PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 289
(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana,
program dan anggaran Direktorat Jenderal, serta penyiapan naskah pidato pimpinan;
(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan data
serta informasi;
(3) Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja.
Pasal 290
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 291
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
c. penyusunan perbendaharaan dan verifikasi pelaksanaan anggaran.
Pasal 292
Bagian Keuangan terdiri dari:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
c. Subbagian Verifikasi.
Pasal 293
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan,
pengajuan dokumen tagihan pelaksanaan anggaran dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembukuan dan perhitungan anggaran serta laporan keuangan dan inventarisasi BMN;
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian realisasi
penerimaan, pengeluaran anggaran dan evaluasi keuangan Direktorat Jenderal.
Pasal 294
Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 295
56