PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pusat Kerukunan Umat Beragama menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang KUB; pelaksanaan dan pembinaan perumusan kebijakan di bidang kerukunan dan hubungan antar umat beragama serta inventarisasi dan pemecahan masalah kerukunan; pelaksanaan dan pembinaan kerjasama/kemitraan umat beragama dan lembaga-lembaga keagamaan, serta pemberdayaan lembaga dan tokoh-tokoh keagamaan; pelaksanaan dan pelayanan rumah tangga dan Tata Usaha pusat. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal. Pasal 120 Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri dari: Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan; Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan; Subbagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 121 Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan dan perundang-undangan kerukunan, pembinaan dan pengembangan program kerukunan, serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. Pasal 122 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan menyelenggarakan fungsi: pengkajian dan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan; pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan program kerukunan. Pasal 123 Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan terdiri dari: Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah; Subbidang Bina Program Kerukunan. Pasal 124 Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang kerukunan serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan; Subbidang Bina Program Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan serta pembinaan program di bidang kerukunan hidup umat beragama. 24
Pasal 125 Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga, agama dan forum komunikasi antar umat beragama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat. Pasal 126 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan umat serta Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB); penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama antar umat beragama dan pemberdayaan lembaga keagamaan dan tokoh agama; Pasal 127 Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan terdiri dari: Subbidang Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Tokoh <strong>Agama</strong>; Subbidang Pemberdayaan Lembaga Keagamaan. Pasal 128 Subbidang Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Tokoh <strong>Agama</strong> mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengembangan kemitraan, dan pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta pemberdayaan tokoh agama; Subbidang Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan. Pasal 129 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga Pusat. Bagian Kesepuluh Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Pasal 130 Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan informasi keagamaan dan kehumasan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal. 25
Page 1 and 2: PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK IN
Page 3 and 4: Sekretariat Jenderal mempunyai tuga
Page 5 and 6: Bagian Penyusunan Rencana dan Angga
Page 7 and 8: Bagian Pengendalian dan Pelaporan P
Page 9 and 10: (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempu
Page 11 and 12: (1) Subbagian Data dan Informasi Ke
Page 13 and 14: Pasal 56 (1) Subbagian Pembinaan Pe
Page 15 and 16: f. pelaksanaan tugas lain yang dibe
Page 17 and 18: Pasal 78 Bagian Ketatalaksanaan ter
Page 19 and 20: c. penyiapan bahan dan pelaksanaan
Page 21 and 22: d. pelaksanaan dan pengkoordinasian
Page 23: (2) Subbagian Pembelian mempunyai t
Page 27 and 28: Subbidang Hubungan Lembaga Resmi da
Page 29 and 30: maupun antar satuan organisasi di d
Page 31 and 32: . Bagian Keuangan; c. Bagian Ortala
Page 33 and 34: Pasal 172 Bagian Umum mempunyai tug
Page 35 and 36: (3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Ma
Page 37 and 38: Pasal 191 Subdirektorat Kelembagaan
Page 39 and 40: c. pelaksanaan bimbingan teknis dan
Page 41 and 42: Pasal 211 Subdirektorat Pendidikan
Page 43 and 44: c. penyusunan bahan standar nasiona
Page 45 and 46: Pasal 232 Dalam melaksanakan tugas
Page 47 and 48: (3) Seksi Kelembagaan mempunyai tug
Page 49 and 50: Pasal 253 Subdirektorat Kurikulum d
Page 51 and 52: Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja
Page 53 and 54: Pasal 273 a. Kelompok Tenaga Fungsi
Page 55 and 56: Bagian Ketiga Sekretariat Direktora
Page 57 and 58: Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
Page 59 and 60: d. pelaksanaan bimbingan dan pelaya
Page 61 and 62: Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
Page 63 and 64: c. Subdirektorat Musabaqah dan Peng
Page 65 and 66: (2) Seksi Pembinaan MTQ mempunyai t
Page 67 and 68: Pasal 352 Direktorat Pemberdayaan Z
Page 69 and 70: (1) Seksi Kerjasama Lembaga mempuny
Page 71 and 72: (1) Seksi Inventarisasi dan Penyaji
Page 73 and 74: Pasal 389 Subbagian Tata Usaha memp
Page 75 and 76:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
Page 77 and 78:
Pasal 412 Bagian Ortala dan Kepegaw
Page 79 and 80:
c. pelaksanaan bimbingan dan pelaya
Page 81 and 82:
c. pelaksanaan kebijakan teknis di
Page 83 and 84:
Pasal 449 Subdirektorat Pendidikan
Page 85 and 86:
BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBING
Page 87 and 88:
Pasal 470 Bagian Keuangan dan Baran
Page 89 and 90:
Bagian Keempat Direktorat Urusan Ag
Page 91 and 92:
Pasal 496 (1) Seksi Penyuluh mempun
Page 93 and 94:
Subdirektorat Pendidikan Agama dan
Page 95 and 96:
Pasal 523 Dalam melaksanakan tugas
Page 97 and 98:
. pelaksanaan, pengelolaan keuangan
Page 99 and 100:
Pasal 545 Dalam melaksanakan tugas
Page 101 and 102:
Pasal 558 (1) Seksi Upacara dan Sar
Page 103 and 104:
Pasal 571 Subdirektorat Pendidikan
Page 105 and 106:
BAB IX DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGA
Page 107 and 108:
Pasal 594 Bagian Keuangan dan Umum
Page 109 and 110:
Pasal 605 Subdirektorat Lembaga dan
Page 111 and 112:
c. penyiapan bahan pembinaan tenaga
Page 113 and 114:
a. perumusan dan penetapkan visi, m
Page 115 and 116:
Pasal 642 Bagian Keuangan terdiri d
Page 117 and 118:
Direktorat Pembinaan Haji terdiri d
Page 119 and 120:
(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi P
Page 121 and 122:
Pasal 679 Subdirektorat Penyiapan D
Page 123 and 124:
Direktorat Pengelolaan Biaya Perjal
Page 125 and 126:
a. Seksi Pemantauan; b. Seksi Evalu
Page 127 and 128:
Pasal 718 Dalam menyampaikan lapora
Page 129 and 130:
Pasal 729 Bagian Perencanaan dan Ke
Page 131 and 132:
(3) Subbagian Perlengkapan mempunya
Page 133 and 134:
BAB XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEM
Page 135 and 136:
Pasal 763 (1) Subbagian Perencanaan
Page 137 and 138:
Pasal 775 (1) Subbagian Keuangan me
Page 139 and 140:
Pasal 786 Bidang Evaluasi dan Pelap
Page 141 and 142:
Pasal 797 Dalam melaksakan tugas se
Page 143 and 144:
Pasal 809 Dalam melaksakan tugas se
Page 145 and 146:
. Penyiapan bahan evaluasi dan lapo
Page 147 and 148:
Pasal 836 Bidang Evaluasi dan Pelap
Page 149 and 150:
Pasal 849 (1) Staf Ahli terdiri ata
show all

PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?