PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

kemenag.go.id
from kemenag.go.id More from this publisher
12.08.2013 Views

Pasal 625 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 626 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing. Pasal 627 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karier pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. Pasal 628 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 629 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepalakepala satuan kerja bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB X DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 630 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 631 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi : 112

a. perumusan dan penetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 632 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Haji; c. Direktorat Pelayanan Haji; d. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistim Informasi Haji; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 633 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 634 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: k. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif; l. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah; m. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal; n. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait. o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 635 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Ortala dan Kepegawaian; d. Bagian Umum. 113

a. perumusan dan penetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji<br />

dan Pembinaan Umrah;<br />

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji<br />

dan Pembinaan Umrah;<br />

c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;<br />

d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;<br />

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.<br />

Bagian Kedua<br />

Susunan Organisasi<br />

Pasal 632<br />

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:<br />

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;<br />

b. Direktorat Pembinaan Haji;<br />

c. Direktorat Pelayanan Haji;<br />

d. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistim Informasi Haji;<br />

e. Kelompok Jabatan Fungsional.<br />

Bagian Ketiga<br />

Sekretariat Direktorat Jenderal<br />

Pasal 633<br />

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi<br />

pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan<br />

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan<br />

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.<br />

Pasal 634<br />

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat<br />

Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:<br />

k. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;<br />

l. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah;<br />

m. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan<br />

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;<br />

n. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait.<br />

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.<br />

Pasal 635<br />

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :<br />

a. Bagian Perencanaan dan Informasi;<br />

b. Bagian Keuangan;<br />

c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;<br />

d. Bagian Umum.<br />

113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!