PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karir pegawai dan
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 396
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 397
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan
satuan kerja, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.
BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 398
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 399
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:
f. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan
masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bimbingan
masyarakat Kristen;
h. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
i. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
j. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 400
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari:
74