PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 406
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
d. Subbagian Data;
e. Subbagian Perencanaan;
f. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 407
(4) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelayanan data perencanaan serta penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan informasi;
(5) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan
anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(6) Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan monitoring program serta akuntabilitas kinerja.
Pasal 408
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara
(BMN) berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 409
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408, Bagian Keuangan
dan BMN menyelenggarakan fungsi:
d. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, keuangan dan BMN;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan BMN;
g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan inventaris Barang Milik Negara.
Pasal 410
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari:
d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
e. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
f. Subbagian Barang Milik Negara (BMN).
Pasal 411
(4) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendahaaraan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, penyusunan anggaran dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(5) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
laporan keuangan dan BMN;
(6) Subbagian BMN mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penghapusan, dan pemanfaatan
Barang Milik Negara serta penyusunan statistik dan dokumentasi perlengkapan.
76