bab ii penegakan hukum dan peninjauan kembali putusan ...

BAB II
PENEGAKAN HUKUM DAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN
PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN
HUKUM TETAP DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA
2.1. Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Upaya penegakan hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai
tanggung jawab secara parsial dari pihak tertentu. Hal itu karena adanya keterkaitan
berbagai pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem. Oleh karenanya, sebagai
suatu sistem perlu dipahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri.
Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai
padanan dari criminal justice system. Definisi criminal justice system dalam Black’s
Law Dictionary disebutkan sebagai “The system typically has three components: law
enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors,
defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole
officers)”. 59 Pengertian tersebut lebih menekankan pada “komponen” dalam sistem
penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan
lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian diatas juga menekankan kepada
fungsi komponen untuk ”menegakkan hukum pidana”, yaitu fungsi penyidikan,
proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.
Berbeda dengan pengertian dalam Black’s di atas, pengertian sistem peradilan
pidana seperti dikemukakan oleh Muladi, bahwa sistem peradilan pidana merupakan
Minn, h. 381
59 Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul,
43

suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana
utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum
pelaksanaan pidana. 60 Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, disamping
memberi penekanan pada suatu ”jaringan” peradilan, juga menekankan adanya
penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara
menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum
penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut, sedangkan dalam pengertian
Black’s terlihat lebih menekankan pada kelembagaannya (komponen).
Pemahaman pengertian “sistem” dalam pendapat yang lain menurut Gordon
B. Davis sebagaimana dikutip Muladi, dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik
sebagai physical system, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja
untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system, dalam arti gagasan-
gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam
ketergantungan. 61 Dari pemahaman tersebut, pengertian “sistem” dalam sistem
peradilan pidana meliputi keterpaduan bekerjanya elemen-elemen pendukung
peradilan pidana maupun gagasan-gagasan yang tersistimatis.
Definisi yang lain seperti dikemukakan Remington dan Ohlin sebagaimana
dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa criminal justice system dapat diartikan
sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan
pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara
peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku
sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi
60 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, h. 4
61 Ibid, h. 15
44

yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil
tertentu dengan segala keterbatasannya. 62 Pengertian tersebut memberi pemahaman
bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara
peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga
peradilan pidana dan pelaksananya.
Terkait dengan pengertian di atas, oleh Hagan seperti dikutip Romli
Atmasasmita, membedakan pengertian antara criminal justice system dan criminal
justice process. Menurut Hagan, criminal justice process adalah setiap tahap dari
suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang
membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system
adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses
peradilan pidana. 63 Peradilan pidana sebagai ”proses” menurut pengertian Hagan,
didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang
masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum
bagi tersangka/terdakwa. Sedangkan peradilan pidana sebagai ”sistem” didalamnya
terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam
prosesnya kearah suatu tujuan.
Dari definisi-definisi di atas, terlihat adanya beberapa penekanan, yaitu :
Pertama, adanya sistem dari suatu proses yang merupakan proses pelaksanaan
tanggung jawab yang terdapat dalam suatu lembaga peradilan pidana. Jadi terdapat
tahapan-tahapan yang berjalan secara sistematis dalam melaksanakan peradilan
pidana.
62 Romli Atmasasmita, 1996, Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme, Binacipta, Bandung, h. 14
63 Ibid.
45

Kedua, adanya fungsi komponen-komponen yang berperan menjalankan
proses tersebut. Komponen-komponen tersebut dengan mengambil batasan yang
diberikan Mardjono Reksodipoetro, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan
pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. 64 Jadi komponen
dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka
advokat sudah selayaknya menjadi bagian komponen didalamnya.
Apabila dilihat dari fungsi masing-masing komponen tersebut, yaitu
kepolisian yang berfungsi melakukan tugas penyidikan, kejaksaan bertugas
melakukan fungsi penuntutan, pengadilan yang berfungsi melakukan tugas
mengadili, advokat berfungsi melakukan tugas mendampingi dan memberikan jasa
bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa/terpidana, serta fungsi lembaga
pemasyarakatan yang bertugas menjalankan putusan penghukuman dan
pemasyarakatan narapidana, urutan tersebut menunjukkan rangkaian proses yang
harus dilalui dari suatu sistem yang bekerja untuk suatu tujuan tertentu.
Ketiga, adanya penekanan bagaimana tiap-tiap komponen menjalankan
tugasnya. Meskipun setiap komponen peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya
sebagai institusi yang berdiri sendiri dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda,
namun dalam menjalankan fungsinya tersebut semua komponen harus bekerja secara
terpadu. Keterpaduan tersebut diharapkan untuk menjalin kerja antar komponen
64 Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada
Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)”, Pidato Pengukuhan Penerimaan
Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, selanjutnya
disebut Marjono Reksodipoetro I, h. 1
46

secara terkait, sehingga terlaksana seluruh tahap dalam proses peradilan pidana yang
sinergis guna mencapai tujuan yang tertentu.
Keempat, adanya tujuan dari proses bekerjanya komponen-komponen dalam
sistem tersebut. Tujuan disini dipandang sebagai tujuan secara keseluruhan atas hasil
bekerjanya seluruh komponen. Oleh karenanya pemahaman tiap-tiap komponen dari
seluruh tahapan mengenai tujuan tersebut menjadi penting dan menjadi peran yang
sangat besar dalam mewujudkan tujuan atas proses yaitu dalam rangka
penanggulangan kejahatan.
Terkait dengan pemahaman atas tujuan dari sistem peradilan pidana, oleh
Alan Coffey sebagaimana dikutip Mardjono Reksodipoetro, dikemukakan bahwa :
Peradilan pidana hanya dapat diberfungsi secara sistimatis apabila setiap
bagian sistem tersebut mengingat akan tujuan yang hendak dicapai oleh
keseluruhan bagian lainnya. Dengan kata lain, sistim tersebut tidak akan
sistimatis jika hubungan antara polisi dan penuntut umum, polisi dengan
pengadilan, penuntut umum dengan lembaga pemasyarakatan, lembaga
pemasyarakatan dan hukum dan seterusnya, tidak harmonis. Diabaikannya
hubungan fungsional diantara bagian-bagian tersebut menyebabkan sistim
peradilan pidana rentan terhadap perpecahan (fragmentasi) dan tidak efektif. 65
Pemahaman di atas menegaskan bahwa proses bekerjanya peradilan pidana
baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman
yang sama diantara komponen-komponen peradilan pidana tentang tujuan sistim
peradilan pidana. Apabila tidak tercipta pemahaman yang sama diantara komponen,
peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri,
sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini
65 Mardjono Reksodipoetro, 1983, Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistim Peradilan
Pidana, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, selanjutnya disebut Marjono Reksodipoetro II, h. 82
47

