesehariannya. 

3 Kegiatan penambangan di bagian hilir Dam BiliBili 

3 Kegiatan penambangan 

pasir dan batu di bagian hulu 

Dam Bili-Bili. 

SAT 


Bendungan terbesar 

di Sulawesi Selatan ini 

termasuk Kabupaten Gowa, 

sekitar 30 kilometer timur 

Kota Makassar. Kendati 

mulai dibangun 1988 

dan rampung pada 1995, 

bendungan ini diresmikan 

pada 1989. Berbiaya dana 

pinjaman luar negeri Rp 

780 miliar, pembangunan 

dilakukan atas kerja sama 

dengan Japan International 

Cooperation Agency (JICA) 

dengan kontraktor Hazana, 

PT. Brantas Abipraya. 

Selain sebagai sarana 

irigasi, bendungan ini juga 

mengendalikan banjir 

Sungai Jeneberang dan 

sumber air baku PDAM 

Gowa dan Makassar serta 

pembangkit listrik. 

DAM BILIBILI SULAWESI SELATAN 

43


Sosok 

Teks TNA 

Foto DOK. BNPB 

PERJUANGAN 

MEMAHAMKAN 

MITIGASI BENCANA 

SUGENG TRIUTOMO 

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB 

Siapa yang tidak mengenal Sugeng Triutomo, DESS dalam 

dunia penanggulangan bencana di Indonesia. Selama 

belasan tahun pria yang kini menduduki jabatan sebagai 

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersusah 

payah dan kerja keras mempopulerkan penanganan bencana 

dan pengurangan dampaknya. Namun kini setelah lama ia 

berkecimpung, hasilnya sudah mulai terlihat. Masyarakat 

dan pemerintah mulai kian peduli pada pengurangan risiko 

bencana. 

Menurut Sugeng salah satu peristiwa yang tidak pernah dilupakannya yaitu 

gempa bumi dan tsunami dahsyat yang melanda tanah Serambi Mekah 

26 Desember 2004. Bencana itu bukan hanya mengejutkan Indonesia, 

namun juga dunia di mana di Indonesia saja, lebih dari 125.000 jiwa melayang. 

Sugeng mengakui, masyarakat Indonesia belum siap kala itu. Tidak ada abaaba. 

Metode peringatan dini belum dapat perhatian. Akhirnya, kata Sugeng, 

satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah fokus terhadap tanggap bencana 

dimana dirinya terlibat di sana. 

Sebenarnya Sugeng tidak sengaja terjun dan menenggelamkan diri di 

dunia kebencanaan. Sebagai sarjana ilmu tanah lulusan Fakultas Pertanian 

dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, saat lulus kuliah, ia tidak pernah 

membayangkan akan melanjutkan hidupnya mengurus mitigasi bencana. 

Pekerjaan pertamanya sangat jauh dari aspek kebencanaan. Lulus dari 

pendidikan sarjana di UGM 1978, Sugeng bekerja sebagai konsultan di PT 

Consulting Engineers ISUDA pada 1979. Namun ia tidak lama berkarir di sana

karena pada 1981 ia memutuskan bekerja sebagai 

pejabat pemerintah di Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) di bidang tanah dan 

sumber daya alam, mitigasi bencana, dan regional 

perencanaan. Bagi Sugeng, bekerja di BPPT adalah 

panggilan hidupnya karena bersentuhan terus 

dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. 

Dari kiprahnya di lembaga teknologi negara itu, 

Sugeng mulai banyak mempelajari hal-hal terkait 

sumber daya alam. Dari sana ia kemudian tahu 

bahwa ada dua aspek dalam sumber daya alam. 

Aspek pertama adalah pemanfaatan sumber daya 

alam. Dari alam manusia dapat mereguk banyak 

hal, minyak dan gas bumi, misalnya. Di sisi lain, 

ia belajar bahwa sumber daya alam juga memiliki 

aspek perlindungan. Alam seharusnya dilindungi, 

karena alam pulalah yang nantinya menjalani fungsi 

perlindungan bagi manusia. 

“Kita akan mengeksploitasi sumber daya alam 

habis-habisan atau kita ingin melindunginya?” 

tuturnya saat berbincang dengan ZeroRisk, di 

kantornya, belum lama ini. 

Sejak awal 1980-an, Sugeng memang sudah kian 

akrab dengan ilmu kebencanaan dan mitigasinya. 

Tapi dia belum banyak terjun langsung karena tugas 

dan tanggung jawabnya di tempatnya bekerja 

menuntutnya mengembangkan sumber daya lahan. 

“Begitu lulus saya sudah diperkenalkan mitigasi 

bencana. Tapi, karena tugas dan pekerjaan saya lebih 

banyak ke pengembangan sumber daya lahan, tanah, 

dan penatagunaan lahan, saya tidak terlalu fokus 

pada bencana,” jelas Sugeng. 

Pekerjaan terkait ilmu tanah, kerap 

mengharuskan dia melakukan survei ke beberapa 

lokasi. Hal itu ia lakukan bersama anggota kelompok 

pecinta alam. Dari pengalaman menjelajah Indonesia 

dan berbagi cerita dengan para pecinta alam itu, 

Sugeng menemukan cintanya pada alam. Untuk 

menambah pengetahuannya soal pengembangan 

wilayah, Sugeng memutuskan melanjutkan 

PERJUANGAN MEMAHAMKAN MITIGASI BENCANA 

45


Sosok 

3 Ir. Sugeng Triutomo berbincang dengan Kepala BNPB Dr. Syamsul Ma’arif. 

studinya di Paul Sabatier University, Toulouse, 

Prancis. Dari universitas itu, ia meraih gelar master 

pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan 

pada 1985. “Pengembangan wilayah bukan dari 

aspek ekonomi, tapi dari aspek lingkungan,” jelasnya. 

Latar belakang pendidikan masternya kemudian 

menyeretnya perlahan masuk ke dalam masalahmasalah 

kebencanaan. Dari pengelolaan lingkungan, 

dalam pekerjaannya ia dituntut juga mengerjakan 

hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan risiko 

bencana. Karena pengelolaan lingkungan merupakan 

salah satu upaya mengurangi risiko bencana. “Ini 

yang berkaitan terus menerus,” katanya. 

Sugeng mulai total bekerja di bidang 

kebencanaan ketika ditugaskan di Badan Koordinasi 

Nasional Penanganan Bencana (Bakornas) yang 

saat itu diketuai Menteri Koordinator Kesejahteraan 

pada 2000. Dengan latar belakang keilmuannya 

yang banyak membahas pengelolaan lingkungan, 

ia dipercaya menangani penanggulangan 

kebencanaan lebih kepada mitigasi bencana dan 

bukan upaya tanggap darurat. Sebelum di Bakornas, 

ia juga sempat mengabdi di Sekretariat Dewan 

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia hingga 

akhirnya diminta bergabung di Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

(Kemenkokesra). 

Dari pekerjaannya di Bakornas itulah, kegiatankegiatan 

yang bersifat mitigasi, persiapan dan 

prevensi kebencanaan mulai dikembangkan. 

Pengembangan mitigasi bencana di Indonesia, 

menurut kisahnya sejalan dengan program 

internasional. “Sejak akhir dekade 1990 hingga 2000 

adalah dekade pengurangan risiko bencana di dunia 

internasional,” kisahnya. 

Sebelum era 1990, kata dia, dunia internasional 

belum terlalu familiar dengan pengurangan risiko 

bencana. Pemerintah pun saat itu lebih disibukkan

3 Ir. Sugeng Triutomo menerima Sertificate dari Ms. Anita Dwyr 

Perwakilan AIFDR. 

dengan pengurangan bencana. Barulah sejak 

2000, saat United Nation Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) dibentuk, langkah-langkah 

pengurangan risiko bencana mulai didengungkan 

di setiap kesempatan topik kebencanaan. “Jadi 

momentumnya pas. UNISDR dibentuk 2000, saya 

mulai bergabung dengan Kemenkokesra juga 2000,” 

ungkap dia. 

Ketepatan momentum itu membuatnya 

mengikuti terus setiap perkembangan, isu, kebijakankebijakan 

dan konsep-konsep baru mengenai 

kebencanaan. 

Mendirikan MPBI 

Tidak banyaknya orang berkecimpung di bidang 

kebencanaan menyebabkan ruang sosial bagi aktivis 

kebencanaan lebih sempit dibanding bidang lain. 

Penggiat-penggiat kebencanaan yang ditemui 

Sugeng biasanya adalah orang-orang yang sama 

yang pernah dia temui juga sebelumnya. 

Karena seringnya pelaksanaan kegiatan bersama 

itu, para aktivis ini akhirnya membentuk komunitas 

yang memfokuskan diri pada penanganan bencana. 

Komunitas itu semakin sering mengadakan kegiatan 

kesiapsiagaan bencana, mulai dari diskusi, seminar, 

pelatihan hingga workshop kebencanaan yang 

banyak dilakukan pada periode 2000 hingga 2002. 

Kegiatan-kegiatan itu yang menurutnya menjadi cikal 

bakal pembentukan Masyarakat Penanggulangan 

Bencana Indonesia (MPBI). “Jadi selain bertugas 

di kantor Kemenkokesra, saya juga membentuk 

komunitas kelembagaan di bidang kebencanaan,” 

katanya. 

MPBI merupakan forum pertemuan semua 

pemangku kepentingan kebencanaan baik 

pemerintah maupun non-pemerintah yang berdiri 

pada 3 Maret 2003. Sugeng kemudian didaulat 

menjadi Ketua Dewan Presidium MPBI periode 

pertama. Selang tiga tahun mengetuai forum itu, 

ia kembali dipercayakan menjadi Ketua Dewan 

Presidium pada 2006. 

Meski enam tahun menjabat Ketua Dewan 

Presidium MPBI, Sugeng tidak mengabaikan 

pekerjaannya di lembaga pemerintah. Dia malah 

merasa kedua perannya itu saling melengkapi. 

“Tugas saya di pemerintahan waktu itu bertugas 

sebagai asisten deputi, kemudian juga Kepala Biro 

Mitigasi di Bakornas. Ini sangat mendukung tugastugas,” 

ungkapnya. 

Sayangnya, pada periode itu, penanggulangan 

bencana belum jadi isu yang menarik. Belum ada 

program berkesinambungan untuk menanggulangi 

bencana. Hal itu membuat konsep yang ada dalam 

benaknya tidak bersambut karena anggaran untuk 

membuat gagasannya terwujud pun tidak tersedia. 

Penanggulan bencana kala itu berarti tanggap 

darurat dan pelaksanaan program rehabilitasi 

dan rekonstruksi. “Susah sekali. Penanggulangan 

bencana itu di mata birokrasi hanya dilakukan kalau 

terjadi bencana,” keluhnya mengingat masa awal 

2000-an itu. 

Sugeng mengakui, jangankan dulu sebelum 

bencana besar merengggut ratusan ribu nyawa, 

hingga kini pun pengurangan risiko bencana masih 

menjadi hal yang abnormal bagi masyarakat. 


47


Sosok 

“Untuk apa sih melakukan pelatihan, belum tentu 

bencananya datang,” ujar Sugeng menirukan 

tanggapan masyarakat atas dorongannya untuk 

melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana. 

Apabila sebelumnya program pengurangan risiko 

bencana tidak pernah muncul di benak kebanyakan 

orang, kini program pengurangan risiko bencana 

dinilai sebagai pemborosan. Masyarakat masih 

menilai, bencana dapat dihadapi dengan tanggap 

darurat. Menurutnya, dalam banyak pelaksanaan 

mitigasi, pekerjaan mitigasi dimulai saat orang 

kena bencana dan bukan sebelumnya. Tak ayal, jika 

kemudian upayanya menyosialisasikan pengurangan 

risiko bencana dinilai banyak pihak sebagai pekerjaan 

4 Ir. Sugeng Triutomo foto bersama dengan Ms. Margareta 

Wahlstrom dan para Penggiat Forum Pengurangan Risiko 

Bencana Provinsi DIY. 

konyol. “Biasanya orang baru sadar kalau sudah kena 

bencana,” katanya. 

Namun ia tidak menganggap aneh tanggapan 

tersebut. Menurutnya, penilaian tersebut lahir 

karena orang tidak paham mengenai risiko bencana 

yang siap menerkamnya kapan saja. Karenanya 

tugas negara dan komunitas sipil adalah memberi 

gambaran kepada masyarakat soal bahaya bencana 

yang mengancamnya. Harus disosialisasikan pula 

peta bencana. 

Berkat upaya dan kerja keras Sugeng, kini 

masyarakat dan pemerintah semakin hirau 

atas pengurangan risiko bencana. Kalau dulu 

pengetahuan masyarakat soal mitigasi bencana

hanya pada level nol saja. Kini dia dapat bergembira 

karena masyarakat sudah sampai pada level 4 hingga 

5. “Kalau pemerintah, jika dibandingkan dengan 

2003 dan 2004, saya setengah mati mengenalkan 

mitigasi bencana sampai berbusa-busa ngomongnya. 

Dianggap gila. Kalau sekarang, hampir semua 

kementerian dan lembaga membicarakan bencana,” 

ujarnya bersyukur. 

Rekan-rekan Sugeng menilai, dalam pelaksanaan 

pengurangan risiko bencana, pendiri Masyarakat 

Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) ini 

cenderung kaku dan hanya menerapkan apa 

yang diperolehnya dari buku-buku yang menjadi 

referensi dunia soal pengurangan risiko bencana. 

