PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

(1) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah I mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, D.I Yogyakarta, NAD,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur,
Gorontalo, Papua dan Pusat;
(2) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah II mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat,
Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Maluku;
(3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah III mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara,
Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara.
Bagian Kelima
Biro Keuangan dan BMN
Pasal 46
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan kebijakan
Sekretaris Jenderal.
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan dan
BMN menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang keuangan dan BMN;
b. pelayanan dan pembinaan penyusunan dokumen keuangan dan pengelolaan PNBP;
c. pelayanan dan pembinaan perbendaharaan;
d. pelayanan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan;
e. pelayanan dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 48
Biro Keuangan dan BMN terdiri dari:
a. Bagian Pembiayaan dan PNBP;
b. Bagian Perbendaharaan;
c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
d. Bagian Akuntansi dan Laporan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 49
Bagian Pembiayaan dan PNBP mempunyai tugas melaksanakan pembayaran gaji serta
pembinaan dan pelaksanaan PNBP berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Kepala Biro.
11