PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BAB VII<br />
DIREKTORAT JENDERAL<br />
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK<br />
Bagian Pertama<br />
Tugas dan Fungsi<br />
Pasal 460<br />
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan<br />
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik<br />
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.<br />
Pasal 461<br />
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Jenderal<br />
Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi :<br />
a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Bimbingan<br />
Masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri <strong>Agama</strong> dan<br />
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />
b. perumusan standardisasi, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Bimbingan Masyarakat<br />
Katolik;<br />
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;<br />
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;<br />
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.<br />
Bagian Kedua<br />
Susunan Organisasi<br />
Pasal 462<br />
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari:<br />
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;<br />
b. Direktorat Urusan <strong>Agama</strong> Katolik;<br />
c. Direktorat Pendidikan <strong>Agama</strong> Katolik<br />
d. Kelompok Jabatan Fungsional.<br />
Bagian Ketiga<br />
Sekretariat Direktorat Jenderal<br />
Pasal 463<br />
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi<br />
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan<br />
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan<br />
oleh Direktur Jenderal.<br />
85