tidak akan berhasil dengan baik. Oleh Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem
peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
mengulangi lagi kejahatannya. 66
Atas tujuan tersebut, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat
komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk
suatu ”integrated criminal justice system”. 67 Apabila keterpaduan dalam bekerja
sistem tidak dilakukan, oleh Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga
kerugian, yaitu :
1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masingmasing
instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masingmasing
instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas
terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas
menyeluruh dari sistem peradilan pidana. 68
Dirangkaikannya istilah “integrated” terhadap criminal justice system,
menurut Muladi dipandang sebagai suatu keputusan yang berlebihan (overboding),
sebab tidak ada sistem yang tidak terintegrasi atau terpadu. 69 Hal itu apabila ditarik
dari pengertian system menurut Muladi, karena dalam istilah system seharusnya
66 Romli Atmasasmita, Op.cit., h. 15
67 Romli Atmasasmita, Op.cit., h. 15
68 Romli Atmasasmita, Op.cit., h. 15
69 Muladi, Op.cit., h. 119
48

sudah terkandung keterpaduan (integration and coordination). 70 Keterpaduan
tersebut didasarkan atas indikator-indikator sebagai berikut :
1. Berorientasi pada tujuan (purposive behaviour).
2. Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (wholism).
3. Sistim selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (openness).
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistim nilai tertentu
(transformation).
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (interrelatedness).
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu
(control mechanism). 71
Meskipun demikian Muladi setuju apabila penyebutan istilah tersebut
diarahkan untuk lebih memberi tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih
diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya
merupakan disturbing issue. 72 Kiranya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang
tidak dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, menurut
pandangan para ahli hukum dimungkinkan tercipta fragmentasi yang dapat
menghambat tercapainya tujuan sistem tersebut dalam penegakan hukum. Adanya
wewenang diskresi juga dapat memicu timbulnya fragmentasi dalam sistem peradilan
pidana tersebut. Jika tidak ada rasa saling pengertian dan kerjasama diantara
subsistem-subsistem peradilan pidana, dapat menimbulkan berbagai kecurigaan yang
tidak perlu, dan juga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan sistem
peradilan pidana.
Keserempakan dan keselarasan sebagai kandungan makna dari sinkronisasi
sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem, menurut Muladi dapat besifat :
sinkronisasi struktural (structural syncronization), yaitu keserempakan dan
keselarasan dalam administrasi peradilan pidana (the administration of
70 Muladi, Op.cit., h. 1
71 Muladi, Op.cit., h. 119
72 Muladi, Op.cit., h. 1
49

justice) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum, dapat pula
bersifat sinkronisasi substansial (substancial syncronization), yaitu
keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam
kaitannya dengan hukum positif, dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural
(cultural syncronization), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam
menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara
menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 73
Pendapat yang lain sehubungan dengan tujuan sistem peradilan pidana
sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer, bahwa a pragmatic approach to
the central question of what the criminal law is good for would require both a
general assessment of whether the criminal process is a high speed or a lows peed
instrument of social control and a series of specific assessment of its fitness for
handling particular kinds of antisocial behavior. 74 Menurut Packer, bahwa suatu
pendekatan pragmatis atas pertanyaan mendasar mengenai tujuan baik dari adanya
hukum pidana memerlukan suatu penyelidikan secara umum tentang apakah suatu
proses pidana merupakan suatu kendali sosial yang memiliki kecepatan tinggi atau
rendah dari penyelidikan lanjutan dan bersifat khusus mengenai kemampuannya
untuk mengantisipasi perilaku anti sosial.
Satu-satunya cara untuk melaksanakan tugas tersebut diatas menurut Packer
adalah dengan mengabstraksi kenyataan dan membangun sebuah model. One way to
do this kind of job is to abstract from reality, to build a model. 75 Model yang hendak
dibangun adalah :
1. It has considerable utility as an index of current value choices........about
how the system actually operates (yang memiliki kegunaan sebagai
indeks dari suatu pilihan nilai masa kini tentang bagaimana suatu sistem
diimplementasikan).
73 Muladi, Op.cit., h. 1-2
74 Herbert L. Packer, 1986, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press,
Stanford, California, h. 152
75 Ibid.
50

2. The kind of model that might emerge from an attempt to cut loose from
the law on the books and to describe, as accurately as possible, what
actually goes on in the real life (sebuah model yang terbentuk dari usaha
untuk membedakan secara tajam hukum dalam buku teks dan
mengungkapkan seakurat mungkin apa yang sedang terjadi dalam
kehidupan nyata sehari-hari).
3. The kind of model we need is one that permits us to recognize explicitly
the value choices that underlie the details of the criminal process (sebuah
model yang dapat dipergunakan untuk mengenali secara eksplisit pilihan
nilai yang melandasi rincian suatu proses pidana). 76
Bentuk model yang cocok untuk mencapai hal di atas menurut Packer adalah
model-model normatif, dan dari beberapa model normatif yang ada, tidak akan lebih
dari dua model saja yang cocok, yaitu the due process model dan the crime control
model. 77 Terhadap model-model yang dibangun oleh Packer tersebut, Muladi
berpendapat terdapat kelemahan atas model-model itu, yaitu :
1. Crime control model, sebagaimana digambarkan oleh John Griffiths
sebagai model yang bertumpu pada the proposition that the repression of
criminal conduct is by far the most important function to be performed by
the criminal process. 78 Model ini berpandangan tindakan yang bersifat
represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana.
Menurut Muladi, model ini merupakan bentuk asli dari adversary model
dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus
dibasmi atau diasingkan, efisiensi, ketertiban umum berada diatas
segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan. 79
2. Due process model, menurut Muladi tidak sepenuhnya menguntungkan,
sebab meskipun model ini diliputi oleh the concept of the primacy of the
76
Ibid, h. 152-153
77
Ibid.
78
Muladi, Op.cit., h. 5
79
Muladi, Op.cit., h. 5
51