Tapi bagi Sugeng, apa yang ia terapkan merupakan 

improvisasi dari pengalamannya selama belasan 

tahun menangani bencana. Tentu dengan tidak 

melenceng dari koridor yang ditetapkan dari ilmuilmu 

kebencanaan yang diperolehnya. 

Menurutnya sebenarnya pada waktu lalu upaya 

pengurangan risiko bencana tersebar di manamana. 

Program pengurangan risiko bencana sudah 

dilakukan di level komunitas, pemerintah bahkan 

dunia usaha. Hanya, usaha-usaha itu masih berjalan 

masing-masing dan terserak tak terintegerasi. 

Dia mencontohkan, masyarakat setempat 

memegang erat kearifan lokal di daerahnya, 

sedangkan pihak pemerintah atu mungkin lembaga 

swadaya masyarakat (LSM) melakukan pelatihan 

yang bisa saja bertentangan dengan tradisi setempat. 

49


Special 

Interview 

“Saat ini enak bekerja 

sudah didukung anggaran 

negara. Saya dulu tidak 

punya apa-apa dan harus 

mengais-ngais untuk 

dapat mengedukasi orang. 

Jadi seharusnya program 

mitigasi bencana bisa 

lebih baik sekarang ini.” 

“Yang terserak inilah yang belum pernah kita 

integrasikan dalam satu konsep yang komprehensif 

dan terpadu agar bisa jalan sama-sama,” jelasnya. 

Dari pengalaman dan pembelajarannya dalam 

kebencanaan, Sugeng membentuk suatu konstruksi 

pengetahuan baru. Dari sanalah ia mengaku 

mendapat ilmu baru kebencanaan. Selain digunakan 

dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, ilmu 

itu ia bagikan juga kepada orang lain. 

Selain mengabdi pada negara melalui BNPB, ia 

juga mengabdikan diri pada dunia pendidikan dengan 

menjadi pengajar mata kuliah Manajemen Bencana. 

Dia mengajar di Universitas Tarumanegara dan 

Universitas Pertahanan, Jakarta. 

Tantangan 

Kekerasan hati pemerintah dalam menangani 

bencana justru ia jadikan tantangan dan semangat 

untuk mengembangkan budaya mitigasi bencana. 

Meski anggaran yang diberikan negara dari 

APBN tidak ada, Sugeng pun tidak berkecil hati. 

Ia malah menggunakan jalur kemitraannya dan 

memanfaatkan jaringan yang dibentuknya. Dari sana 

ia bergerilya memperkenalkan mitigasi bencana. 

Ia ‘menjual’ gagasannya soal sosialisasi bencana. 

Bersyukur, usahanya tidak sia-sia, malah didukung 

beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

internasional. LSM-LSM itu kemudian ‘membeli’ 

idenya dengan membiayai pelatihan warga untuk

mengerti soal mitigasi bencana. 

Menurutnya, titik balik menghadapi bencana 

adalah tsunami Aceh 2004 lalu. Kejadian yang sangat 

memukul itu menjadi momentum yang akhirnya 

membuat orang hirau akan pentingnya mitigasi 

bencana. Saat itu, lelaki yang berpengalaman 

menangani tanggap bencana saat gempa Bengkulu 

pada 2000 itu dilibatkan dalam penanganan tanggap 

bencana gempa dan tsunami Aceh. Dia ditugaskan di 

Jakarta menjaga posko yang akhirnya dipindahkan ke 

Kantor Wakil Presiden. 

Di tengah kesibukannya mengurus bencana 

tsunami Aceh, Januari 2005, Sugeng dikirim 

menghadiri Konferensi Dunia untuk Pengurangan 

Risiko Bencana di Kobe, Jepang. Dalam konferensi itu 

lahir Kerangka Kerja Hyogo. “Kerangka kerja itu yang 

membuat saya mulai berpikir apa yang bisa saya buat 

setelah itu. Itu betul-betul titik balik bagi saya untuk 

benar-benar melakukan pengurangan risiko bencana 

di Indonesia,” ujar dia. 

Di sana, ia menceritakan penanganan tanggap 

darurat gempa dan tsunami Aceh. Dan dari 

konferensi itu pula ia mendapat pengalaman bahwa 

pengurangan risiko bencana bukan hanya sekedar 

upaya-upaya mitigasi pencegahan. Yang terpenting 

dari upaya pengurangan bencana adalah komitmen 

politik negara. 

Sejak itu, ia semakin membulatkan tekadnya 

untuk melakukan pengurangan risiko bencana 

di tanah air. Ketiadaan anggaran tidak boleh lagi 

jadi penghambatnya. Dia harus bisa meyakinkan 

pemerintah. “Pada pemerintahan SBY (Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono) yang pertama (2004- 

2009) penanggulangan bencana belum masuk dalam 

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional). Sekarang walaupun tetap belum 

dimasukkan dalam RPJMN, tapi setidaknya ada 

dalam program tahunan,” ungkapnya. 

Berkat kerja kerasnya itu, Indonesia kini menjadi 

salah satu kiblat dunia dalam mitigasi bencana. 

Presiden SBY bahkan pernah menerima penghargaan 

Global Champion Award dalam penanganan bencana 

2011 lalu. “Saya katakan pada staf saya, saat ini enak 

bekerja sudah didukung anggaran negara. Saya 

dulu tidak punya apa-apa dan harus mengais-ngais 

untuk dapat mengedukasi orang. Jadi seharusnya 

program mitigasi bencana bisa lebih baik sekarang 

ini,” tegasnya. 


51


Harmoni 

MENUJU 

‘ZERO CASUALTY’

DISASTER evolves! Ungkapan ini dirasa 

paling tepat untuk menggambarkan 

perubahan karakteristik dampak 

tsunami di Jepang sejak satu abad 

lalu. Tiap kejadian tsunami memiliki 

keunikan tersendiri. Mulai dari gempa 

yang membangkitkan sampai dengan 

dampak bawaan yang ditimbulkannya. 

Ada kalanya tsunami didahului oleh 

goncangan gempa yang sangat kuat, tapi di 

lain waktu bisa jadi gempa yang membawa 

tsunami tidak dirasakan oleh masyarakat di pesisir 

laut. Prasarana fisik penahan tsunami satu waktu 

mungkin bekerja dengan baik, akan tetapi di lain 

waktu mungkin hancur diterjang gelombang yang 

tingginya bahkan tidak pernah terbayangkan. 

Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah kawasan 

pesisir merupakan tempat bermukim dan pusat 

perekonomian yang tidak akan ditinggalkan oleh 

masyarakat. 

Ancaman tsunami akan selalu ada, tetapi ini 

harus disikapi dengan persiapan dan upaya mitigasi 

yang memadai sehingga jumlah korban dapat 

diminimalisasi. Artikel ini membahas bagaimana 

Jepang membangun budaya kesiapsiagaan yang 

dirintis agar menjadi bagian dalam kehidupan 

masyarakat. Pendekatan kultural berbasis local 

knowledge di tiap-tiap daerah sangat dominan 

setelah tsunami tahun 1896 sampai tsunami 

tahun 1933. Kemudian, intervensi prasarana fisik 

diperkenalkan setelah tahun 1933 dan menjadi 

dominan setelah tsunami Chili tahun 1060. Integrasi 

dari keseluruhan perangkat untuk mendukung 

sistem peringatan dini tsunami dimodernisasi 

setelah tsunami Okushiri tahun 1993. Unsur edukasi 

diperkuat khususnya untuk anak-anak dalam 

Teks ABDUL MUHARI 

Asst. Peneliti/Mhs S-3 

Tsunami Engineering Laboratory 

International Research Center for Disaster Sciences 

(IRIDeS) 

Tohoku University, Jepang 

Foto ABDUL MUHARI & LILIK KURNIAWAN 

MENUJU ‘ZERO CASUALTY’ 

53


Harmoni 

sepuluh tahun terakhir sebelum tsunami 2011. 

Keseluruhan upaya ini bermuara pada satu tujuan 

akhir yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat 

untuk evakuasi dari waktu ke waktu. Evaluasi 

ini akan menjadi penutup di akhir tulisan untuk 

memperlihatkan sudah sedekat apa Jepang dengan 

kondisi zero casualty. 

Sejarah berulang disaat kesiapsiagaan 

berkurang 

Kawasan Tohoku (=north-east) mungkin 

dihampiri oleh tsunami lebih sering dibanding daerah 

lain di dunia. Secara umum, periode ulang tsunami 

di kawasan ini berkisar antara 30 – 50 tahun. Waktu 

yang tidak lebih dari dua generasi. Dalam kurun 

waktu yang relatif singkat tersebut, pengetahuan 

lokal yang dituliskan di shrine (temple), samurai, 

monumen maupun cerita turun-temurun seharusnya 

belum terganggu oleh distorsi informasi lintas 

generasi. Akan tetapi, keterbatasan pengetahuan 

sebelum sains kegempaan berkembang menjadi 

hambatan dalam mempersiapkan diri dari tsunami. 

Empat puluh tahun sebelum tsunami tahun 

1896 (Great Meiji Sanriku tsunami), pesisir Tohoku 

dihantam oleh tsunami yang dibangkitkan oleh 

gempa dengan kekuatan 8 Mw di selatan Hokkaido 

tahun 1856. Pengalaman dengan tsunami yang 

didahului oleh gempa yang kuat menjadi patokan 

para survivor ketika tsunami tahun 1896 terjadi. Akan 

tetapi, karekteristik antara dua gempa ini sangat 

berbeda. Gempa tahun 1896 terasa sangat pelan/ 

berayun sehingga sangat sedikit masyarakat yang 

evakuasi. Akibatnya, tsunami dengan ketinggian 

mencapai 38.2 meter menghancurkan 45% bangunan 

dan menewaskan tidak kurang dari 20% (21.544 dari 

total 106.100) penduduk yang bermukim di daerah 

bencana. Hal yang sama dialami oleh penduduk di 

Kepulauan Mentawai. Getaran saat gempa 8.4 Mw 

menghantam Bengkulu tahun 2007 terasa sangat 

kuat di Pagai Selatan, akan tetapi tsunami yang 

datang sangat kecil. Berkaca dari pengalaman ini, 

masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem 

peringatan dini tidak menyangka tsunami besar 

akan menyusul gempa ‘lemah’ tahun 2010. Akan 

tetapi tsunami dengan ketinggian mencapai 14 

m menewakan 546 orang dan menghancurkan 

setidaknya 517 rumah di pulau tersebut. 

Belajar dari dua kondisi sebelumnya, respon 

masyarakat Jepang 37 tahun berikutnya menjadi 

lebih baik ketika gempa dengan kekuatan 8.4 Mw 

kembali menghantam daerah yang sama (The Great 

Showa Sanriku tsunami). Meskipun terjadi pukul 

2.30 dini hari waktu setempat, getaran gempa yang 

sangat kuat membuat penduduk berhamburan 

dan evakuasi ke daerah yang lebih tinggi. Hasilnya, 

‘hanya’ 1.7% dari total penduduk di daerah inundasi

tsunami (2.974 dari total 166.810) tewas meskipun 

tsunami dengan ketinggian 28.2 m menghancurkan 

lebih dari 20% bangunan di daerah bencana. 

Perulangan kejadian tsunami dalam waktu 

singkat dengan karakteristik yang berbeda-beda 

ini kemudian mendorong pemerintah Jepang 

untuk mulai membangun beragam prasarana fisik 

disamping penguatan edukasi untuk memimalisasi 

dampak tsunami. Relokasi penduduk, peninggian 

Kondisi Kota Onagawa-Perfectur Tohogu 1 tahun setelah 

dihantam Tsunami. 

daratan di pesisir, pembangunan tembok laut/tanggul 

pantai, penanaman hutan pantai dan pembangunan 

jalur evakuasi dilakukan hampir di semua kota pantai 

di kawasan Tohoku. Disamping itu, menyadari bahwa 

tsunami bisa datang kapanpun baik siang atau 

malam, masyarakat memahami bahwa evakuasi 

tidak harus bersama-sama. Keselamatan mutlak 

menjadi tanggung jawab masing-masing. Setiap 

orang harus evakuasi ke tempat yang lebih tinggi 


55


Harmoni 

untuk memastikan keselamatan dirinya sendiri. 

Dari sini muncul kearifan lokal yang disebut dengan 

‘tsunami tendenko’. Kata ini berarti segera lari ke 

tempat tinggi ketika terjadi tsunami, selamatkan diri 

sendiri dan jangan memikirkan orang lain. Pengertian 

utama yang melandasi pemahaman ini adalah, jika 

semua orang mengerti bahwa mereka harus evakuasi 

ketika terjadi tsunami, maka jika ada anggota 

keluarga yang terpisah saat evakuasi, anggota 

keluarga yang lain akan berfikir positif ‘pasti dia telah 

evakuasi di tempat lain.’ Hal ini akan mengurangi 

perilaku alamiah untuk menjemput anggota keluarga 

yang lain sebelum melakukan evakuasi. Perilaku yang 

membuat waktu evakuasi akan semakin sempit dan 

tidak jarang berujung pada makin banyaknya jumlah 

korban. 

Ujian dari beragam upaya mitigasi tersebut 

datang tahun lalu. Gempa dengan kekuatan 9.0 Mw 

diikuti oleh tsunami dengan ketinggian maksimum 

42 meter. Hasilnya? Tsunami menghancurkan lebih 

dari 66% bangunan termasuk diantaranya 112 

tempat evakuasi. Akan tetapi, korban jiwa di kawasan 

Tohoku ‘hanya’ 5.6% (9.598) dari total penduduk 

(170.271) yang bermukim di daerah landaan tsunami. 

