PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat
Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kesiswaan;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan anak usia
dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal) dan Madrasah Ibtidaiyah;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan Madrasah Tsanawiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, keterampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan Madrasah Aliyah dan
Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 197
Subdirektorat Kesiswaan terdiri dari:
a. Seksi Kesiswaan RA/BA/TA dan MI;
b. Seksi Kesiswaan MTs;
c. Seksi Kesiswaan MA dan MAK.
Pasal 198
(1) Seksi Kesiswaan RA/BA/TA dan MI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kesiswaan
pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal) dan
Madrasah Ibtidaiyah.
(2) Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kesiswaan Madrasah Tsanawiyah.
(3) Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
penyusunan standar nasional dan kesiswaan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 199
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Pasal 200
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 201
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren;
b. perumusan standar nasional di bidang Pendidikan Diniyah, penyelenggaraan Pendidikan
Salafiyah, Pendidikan Al-qur’an, dan Majelis Ta’lim, Pendidikan Kesetaraan dan Wajib
Belajar, Bantuan dan Beasiswa, serta Pemberdayaan Santri dan Layanan Kepada Masyarakat;
38