PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 119
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pusat Kerukunan
Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang KUB;
pelaksanaan dan pembinaan perumusan kebijakan di bidang kerukunan dan hubungan antar umat
beragama serta inventarisasi dan pemecahan masalah kerukunan;
pelaksanaan dan pembinaan kerjasama/kemitraan umat beragama dan lembaga-lembaga
keagamaan, serta pemberdayaan lembaga dan tokoh-tokoh keagamaan;
pelaksanaan dan pelayanan rumah tangga dan Tata Usaha pusat.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 120
Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri dari:
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan;
Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan;
Subbagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 121
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan mempunyai tugas melaksanakan kajian
kebijakan dan perundang-undangan kerukunan, pembinaan dan pengembangan program
kerukunan, serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang
Pengembangan Kebijakan Kerukunan menyelenggarakan fungsi:
pengkajian dan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan
inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan;
pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan program kerukunan.
Pasal 123
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan terdiri dari:
Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah;
Subbidang Bina Program Kerukunan.
Pasal 124
Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan peraturan perundangundangan
di bidang kerukunan serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan;
Subbidang Bina Program Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyusunan serta pembinaan program di bidang kerukunan hidup umat
beragama.
24