PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pasal 470<br />
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan<br />
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara<br />
(BMN) berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.<br />
Pasal 471<br />
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 470, Bagian Keuangan<br />
dan Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan fungsi:<br />
a. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, keuangan dan BMN;<br />
b. pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;<br />
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan BMN;<br />
d. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan inventarisasi BMN .<br />
Pasal 472<br />
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari:<br />
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;<br />
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;<br />
c. Subbagian Barang Milik Negara (BMN).<br />
Pasal 473<br />
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan<br />
penyiapan bahan, penyusunan anggaran dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan<br />
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;<br />
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,<br />
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan<br />
pelaporan keuangan dan inventarisasi BMN;<br />
(3) Subbagian Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melakukan inventarisasi,<br />
penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik Negara serta penyusunan statistik dan<br />
dokumentasi perlengkapan.<br />
Pasal 474<br />
Bagian Ortala dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan<br />
pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan perundang-undangan<br />
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.<br />
Pasal 475<br />
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Bagian Ortala dan<br />
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:<br />
a. pengelolaan urusan keortalaan;<br />
b. pengelolaan urusan kepegawaian;<br />
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.<br />
Pasal 476<br />
87