PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 67
Biro Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
a. Bagian Analisis Kebijakan;
b. Bagian Pembinaan Kelembagaan;
c. Bagian Ketatalaksanaan;
d. Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 68
Bagian Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan koordinasi
perumusan visi, misi, kebijakan, dan pembakuan organisasi di lingkungan Departemen Agama
serta penyiapan bahan koordinasi pimpinan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 69
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Analisis
Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
a. penganalisaan bahan perumusan visi, misi, kebijakan dan pembakuan organisasi di
lingkungan Departemen Agama;
b. koordinasi perumusan visi, misi, kebijakan dan pembakuan organisasi di lingkungan
Departemen Agama;
c. penyiapan bahan kebijakan dan koordinasi pimpinan.
Pasal 70
Bagian Analisis Kebijakan terdiri dari:
a. Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Administrasi;
c. Subbagian Pembakuan.
Pasal 71
(1) Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penganalisaan perumusan visi, misi dan kebijakan teknis organisasi
serta penyiapan bahan rapat kordinasi pimpinan;
(2) Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Administrasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan penganalisaan serta perumusan kebijakan di bidang
administrasi;
(3) Subbagian Pembakuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
penilaian/evaluasi, analisis/pengkajian, perumusan dan pembinaan di bidang pembakuan.
Pasal 72
15