PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
. perencanaan, pembinaan dan koordinasi bidang pengembangan jaringan informasi, layanan<br />
informasi dan website;<br />
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan manajemen sistem jaringan informasi dan<br />
komunikasi;<br />
d. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.<br />
Pasal 143<br />
Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi terdiri dari:<br />
a. Subbidang Manajemen Jaringan;<br />
b. Subbidang Penyelenggaraan Website.<br />
Pasal 144<br />
(1) Subbidang Manajemen Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan<br />
pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan.<br />
(2) Subbidang Penyelenggaraan Website mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan<br />
pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan<br />
informasi dan sistem komunikasi serta pembinaan, website dan pembinaan jabatan fungsional<br />
pranata komputer.<br />
Pasal 145<br />
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata<br />
usaha dan rumah tangga pusat.<br />
Bagian Kesebelas<br />
Jabatan Fungsional<br />
Pasal 146<br />
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan menurut jenis dan jenjang<br />
jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br />
Pasal 147<br />
Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai<br />
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;<br />
Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior;<br />
Jumlah pemangku jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan<br />
dan hasil analisis beban kerja;<br />
Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan<br />
yang berlaku.<br />
Bagian Keduabelas<br />
Tata Kerja<br />
Pasal 148<br />
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat wajib<br />
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing,<br />
28