Jika dilihat lebih dalam di data di tiap-tiap daerah, 

pada umumnya penduduk yang menjadi korban 

dalam tsunami 2011 adalah penduduk pendatang 

atau anggota keluarga dari penduduk asli yang 

membangun pemukiman di daerah yang sebelum 

1933 

pernah dihantam oleh tsunami. Pengabaian fakta 

sejarah serta anggapan bahwa prasarana fisik yang 

ada mampu menjamin keselamatan mengakibatkan 

berkurangnya kewaspadaan yang berujung pada 

malapetaka. Gambar 1 memperlihatkan contoh 

perulangan bencana yang sama di tempat yang 

persis sama. Saat Kota Kojirahama luluh lantak 

disapu tsunami tahun 1933, hanya pemukiman 

yang direlokasi setelah tsunami tahun 1896 yang 

selamat dari terjangan tsunami (inset kotak berwarna 

kuning). Upaya peninggian daerah pemukiman 

dan membangun jalur evakuasi dilakukan saat 

rekonstruksi. Saat itu, daerah yang hancur hanya 

boleh dibangun untuk rumah sementara atau gudang 

penyimpanan alat-alat penangkap ikan. Akan tetapi 

seiring berjalannya waktu, penduduk pendatang 

mulai membangun pemukiman di daerah yang 

dulu hancur oleh tsunami. Meskipun pemerintah 

kemudian membangun tembok laut dengan 

ketinggian 12 meter, pemukiman ini tetap hancur 

akibat tsunami yang datang tahun 2011 mencapai 

ketinggian 24 meter. Sekali lagi, hanya pemukiman 

yang direlokasi seratus tahun yang lalu selamat 

dari terjangan tsunami kali ini (inset kotak kuning di 

gambar tahun 2011 - Gambar 1). 

Progres dalam proses evakuasi 

Pengalaman tsunami tahun 2011 menunjukkan 

masih banyak yang harus dibenahi agar 

GAMBAR 1. Mitigasi struktur 

yang dilakukan di Desa 

Kojirahama setelah tsunami 

tahun 1933. Rumah dalam 

inset kotak berwarna kuning 

di gambar paling atas adalah 

rumah yang direlokasi setelah 

tsunami tahun 1896. Rumahrumah 

tersebut selamat dari 

tsunami tahun 1933 dan juga 

selamat dari tsunami tahun 

2011. 

Peninggian lahan untuk 

pemukiman yang dilakukan 

di desa yang sama tahun 1934. 

(paling kiri) 

Jalan yang dibangun sebagai 

jalur evakuasi dari pantai ke 

lokasi pemukiman di daerah 

ketinggian yang baru.

kesiapsiagaan makin baik di masa mendatang. 

Untuk itu, penting untuk mengetahui sudah sampai 

di tingkat apa kesiapsiagaan tersebut berhasil 

dibangun, terutama dalam hal evakuasi. Salah 

satu indikator evaluasi dari proses evakuasi yang 

dilakukan masyarakat adalah membandingkan 

jumlah korban dengan jumlah bangunan yang hancur 

akibat tsunami. Jika angka yang dihasilkan besar, 

bisa disimpulkan masyarakat tidak- atau kesulitan 

dalam melakaukan evakuasi. Dengan kata lain, 

masyarakat masih berada dalam rumah/bangunan 

ketika tsunami datang. Begitu juga sebaliknya, jika 

perbandingan ini menghasilkan angka yang kecil 

berarti masyarakat sudah meninggalkan rumah/ 

bangunan untuk evakuasi. Kompilasi dari rata-rata 

jumlah korban per-bangunan yang tersapu tsunami 

di tiga kejadian (1896, 1933 dan 2011) untuk daerah 

Tohoku ternyata memperlihatkan trend semakin 

menurun (Gambar 2). Artinya, meskipun tsunami 

yang terjadi lebih besar khususnya tahun 2011, 

kesiapsiagaan masyarakat cenderung makin baik. 

Banyaknya bangunan yang hancur tidak serta merta 

membuat angka korban jiwa menjadi melonjak naik. 

Ini mengindikasikan bangunan yang hancur tersebut 

telah ditinggal kosong penghuninya untuk evakuasi. 

2001 

Lokasi di daerah dekat pantai 

(yang sebelumnya kosong 

setelah tsunami 1933) tetapi 

kembali dihuni oleh para 

pendatang. 

2011 

Hal tersebut tentu 

tidak bisa dilepaskan 

dari proses panjang 

mengenali, mempelajari 

dan mempersiapkan diri 

menghadapi tsunami. 

Mungkin masih perlu 

puluhan tahun menuju 

zero casualty, tetapi 

penting untuk selalu 

dievaluasi sudah sejauh 

apa kita berusaha untuk 

memperkecil jarak 

dengan kondisi ideal 

tersebut. 

Kehancuran di daerah dekat pantai (daerah yang sebenarnya 

dikosongkan) walaupun telah dibangun tembok laut utk 

melindungi daerah tersebut. 

SAT 


Gempa dengan kekuatan 

9.0 Mw diikuti oleh 

tsunami dengan ketinggian 

maksimum 42 meter dan 

hancurkan lebih dari 66% 

bangunan, diantaranya 112 

tempat evakuasi. Tetapi, 

korban jiwa di Tohoku 

‘hanya’ 5.6% (9.598) dari 

total penduduk (170.271) 

yang berada pada kawasan 

tsunami. Dilihat pada data 

di tiap-tiap daerah, pada 

umumnya penduduk yang 

menjadi korban dalam 

tsunami 2011 adalah 

penduduk pendatang yang 

membangun pemukiman 

di daerah yang sebelumnya 

pernah dihantam tsunami. 

Rata-rata jumlah korban 

per-bangunan yang tersapu 

tsunami di 3 kejadian (1896, 

1933 dan 2011) untuk daerah 

Tohoku menunjukan tren 

semakin menurun. 

GAMBAR 2. Perbandingan jumlah rata-rata korban di tiap 

bangunan dari tiga kejadian tsunami terbesar di wilayah Tohoku 

sejak tahun 1896. 


57


Jagat Kita 

BENCANA DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM 

Teks KURNIAWAN ZULKARNAIN 

Foto DOK. BNPB 

3 Beginilah keadaan 

Masjid Raya Baiturrahman, 

Banda Aceh (NAD) setelah 

mengalami gempa dan 

tsunami pada 26 Desember 

2004. 

DALAM sepuluh tahun terakhir, Indonesia dilanda oleh 

serangkaian bencana yang datang silih berganti. Mulai dari 

guncangan gempa yang disusul tsunami menerjang Nangroe 

Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias-Sumatra Utara 

pada tanggal 24 Desember 2004. Provinsi Daerah Istimewa 

Yogjakarta (DIY) dan sebagian sebagian Jawa-Tengah pada 

tanggal 26 Mei 2006 diguncang gempa bumi dan banyak 

daerah lainnya yang dilanda bencana banjir, tanah longsor, 

kecelakaan laut dan juga letusan gunung berapi.

Serangkaian bencana itu telah menelan ratusan 

ribu korban jiwa manusia dan ratusan triyun 

rupiah kerugian harta benda. Kehilangan 

sanak keluargan dan harta benda telah menimbulkan 

luka yang mendalam bagi yang ditinggalkan. 

Bencana juga telah memundurkan investasi 

pembangunan yang dengan susah payah dilakukan. 

Untuk mengurangi resiko bencana bahkan 

menekan risiko bencana sampai titik nol, Umat 

Islam seyogyanya kembali pada rujukan utamanya 

yakni Al-Qur’an dan Hadist. Rujukan utama yang 

didalamnya terdapat petunjuk dan berupa kisah para 

nabi dan umat dimasa lalu dalam lintasan sejarah. 

Petunjuk dan kisah tersebut dijadikan rujukan dan 

pelajaran dalam menangulangi bencana. 

Bencana dalam Perpektif Al-Qur’an 

Sekurang-kurangnya terdapat dua istilah 

yang sering dibicarakan oleh umat Islam ketika 

menghadapi bencana.Dua istilah tersebut memang 

terdapat dalam al-Qur’an yakni istilah mushîbah dan 

balâ’. 

Kata musibah berasal dari bahasa Arab,yang 

berarti “sesuatu yang menimpa atau mengenai”, 

yang kemudian pengertiannya lebih dikhususkan 

untuk bencana. Musibah, sebagaimana diungkapkan 

dalam al-Qur’an, merupakan suatu kejadian atau 

peristiwa yang menimpa karena ulah manusia dan 

terjadi atas izin Allah [QS. asy-Syura: 30] dan ” [QS. 

at-Taghabun: 11]. Musibah atau bencana dihadirkan 

3 Suasana sebuah pedesaan yang sempat diabadikan dari udara 

setelah tsunami melanda Mentawai, Sumatra Barat pada 26 

Oktober 2010 lalu. 

oleh Tuhan sebagai peringatan kepada umat 

manusia, agar tidak membuat kerusakan baik di 

daratan maupun dilautan [QS.Ar-Rum: 41]. 

Sementara kata balâ’, pada dasarnya berarti 

nyata/tampak,seperti firman Allah yang artinya 

““Pada hari dinampakkan segala rahasia.” [QS. ath- 

Thariq: 9]. Sesuatu bencana disebut balâ’, karena 

dengan bencana tersebut dapat menampakkan 

kualitas keimanan seseorang. Atau dengan kata 

lain, balâ’ juga diartikan dengan ujian, sehingga 

dengan adanya bencana tersebut dapat menguji 

mana yang beriman dan mana yang tidak. Balâ’ 

(ujian) adalah keniscayaan hidup. Balâ’dilakukan 

Allah, tanpa keterlibatan manusia yang diuji dalam 

menentukan cara dan bentuk ujian tersebut. 

Yang menentukan cara, waktu, dan bentuk ujian 

adalah Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya [QS 

al-Mulk: 40 ] (Dia) Yang menciptakan mati dan 

hidup, supaya dia menguji kamu (melakukan bala’), 

siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. 

Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” 

[QS. al-Mulk: 2] 

Uraian diatas menjelaskan bahwa bencana 

dalam perspektif Al-Qur’an adalah musibah yang 

disebabkan oleh ulah manusia atas izin Allah. 

Selanjutnya, bencana atau musibah tersebut 

sebagai ujian atas kualitas keimanan seseorang 

dan peringatan bagi mereka yang berbuat 

kerusakan baik didaratan maupun dilautan. 

Jenis-Jenis Bencana dalam Al-Qur’an 

Al-Qur’an telah menunjukkan berbagai 

bencana yang pernah terjadi dimasa lalu. Bencana 

itu antara lain bencana alam, bencana non alam 

serta bencana kemanusiaan. Di antara bencana 

alam yang pernah dijelaskan al-Qur’an antara lain 

adalah banjir, topan, dan gempa. 

1. Banjir dan Topan 

Dalam al-Qur’an istilah banjir disebutkan 

dengan istilah al-sail yang digunakan untuk 

menunjukkan air yang melanda manusia. 

Selain itu istilah banjir juga digunakan 

BENCANA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

59


Jagat Kita 

3 Sisa-sisa keganasan banjir bandang yang menerjang 

kabupaten Pidie, NAD. 

dengan istilah thûfân. Kata thûfân adalah 

segala peristiwa atau kejadian yang meliputi/ 

mengepung. Maka banjir juga disebut dengan 

thûfân karena air yang datang waktu itu 

memang mengepung manusia. 

Selanjutnya, al-Qur’an menginformasikan 

pula bahwa umat Nabi Nuh dilanda banjir 

yang sangat dahsyat, dalam surat [QS. Hud: 

42] digambarkan bahwa gelombang pada 

waktu itu menyerupai sebuah gunung, untuk 

menggambarkan betapa dahsyat bencana 

banjir kala itu diawali dengan guncangan 

gempa. Bencana banjir juga menimpa umat 

Nabi Musa yang menyombongkan diri dan 

ingkar pada Tuhan. Digambarkan bahwa 

banjir disertai cuaca dingin [QS. al-A’raf: 133]. 

Selanjutnya, bencana banjir juga mengepung 

Kerajaan Saba sebuah negeri yang subur,tetapi 

penduduk berpaling dari nikmat Tuhan[QS al- 

Saba: 16]. 

2. Gempa 

Dalam al-Qur’an, gempa disebut dengan 

istilah rajfah. Kata rajfah atau rajf adalah 

bahasa Arab yang artinya goncangan yang 

sangat dahsyat. Kata ini dipakai pula untuk 

berbagai goncangan baik di darat maupun 

di laut. Di dalam al-Qur’an penggunaan kata 

rajfah ini ada yang menunjukkan makna 

gempa. Ada pula yang bermakna goncangan 

dahsyat yang ada kaitannya dengan huru-hara 

kiamat. 

Terdapat beberapa bencana yang diabadikan 

oleh al-Qur’an seperti bencana gempa yang 

pernah menimpa umat Nabi Shaleh (Tsamud) 

dan umat Nabi Syu’aib (Madyan) serta umat Nabi 

Musa. Adapun gempa yang menimpa umat Nabi 

Shaleh [QS. al-A’raf: 77-78] karena mereka ingkar 

terhadap ajaran yang dibawa Nabi Saleh bahkan 

menuduh sebagai pembohong dan sombong. 

Disamping itu, bencana gempa juga menimpa 

umat Nabi Musa, juga karena ingkar terhadap 

kebenaran [al-A’raf: 155]. 

