PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 854
Laporan tersebut dalam Pasal 853, dapat juga disampaikan kepada pejabat tertentu lainnya
atas petunjuk Menteri.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 855
Dengan berlakunya Peraturan ini:
(1) Satuan organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur atau penggabungan struktur, tugas
pokok dan fungsi di lingkungan Departemen Agama Pusat, perlu segera melakukan penataan
administrasi dan ketatalaksanaan di lingkungan masing-masing dengan ketentuan proses
pengalihan sarana prasarana, ketenagaan, program dan anggaran pada satuan organisasi yang
bersangkutan diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi eselon I
dengan koordinasi Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
(2) Satuan kerja/organisasi yang baru yang belum mempunyai anggaran, personalia dan peralatan
tersendiri, akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan koordinasi satuan organisasi
eselon I yang bersangkutan;
(3) Ketentuan tentang organisasi instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Departemen Agama masih tetap berlaku sebelum diubah dan/atau ditetapkan Peraturan yang
baru.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 856
(1) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut
Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
(2) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 857
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2006
MENTERI AGAMA R.I
MUHAMMAD M. BASYUNI
150