PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

e. pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan dan pemensiunan pegawai;
f. penyusunan dan penyajian data dan informasi kepegawaian serta pelayanan tata usaha dan
rumah tangga biro.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 29
Biro Kepegawaian terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Per-UU-an Kepegawaian;
b. Bagian Pengembangan Pegawai;
c. Bagian Mutasi Pegawai;
d. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 30
Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana dan formasi serta pelaksanaan perekrutan pegawai dan pembinaan peraturan
perundang-undangan, pertimbangan kepegawaian serta pelayanan tata usaha biro berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan
dan Perundang-undangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai serta pengkoordinasian perekrutan dan
seleksi penerimaan pegawai;
b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan perancangan peraturan perundang-undangan
kepegawaian.
c. penyiapan bahan telaahan dan pertimbangan terhadap masalah dan kasus kepegawaian;
d. pelayanan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Pasal 32
Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian;
b. Subbagian Peraturan Perundangan dan Pertimbangan Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 33
(1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengolahan dan penganalisaan data dan informasi kepegawaian untuk
penyusunan rencana kebutuhan dan formasi berdasar hasil analisis jabatan dan melaksanakan
koordinasi perekrutan dan seleksi pegawai di lingkungan Departemen Agama;
(2) Subbagian Peraturan Perundangan dan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penelaahan dan
perancangan peraturan perundangan kepegawaian serta penelaahan dan pertimbangan kasus
kepegawaian;
8