PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Agama
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang
Keagamaan;
b. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang keagamaan;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kehidupan keagamaan;
e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan
fungsi Departemen kepada Presiden.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Departemen Agama terdiri dari:
a. Menteri;
b. Sekretariat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
j. Inspektorat Jenderal;
k. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Umat Beragama;
m. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
n. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
o. Staf Ahli Bidang Pemikiran dan Faham Keagamaan;
p. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Umat.
BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
2