3 Masjid Ngepringan-Cangkringan Sleman Yogyakarta. 

3. Angin Badai 

Angin di dalam bahasa Arab disebut 

dengan al-rîh,dalam al-Qur’an kata tersebut 

menunjukkan angin yang membawa rahmat 

dan ada pula untuk menunjukkan angin yang 

membawa bencana. Selain itu, dalam QS Fushilat 

:16 terdapat kata al-Shirr yang menunjukkan 

pada pengertian angin yang sangat dingin 

yang menusuk tulang-tulang. Al-Qur’an juga 

menjelaskan adanya angin badai yang dingin 

ini[QS al-Ahzab: 9]. 

Bencana angin badai pernah menimpa 

kaum ‘Ad,sebagaimana dikisahkan dalam [QS 

al-Haaqqah: 6-7] “ Adapun kaum ‘Ad maka 

mereka telah dibinasakan dengan angin yang 

sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah 

menimpakan angin itu kepada mereka selama

3 Bencana angin puting beliung di kabupaten Bondowoso dan 

Situbondo, 14 Januari 2011. 

tujuh malam dan delapan hari terus menerus; 

maka kamu lihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati 

bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul 

pohon kurma yang telah kosong (lapuk). 

Peristiwa angin badai, juga terjadi ketika 

perang Khandak/Ahdzab. Di mana pada waktu 

itu tentara Islam yang hanya berjumlah 3.000 

orang, berperang menghadapi kaum Kafir yang 

berjumlah 12.000 tentara. Adapun bentuk 

pertolongan Allah waktu itu, salah satunya adalah 

lewat angin kencang 

yang dingin. Angin 

ini menyerang dan 

merusak seluruh 

perbekalan yang 

mereka bawa. 

Mengurangi Risiko 

Bencana 

Pada dasarnya, 

bencana adalah hak 

Allah,namun manusia 

diberi anugrah berupa 

akal pikiran dan 

pancaindra untuk 

berupaya mengurangi 


SAT 


Musibah atau bencana 

dalam perspektif Islam 

merupakan akibat ulah 

perbuatan umat manusia. 

Bencana banjir, gempa 

bumi dan angin badai yang 

ditimpakan Tuhan kepada 

Umat Nabi-Nabi di masa 

lalu merupakan ujian karena 

membuat kerusakan di 

muka bumi. Umat manusia 

yang dibekali akal dapat 

melakukan kewajiban dalam 

upaya pengurangan risiko 

bencana sebagai bagian dari 

perintah agama. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan mengenali 

ancaman bencana, mengurangi kerentanan 

dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaanya serta memilih tindakan agar 

ancaman tidak bertemu dengan kerentanan. 

Mengacu kepada ajaran agama tentang 

bencana, dapat disimpulkan bahwa upaya 


61


Jagat Kita 

mengurangi risiko bencana adalah merupakan 

suatu perintah agama. Bahkan wajib hukumnya. 

Sekurang-kurangnya dapat dikategorikan ke dalam 

fardhu kifayah (jika tidak ada yang melakukan 

maka seluruh komunitas ikut bertanggung jawab 

dan memikul dosa). 

Kisah Nabi Yusuf menyiapkan segala logistic 

untuk menghadapi musim kering dan kelaparan 

selama tujuh tahun setelah adanya peringatan, 

merupakan contoh bahwa Allah menyuruh kita 

untuk memitigasi bencana dan bersiaga [QS Yusuf: 

43 – 49]. 

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda: 

“Sekiranya kalian mendengar di suatu negeri terjadi 

wabah (penyakit menular) maka jangan seorang pun 

memasuki negeri itu, dan bagi orang-orang yang 

berada di dalamnya tidak boleh seorang pun keluar 

dari padanya”. (HR. Bukhari). Ini bertujuan, agar risiko 

atau korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh 

bencana bisa ditekan seminimal mungkin dan tidak 

merambah secara meluas ke daerah-daerah lain. 

Terkait dengan upaya pengurangan risiko 

bencana, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama 

mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam/Fiqh: (1)

3 Gempa bumi yang melanda Papua di distrik Ampimoi, 19 Juni 

2010 lalu. 

noahsarkresearch.com 

Segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan 

bencana harus dicegah; (2) Segala upaya dan 

sarana yang dapat menghidarkan bencana 

harus dilakukan baik yang bersifat fisik maupun 

rohani; (3) Sesuatu yang tidak dapat dilakukan 

keseluruhannya, jangan ditinggalkan kesemuanya; 

(4) Harus diambil pilihan tindakan yang dapat 

memperkecil risiko bencana. 

Rangkuman 

Indonesia merupakan kawasan rawan 

bencana, dalam sepuluh tahun terakhir dilanda 

oleh berbagai bencana.Bencana tersebut telah 

menimbulkan korban jiwa dan harta yang 

berdampak pada memundurkan upaya dan hasil 

pembanggunan yang dilakukan selama ini. 

Musibah atau bencana dalam perspektif al- 

Qur’an terjadi akibat ulah manusia atas izin Tuhan 

Yang Maka Kuasa. Bencana diturunkan sebagai 

peringatan agar umat manusia tidak membuat 

kerusakan di muka bumi baik di daratan maupun 

di lautan. 

Berbagai musibah atau bencana yang 

menimpa umat Nabi-Nabi dimasa lalu 

sebagaimana digambarkan al-Qur’an merupakan 

pelajaran bagi umat manusia sekarang ini. Gempa, 

Banjir dan Topan/Tsunami adalah jenis-jenis 

bencana yang telah menimbulkan banyak korban. 

Upaya pengurangan risiko bencana dalam 

pandangan Islam merupakan fardhu kifayah. 

Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an, hadits serta 

kisah-kisah datangnya bencana sebagai motivasi 

religius dan pembelajaran bagi upaya pengurangan 


2 Di daerah pegunungan Agri atau gunung Ararat, Turki 

Timur inilah disinyalir perahu Nabi Nuh yang dahulu digunakan 

untuk mengangkut makhluk yang ada di muka bumi ini 

agar terselamat dari banjir yang maha dahsyat ditemukan oleh 

para ilmuwan Cina dan Turki. 


63


Gagasan 

KRT ADIKOESOEMO PRASETYO: 

‘PEMASARAN’ INFORMASI 

KEBENCANAAN DAN 

PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA 

BENCANA letusan Merapi memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang 

pentingnya koordinasi dan sistem komunikasi informasi bencana yang dapat 

diandalkan. Absennya kedua faktor tersebut menjadi penyebab banyaknya 

korban yang jatuh saat bencana ini melanda pada 2010. Bagaimana seharusnya 

sistem informasi yang ideal untuk mengurangi risiko bencana? Berikut wawancara 

ZeroRisk dengan Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) KRT 

Adikoesoemo Prasetyo. 

Teks & Foto EKA ARIOS 

Berdasar pengalaman, seperti saat erupsi Merapi, salah satu kendala 

terbesar penanganan bencana adalah koordinasi. Tidak jelas siapa melakukan 

apa. Sistem informasi kebencanaan itu idealnya seperti apa? 

Informasi kebencanaan memang bisa dibuat sesempurna mungkin sepanjang 

posisi pelakunya itu jelas. Faktanya, tidak jelas (pelakunya). Dalam pembuatan 

jaring komunikasi itu yang sangat menentukan adalah hubungan langsung 

pemegang kebijakan atau pengambil keputusan itu. Sepanjang itu tidak bisa 

ditentukan, kita repot. Akhirnya malah terjebak di situ. 

Misalnya Merapi. Dalam Merapi, Sultan (Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X), Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 

mempunyai otoritas sendiri. Warga menuruti perintah BNPB terpaksa mau, 

tapi kalau Sultan yang perintahkan pasti patuh. Jadi, pemegang otoritas juga 

mempengaruhi bagaimana memegang jaring komunikasi. 

Kalau persoalan teknologi mudah. Dengan interoperable system yang bisa 

mengadopsi semua teknologi dari yang kuno sampai yang modern, tidak 

masalah. Semua informasi dapat disampaikan dan diterima dalam kondisi sesulit 

apa pun.

3 BONGKAR PUING BANGUNAN. KRT Adikusumo, Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana sedang menunjukkan 

alat untuk membongkar puing atau bangunan yang telah runtuh pada sebuah pelatihan tanggap bencana di Depok, Jawa Barat, Senin 

(9/7). 

Yang penting itu jaring komunikasi siapa bertemu 

dengan siapa, siapa komunikasi dengan siapa. Siapa 

yang boleh didengar (dituruti), siapa yang tidak perlu 

didengarkan. Itu yang agak berat. 

Menurut Bapak, terobosan apa yang perlu 

dilakukan untuk melancarkan jaring komunikasi? 

Gampang-gampang susah. Biasanya otoritas 

setempat punya kepentingan tidak mudah kita bisa 

terobos. Agak sulit. 

Bukankah dalam kondisi darurat semua itu bisa 

diterobos? 

Logikanya demikian. Pemerintah daerah (pemda) 

tidak punya uang yang pasti dan bisa langsung 

dicairkan saat bencana. Dana Alokasi Umum (DAU) 

lebih banyak dipakai untuk biaya operasional 

kebencanaan. Saat terjadi bencana, pemda tidak 

bisa seketika mengucurkan dana siap pakai atau dana 

tanggap darurat karena prosesnya harus melalui 

DPRD dan cukup lama. Sedangkan, BNPB bisa 

melakukan itu dengan cepat. Namun, kepentingan 

otoritas di daerah juga tidak bisa disepelekan. 

Belum lagi, kepentingan otoritas di daerah didukung 

kearifan lokal yang sangat sulit untuk kita masuki 

celahnya. 

Saat ada bencana, siapa berperan apa? 

Menurut Undang-Undang, ujung tombak 

penanganan bencana adalah pemerintah kabupaten/ 

kota setempat. Provinsi hanya membantu. Kalau 

dua jenjang pemerintahan ini tidak sanggup, baru 

diserahkan kepada BNPB. 

Soal pembiayaan menjadi tanggung jawab 

kabupaten dan provinsi. BNPB hanya menambahkan 

kekuranggannya. Masalahnya, semua daerah 

tidak mau menganggarkan dari DAU, hanya 

mengandalkan BNPB. 

GAGASAN - KRT ADIKOESOEMO PRASETYO 

65


Gagasan 

Memang harus dianggarkan dari DAU? 

Ya. Minimal 10%. Tetapi pada kenyataannya 

daerah tidak mau. Pemda hanya mau 

menganggarkan untuk pra-bencana saja. Tapi 

anggaran untuk tanggap darurat pasca bencana tidak 

ada. 

Bagaimana seharusnya komunikasi berperan 

dalam upaya mitigasi agar informasi cepat sampai 

ke warga dan para pemangku kepentingan demi 

memperkecil risiko bencana? 

Upaya memperkecil risiko bencana sebenarnya 

kepada masyarakat. Paling tidak informasi harus 

benar-benar sampai ke masyarakat luas. Karena, 

daerah rawan bencana di Indonesia mayoritas daerah 

yang tidak terjangkau baik secara transportasi 

maupun komunikasi. Informasi tidak sampai 

ke masyarakat karena salah pemilihan sarana 

penyampaian informasi. 

Seharusnya pakai media apa? 

Ada pernyataan, kalau pakai radio rasanya 

tidak gagah, dianggap kuno. Padahal, di kampung 

itu, orang bertani bawa transitor (radio). Yang 

didengarkan bukan dangdut, tapi dongeng. Di daerah 

yang sulit terjangkau teknologi komunikasi, radio 

lebih banyak digunakan. Itu celah yang tidak pernah 

digali. Media radio itu harus dimanfaatkan. Melalui 

metode sandiwara radio, gunakan bahasa yang bisa 

dimengerti masyarakat setempat. Yang penting 

informasinya sampai dan masyarakat mengerti. Alat 

pengendalinya memang harus yang canggih, namun 

untuk menjangkau masyarakat cukup dengan radio. 

Metode penyampaiannya? 

Kalau mau mengurangi risiko bencana, kiatnya 

adalah seperti orang menjual produk. “Silakan 

pakai, percaya pada saya.” Pasarkan terus-menerus. 

Perdengarkan terus informasi. Dan cara itu harus 

digunakan pemerintah sampai di tingkat kabupaten/ 

kota. Kenyataannya saat ini kita justru cenderung 

menyewa NGO (non-government organization) asing. 

Bagaimana implementasi penyampaian 

informasi kebencanaan dan pengurangan risiko 

bencana di daerah? 

Keharusan untuk setiap daerah melakukan 

pengurangan risiko bencana sudah ada. Hanya, 

implementasinya kurang baik. Seharusnya

seperti itu tadi, daerah ini cocoknya diperlakukan 

seperti ini. Seharusnya seperti orang menjalankan 

marketing. Bagaimana pengurangan risiko bencana 

ini dipasarkan. Pengurangan risiko bencana itu 

perlu pemahaman, baik oleh masyarakat maupun 

pejabatnya. 

3 INTEROPERABLE SYSTEM. KRT Adikusumo, Pengarah 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah menunjukkan 

interoperable system. Alat tersebut dapat digunakan untuk 

mengirim ke dan menerima pesan dari segala jenis alat 

komunikasi. Alat ini sangat efektif membantu sistem informasi 

dan komunikasi dalam darurat bencana. 


67


Gagasan 

Apa sekarang pejabat masih kurang paham 

soal penyebaran informasi untuk pengurangan 

risiko bencana? 

