PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang layanan ekonomi, sosial dan
budaya oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren kepada masyarakat;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan di bidang layanan ilmu pengetahuan dan
teknologi oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren kepada masyarakat.
Pasal 221
Subdirektorat Pemberdayaan Santri dan Layanan kepada Masyarakat terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Santri;
b. Seksi Layanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
c. Seksi Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pasal 222
(1) Seksi Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional di bidang
pemberdayaan santri;
(2) Seksi Layanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional di
bidang layanan ekonomi, sosial dan budaya oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren
kepada masyarakat;
(3) Seksi Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
di bidang layanan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pendidikan diniyah dan pondok
pesantren kepada masyarakat.
Pasal 223
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
Bagian Keenam
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Pasal 224
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan
pembinaan di bidang Pendidikan Tinggi Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 225
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi Islam;
b. perumusan standar nasional dan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam
meliputi urusan akademik dan kemahasiswaan, ketenagaan, perpustakaan, bantuan dan
beasiswa, kerjasama dan kelembagaan, serta penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Tinggi Islam;
d. pelaksanaan lembaga teknis dan evaluasi pendidik pada Pendidikan Tinggi Islam;
43