PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bagian Kedelapan<br />
Jabatan Fungsional<br />
Pasal 712<br />
Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan<br />
perundang-undangan yang berlaku.<br />
Pasal 713<br />
(1) Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam<br />
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.<br />
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat ((1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.<br />
(3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat ((1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan<br />
beban kerja.<br />
(4) Jenis dan jenjang jabatan Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan<br />
yang berlaku.<br />
Bagian Kesembilan<br />
Tata Kerja<br />
Pasal 714<br />
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, para<br />
Direktur wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan<br />
masing-masing, maupun antar satuan organisasi di Departemen serta dengan instansi lain di luar<br />
Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.<br />
Pasal 715<br />
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan<br />
Haji dan Umrah, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing<br />
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.<br />
Pasal 716<br />
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya<br />
berdasarkan visi, misi dan kebijakan, serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk<br />
kerja pimpinan satuan organisasi diatasnya serta bertanggung jawab dan melaporkan tugas secara<br />
berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.<br />
Pasal 717<br />
Setiap laporan yang diterima satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan<br />
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salahsatu bahan<br />
utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karir pegawai dan<br />
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.<br />
126