individual and the complementary concept of limitation on official power
dan bersifat anti outhoritarian values, namun tetap berada dalam
kerangka adversary model. 80 Konsep due process model menempatkan
individu pada kedudukan yang istimewa dan pembatasan kekuasaan
aparat dan bersifat anti nilai-nilai kepatuhan yang mutlak. Dalam
pandangan Muladi, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan falsafah
Pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana baik sebagai makhluk
individual maupun sebagai makhluk sosial. 81
3. Family model dari Griffiths dinilai juga kurang memadai, karena masih
terlalu offender oriented, padahal disisi lain masih terdapat korban (the
victim of crime) yang memerlukan perhatian serius. 82
Berdasarkan penilaian tersebut menurut Muladi, dengan mendasarkan diri
pada konsep equal justice, model yang sesuai dengan sistim peradilan pidana
Indonesia adalah model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan
yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan
umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan
korban kejahatan. 83 Model tersebut oleh Muladi disebut sebagai model
keseimbangan, yaitu model yang bertumpu pada konsep daad-daderstrafrecht.
Model keseimbangan kepentingan yang bertumpu konsep daad-daderstrafrecht
tersebut terlihat belum terakomodir dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini,
yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
80 Muladi, Op.cit., h.5
81 Muladi, Op.cit., h.5
82 Muladi, Op.cit., h.5
83 Muladi, Op.cit., h.5
52

yang bertumpu pada konsep daderstrafrecht yang lebih memberi penekanan pada
pelaku tindak pidana.
Keperpihakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana pada pelaku tindak pidana, terlihat dari sepuluh asas yang terkandung
didalamnya, yaitu :
1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tidak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan
dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seseorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan
pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan. 84
Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana di
Indonesia yang sampai saat ini masih melandaskan diri pada Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memang dirasakan belum
mewakili berbagai kepentingan. Sebagai contoh, mengenai kepentingan korban
dalam proses peradilan pidana yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum, juga masih
ada perbedaan yang menyolok dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Oleh
karenanya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana sebagaimana
dikemukakan Mardjono Reksodipoetro, yaitu antara lain menyelesaikan kasus
kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan,
agaknya tidak akan terlaksana secara baik.
84 Mardjono Reksodipoetro II, Op.cit., h. 11-12
53

Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa
penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah
pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-
peraturan hukum, 85 maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak
hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh
karenanya menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang
dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan
hukum itu dijalankan. 86
Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di
atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat
diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana,
karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang
dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang
berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang). Dengan selarasnya
tindakan antara komponen penegak hukum secara terstruktur, substansial maupun
kultural sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan Muladi diatas dengan
bertumpu pada konsep keseimbangan, maka penegakan hukum dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia diharapkan dapat mencapai keinginan-keinginan sesuai
hukum.
85 Satjipto Rahardjo I, Op.cit., h. 24
86 Satjipto Rahardjo I, Op.cit., h. 24
54

2.2. Fungsi Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Pidana
Istilah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia mulai dikenal
sejak negara Indonesia merdeka, yaitu termuat dalam Pasal 15 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
yang menyatakan, ”Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat
hal-hal atau keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang”. Ketentuan tentang
peninjauan kembali tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
yaitu ”Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan
undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.
Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964,
ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menambah ketentuan
bahwa peninjauan kembali dapat diajukan baik terhadap perkara perdata maupun
perkara pidana dan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung. Khusus
dalam perkara pidana, istilah peninjauan kembali terakhir termuat dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu
sebagaimana diatur dalam Bab XVIII, Bagian Kedua, Pasal 263 sampai dengan Pasal
269 KUHAP. Dalam Pasal 263 KUHAP dinyatakan, ”Terhadap putusan pengadilan
55

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.
Setelah keluarnya KUHAP pada tahun 1981, istilah peninjauan kembali
termuat lagi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, sebagaimana termuat dalam Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 66 sampai dengan
Pasal 77. Selain termuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, juga
termuat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Sebenarnya dalam praktik peradilan di Indonesia, peninjauan kembali sudah
lama dikenal dan diberlakukan. Pada awalnya istilah yang dipergunakan untuk
peninjauan kembali untuk perkara perdata adalah Request Civiel (rekes sipil)
sebagaimana diatur Reglement op de Rechtsvordering (Rv) (S.1847 jo. 1847-52 jo.
1849-63), sedangkan dalam perkara pidana adalah Herziening sebagaimana diatur
dalam Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 Titel ke-18 Reglement op de
Strafvordering (Rs) (S. 1847-40 jo. 57), yaitu hukum acara pidana yang berlaku
untuk memeriksa dan mengadili penduduk golongan Eropa, Timur Asing dan
Tionghoa ataupun yang dipersamakan dengan mereka. Istilah tersebut seperti
disebutkan oleh Oemar Seno Adji, bahwa lembaga hukum ”peninjauan kembali”
meliputi baik perkara pidana maupun perkara perdata masing-masing merupakan
”herziening” dan ”request civiel”. 87 Sedangkan bagi penduduk asli (Bumi Putera)
yang berlaku ketika itu adalah Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) (S. 1848-
Jakarta, h. 12.
87 Oemar Seno Adji, 1981, Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga,
56

57 jo. S. 1926-559) untuk daerah Jawa dan Madura, dan untuk daerah luar Jawa dan
Madura diberlakukan Rechtreglement Buitengewesten (RBg) (S. 1927-227). Akan
tetapi untuk perkara pidana, HIR maupun RBg sama sekali tidak mengenal tentang
peninjauan kembali tersebut.
Selain termuat dalam Reglement op de Strafvordering, Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung maupun dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas, istilah peninjauan kembali dalam perkara
pidana juga dapat dijumpai dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA). Antara lain dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1969, PERMA
Nomor 1 Tahun 1980 dan terakhir PERMA Nomor 1 Tahun 1982. Keluarnya
PERMA Nomor 1 Tahun 1982 mempertegas penggunaan istilah peninjauan kembali
baik terhadap perkara pidana maupun perkara perdata. Hal tersebut sebagaimana
terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 1982, yang menentukan
”Upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan istilah request civiel/rekes
sipil tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah ”peninjauan kembali”.
Apa yang dimaksud dengan peninjauan kembali dalam hukum positif
Indonesia yang ada juga tidak dijelaskan. Dalam beberapa hukum positif hanya
disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan
beberapa persyaratannya.
57

Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde), dalam hukum acara pidana yang sekarang berlaku
(KUHAP) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sama sekali tidak
mengaturnya. Namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03
Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, disebutkan bahwa
putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila
tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan
pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan
tingkat banding.
Ternyata agak sulit menemukan pengertian istilah peninjauan kembali dalam
peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam kepustakaan, seperti
dikemukakan oleh A. Hamzah dan Irdan Dahlan, diartikan bahwa peninjauan
kembali yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang
telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam
menjatuhkan putusannya. 88 Pendapat lain seperti dikemukakan oleh H. Adami
Chazawi, bahwa peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan
putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau
ahli warisnya. 89 Oemar Seno Adji merumuskan peninjauan kembali sebagai
herziening yang sama halnya dengan ”request civiel” dilakukan oleh Mahkamah
Agung terhadap putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah
88
A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara,
Jakarta, h. 4.
89
Adami Chazawi, 2010, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan
Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat, Sinar Grafika, Jakarta, selanjutnya disebut
Adam Chazawi I, h. 1.
58

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 90 Black’s Law Dictionary memberi definisi
peninjauan kembali atau judicial review sebagai a court’s review of a lower court’s
or an administrative body’s factual or legal findings. 91
Rumusan-rumusan pengertian tersebut hampir sama dengan rumusan
ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ditinjau dari unsur yang menyertai ketentuan
Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, landasan untuk dapat mengajukan peninjauan
kembali dalam perkara pidana terlihat telah diatur secara limitatif, yaitu pertama,
putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kedua, bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum. Ketiga, diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa latar belakang dibentuknya
lembaga peninjauan kembali adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana, yaitu
memberikan perlindungan hak terdakwa dari kesalahan penerapan hukum oleh
pengadilan. Namun dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan ”Terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang
bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.
Pihak-pihak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tersebut tidak menjelaskan apakah peninjauan kembali terbatas hanya untuk
terpidana atau ahli warisnya saja sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam
KUHAP, ataukah ada pihak lain yang juga boleh mengajukan peninjauan kembali
90 Oemar Seno Adji, Op.cit., h. 51.
91 Bryan A. Garner, Op.cit, h. 852.
59

seperti halnya Jaksa Penuntut Umum. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam
penjelasan Pasal 24 ayat (1) hanya menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ”hal
atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau
adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.
Pengajuan peninjauan kembali juga harus didasarkan atas alasan yang cukup.
Secara doktriner terdapat dua alasan penting dalam pengajuan peninjauan kembali,
yaitu adanya ”conflict van rechtspraak” dan adanya ”novum”. 92 Yang dimaksud
dengan conflict van rechtspraak adalah terdapatnya putusan-putusan yang berlainan
dengan keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, tetapi ternyata satu dengan
lainnya bertentangan. 93 Sedangkan novum adalah adanya suatu keadaan baru yang
menimbulkan dugaan kuat, jika diketahui keadaan itu pada waktu sidang masih
berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan juga terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 94
Alasan diperkenankannya pengajuan peninjauan kembali di atas, secara
substansial hampir sama dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu :
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
b. apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan
yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu
dengan yang lain.
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim
suatu kekeliruan yang nyata.
92 Oemar Seno Adji, Op.cit., h. 49.
93 Oemar Seno Adji, Op.cit., h. 38.
94 Oemar Seno Adji, Op.cit., h. 39.
60

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, terlihat adanya tiga unsur
alasan pengajuan peninjauan kembali, yaitu pertama, terdapatnya keadaan baru,
kedua, terdapat putusan yang saling bertentangan, dan yang ketiga, terdapat
kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
Di samping harus memenuhi landasan dan alasan yang cukup, pengajuan
peninjauan kembali juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Sahnya pengajuan
peninjauan kembali menurut M. Yahya Harahap adalah adanya surat permintaan
peninjauan kembali. Tanpa surat permintaan yang memuat alasan-alasan sebagai
dasar, permintaan yang demikian dianggap tidak ada. 95 Pendapat tersebut menurut
M. Yahya Harahap didukung oleh Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. 96
Pasal 264 ayat (1) KUHAP menegaskan, ”Permintaan peninjauan kembali
oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) diajukan kepada
panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan
menyebutkan secara jelas alasannya”. Pasal 264 ayat (4) KUHAP menegaskan,
”Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami
hukum, panitera ketika menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan
apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera
membuatkan surat permintaan peninjauan kembali”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) tersebut, maka
menurut M. Yahya Harahap, bahwa sebagai syarat formal permohonan peninjauan
kembali adalah adanya ”surat permintaan” yang memuat alasan yang menjadi dasar
95 M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 598.
96 Ibid.
61

permintaan peninjauan kembali. 97 Sedangkan yang menjadi syarat materiil pengajuan
peninjauan kembali agar permintaan peninjauan kembali dapat diterima dan
dibenarkan oleh Mahkamah Agung, menurut H. Adami Chazawi adalah (1) adanya
keadaan baru (novum), (2) ada beberapa putusan yang saling bertentangan (conflict
van rechtspraak), dan (3) putusan memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau
kekeliruan nyata. 98 Syarat materiil tersebut termuat dalam Pasal 263 ayat (2)
KUHAP.
Keadaan baru (novum) yang dapat dijadikan landasan permintaan peninjauan
kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan
dugaan kuat, yaitu :
1. Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada
waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk
menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan
hukum. atau
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang
berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan
yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. atau
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan
menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. 99
Parameter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut
sangat kuat adalah :
1. Didukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah
sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.
2. Berdasarkan hukum pembuktian, ”keadaan baru” tersebut mempunyai
hubungan dan pengaruh langsung, karenanya dapat digunakan sebagai
dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang
dilawan dengan upaya hukum peninjauan kembali.
3. Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar
pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum
97 Ibid.
98 Adami Chazawi I, Op.cit., h. 61.
99 M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 598.
62

tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih
ringan. 100
Maksud dari syarat materiil kedua, yaitu adanya beberapa putusan yang
saling bertentangan (conflict van rechtspraak) adalah apabila dalam pelbagai putusan
terdapat :
1. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti.
2. Kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan
sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara.
3. Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan
terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang
lainnya. 101
Beberapa putusan yang saling bertentangan (conflict van rechtspraak)
dimaksud di atas harus memenuhi syarat, yaitu :
1. Antara pelbagai putusan itu harus terdapat hubungan yang erat.
2. Dua atau lebih putusan tersebut harus sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap. 102
Maksud dari syarat materiil ketiga pengajuan peninjauan kembali, yaitu
putusan memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Menurut H.
Adami Chazawi adalah kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata, artinya
terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui, tanpa harus menggunakan
kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji
kebenarannya. 103 Kekhilafan atau kekeliruan hakim secara nyata dapat terjadi pada
pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuatnya. Antara pertimbangan hukum
dan amar putusan berkaitan erat, karena amar putusan tidak boleh menyimpang dari
100 Adami Chazawi, Op.cit., h. 65.
101 M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 600.
102 Adami Chazawi, Op.cit., h. 80.
103 Adami Chazawi, Op.cit., h. 84.
63

pertimbangan hukumnya. Tiap amar putusan harus didasari pertimbangan hukum,
sehingga apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar putusan, maka
putusan itu dapat dipandang sebagai putusan yang memperlihatkan adanya
kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.
Setelah memperhatikan alasan maupun persyaratan pengajuan peninjauan
kembali di atas, maka perlu diketahui terhadap putusan apa saja yang dapat
dimintakan peninjauan kembali. Mengacu pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka
kiranya dapat diketahui bahwa putusan yang dapat dimintakan peninjauan kembali
adalah sebagai berikut :
1. Semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Semua putusan pengadilan.
3. Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.
Peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) baru terbuka setelah upaya hukum biasa berupa
banding atau kasasi telah tertutup. Artinya, sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa
yang harus dilalui lagi atau karena batas waktu pengajuan upaya hukum biasa telah
terlampaui. Putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah
putusan pengadilan pada semua tingkat, yaitu putusan pengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Negeri), putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi)
maupun putusan pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), asalkan putusan-
putusan disetiap tingkat tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Meskipun permintaan peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan
semua tingkat pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi
64

undang-undang menentukan pengecualian. Pengecualian dimaksud adalah
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu terhadap putusan
bebas (vrijspraak) atau terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag
rechts vervolging).
Pengecualian tersebut oleh undang-undang dimaksudkan semata-mata untuk
kepentingan terpidana, yaitu memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela
kepentingannya agar dapat terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan
kepadanya. Oleh karenanya, dari sisi ini dipandang sangat logis pengecualian
tersebut, karena sangat tidak wajar bagi terpidana yang telah dibebaskan dari
pemidanaan atau telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, ia mengajukan
keberatan dengan melakukan pengajuan peninjauan kembali. Atas dasar itulah
menurut sejarahnya upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum.
2.3. Perkembangan Pengaturan Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum
Luar Biasa di Indonesia
Lembaga peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam sejarah
perkembangan peradilan di Indonesia sebenarnya telah lama dikenal. Hal tersebut
dapat diketahui dari hukum acara yang dipergunakan dalam pengadilan untuk
golongan Eropah ketika itu, yaitu Reglement op de Rechtsvordering (S.1847 jo.
1847-52 jo. 1849-63) untuk perkara perdata dan Reglement op de Strafvordering (S.
1847-40 jo. 57) untuk perkara pidana. Kedua hukum acara tersebut telah mengatur
tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan
65

tetap. Menurut Reglement op de Rechtsvordering, Peninjauan kembali dalam perkara
perdata disebut dengan istilah Request Civiel, sedangkan menurut Reglement op de
Strafvordering, peninjauan kembali dalam perkara pidana disebut dengan istilah
herziening.
Berbeda dengan hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropah, dalam
hukum acara yang berlaku di pengadilan (Landraad dan Raad van Justitie) untuk
golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing, yaitu Het Herziene Indonesisch
Reglement (HIR) (S. 1848-57 jo. S. 1926-559) untuk daerah Jawa dan Madura,
sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diberlakukan Rechtreglement
Buitengewesten (RBg) (S. 1927-227), ternyata dalam kedua hukum acara tersebut
tidak diatur mengenai lembaga peninjauan kembali, baik untuk perkara perdata
(request civiel) maupun untuk perkara pidana (herziening).
Ketika terjadi pendudukan Bala Tentara Jepang pada tahun 1942, dengan
Osamu Serei Nomor 34 Tahun 1942 telah menghapuskan badan peradilan yang
dibentuk Pemerintahan Kolonial Belanda untuk golongan rakyat Eropah, yaitu
Residentiegerecht, Raad van Justitie dan HoogGerechtshof. Osamu Serei Nomor 34
Tahun 1942 menetapkan Tihoo Hooin sebagai pengganti Landraad, Kootoo Hooin
sebagai pengganti Raad van Justitie dan Saikoo Hooin sebagai pengganti Hoog-
Gerechtshof. 104 Badan-badan peradilan bentukan Bala Tentara Jepang tersebut
menjadi pengadilan untuk rakyat pada umumnya (termasuk golongan Eropah) baik
untuk perkara perdata maupun perkara pidana pada tingkat pertama, tingkat banding
dan tingkat kasasi.
104 H.R. Purwoto S. Gandasubrata, 1998, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI) Cabang Mahkamah Agung R.I., Jakarta, h. 135.
66

Pemberlakuan Osamu Serei yang menghapuskan pengadilan untuk golongan
Eropah tersebut, menghapus pula hukum acara yang diatur dalam Reglement op de
Rechtsvordering (BRv) dan Reglement op de Straf vordering (RRv). Oleh karenanya
badan peradilan seperti Tihoo Hooin, Kootoo Hooin dan Saikoo Hooin dalam
mengadili perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana menggunakan hukum
acara yang diatur dalam HIR dan RBg. Dengan berlakunya HIR dan RBg tersebut
lembaga peninjauan kembali tidak ada lagi, karena dalam kedua hukum acara
tersebut tidak mengatur lembaga peninjauan kembali.
Pada tahun 1945 yaitu dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang diikuti dengan pemberlakuan
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945, yang menentukan ”Segala badan dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”,
maka HIR dan RBg sebagai hukum acara dalam pemeriksaan perkara di pengadilan
tetap berlaku. Oleh karena HIR dan RBg tidak mengenal lembaga peninjauan
kembali, maka dengan demikian lembaga peninjauan kembali dalam praktik
peradilan tidak pernah ada.
Kemudian pada tahun 1951 ketika diberlakukan Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan bahwa ”Pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh segala Pengadilan
Negeri, oleh segala Kejaksaan padanya dan oleh Pengadilan Tinggi dalam daerah
Republik Indonesia, ”Reglemen Indonesia yang dibaharui” (Staatsblad 1941 No. 44)
67

seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana
sipil”.
Melalui Pasal 393 Reglemen Indonesia yang dibaharui (Staatsblad 1941 No.
44) atau HIR, sebenarnya telah diberi kemungkinan dalam hal-hal yang sangat
diperlukan menggunakan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang ditentukan dalam
Reglemen Hukum Acara Perdata yang dipakai pengadilan golongan Eropah seperti
Raad van Justitie dan Hooggerechtshof oleh beberapa Pengadilan Negeri kota besar
seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, dengan seijin Gouverneur-Generaal
(Presiden Republik Indonesia) setelah meminta pertimbangan Hooggerechtshof
(Mahkamah Agung Indonesia), seperti halnya terhadap lembaga peninjauan kembali
(request civiel). Namun hal itu dalam praktik tidak pernah dijumpai. Untuk perkara
pidana, dalam HIR tidak ada ketentuan yang menunjuk dapat digunakannya lembaga
peninjauan kembali (herziening) seperti yang diatur dalam Reglement op de Straf
vordering (RSv).
Penggunaan lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana terhadap
putusan-putusan pengadilan yang dianggap keliru atau kurang tepat dalam praktik
muncul kembali pada sekitar tahun 1960-an. Namun berdasarkan yurisprudensi, pada
umumnya permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana ketika itu
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), karena dianggap tidak
ada dasar hukumnya. 105
Keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana terlihat pada Pasal 15 yang
105 Ibid, h. 136
68

menetapkan, bahwa ”Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-
hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang”. Hal itu
sebenarnya menunjukkan bahwa sejak saat itu lembaga peninjauan kembali sebagai
hukum positif dapat dipergunakan dalam perkara pidana. Namun ketentuan tersebut
masih memerlukan peraturan pelaksananya, seperti terlihat pada penjelasan Pasal 15
undang-undang tersebut, yaitu ”Syarat-syaratnya ditetapkan dalam hukum acara”.
Sedangkan hukum acara mengenai lembaga peninjauan kembali ketika itu belum
ada, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktik pengadilan.
Karena begitu lamanya belum ada juga peraturan pelaksana mengenai
lembaga peninjauan kembali tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum dan
demi kesatuan serta kepastian hukum dalam menangani perkara peninjauan kembali
oleh pengadilan, pada tanggal 19 Juli 1969 Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1969 mengenai tambahan
hukum acara Mahkamah Agung dengan lembaga ”peninjauan kembali” suatu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap beserta
peraturan pelaksanaannya. PERMA tersebut mengatur secara terperinci alasan-alasan
maupun tata cara pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam perkara perdata maupun
perkara pidana.
Ternyata keluarnya PERMA tersebut menimbulkan keberatan dari Menteri
Kehakiman, karena menganggap bahwa PERMA tersebut bertentangan dengan
ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, yang menentukan bahwa
69

hal ini harus ditentukan dengan undang-undang. 106 Menteri Kehakiman menganggap,
bahwa Mahkamah Agung telah membuat ”law making”, yang merupakan wewenang
Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan “rule making” yang
merupakan wewenang Mahkamah Agung, yang hanya dapat membuat ”interne
regeling” untuk pengadilan saja. 107 Menanggapi keberatan yang diajukan oleh
Menteri Kehakiman dan untuk menenggang rasa terhadap pendapat Menteri
Kehakiman tersebut, maka Mahkamah Agung menunda berlakunya PERMA dan
mempersilahkan pengadilan membentuk yurisprudensi tentang peninjauan kembali
perkara perdata dan pidana dengan mengacu pada isi PERMA itu. 108
Lembaga peninjauan kembali (herziening) sebagai upaya hukum luar biasa,
kembali serius dibicarakan oleh kalangan hukum setelah munculnya kasus Sengkon
Bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep Bin Salam, yang dikenal secara luas
dengan kasus Sengkon dan Karta. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 2/K.T.S/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977, Sengkon dan Karta masing-
masing dihukum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh)
tahun atas perbuatan pembunuhan, dan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam
tingkat banding, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan. Namun
karena Sengkon dan Karta tidak mengajukan kasasi, maka putusan tersebut menjadi
berkekuatan hukum tetap, sehingga mereka menjalani pidananya di Lembaga
Pemasyarakatan. Ternyata didalam Lembaga Pemasyarakatan ada narapidana lain
bernama Gunel yang mengakui bahwa dialah yang membunuh korban dan bukan
Sengkon dan Karta sebagai pelakunya. Atas pengakuannya itu Gunel diajukan
106 Ibid, h. 137
107 Ibid. h. 137
108 Ibid. h. 137
70

kemuka sidang pengadilan dan dihukum melakukan pembunuhan, dan terhadap
putusan tersebut Gunel menerima putusan pengadilan.
Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas
nama Gunel tersebut, para kuasa hukum Sengkon dan Karta mengajukan
permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Sengkon dan
Karta mendesak terus agar perkara peninjauan kembali tersebut dapat diperiksa.
Kasus Sengkon dan Karta menjadi mengemuka dan terus menjadi perbincangan oleh
para pakar hukum. Kemudian Mahkamah Agung atas persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan
Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, sebagai
pengaturan sementara sebelum diatur dengan undang-undang.
PERMA Nomor 1 Tahun 1980 pada intinya tidak banyak berbeda dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 1969, yaitu mengatur permasalahan peninjauan kembali
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik
dalam perkara perdata dan maupun perkara pidana. Berdasarkan PERMA Nomor 1
Tahun 1980 tersebut Mahkamah Agung mengadili Permohonan peninjauan kembali
yang diajukan kuasa hukum Sengkon dan Karta. Dalam putusannya Mahkamah
Agung membebaskan kedua terhukum Sengkon dan Karta dari segala tuduhan. 109
Meskipun ketika itu pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 1980 tersebut
menjadi masalah yang kontroversial dikalangan para pakar hukum, karena dianggap
tidak mencerminkan asas-asas yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun tetap dipandang
109 Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1981 Nomor 6 PKK/Kr/1980
71

