PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

Pasal 625
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 626
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan
tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 627
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib
melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah
satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karier
pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 628
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 629
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepalakepala
satuan kerja bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 630
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan
umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 631
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi :
112