PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI
Pasal 625 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 626 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing. Pasal 627 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karier pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut. Pasal 628 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 629 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepalakepala satuan kerja bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB X DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 630 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 631 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi : 112
a. perumusan dan penetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah; d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 632 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pembinaan Haji; c. Direktorat Pelayanan Haji; d. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistim Informasi Haji; e. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 633 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 634 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: k. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif; l. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah; m. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal; n. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait. o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 635 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Informasi; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Ortala dan Kepegawaian; d. Bagian Umum. 113
- Page 61 and 62: Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
- Page 63 and 64: c. Subdirektorat Musabaqah dan Peng
- Page 65 and 66: (2) Seksi Pembinaan MTQ mempunyai t
- Page 67 and 68: Pasal 352 Direktorat Pemberdayaan Z
- Page 69 and 70: (1) Seksi Kerjasama Lembaga mempuny
- Page 71 and 72: (1) Seksi Inventarisasi dan Penyaji
- Page 73 and 74: Pasal 389 Subbagian Tata Usaha memp
- Page 75 and 76: a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Page 77 and 78: Pasal 412 Bagian Ortala dan Kepegaw
- Page 79 and 80: c. pelaksanaan bimbingan dan pelaya
- Page 81 and 82: c. pelaksanaan kebijakan teknis di
- Page 83 and 84: Pasal 449 Subdirektorat Pendidikan
- Page 85 and 86: BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBING
- Page 87 and 88: Pasal 470 Bagian Keuangan dan Baran
- Page 89 and 90: Bagian Keempat Direktorat Urusan Ag
- Page 91 and 92: Pasal 496 (1) Seksi Penyuluh mempun
- Page 93 and 94: Subdirektorat Pendidikan Agama dan
- Page 95 and 96: Pasal 523 Dalam melaksanakan tugas
- Page 97 and 98: . pelaksanaan, pengelolaan keuangan
- Page 99 and 100: Pasal 545 Dalam melaksanakan tugas
- Page 101 and 102: Pasal 558 (1) Seksi Upacara dan Sar
- Page 103 and 104: Pasal 571 Subdirektorat Pendidikan
- Page 105 and 106: BAB IX DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGA
- Page 107 and 108: Pasal 594 Bagian Keuangan dan Umum
- Page 109 and 110: Pasal 605 Subdirektorat Lembaga dan
- Page 111: c. penyiapan bahan pembinaan tenaga
- Page 115 and 116: Pasal 642 Bagian Keuangan terdiri d
- Page 117 and 118: Direktorat Pembinaan Haji terdiri d
- Page 119 and 120: (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi P
- Page 121 and 122: Pasal 679 Subdirektorat Penyiapan D
- Page 123 and 124: Direktorat Pengelolaan Biaya Perjal
- Page 125 and 126: a. Seksi Pemantauan; b. Seksi Evalu
- Page 127 and 128: Pasal 718 Dalam menyampaikan lapora
- Page 129 and 130: Pasal 729 Bagian Perencanaan dan Ke
- Page 131 and 132: (3) Subbagian Perlengkapan mempunya
- Page 133 and 134: BAB XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEM
- Page 135 and 136: Pasal 763 (1) Subbagian Perencanaan
- Page 137 and 138: Pasal 775 (1) Subbagian Keuangan me
- Page 139 and 140: Pasal 786 Bidang Evaluasi dan Pelap
- Page 141 and 142: Pasal 797 Dalam melaksakan tugas se
- Page 143 and 144: Pasal 809 Dalam melaksakan tugas se
- Page 145 and 146: . Penyiapan bahan evaluasi dan lapo
- Page 147 and 148: Pasal 836 Bidang Evaluasi dan Pelap
- Page 149 and 150: Pasal 849 (1) Staf Ahli terdiri ata
a. perumusan dan penetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji<br />
dan Pembinaan Umrah;<br />
b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji<br />
dan Pembinaan Umrah;<br />
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;<br />
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;<br />
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.<br />
Bagian Kedua<br />
Susunan Organisasi<br />
Pasal 632<br />
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:<br />
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;<br />
b. Direktorat Pembinaan Haji;<br />
c. Direktorat Pelayanan Haji;<br />
d. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistim Informasi Haji;<br />
e. Kelompok Jabatan Fungsional.<br />
Bagian Ketiga<br />
Sekretariat Direktorat Jenderal<br />
Pasal 633<br />
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi<br />
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan<br />
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan<br />
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.<br />
Pasal 634<br />
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat<br />
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:<br />
k. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;<br />
l. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah;<br />
m. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan<br />
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;<br />
n. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait.<br />
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.<br />
Pasal 635<br />
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :<br />
a. Bagian Perencanaan dan Informasi;<br />
b. Bagian Keuangan;<br />
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;<br />
d. Bagian Umum.<br />
113