Makanya mitigasi ada dua. Mitigasi untuk calon 

korban, dan mitigasi untuk pemangku kepentingan. 

Pemangku kepentingan perlu dimitigasi juga, 

karena seringkali mereka tidak paham mengenai 

pengurangan risiko bencana. 

Lalu bagaimana membangun pemahaman 

kepada pejabat? 

Harus berani tidak populer. Dan satu langkah 

nyata, bagaimana membuat masyarakat paham 

degan menggunakan bahasa yang mereka mengerti. 

Pada kenyataannya, seringkali terjadi pembuatan 

kegiatan itu berorientasi pada proyek dan bukan 

pada misi kemanusiaan. Akhirnya, komunikasi itu ga 

nyambung. Sehingga pengurangan risiko bencana 

akhirnya hanya sebatas retorika. 

Jika Bapak punya daya, apa yang akan 

dilakukan untuk pengurangan risiko bencana? 

Pengurangan risiko bencana itu harus dikelola 

secara bisnis pemasaran. Kalau pengurangan risiko 

bencana adalah produk, saya ini jualan produk 

keselamatan yang sangat diperlukan masyarakat. 

Untuk mendapatkan itu masyarakat tidak perlu 

membayar, kalau perlu saya yang bayar, dengan 

tidak meninggalkan kearifan lokal. Dengan begitu, 

masyarakat pasti patuh. Sederhana. Tidak usah 

tinggi-tinggi. 

Seberapa sulit mensosialisasikan pengurangan 

risiko bencana? 

Sulit. Sulit sekali. Orang tahunya hanya filosofi 

kalau tidak mau mati, jangan tinggal di pinggir 

3 PRAKTIK KOMUNIKASI KEBENCANAAN. Seorang peserta pelatihan tengah praktik menggunakan alat interoperable system 

pada sebuah pelatihan tanggap bencana di Depok, Jawa Barat, Senin (9/7).

pantai. Seharusnya dicari apa yang menyebabkan dia 

tinggal di pinggir pantai, kemudian dicari solusinya 

untuk menghindari dan mengurangi risiko bencana. 

Informasi sebagai subsistem dari koordinasi. 

Kira-kira kesulitan yang paling mendasar antara 

hardware (alat), software (kebijakan) dan 

manpower (kekuatan manusia) mana yang paling 

sulit? 

Yang paling lemah man power-nya. Kalo hardware 

dan software bisa mengikuti. 

Itu karena apa? 

Permasalahannya ini sangat kompleks. Antara 

kesukaan nahkodanya (pejabat berwenang, red). 

Nahkodanya bagus, tapi kesukaannya tidak yang 

akhirnya berpengaruh pada bawahannya. Semakin 

lama efeknya makin besar. Akhirnya pada tahun 

kelima, aparatnya sudah rusak semua. Di mana-mana 

keliru. 

Apa itu bukan bagian dari pembelajaran? 

Untuk pembelajaran terlalu mahal. Terlalu banyak 

korban. Baik dari anggaran dan waktu. 

Dari segi alat, apakah Indonesia sudah memiliki 

fasilitas yang memadai untuk sistem komuniasi 

informasi kebencanaan? 

Kita sudah punya tiga unit inter-operable 

system.Alat itu tidak kenal jenis pancaran. Pesan 

dari mana saja, menggunakan pesawat telepon, 

radio, selular transmisi pesawat terbang atau kapal 

laut, semua bisa diterima. Tidak ada batas. Alat ini 

mengintegerasi semua jenis pesawat yang ada untuk 

bicara bersama. Hebatnya, alat ini bisa terhubung 

meski masing-masing pihak bicara pada frekuensi 

yang berbeda. 

Kapan alat ini dipakai? 

Terutama saat terjadi bencana besar. Tujuannya, 

kalau saat bencana besar, sistem komunikasi di 

daerah setempat kolaps, alat ini mengambil alih 

sistem komunikasi sampai dengan sistem komunikasi 

daerah yang bersangkutan normal kembali, mulai 

berfungsi kembali. 

Artinya, komunikasi 

yang normal sudah 

berjalan. Saat erupsi 

Merapi 2010 sudah 

dipakai. Beberapa 

negara heran karena 

Indonesia punya tiga 

unit alat ini. Harganya 

memang agak tidak 

murah, tapi ini investasi, 

untuk penanggulangan 

bencana. 

SAT 


Kalau mau mengurangi 

risiko bencana, kiatnya 

adalah seperti orang 

menjual produk. “Silakan 

pakai, percaya pada saya.” 

Pasarkan terus-menerus. 

Pengurangan risiko bencana 

itu harus dikelola secara 

bisnis pemasaran. 

Yang penting itu jaring 

komunikasi siapa bertemu 

dengan siapa, siapa 

komunikasi dengan siapa. 

Siapa yang boleh didengar 

(dituruti), siapa yang tidak 

perlu didengarkan. Itu yang 

agak berat. 

Kalau hardware dan software sudah cukup 

baik, mengapa setiap kali terjadi bencana alam 

sering memakan banyak korban? 

Orangnya yang mengawaki kurang piawai. 

Kedua, informasi yang disampaikan tidak 

menjangkau calon korban, karena perbedaan bahasa. 

Yang sana suka dangdut, diberi jazz. 

Dari sisi birokrasi? 

Birokrasi juga buruk. Birokrasi rata-rata kurang 

transparan dan akuntable serta cenderung korup. 

Misalnya, di undang-undang diatur dana kontigensi, 

tapi oleh DPR tidak pernah disetujui. Tapi tibatiba 

terbit aturan, cuma peraturan kepala badan. 

Nama kontigensi ini hanya diganti dengan dana 

siaga darurat, masuk dalam dana tanggap darurat. 

Padahal, dalam undang-undang, tanggap darurat 

itu maksudnya tak lama setelah terjadi bencana. 

Penentuan siaga darurat itu berdasar institusi terkait 

seperti BMKG. 

Sudah ada peraturan Kepala BNPB tentang 

sistem informasi? 

Belum. 


69


Mitra 

CAHAYA PUN 

MENYALA DI LAMPU 

HATI 

SEJAK bulan Januari lalu, malam-malam Cimonyong penuh kerlip cahaya. Jauh 

lebih kemilau dari sebelumnya, yang berkedip redup dari lampu cempor. Di 

beberapa titik, bahkan terlihat benderang. 

Teks & Foto KAFIL YAMIN 

3 POWER CONTROL. 

Dengan menngunakan 

alat inilah semua kegiatan 

kelistrikan diatur. 

Listrik PLN sudah masuk? 

Ini pertanyaan sekaligus ungkapan kekagetan orang-orang di kawasan 

tersebut. Selama ini PLN belum berhasil menembus kawasan terpencil 

itu. Maklum, Cimonyong, Kecamatan Naringgul, dikelilingi perbukitan curam dan 

hutan lindung. 

Dan memang, listrik PLN belum masuk ke Cimonyong. 

Tenaga listrik yang membuat lampu-lampu berkilau itu berasal dari 

pembangkit tenaga listrik berskala kecil yang disebut Pembangkit Tenaga Listrik 

Mikro Hidro [PLTMH]. 

Cimonyong beruntung karena diapit dua sungai besar: Cidaun dan Ciogong. 

Berkat kedua sungai inilah pertanian di sana mapan. Sebab, irigasi lebih dari cukup 

untuk memenuhi kebutuhan. Kedua sungai itu pun menjadi penyangga kehidupan 

utama di sana. 

Dan sekarang, fungsi sangat penting sungai itu bertambah: sumber tenaga 

listrik. Arus sungai inilah yang dimanfaatkan PLTMH – sebuah kolaborasi ideal 

perusahaan-LSM-masyarakat. 

Pembangkit listrik itu dibangun dengan dukungan dana sebesar Rp 400 juta 

dari PLN; teknik dan pengetahuan dari Yayasan Pribumi Alam Lestari; serta tenaga 

dan keterampilan dari masyarakat setempat. 

Yayasan Pribumi Alam Lestari [YPAL] yang belajar dari pengalaman 

membangun sejumlah PLTMH di tempat lain, kali ini menggunakan cara 

tersendiri. “Kami membagi PLTMH ini ke dalam 10 unit kecil yang disebut pikohidro. 

Unit-unit itu disebar ke 10 kampung. Satu kampung mendapat satu unit, 

dan masing-masing kampung itu mengelola pembangkit listriknya masingmasing,” 

tutur Ridwan Soleh, pengurus YPAL yang juga pelaksana proyek 

tersebut. 

Dengan cara ini, pengorganisasian menjadi jauh lebih mudah dan sederhana. 

Hanya diperlukan beberapa orang untuk membangun dan mengelola piko-hidro.

Tumbuh pula rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

kuat dalam mengerjakan dan mengelolanya. 

“Warga yang ikut mengerjakan PLTMH ini tak 

terlalu berhitung upah, karena mereka merasa 

sedang membangun rumahnya sendiri,” kata Ridwan 

lagi. 

Pada proyek PLTM-PLTMH sebelumnya, apalagi 

bila mendengar dukungan ‘dana dari luar’, orang 

bekerja untuk uang. “Kesannya, ini proyek,” kata 

Ridwan. Setelah selesai, orang-orang merasa proyek 

sudah selesai ketika pulang. Dan turbin-turbin yang 

dibeli dengan harga puluhan sampai ratusan juta 

itu pun hanya terurus 2-3 bulan pertama. Setelah 

itu, semua terbengkalai dan tak sedikit yang jadi 

rongsokan. 

Setiap unit pembangkit listrik di masing-masing 

kampung itu manghasilkan 1 Kwh. Sepuluh kampung 

yang mendapat pembangkit listrik skala kecil itu 

adalah Datar Patat, Tegal Lega, Nagrak, Cipeundeuy, 

Kampong Pojok, Lembur Tengah dan Datar Mala. 

Dengan menghitung rata-rata satu kampung 

terdiri dari 10 sampai 15 rumah, maka satu rumah 

3 HIBURAN. Sekarang bisa menikmati Liga Champion. 

mendapat 50 watt. Tentu, ini kecil dibanding dengan 

di daerah perkotaan. 

Karena itu, kendati dampak PTLMH tak begitu 

kentara, wajah para penduduk sekarang tampak lain. 

“Dulu sebelum ada PLTMH, malu mengaku orang 

Cimonyong. Sekarang tidak , malah bangga karena di 

Cimonyong sudah masuk TV, ” Kata Taryana, seorang 

tokoh pemuda. 

“Geus gaul atuh Cimonyong teh ayeuna mah 

[Cimonyong sekarang sudah gaul dong],” timpal Iwa , 

pemuda lainnya. 

Hati senang terpancar di wajah-wajah warga. 

Perubahan yang tak kurang pentingnya terjadi 

pada anggapan para eksekutif PLN. Selama ini, 

perusahan milik pemerintah tersebut menghindari 

pelebaran jaringan ke wilayah beralam berat atau 

terpencil, karena pertimbangan biaya dan tenaga. 

“Setelah PLTMH Cimonyong berdiri, ternyata kami 

CAHAYA PUN MENYALA DI LAMPU HATI 

71


Mitra 

cukup mendorong dan membantu masyarakat 

membangun pembangkit listrik sendiri. Kami tidak 

capek dan biaya pun tak besar,” kata Hendra Saleh, 

Supervisor CSR PLN Jawa Barat-Banten. 

Cimonyong adalah sebuah kawasan 

pemukiman di Kecamatan Naringgul, Cianjur 

Selatan. Karena terisolir oleh hutan dan 

pegunungan, penduduk kampung ini sangat 

sulit terlayani jaringan listrik PLN. Akses utama 

untuk mencapai kawasan ini hanya dapat dilalui 

kendaraan roda dua, atau ojek yang telah terbiasa 

bermanuver di atas jalan bebatuan dan tanah -- 

melewati perbukitan dan lembah yang terjal. 

Selama ini, penduduk hanya mengandalkan 

pasokan listrik dari pembangkit listrik kincir 

tradisional yang mereka buat sendiri, dengan 

kapasitas sangat jauh dari kelayakan, meski hanya 

untuk penerangan. 

4 USAI JUGA. Warga Cimonyong dan Direktur CSR PLN, 

Hendra Saleh, melepas penat seusai merampungkan PLTHMH. 

SAT 


Tiga komponen utama 

pembangkit listrik tenaga 

mikro hidro adalah air, 

turbin, dan generator. 

Air yang mengalir dari 

ketinggian tertentu 

disalurkan menuju turbin. 

Di sini, air menumbuk 

turbin. Poros turbin yang 

berputar menghasilkan 

energi mekanik yang 

ditransmisikan ke generator 

menggunakan kopling. Dari 

generator, dihasilkan energi 

listrik yang akan masuk ke 

sistem kontrol arus listrik 

sebelum dialirkan ke rumahrumah. 

Daya keluaran dari 

PLTMH biasanya lebih 

rendah dari 100 Watt.

3 INSTALASI. Seorang warga sedang memasang instalasi 

listrik PLTMH Cimonyong. 

Selain permukiman menjadi terang, dampak 

paling penting adalah lahirnya kebutuhan untuk 

menjaga sungai, daerah hulu dan hutan. Para 

pegiat lingkungan maupun Pemerintah tak 

perlu lagi banyak menyampaikan kuliah tentang 

pentingnya menjaga alam. Semua warga sekarang 

merasakan langsung nilai penting sungai dan 

hutan. 

