PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

(3) Subbagian Waskat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan perangkat/sistem serta pelaksanaan pengawasan melekat.
Bagian Ketujuh
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Pasal 84
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan
dan pembinaan administrasi hukum penelaahan dan koordinasi perumusan peraturan perundangundangan,
serta pembinaan dan kerjasama luar negeri berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
Pasal 85
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Biro Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Hukum dan Kerjasama Luar
Negeri;
b. penelaahan koordinasi dan harmonisasi penyusunan/perancangan peraturan perundangundangan;
c. pembinaan penyuluhan dan pertimbangan hukum;
d. pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri;
e. pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 86
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:
a. Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum;
c. Bagian Kerjasama Luar Negeri;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 87
Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, penilaian dan evaluasi peraturan perundangundangan
serta koordinasi dan harmonisasi perancangan peraturan perundang-undangan, dan
pembinaan jabatan perancang perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 88
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Penelaahan
dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap peraturan perundangundangan;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendokumentasian dan penelaahan rancangan peraturan
perundang-undangan;
18