PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
Bagian Ketujuh Tata Kerja Pasal 516 Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Urusan Agama Katolik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 517 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 518 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing. Pasal 519 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan, wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pembinaan karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. Pasal 520 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 521 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala- Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 522 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas menyelenggarakan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. 94
Pasal 523 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bimbingan masyarakat Hindu; c. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas; e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 524 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Urusan Agama Hindu; c. Direktorat Pendidikan Agama Hindu; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 525 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Bimas Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 526 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Bimbingan Masyarakat Hindu; c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal; d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dirjen. 95
- Page 43 and 44: c. penyusunan bahan standar nasiona
- Page 45 and 46: Pasal 232 Dalam melaksanakan tugas
- Page 47 and 48: (3) Seksi Kelembagaan mempunyai tug
- Page 49 and 50: Pasal 253 Subdirektorat Kurikulum d
- Page 51 and 52: Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja
- Page 53 and 54: Pasal 273 a. Kelompok Tenaga Fungsi
- Page 55 and 56: Bagian Ketiga Sekretariat Direktora
- Page 57 and 58: Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
- Page 59 and 60: d. pelaksanaan bimbingan dan pelaya
- Page 61 and 62: Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
- Page 63 and 64: c. Subdirektorat Musabaqah dan Peng
- Page 65 and 66: (2) Seksi Pembinaan MTQ mempunyai t
- Page 67 and 68: Pasal 352 Direktorat Pemberdayaan Z
- Page 69 and 70: (1) Seksi Kerjasama Lembaga mempuny
- Page 71 and 72: (1) Seksi Inventarisasi dan Penyaji
- Page 73 and 74: Pasal 389 Subbagian Tata Usaha memp
- Page 75 and 76: a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Page 77 and 78: Pasal 412 Bagian Ortala dan Kepegaw
- Page 79 and 80: c. pelaksanaan bimbingan dan pelaya
- Page 81 and 82: c. pelaksanaan kebijakan teknis di
- Page 83 and 84: Pasal 449 Subdirektorat Pendidikan
- Page 85 and 86: BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBING
- Page 87 and 88: Pasal 470 Bagian Keuangan dan Baran
- Page 89 and 90: Bagian Keempat Direktorat Urusan Ag
- Page 91 and 92: Pasal 496 (1) Seksi Penyuluh mempun
- Page 93: Subdirektorat Pendidikan Agama dan
- Page 97 and 98: . pelaksanaan, pengelolaan keuangan
- Page 99 and 100: Pasal 545 Dalam melaksanakan tugas
- Page 101 and 102: Pasal 558 (1) Seksi Upacara dan Sar
- Page 103 and 104: Pasal 571 Subdirektorat Pendidikan
- Page 105 and 106: BAB IX DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGA
- Page 107 and 108: Pasal 594 Bagian Keuangan dan Umum
- Page 109 and 110: Pasal 605 Subdirektorat Lembaga dan
- Page 111 and 112: c. penyiapan bahan pembinaan tenaga
- Page 113 and 114: a. perumusan dan penetapkan visi, m
- Page 115 and 116: Pasal 642 Bagian Keuangan terdiri d
- Page 117 and 118: Direktorat Pembinaan Haji terdiri d
- Page 119 and 120: (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi P
- Page 121 and 122: Pasal 679 Subdirektorat Penyiapan D
- Page 123 and 124: Direktorat Pengelolaan Biaya Perjal
- Page 125 and 126: a. Seksi Pemantauan; b. Seksi Evalu
- Page 127 and 128: Pasal 718 Dalam menyampaikan lapora
- Page 129 and 130: Pasal 729 Bagian Perencanaan dan Ke
- Page 131 and 132: (3) Subbagian Perlengkapan mempunya
- Page 133 and 134: BAB XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEM
- Page 135 and 136: Pasal 763 (1) Subbagian Perencanaan
- Page 137 and 138: Pasal 775 (1) Subbagian Keuangan me
- Page 139 and 140: Pasal 786 Bidang Evaluasi dan Pelap
- Page 141 and 142: Pasal 797 Dalam melaksakan tugas se
- Page 143 and 144: Pasal 809 Dalam melaksakan tugas se
Bagian Ketujuh<br />
Tata Kerja<br />
Pasal 516<br />
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur<br />
Urusan <strong>Agama</strong> Katolik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di<br />
lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi<br />
lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.<br />
Pasal 517<br />
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik,<br />
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan<br />
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.<br />
Pasal 518<br />
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya<br />
berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja<br />
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib<br />
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.<br />
Pasal 519<br />
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,<br />
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai<br />
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pembinaan karier pegawai serta<br />
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.<br />
Pasal 520<br />
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula<br />
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.<br />
Pasal 521<br />
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-<br />
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,<br />
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.<br />
BAB VIII<br />
DIREKTORAT JENDERAL<br />
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU<br />
Bagian Pertama<br />
Tugas dan Fungsi<br />
Pasal 522<br />
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas menyelenggarakan<br />
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu<br />
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.<br />
94
Change language