PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian dan harmonisasi rancangan peraturan
perundang-undangan dan pembinaan jabatan perancang perundang-undangan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro.
Pasal 89
Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri
dari:
a. Subbagian Penelaahan dan Perundang-undangan;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 90
(1) Subbagian Penelaahan Per-UU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan
evaluasi terhadap materi dan eksistensi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan
jabatan fungsional perancang per-UU;
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rancangan serta mendokumentasikan
peraturan perundang-undangan;
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Pasal 91
Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 92
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Penyuluhan
dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan hukum;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pertimbangan, nasihat, konsultasi dan bantuan hukum,
berkenaan dengan kasus kebijakan keagamaan serta aset negara.
Pasal 93
Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum terdiri dari:
a. Subbagian Penyuluhan Hukum;
b. Subbagian Penyelesaian Kasus Kebijakan dan Keagamaan;
c. Subbagian Penyelesaian Kasus Aset Negara.
Pasal 94
(1) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyuluhan nasehat dan konsultasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
(2) Subbagian Penyelesaian Kasus Kebijakan dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap
19