sebagai suatu pemecahan yuridis, yaitu untuk menampung permasalahan yang
muncul akibat kekhilafan atau kekeliruan aparat peradilan, seperti halnya kasus
Sengkon dan Karta.
Pada tahun 1981, yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana yang
berasal dari zaman kolonial, yaitu HIR dan RBg dinyatakan tidak berlaku lagi,
karena dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan Negara Indonesia sebagai negara
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Bab XVIII
bagian Kedua KUHAP telah diatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sejak berlakunya KUHAP sebagai landasan hukum acara pidana, maka sejak
saat itu pula lembaga peninjauan kembali dalam perkara pidana telah diatur dengan
undang-undang. Dengan demikian peraturan mengenai lembaga peninjauan kembali
sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1980 harus dicabut. Kemudian
berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1982 sebagai penyempurnaan PERMA Nomor
1 Tahun 1980, dinyatakan bahwa peraturan tentang peninjauan kembali perkara
pidana dicabut, sedangkan peraturan tentang perkara perdata dipertahankan dan
diperinci lebih lanjut.
2.4. Hak Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Asas due process of law sebagai manifestasi pengakuan hak-hak asasi
manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang sangat penting dan harus
dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum.
Asas due process of law sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui
72

proses hukum yang adil, juga merupakan jaminan atas hak-hak yang dimiliki
tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Hak warga negara (civil rights) tersebut
merupakan hak seseorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan
pengakuan asas kebersamaan kedudukannya didalam hukum (equality before the
law) melalui proses hukum yang adil (due process of law) yang dalam hal ini adalah
mekanisme proses peradilan pidana. 110
Hak due process of law dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum,
bersumber dari cita-cita “negara hukum” yang menjunjung tinggi “supremasi
hukum” (the law is supreme) yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan
“bukan oleh orang” (government of law and not of men). 111 Dari asas tersebut, dalam
pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, setiap institusi pada setiap tingkat
pemeriksaan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus berpegang pada
ketentuan hukum yang ada, dalam hal ini adalah hukum acara pidana. Oleh
karenanya prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” sebagai konsep due
process of law sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa
dapat terpenuhi.
Asas due process of law dalam KUHAP menurut Mardjono Reksodiputro,
tercermin dari sepuluh prinsip perlindungan hak warga negara sebagaimana
ditemukan dalam penjelasan KUHAP, yaitu :
1. perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun.
2. praduga tidak bersalah.
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan.
110 I Gusti Ketut Ariawan, Op.cit., h. 8-9
111 M. Yahya Harahap, Op.cit., h. 95
73

6. peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. peradilan yang terbuka untuk umum.
8. pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan undang-undang dan
dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau
penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak
untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
10. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.
112
Negara Republik Indonesia yang dalam konstitusi telah mengikrarkan diri
sebagai negara hukum sebagaimana terlihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang
memberikan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga
negaranya, juga merupakan konsekuensi dari suatu negara hukum. Karena sebagai
negara hukum menurut Sri Sumantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :
1. pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar
atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).
3. adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. 113
Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Friedrich Julius Stahl,
bahwa suatu negara hukum ditandai oleh adanya empat unsur pokok, yaitu :
1. pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
2. negara didasarkan pada teori Trias Politica.
3. pemerintah didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur).
4. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige
overheidsdaat). 114
Dari kedua pendapat diatas menunjukkan arti, bahwa negara mempunyai
tanggung jawab atas perlindungan hak-hak warga negara sebagai perwujudan
112
Mien Rukmini, Op.cit., h. 84-85
113
Sri Sumantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni,
Bandung, h. 29
114
Muh. Tahir Ashary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, h. 66
74

penghargaan akan hak asasi manusia. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut
apabila terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang, termasuk dalam proses
peradilan pidana, akan memberi harapan bagi setiap orang, termasuk dalam hal ini
adalah bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-
haknya secara seimbang pula.
Kesimbangan dalam hidup yang dimiliki oleh setiap orang tersebut
merupakan salah satu aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal tersebut,
dikatakan oleh Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, bahwa pada dasarnya hak asasi
manusia ditandai oleh dua ciri. Pertama, kesimbangan antara hak dan kewajiban.
Kedua, kesimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum
(masyarakat). Jadi, perlindungan HAM meliputi dua unsur, yaitu hak asasi
perseorangan dan hak asasi masyarakat. 115
Nilai keseimbangan tersebut ditinjau dari segi hukum, menurut Barda
Nawawi Arief, adalah keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan aspek
kemasyarakatan, mengandung makna antara hak-hak perorangan (individual) disatu
pihak dan hak-hak kemasyarakatan (sosial) dilain pihak. Dengan perkataan lain,
hukum harus merupakan manifestasi dan sekaligus pelindung HAM secara individual
dan HAM sebagai satu kesatuan hak komunitas. 116
Pendapat di atas dapat dipahami karena pada dasarnya hak asasi manusia
seperti dikemukakan Masyhur Effendi, adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak
milik umat manusia, orang per orang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai
115 Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi
Dalam Kontek KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, h. 9
116 Barda Nawawi Arief, 1992, ”Perlindungan HAM Dalam Hukum Positif di Indonesia”,
dalam, Himpunan Naskah Lokakarya Nasional Tentang Hak-HAM, Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Luar Negeri, Jakarta, selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II, h. 89.
75

meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan
bertanggungjawab. 117
Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara sebagai
salah satu unsur negara hukum, dalam proses peradilan pidana menjadi aspek yang
fundamental. Oleh karena adanya asas persamaan kedudukan didalam hukum dalam
proses peradilan pidana, menjadi tuntutan yang harus diwujudkan. Implementasi
dalam proses peradilan pidana di Indonesia, terhadap pihak-pihak yang berhadapan,
yaitu terhadap terdakwa disatu pihak dan penuntut umum di pihak yang lain, hakim
dituntut bersikap tidak memihak (impartial).
Asas persamaan kedudukan dimuka hukum sejak proses penyidikan sampai
dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, diharapkan dapat memberikan jaminan
kepastian hukum untuk melindungi baik bagi kepentingan negara maupun
kepentingan terdakwa, serta lebih jauh tentunya juga bagi kepentingan korban.
KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah
merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum.
Hak-hak dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68
KUHAP, yaitu :
1. Hak untuk segera diperiksa dan diajukan ke pengadilan serta diadili
(Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).
117 H. A. Masyhur Effendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum
Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 143.
76