Mereka tahu kalau sungai dan hutan rusak, 

kehadiran listrik di kampung mereka pun akan 

segera berakhir. Karena itu, sejak pendirian 

PTLMH, warga seluruh kampung langsung berbagi 

tugas menjaga sungai, hulu dan hutan. 

“Ini tak pernah terjadi sebelumnya. 

Kesepakatan spontan dan pelaksaan langsung,” 

kata seorang tokoh masyarakat setempat. 

Bio-gas 

Di kawasan lain di Jawa Barat, komitmen PLN 

kepada tanggung jawab sosial bertemu dengan 

inisiatif masyarakat dan inovasi-inovasi yang 

sedang dikembangkan di bidang energi, pertanian, 

peternakan. Penduduk Kampung Cihurang, Desa 

Cijayana, Kabupaten Garut, sekarang sudah menikmati 

aliran listrik dalam waktu dan kapasitas terbatas. 

Di tempat ini, aliran listrik bukan dari arus 

sungai, melainkan dari gas yang berasal dari kotoran 

sapi. Inovasi ini dikembangkan oleh Tim Livestock 

Bio-energy Conversion Program (LiBEC), Fakultas 

Pertanian Universitas Padjadjaran. 

Pun, Kampung Cihurang ditargetkan mejadi 

Desa Mandiri Energi. Setelah ini, PLN dan LiBEC akan 

menyebarkan inovasi ini ke wilayah-wilayah lain. 

Target berikutnya setelah Cihurang adalah Cidaun 

Cianjur. 

Ir. Sondi Kuswaryan, M.S. , seorang anggota 

LiBEC, menjelaskan timnya bersama masyarakat 

akan segera membangun kandang ternak umum. 

Dengan kandang umum ini terjadi pemusatan limbah 

ternak sehingga memudahkan pengelolaan dan 

pemanfaatannya. 

Kalau PLTMH meniscayakan pemeliharaan sungai 

dan hutan, maka bio-gas mengharuskan peternakan 

yang konsisten dan berkembang untuk menjaga 

pasokan kotoran ternak tetap stabil. Dengan demikian 

proyek ini secara langsung akan meningkatkan usaha 

peternakan dan pertanian. 

Di Jawa Barat saja, menurut Hendra Saleh, PLN 

mengeluarkan sedikitnya 1,5 sampai 2 miliar rupiah 

pertahun untuk pengembangan energi berbasis 

masyarakat. 

CAHAYA PUN MENYALA DI LAMPU HATI 

73


Aturan Main

PUSDALOPS PB, ANTARA 

KEBIJAKAN DAN KEMAMPUAN 

Berbagai bencana yang menimpa selama beberapa tahun terakhir telah 

menjadikan Indonesia cukup progresif dalam penanggulangan bencana, terutama 

dalam aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB). 

3 PENGUNGSI. Seorang 

warga lereng Merapi kategori 

Jompo di pengungsian 

Umbulharjo. 

Teks BAYU DWI ANGGONO 

Foto DWI OBLO 

Indonesia telah mempebaharui undang-udang yang mengatur upaya 

penanggulangan bencana. Sebelum tahun 2007, peraturan mengenai 

penanggulangan bencana masih tersebar secara sektoral dan belum 

dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh terhadap upaya 

penanggulangan bencana. 

Ketiadaan peraturan yang dapat menjadi landasan hukum kuat dalam 

penanggulangan bencana boleh jadi merupakan salah satu faktor penyebab 

lambatnya upaya pencegahan dan penanganan kejadian bencana di tanah air, 

terutama sebelum tahun 2007. 

Reformasi perundang-undangan itu ditandai dengan diberlakukannya UU 

No 24 /2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta beberapa peraturan 

pelaksanaannya. 

Lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana beserta peraturan 

turunannya telah mengubah paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. 

Penanggulangan bencana tidak lagi menekankan aspek tanggap darurat saja, 

tetapi juga pra bencana, saat bencana dan sesudah bencana. 

Salah satu hal penting yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana 

beserta peraturam turunannya adalah pembentukan Pusat Pengendalian 

Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), sebagai sarana membantu 

Kepala Badan Penanggulang Bencana di tingkat pusat dan daerah pada proses 

pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan PB tahap 

pada Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. 

Pusdalops PB merupakan Unit organisasi fungsional pada BNPB/BPBD 

yang fungsi utamanya adalah menyiapkan fasilitas pengendalian operasi serta 

menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam 

penanggulangan bencana. 

Menurut catatan BNPB sejak tahun 2008 hingga sekarang, Indonesia baru 

memiliki tujuh Pusdalops PB. Daerah-daerah yang sudah memiliki pusdalops 

penanggulangan bencana adalah Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jambi, Bali, 

DI Yogyakarta, dan di Kantor BNPB. 

Tujuh Pusdalops PB tentunya masih sangat kurang mengingat banyaknya 

PUSDALOPS PB, ANTARA KEBIJAKAN DAN KEMAMPUAN 

75


Aturan Main 

daerah rawan bencana di Indonesia. Peraturan 

menetapkan setiap daerah rawan bencana 

memiliki pusdalops. Keberadaan Pusdalops PB di 

setiap daerah rawan bencana adalah merupakan 

perintah peraturan perundang-undangan, 

Namun mahalnya biaya yang diperlukan 

untuk membangun dan menyiapkan sarana 

prasarana Pusdalops, seperti peralatan teknologi 

dan informasi menjadi alasan masuk akal kenapa 

Pusdalops sementara ini hanya terbantuk di tujuh 

lokasi. 

Mengenai aturan tentangt Pusdalops PB diatur 

dalam beberapa regulasi yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Pusdalops PB dibentuk untuk mengimplementasikan 

beberapa ketentuan dalam UU 

Penanggulangan Bencana meliputi pemberian 

pedoman dan pengarahan terhadap pencegahan 

bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, 

dan rekonstruksi secara adil dan setara. 

Undang-undang tersebut juga mengatur 

pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah 

yang mempunyai fungsi: koordinasi, komando dan 

pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana pada wilayahnya. 

Perpres No.8/2008 tentang BNPB 

Urgensi pembentukan Pusdalops PB oleh 

BNPB termuat dalam Pasal 3 yang menjelaskan 

BNPB berfungsi merumuskan dan menetapkan 

kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan 

tepat serta efektif dan efisien. 

Juga, mengkoordinasikan kegiatan 

penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, dan menyeluruh. 

Disebutkan pula fungsi koordinasi Pelaksana 

Penanggulangan Bencana dilaksanakan bersama 

lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, 

lembaga usaha, lembaga internasional dan/ 

atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap 

prabencana dan pascabencana. 

“Menurut catatan BNPB 

sejak tahun 2008 hingga 

sekarang Indonesia 

baru memiliki tujuh 

PUSDALOPS PB” 

Permendagri No 46/2008 dan 

pembentukan BPBD 

Permendagri No.46 /2008 mengatur tentang 

keberadaan Pusdalops PB pada Pasal 19 yaitu Unsur 

Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 

dapat membentuk Satuan Tugas. Pasal 15 mengatur 

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Provinsi 

terdiri atas: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur 

Pelaksana; c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan e. Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (2) Sekretariat Unsur 

Pelaksana paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan 

masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi. 

Pasal 16 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD 

Kabupaten/Kota terdiri atas: a. klasifikasi A; dan b. 

klasifikasi B. 

Dengan demikian Pusdalops PB pada dasarnya 

merupakan pelaksana teknis untuk membantu 

BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu untuk bertindak 

cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam 

pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

yang diamanatkan kepada BNPB/BPBD meliputi 

fase Pra-bencana (Kesiapsiagaan dan Mitigasi), Saat 

Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca-bencana. 

Sesuai dengan Pusdalops PB Provinsi/Kabupaten/ 

Kota, dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Pelaksana BPBD. 

Bagian lampiran Peraturan Kepala BNPB 

No.3/2008 menjelaskan dalam melaksanakan 

tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk 

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk 

tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji

cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat 

membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan 

sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana 

BPBD. 

Peraturan Kepala BNPB No.9/2008 

Lampiran Perka BNPB Nomor 9 mengatur salah 

satu tugas Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB adalah 

Membantu Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/ 

BPBD Kabupaten/Kota untuk Mengaktivasi Posko 

Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/BPBD 

Kabupaten/Kota. Pengertian dari mengaktivasi posko 

adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan personil, sarana dan prasarana 

Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas 

penanganan darurat bencana. 

Lampiran Perka BNPB No.10 /2008 mengatur 

salah satu tugas dari komandan tanggap darurat 

bencana adalah Mengaktifkan dan meningkatkan 

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos 

Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/ 

Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan 

tingkatan bencana. 

3 DEBU MERAPI. Seorang pengendara sepeda motor 

melewati jalan yang penuh debu Merapi di sekitar candi 

Borobudur. 

3 PENDATAAN. Seorang petugas sedang mendata warga di pengungsian Umbulharjo saat letusan Gunung Merapi. 

PUSDALOPS PB, ANTARA KEBIJAKAN DAN KEMAMPUAN 

77


Solusi 

BENANG KUSUT 

PEMBENTUKAN BPBD 

Pada tanggal 22 Oktober 2008, terbit Pemendagri No 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Satu bulan kemudian, 11 November 2008, keluar Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008). 

Teks DJUNI PRISTIYANTO Foto DOK. BNPB 

Perka BNPB 3/2008 ini baru didapat penulis pada tanggal 20 Februari 2009, 

sehingga analisis pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) tidak dapat dilakukan secara bersamaan berdasarkan kedua 

peraturan tersebut. 

Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari makalah penulis yang 

berjudul Pembentukan BPBD Berdasar Permendagri No. 46 Tahun 2008 tanggal 2 

November 2008. Sekarang, pembahasan pembentukan BPBD berdasarkan kedua 

peraturan di atas menjadi lebih lengkap.

Apa itu BPBD? 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

adalah sebuah lembaga khusus yang menangani 

penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat 

nasional, lembaga itu bernama Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). 

BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Dengan adanya 

BNPB, maka lembaga PB sebelumnya, yaitu Badan 

Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas 

PB) dibubarkan. Ini berimplikasi pada pembubaran 

rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah 

seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penangangan 

Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana 

Penanganan Bencana (Satlak PB). 

Berdasarkan undang-undang itu, fungsi BPBD 

adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan 

PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak 

cepat, tepat, efektif dan efisien, termasuk 

mengkoordinasikan kegiatan PB secara terencana, 

terpadu, dan menyeluruh. 

BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai 

lembaga non-departemen setingkat menteri, 

sementara BPBD dibentuk Pemerintah Daerah. Di 

tingkat provinsi, BPBD dipimpin seorang pejabat 

setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon 

Ib dan di tingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin 

seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota 

atau setingkat eselon IIa. 

Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan 

pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/ 

kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah 

(Sekda). Hal ini menimbulkan dilema karena 

jabatan setingkat Sekda adalah satu- satunya di 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, selama 

beberapa waktu muncul kekuatiran di kalangan 

para pejabat pemda tentang kemungkinan adanya 

‘matahari kembar’. 

Landasan Hukum 

Secara teknis, pembentukan BPBD diatur 

dengan Permendagri 46/2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perka BNPB 

3/2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, tapi 

payung hukum tertinggi pembentukan BPBD adalah 

UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

Namun secara prinsipil, tidak ada landasan 

BENANG KUSUT PEMBENTUKAN BPBD 

79


Solusi 

hukum untuk membentuk lembaga penanggulangan 

bencana secara tersendiri untuk tingkat kabupaten 

dan kota, entah itu berbentuk badan, dinas, kantor, 

inspektorat ataupun lembaga teknis lainnya. 

Pasal 25 UU 24/2007 berbunyi: “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, 

tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan 

Peraturan Daerah.” Ini menjelaskan bahwa 

pembentukan BPBD diatur dengan Perda, bukan 

melalui Permendagri 46/2008. 

Jadi bagaimana? Kalau mengenai organisasi dan 

tata kerja, BPBD mesti mengacu pada PP 41/2007, 

tapi PP 41/2007 itu tidak menyebut lembaga yang 

mengurusi penanggulangan bencana. Apakah PP 

41/2007 harus direvisi? 

Membentuk BPBD 

Tujuan Permendagri 46/2008 adalah untuk 

tertib administrasi, standardisasi organisasi dan 

tata kerja BPBD. Sedangkan tujuan Perka BNPB 

3/2008 adalah member acuan bagi pemerintah 

daerah dalam membentuk BPBD dan mekanisme 

penyelenggaraannya. 

BPBD adalah lembaga perangkat daerah 

dan mesti mengikuti tata aturan Kemendagri. 

Di sini perangkat daerah adalah lembaga yang 

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Sebelum ini sudah terbit 

PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; dan PP No 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan 

pembentukan dan pengurusan lembaga perangkat 

daerah, dan BPBD tentu saja mesti mengacu pada

pada PP 38/2007 dan PP 41/2007 itu. 

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri 46/2008, 

BPBD dibentuk di setiap provinsi dan dapat dibentuk 

di setiap kabupaten/kota. Pembentukan BPBD di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan 

dengan Perda. 

Sedangkan Perka BNPB 3/2008 Bab III hanya 

hanya menyebutkan bahwa untuk penanggulangan 

bencana di daerah, Pemda membentuk BPBD dan 

berkoordinasi dengan BNPB. Dan bila Pemda tidak 

membentuk BPBD, maka “tugas dan fungsi PB 

diwadahi dengan organisasi yang mempunyai 

fungsi yang bersesuaian dengan fungsi PB.” 

