PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 78
Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:
a. Subbagian Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja;
b. Subbagian Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 79
(1) Subbagian Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta
pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi;
(2) Subbagian Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian/evaluasi, analisis/pengkajian dan penyusunan,
serta pembinaan manajemen kantor dan sistim pelayanan masyarakat;
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Pasal 80
Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
pembinaan akuntabilitas kinerja organisasi, pengkoordinasian dan pembinaan penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan serta pembinaan pelaksanaan pengawasan melekat berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 81
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Evaluasi
Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan akuntabilitas kinerja organisasi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perangkat serta pelaksanaan
pengawasan melekat.
Pasal 82
Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi terdiri dari:
a. Subbagian Pembinaan Kinerja Organisasi;
b. Subbagian Pengolahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
c. Subbagian Waskat.
Pasal 83
(1) Subbagian Pembinan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan pengolahan laporan akuntabilitasi kinerja organisasi dan evaluasi;
(2) Subbagian Pengolahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;
17