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a
dan butir b KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
(Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk
oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi
tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum
sendiri, dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan
penahanan untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan
negaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).
8. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya bagi
tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan (Pasal 58 KUHAP).
9. Hak pemberitahuan tentang penahanan atas diri tersangka atau terdakwa
kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi
penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
77

10. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan
jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun mendapatkan bantuan
hukum (Pasal 60 KUHAP).
11. Hak untuk menghubungi dan menerima sanak keluarganya secara
langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk kepentingan
pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
12. Hak untuk berhubungan melalui surat menyurat dengan penasihat
hukumnya atau dengan sanak keluarganya (Pasal 62 KUHAP).
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal
63 KUHAP).
14. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal
64 KUHAP).
15. Hak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian
khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya
(a de charge) (Pasal 65 KUHAP).
16. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan
putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).
17. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).
Dari rumusan hak-hak sebagaimana tersebut di atas setidak-tidaknya negara
telah menjamin kepastian hukum perlindungan hak asasi terhadap terdakwa. Akan
tetapi, apabila dilihat kembali dari asas persamaan kedudukan didalam hukum
78

(equality before the law) dalam proses peradilan pidana, masih terlihat kurang
adanya keseimbangan perhatian khususnya bagi korban tindak pidana. Perhatian
negara lebih banyak merangkum kepentingan terdakwa dalam proses peradilan
pidana. Namun sebaliknya perhatian terhadap korban tindak pidana belum banyak
dijamin dalam proses peradilan pidana.
Perhatian terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP terlihat hanya
mengenai permasalahan ganti kerugian seperti dirumuskan dalam Pasal 98 KUHAP,
yaitu ”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan
perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka
hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.
Perhatian terhadap korban tindak pidana seperti itu dipandang sebagai pendekatan
yang terlalu sempit. Hal tersebut karena hanya memusatkan perhatian pada
penggantian kerugian yang bersifat finansial, tidak memikirkan dampak lainnya yang
bersifat psikologis. Padahal, korban tindak pidana atau korban kejahatan menurut
Muladi, harus diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai
akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah
terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran). 118
Demikian juga dalam hal pengajuan upaya hukum terhadap suatu putusan
pengadilan, terdakwa atau terpidana oleh KUHAP masih diberi ruang untuk
mempertahankan hak-haknya melakukan tinjauan ulang melalui upaya banding,
kasasi dan bahkan pengajuan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang
118 Muladi, Op.cit., h. 66
79

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal upaya hukum di atas, memang
disamping terdakwa atau terpidana, KUHAP juga memberikan hak kepada
jaksa/penuntut umum untuk melakukan upaya banding maupun kasasi terhadap
putusan pengadilan yang dipandang kurang tepat. Posisi jaksa/penuntut umum disini
tentunya atas nama negara untuk mempertahankan kepentingan umum. Namun
KUHAP tidak secara tegas menentukan apakah memberi hak kepada jaksa/penuntut
umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah
berkekuatan tetap atau tidak.
Menurut ketentuan Pasal 67 KUHAP, terdakwa atau penuntut umum berhak
untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap
putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang
tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Sedangkan
menurut Pasal 244 KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusan pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan
kasasi kepada Mahkamah Agung. Dari kedua ketentuan tersebut, jelas bahwa
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dianggap kurang tepat, terdakwa
atau penuntut umum diberi hak untuk melakukan banding dan terhadap putusan
pengadilan tingkat banding, terdakwa atau penuntut umum diberi hak untuk
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Diberikannya hak yang sama kepada terdakwa dan penuntut umum oleh
undang-undang dalam melakukan upaya hukum banding maupun kasasi,
menunjukkan antara terdakwa dan penuntut umum didudukkan sebagai pihak yang
80

sama dalam kepentingan hukumnya. Namun dalam kepentingan pengajuan
peninjauan kembali terhadap putusan Pengadian yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, KUHAP baru memberi peluang kepada terpidana atau ahli warisnya
saja. Hal itu dapat disimpulkan dari Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Di sini KUHAP
belum mengakomodir kepentingan korban tindak pidana yang dalam hal ini diwakili
oleh jaksa. Apabila dilihat dari sisi kepentingan korban tindak pidana, asas
persamaan kedudukan didalam hukum dalam KUHAP terlihat belum terpenuhi.
Sejarah telah memperlihatkan bahwa terjadinya ketidaktertiban dalam
masyarakat dan negara dipengaruhi oleh adanya hubungan-hubungan sosial di
masyarakat yang tidak harmonis. Ketidakharmonisan yang terjadi di masyarakat
selalu melibatkan adanya pelaku dan adanya korban. Dalam sejarah perkembangan
hukum pidana juga memperlihatkan, bahwa pada awalnya reaksi atas terjadinya
suatu tindak pidana merupakan hak dari korban, sehingga berakibat adanya saling
dendam yang berkelanjutan dan tidak berkesudahan. Untuk mengatasi masalah
tersebut kemudian muncul gagasan ganti kerugian dengan sejumlah harta atas
terjadinya tindak pidana. Namun ternyata dalam perkembangannya, atas terjadinya
suatu tindak pidana dirasakan tidak hanya melibatkan pelaku dan korban saja,
melainkan juga telah menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. Dari keadaan
seperti itu menurut Marjono Reksodiputro, yang muncul adalah hubungan antara
pelaku dengan masyarakat (negara) yang pada akhirnya yang perlu diperhatikan
81

adalah ketertiban masyarakat serta negaralah yang menuntut ganti rugi pada pelaku
dan sekaligus hilanglah hak korban untuk menuntut ganti kerugian. 119
Mengingat begitu luasnya dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak
pidana, maka dengan mempertimbangkan segi ketertiban masyarakat (social order)
yang lebih besar, masalah upaya hukum dalam perkara pidana khususnya hak
pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, perlu penyelarasan kembali mengingat bahwa hak asasi
bukanlah monopoli golongan tertentu, melainkan adalah milik seluruh makhluk
hidup. Sehingga ke depan asas persamaan kedudukan didepan hukum (equality
before the law) betul-betul dapat menyentuh setiap golongan. Hal tersebut untuk
tujuan mencapai keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan
masyarakat (negara).
119 Marjono Reksodiputro, 1994, HAM dalam Sistim Peradilan Pidana Kumpulan
Karangan, LKUI, Jakarta, selanjutnya disebut Marjono Reksodiputro III, h. 75
82