Tidak ada masalah pada pembentukan BPBD 

di tingkat provinsi, karena semua provinsi wajib 

membentuk BPBD. Masalah timbul di tingkat 

kabupaten/kota karena ada kata ‘dapat’ pada Pasal 

2 Permendagri 46/2008 tersebut. Kata ini tidak 

mewajibkan. Tidak ada kriteria yang jelas dalam 

membentuk atau tidak membentuk BPBD di tingkat 

kabupaten/kota. 

Arti yang bertentangan dengan Permendagri 

46/2008 ini muncul dari Perka BNPB 3/2008 Bab IIIA 

khususnya ayat 2, yaitu: “…Pemerintah Kabupaten/ 

Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota.” Ini berarti 

bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk 

BPBD, karena tidak ada klausul ‘dapat’ seperti yang 

terdapat dalam Permendagri 46/2008. Semakin 

membingungkan bila membaca pada ayat 4 

masih dalam peraturan yang sama, yaitu: “Dalam 

hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak 

membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas 

dan fungsi PB diwadahi dengan organisasi yang 

mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi 

PB.” Antara ayat 2 dan ayat 4 tidak sinkron. 

Mana yang mesti diikuti? Keduanya adalah 

lembaga yang sangat berwenang dalam 

pembentukan BPBD. Kriteria pembentukan 

BPBD itu mestinya mengacu pada tingkat risiko 

bencana di daerah tersebut. Kabupaten/kota yang 

mempunyai tingkat risiko bencana tinggi, maka wajib 

membentuk BPBD. Tapi kabupaten/kota yang 

mempunyai tingkat risiko bencana kecil maka, tidak 

wajib. Fungsi-fungsi PB bisa dijalankan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai untuk 

itu. 

Lembaga yang berwenang di bidang PB adalah 

BNPB, maka BNPB mestinya membuat kriteriakriteria 

teknis bila suatu kabupaten/kota perlu 

membentuk BPBD atau tidak. Kriteria-kriteria teknis 

ini berisi analisa untuk mengetahui tingkat risiko 

bencana di suatu daerah. Jadi, secara administrative 

BPBD mengacu pada aturan Kemendagri, tapi secara 

teknis mengacu pada BNPB. 

Dalam Pasal 16 Permendagri 46/2008 disebutkan 

bahwa susunan organisasi unsur pelaksana BPBD 

kabupaten/kota terdiri atas Klasifikasi A dan 

Klasifikasi B. Namun penentuan klasifikasi itu 

ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan 

keuangan dan kebutuhan (Pasal 20 Permendagri 

46/2008). 

Di situ disebutkan bahwa yang termasuk 

klasifikasi A adalah BPBD yang memiliki sumber daya 

maksimal, sedangkan yang termasuk klasifikasi B 

adalah BPBD yang bersumberdaya minimal. Bila 

tidak diimbangi dengan kriteria pembentukan BPBD 

yang sesuai tingkat risiko bencana, hal ini akan 

membawa konsekuensi serius. 

Contoh: Kabupaten X adalah sebuah daerah yang 

mempunyai tingkat risiko bencana tinggi; di daerah 

ini ada potensi ancaman gempa bumi, longsor, banjir, 

kekeringan dan tsunami. Atas dasar ini, Kabupaten 

X wajib membentuk BPBD. Tapi kabupaten X 

berpendapatan kecil, sumber daya alam dan sumber 

daya manusianya kurang. 

Bila mengacu pada Permendagri 46/2008, 

maka BPBD Kabupaten X itu tergolong klasifikasi 

B, dengan struktur minimalis dan anggaran yang 

kecil pula. Jelas Kabupaten X itu tidak akan mampu 


81


Solusi 

menanggulangi bencana di daerahnya sendiri. 

Ibarat “orang terbenam hingga ke leher, satu sapuan 

gelombang saja maka dia akan tenggelam”. 

Bagaimana bila pernyataan itu dibalik: “Bagi 

kabupaten/kota yang mempunyai tingkat risiko 

bencana tinggi, walau daerahnya itu miskin sumber 

daya, maka kabupaten/kota itu wajib membentuk 

BPBD dengan klasifikasi A.” Pemerintah Pusat dan 

Provinsi wajib mendukung BPBD kabupaten/kota 

tersebut agar dapat berjalan maksimal. Pemerintah 

Pusat dan Provinsi mendukung melalui penyaluran 

anggaran, peningkatan kapasitas, pengadaan sarana 

prasarana, kajian-kajian risiko bencana, dan lain-lain. 

Lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang 

telah membentuk BPBD? Provinsi Jawa Tengah telah 

membentuk Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasar Perda Provinsi Jawa Tengah No 10/2008, 

Sekretariat BPBD merupakan unsur pendukung 

tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur.” Dalam pelaksanaan harian, 

sekretariat BPBD Jaten dipegang Kalakhar BPBD. 

Kabupaten Boyolali membentuk “Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat” (Kesbangpollinmas) pada awal April 

2008. Badan Kesbangpollinmas Kab. Boyolali ini 

terdiri dari: 

1. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan. 

2. Bidang Hubungan antar Lembaga. 

3. Bidang Ideologi politik (Penangangan Konflik). 

4. Bidang Perlindungan Masyarakat (termasuk 

penanganan bencana alam). 

Dalam hal ini, Kab. Boyolali tidak secara khusus 

membentuk BPBD, tapi memasukkan fungsi-fungsi 

PB ke dalam lembaga Kesbanglinmas. Padahal, 

ancaman bahaya di daerah itu cukup lengkap seperti 

erupsi Gunung Merapi, longsor, gempa, kekeringan, 

banjir, wabah penyakit. 

Bagaimana Struktur BPBD? 

Misalkan BPBD sudah terbentuk. Lalu 

bagaimana strukturnya? BPBD berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan 

dipimpin oleh Kepala Badan yang juga Sekretaris 

Daerah. Hal serupa diatur Perka BNPB 3/2008, yaitu 

”Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh Sekretaris 

Daerah.” Jabatan Sekda yang merangkap Kepala 

BPBD ini tampaknya untuk mengatasi dilema 

‘matahari kembar’ tersebut di atas. 

BPBD terdiri atas Kepala Badan, Unsur Pengarah

dan Unsur Pelaksana. Uraian secara rinci mengenai 

tugas dan fungsi, uraian pekerjaan, keangotaan dan 

mekanismenya dan hal-hal terkait dengan susunan 

organisasi BPBD diatur oleh Permendagri 46/2008 

dan Perka BNPB 3/2008. 

Unsur Pengarah PB pada BPBD berada di bawah 

Kepala BPBD. Tugas Pengarah adalah memberikan 

masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam 

PB, sedangkan fungsinya adalah membuat 

rumusan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan PB. Ketua Pengarah dijabat oleh 

Kepala BPBD, anggotanya berasal dari instansi 

pemerintah daerah, golongan professional dan tokoh 

masyarakat. 

Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah 

melaksanakan PB secara terintegrasi yang meliputi 

pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca 

bencana. Sedangkan fungsi Unsur Pelaksana 

BPBD adalah melakukan pengoordinasian, 

pengkomandoan dan pelaksana. Susunan organisasi 

Unsur Pelaksana terdiri atas: 

1. Kepala pelaksana 

2. Sekretariat Unsur Pelaksana 

3. Bidang/seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

4. Bidang/seksi Kedaruratan dan Logistik 

5. Bidang/seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Unsur Pelaksana BPBD ini dapat membentuk 

Satuan Tugas, tapi dalam Permendagri 46/2008 tidak 

menguraikan lebih lanjut masalah ini. Penjelasan 

lebih detil terdapat pada Perka BNPB 3/2008. Jabatan 

Unsur Pelaksana BPBD diisi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, 

keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas 

yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. 

Permendagri 46/2008 dan Perka BNPB 

3/2008 ini menjadi acuan utama dalam teknis 

pembentukan BPBD di daerah-daerah. Namun masih 

ditemukan beberapa kontradiksi antar keduanya . 

Bila kontradiksi- kontradiksi tersebut tidak 

segera dipecahkan, maka dampaknya akan 

menghambat terbentuknya BPBD dan yang 

kemudian akan menghambat penyelenggaraan PB 

secara umum di Indonesia. 


83


Agenda AMCDRR 

KONFERENSI TINGKAT 

MENTERI ASIA TENTANG 

PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA 

(ASIAN MINISTERIAL CONFERENCE ON DISASTER RISK REDUCTION) 

MASYARAKAT memiliki kearifan dan kekuatan sendiri 

dalam menghadapi bencana. Ketika kekuatan komunitas 

ini diberdayakan, risiko bencana bisa dikurangi. Masalah 

ini akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri Asia 

tentang Pengurangan Risiko Bencana Kelima (The Asian 

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction/AMCDRR) 

di Yogyakarta, Indonesia, 22-25 Oktober. 

Pengurangan risiko bencana menjadi konsen semua negara. Karenanya, 

dibahas pula pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan perubahan 

iklim di tingkat lokal dalam perencanaan pembangunan nasional. Risiko 

bencana tingkat lokal juga dikaji termasuk penganggarannya. Demikian pula, 

perlu ada penguatan pengelolaan risiko bencana dan kemitraannya.

Semua hal di atas akan dibicarakan dalam 

konferensi dua tahunan yang diselenggarakan 

sejumlah negara di Asia sejak tahun 2005. Selain 

itu, paraMenteri yang mempunyai mandat dalam 

penanggulangan bencana di kawasan Asia bisa saling 

menguatkan. 

Komitmen pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo 

atau the Hyogo Framework for Action (HFA) 

ditegaskan kembali. Kerangka Aksi Hyogo adalah 

cetak biru untuk pengurangan risiko bencana 

tahun 2005-2015 yang telah diadopsi 168 negara 

anggota PBB pada Konferensi Tingkat Dunia tentang 

Pengurangan Risiko Bencana tahun 2005 di Kobe- 

Jepang. 

Konferensi ini juga menjadi wahana pertukaran 

pengalaman tentang keberhasilan penanggulangan 

bencana. Tidak hanya itu, dibicarakan pula 

pendekatan inovatif pelaksanaan lima program 

prioritas HFA dan rencana aksinya baik pada tingkat 

nasional dan tingkat lokal. 

Konferensi TingkatMenteriAsia tentang 

Pengurangan Risiko Bencana (AMCDRR) pertama 

3 AMCDRR I. Pertama kali diadakan di Beijing, Cina. 

kali diselenggarakan oleh Pemerintah Cina di Bejing 

pada Agustus tahun 2005. Konferensi pertama ini 

melahirkan Kerangka Aksi Bejing untuk Pengurangan 

Risiko Bencana. Nopember 2007, konferensi kedua 

dilaksanakan di New Delhi dengan Pemerintah India 

sebagai tuan rumahnya. Dari pertemuan kedua ini, 

lahir Deklarasi Delhi. 

Konferensi ketiga dilaksanakan di Kuala Lumpur 

dengan tuan rumah Pemerintah Malaysia pada 

Desember 2008 dan disepakati Deklarasi Kuala 

AGENDA AMCDRR 

85


Agenda AMCDRR 

Lumpur. Konferensi keempat diselenggarakan di 

Incheon pada25-28 Oktober 2010 dengan tuan 

rumah Pemerintah Korea Selatan dan menghasilkan 

Deklarasi Incheon. 

Pada penutupan konferensi keempat, Pemerintah 

Indonesia menunjukan minat untuk menjadi tuan 

rumah konferensi kelima. Kemudian, konferensi 

kelima ditetapkan untuk diselengarakan pada 22-25 

Oktober 2012 di Jogjakarta Expo Center, JEC. 

Pemerintah Indonesia dinilai berpengalaman 

dalam menangani sejumlah bencana. Karenanya, 

Indonesia dianggap sangat menyadari pentingnya 

upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. 

Untuk itu,Pemerintah Indonesia mengangkat 

tema “Penguatan Kapasitas Lokal dalam 

Pengurangan Risiko Bencana”. Adapun sub-temanya 

adalah: 

1. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana 

dan Perubahan Iklim di tingkat Lokal ke dalam 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Pengkajian Risiko Bencana tingkat lokal dan 

penganggarannya; 

3. Penguatan Pengelolaan Risiko Bencana dan 

Kemitraaan. 

Tujuan dari Konferensi Tingkat Menteri Asia 

tentang Pengurangan Risiko Bencana sebagai 

3 AMCDRR IV.

erikut: 

1. Mendorong komitmen politik dan investasi 

yang lebih kuat untuk Rencana Aksi Tingkat bagi 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB); 

2. Menyiapkan rekomendasi Sesi Ketiga Global 

Platfor mmengenai tema “Invest Today for A 

Safer Tomorrow – Increase Investment in Local 

Action”. 

3. Membangun mekanisme kerja sama praktis 

dalam membangun ketahanan di tingkat lokal 

antar negara pada kawasan Asia-Pasific; 

4. Mempromosikan pengetahuan lokal dan 

prakteknya dalam PRB sebagai metoda untuk 

penguatan kapasitas lokal dalam PRB. 

Kegiatan utama AMCDRR adalah pertemuan 

meja bundar tingkat tinggi dan pertemuan teknis. 

Pertemuan meja bundar menjadi forum bagi para 

menteri/ketua delegasi untuk menyampaikan 

pandangan dan bahan deklarasi konferensi. Para 

AGENDA AMCDRR 

87


Agenda AMCDRR 

peserta sesi teknis antara lain para ahli serta para 

praktisi pengurangan risiko bencana akan membahas 

tantangan utama terkait tiga subtema konferensi. 

