PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan
sertifikasi pendidikan serta pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat tinggi berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 510
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Sub-Direktorat
Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tingkat Tinggi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan kurikulum, pengajaran dan
akreditasi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 511
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Akreditasi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 512
(1) Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan di bidang penyusunan kurikulum, pengajaran dan akreditasi;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan kebijakan di bidang ketenagaan dan kemahasiswaan.
Pasal 513
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan Direktorat
Bagian Keenam
Jabatan Fungsional
Pasal 514
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 515
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundangundangan
yang berlaku.
93