Untuk itu, topik dan subyek baik pertemuan meja 

bundar maupun pertemuan teknis selalu berkaitan 

dengan subtema konferensi. 

3 JEC. Di sinilah nantinya akan diselenggarakan AMCDRR V pada 22-25 Oktober 2012.

3 PENGHARGAAN. Presiden RI, Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono menerima penghargaan “The Global Champion for 

Disaster Risk Reduction”. 

Konferensi yang berlangsung 4 hari ini juga akan 

mengakomodir kegiatan pendukung seperti: kegiatan 

prakonferensi, kegiatan pendukung, pameran, 

festival film, dan kunjungan lapangan ke area letusan 

Gunung Merapi tahun 2010 tempat berbagai kegiatan 

rehabilitasi dan rekontrukisi dilakukan. 

Diharapkan sebanyak 600 peserta dari 62 negara 

berpartisipasi dalam konferensi ini. Selain itu, 400 

orang lainnya dari tingkat lokal maupun nasional 

akan bergabung sebagai pengamat. 

Presiden Republik Indonsia, Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono, yang telah dianugrahi “The Global 

Champion for Disaster Risk Reduction” diharapkan 

membuka konferensi pada 23Oktober 2012. 

Konferensi ini diselenggarakan oleh Pemerintah 

Indonesia dengan dukungan dari Forum PRB 

Yogyakarta dan Platform Nasional PRB dan juga dari 

mitra kerja pembangunan seperti: the United Nations 

Country Team (UNCT) Indonesia, United Nations for 

International Strategy for Disaster Reduction, AusAID 

melalui Australia-Indonesia Facility for Disaster 

Reduction (AIFDR), Bank Dunia melalui Global Facility 

for Disaster Risk Reduction (GFDRR), New Zealand 

Aid dan lainya. 

AGENDA AMCDRR 

89


Resensi Buku 

BUKU BABON 

PENGURANGAN 

RISIKO BENCANA 

GLOBAL 

Buku “Hidup Akrab dengan 

Bencana” (“Living with 

Risk”) ini salah satu literatur 

kunci yang membentuk 

kerangka kerja penanggulangan 

bencana di dunia dekade ini. 

Berbagai pengalaman dari 

berbagai belahan dunia dihimpun 

untuk melahirkan hikmah dan 

penanganan bencana yang lebih 

baik. 

Sampai pertengahan tahun 2000, terjadi 

perubahan besar dalam sikap dan perilaku 

orang dalam menghadapi bencana alam. 

Di masa lalu, penekanan lebih pada respon 

kemanusiaan dan aktivitas tanggap darurat. Namun, 

hanya sedikit perhatian pada strategi-strategi 

pengurangan bencana untuk menyelamatkan ribuan 

nyawa bahkan melalui langkah-langkah yang paling 

sederhana. Saat ini, semakin diakui bahwa meskipun 

upaya-upaya kemanusiaan penting dan perlu terus 

diperhatikan, risiko dan kerentanan merupakan 

elemen sangat penting dalam mengurangi dampak 

negatif bencana. Karenanya, ini membawa 

pembangunan berkelanjutan. 

Gagasan untuk melakukan tinjauan global 

terhadap inisiatif-inisiatif pengurangan bencana 

muncul dalam milenium baru menyusul Dekade 

Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

Pengurangan Bencana Alam (United Nations 

International Decade for Natural Disaster Reduction)

1990-1999. Dekade tersebut menunjukkan bahwa, 

meskipun ada penurunan jumlah orang yang tewas, 

jumlah bencana dan kerugian ekonomi meningkat. 

Kerugian semacam itu umumnya disebabkan 

tiadanya strategi pengurangan bencana yang 

koheren dari lembaga-lembaga internasional dan 

regional, pemerintah, dan para pengambil keputusan, 

serta tiadanya pengembangan budaya pencegahan di 

antara masyarakat luas. 

Buku ini terutama ditujukan bagi para praktisi 

sebagai panduan dan referensi. Bagaimana kita 

dapat terus mengembangkan budaya pencegahan. 

Keputusan-keputusan manusia bisa meningkatkan 

atau mengurangi kerentanan terhadap ancaman 

bencana alam. Pengalaman memberi pelajaran. 

Berkembang pula teknologi untuk mengantisipasi 

dan mengurangi dampak bencana – sensor satelit 

yang bisa membaca tanda-tanda penting yang 

menunjukkan aktivitas gunung api, pergeseran 

seismik, atau runtuhnya lereng bukit berharihari 

atau bahkan berminggu-minggu sebelum 

malapetaka terjadi, atau telemetri yang dapat 

memantau peningkatan kelembaban tanah dalam 

sebuah aliran sungai yang dapat berfungsi sebagai 

peringatan akan adanya banjir mendadak di daerah 

hilir. 

Selain itu, tinjauan ini melihat bagaimana 

masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri, 

komunitas berinteraksi satu sama lain, pihak 

berwenang di tingkat lokal dan nasional merespons 

tantangan dan ancaman alam. Dipaparkan pula 

berbagai kepentingan, berbagai sikap yang selalu 

berubah, dan jaringan para aktor yang harus 

digerakkan untuk mengurangi risiko dan mencegah 

bencana. 

Strategi yang berbeda dituntut oleh kondisi 

manusia dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun, 

secara universal, strategi pengurangan risiko bencana 

apapun menuntut - yang pertama dan terutama - 

kemauan politik. Komitmen ini harus dihubungkan 

dengan perencanaan pembangunan dan aksi 

berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal. 

Di sisi lain, diharapkan terbentuk masyarakat 

aman yang telah belajar hidup bersama dan dari 

tanah mereka. Strategi-strategi pengurangan 

bencana hanya berhasil 

jika pemerintah 

dan warga negara 

paham bahwa sebuah 

bencana alam bukanlah 

diakibatkan suatu 

kekuatan dewa, tetapi 

kegagalan dalam 

berpikir dan bukti bahwa 

mereka mengabaikan 

tanggung jawab mereka 

sendiri. 

SAT 


• Judul Buku: Hidup 

Akrab dengan Bencana: 

Sebuah Tinjauan Global 

Tentang Inisiatif-Inisiatif 


Bencana (Jilid Pertama) 

• Judul Asli: Living with 

Risk: A Global Review 

of Disaster Reduction 

Initiaives (ISDR, 2006) 

• Pengarang: Bastian 

Affeltranger, dkk. 

• Penerbit: MPBI 

• Tahun Terbit: 2007 

• Jumlah Halaman: xxxviii 

+ 380 hal. 

Dua jilid 

Dalam versi aslinya “Living with Risk”, hanya 

ada satu jilid buku. Versi bahasa Indonesia yang 

diterbitkan Masyarakat Penanggulangan Bencana 

Indonesia (MPBI) menjadi dua jilid. Pembagian ini 

dilakukan supaya buku tidak terlalu tebal. 

Untuk diketahui bahwa buku versi asli diterbitkan 

Sekretariat International Strategy for Disaster 

Reduction (ISDR) sebelum terjadinya gempa 

dan tsunami pada 26 Desember 2004. Dengan 

demikian dapat dipahami bila contoh-contoh upaya 

penanggulangan bencana di Indonesia sangatlah 

sedikit. Dalam Jilid Pertama buku ini hanya ada satu 

contoh dari Indonesia, yaitu kasus banjir di Bandung 

(hal. 334-335). Dua kabupaten di Bandung yang 

rentan banjir dipilih sebagai ujicoba penanganan 

banjir dengan melibatkan Asian Disaster Reduction 

Center (ADRC), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 

komunitas setempat. Para pihak duduk bersama 

membahas faktor-faktor khusus yang dapat 

meningkatkan kapasitas komunitas untuk hidup 

dengan risiko. Sebagai hasilnya, penduduk setempat 

mengusulkan langkah-langkah seperti perbaikan 

jalan, tanggul perlindungan, dan definisi yang lebih 

baik tentang jalur air alami untuk mengurangi risiko 

di masa mendatang. 

Beragam pengalaman dalam publikasi ini, seperti 

disampaikan Sekretaris Jenderal PBB 1997-2006, 

Kofi A. Annan dalam prakata buku ini, diharapkan 

membuat semua terlibat dalam upaya membangun 

komunitas dan negara bangsa yang berdaya tahan di 

planet kita yang penuh bahaya ini. 

BUKU BABON PENGURANGAN RISIKO BENCANA GLOBAL 

91


Galeri

PLN, tumbuh bersama masyarakat 

Perusahaan mengubah sumber 

daya alam dan lingkungan 

menjadi keuntungannya. Namun ada 

sedikit perusahaan yang tumbuh dan 

berkembang bersama sumber daya 

dan lingkungannya. Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) memilih menjadi bagian 

dari yang disebut terakhir. 

Bagi PLN, lingkungan sosial dan 

alam adalah bagian tak terpisahkan dari 

usaha, maka kesejahteraan masyarakat 

dan keberlangsungan alam adalah juga 

sasaran investasi. 

Selama 2011 saja, PLN melalui 

divisi Corporate Social Responsibilty 

(CSR) Jawa Barat dan Banten telah 

menginvestasikan tak kurang dari Rp 

1,8 milyar dalam pengembangan energi 

bersih dan terbarukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, sekaligus 

menjaga keberlangsungan ekologis. 

Inisiatif ini bertemu dengan 

kreatifitas dan semangat masyarakat 

membangun kemandirian. Titik 

temu itu antara lain terwujud 

dalam pembangunan Pembangkit 

Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH), 

Pengembangan Desa Mandiri Energi, 

Pemanfaatan kotoran sapi dan eceng 

gondok untuk bio-gas, dan yang masih 

dalam uji coba: pemanfaatan angin 

sebagai sumber energi. 

Kerja kreatif ini melibatkan unsur 

perguruan tinggi, pesantren, lembaga 

swadaya masyarakat dan pemerintah 

daerah. 

Seiring dengan pengembangan 

energi bersih dan terbarukan adalah 

pemeliharaan kelestarian alam 

dan lingkungan, yang antara lain 

diwujudkan dalam perbaikan dan 

pembangunan sarana ibadah, sekolah, 

perpustakaan desa, sanitasi, apotik 

hidup, tempat sampah dan kegiatankegiatan 

pemberdayaan masyarakat. 

Kerja kreatif bareng ini juga telah 

mewujud dalam penanaman 25.000 

pohon di Das Citarum, 5.000 pohon 

di lahan kritis Cimaung, 200 pohon di 

lahan Kritis Gunung Halu, 7.500 pohon 

di Cikalong dan biopori di 120 desa di 

daerah Bandung Barat. 

Kiprah PLN ini meniscayakan satu 

hal: semakin tumbuh dan berkembang 

usaha, semakin sejahtera masyarakat, 

dan semakin kokoh pula penyangga 

keberlangsungan sumber daya alam. 

93


Galeri 

1 AWAN PANAS. Sapi-sapi 

korban awan panas gunung 

Merapi di Cangkringan, 

Yogyakarta. 

Foto: DWI OBLO


Galeri 

3 PEMUKIMAN WARGA MERAPI. Kampung Kinahrejo saat 

terkena awan panas Gunung Merapi yang pertama. 

Foto: DWI OBLO 

3 ABU VULKAN. Desa Kepuhhardjo tertutup oleh abu vulkan 

sehari setelah letusan pertama Gunung Merapi tanggal 26 

Oktober 2010. 

Foto: RADITYA DJATI

4 KORBAN LETUSAN 

MERAPI. Para relawan dan 

tim rescue yang membawa 

korban awan panas dari 

kampung Kinahrejo. 

Foto: DWI OBLO 

3 SAKSI. Desa Kepuhhardjo tertutup dan ditenggelamkan oleh 

material vulkan setelah letusan yang lebih besar pada tanggal 

4 Nopember 2010. Hampir satu desa tertimbun oleh material 

vulkan. 

Foto: RADITYA DJATI 

97


Edisi Depan 

MAJALAH Zerorisk Edisi ke-2 akan terbit bulan 

Oktober 2012 memuat Liputan Utama Bencana 

Gempa Bumi yang akhir-akhir ini banyak melanda 

Negeri kita. Liputan Utama akan mengetengahkan 

upaya rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan 

oleh masyarakat korban bencana di beberapa 

tempat dengan atau tanpa dukungan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat 

dan Dunia Usaha. 

Dalam Liputan Utama, akan dibahas pula 

antisipasi ke depan dalam upaya meminimalisir 

korban bencana, dengan nara sumber dari Badan 

Metereologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan juga para ahli dari 

Perguruan Tinggi. 

Di samping itu, rubrik Gagasan akan membahas 

rumah tahan gempa dan sekolah aman gempa bumi 

sebagai upaya mengurangi korban jiwa. Peringatan 

dini ancaman gempa bumi belum ditemukan, maka 

Kearifan Lokal dalam bentuk mitos-mitos yang 

dipercayai masyarakat akan dipaparkan dalam Edisi 

Kedua ini. 

Rubrik Hari ke Hari akan memuat pengamatan Tim 

Zerorisk terhadap perilaku masyarakat pada kawasan 

rawan tanah longsor selama 48 jam. Rubrik Solusi 

akan membahas Kerangka Kebijakan Penyusunan 

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di tanah 

air. Dan masih banyak lagi isu-isu Pengurangan Risiko 

Bencana (PRB) yg akan dibahas pada Edisi Depan 

nanti.

MERAPI TAK PERNAH INGKAR JANJI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?