PMA Nomor 3 Tahun 2006 - Portal Kementerian Agama RI

c. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
Pasal 601
(1) Subbagian Ortala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penilaian kinerja organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengadaaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemensiunan serta pembinaan administrasi
dan kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Bagian Keempat
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Pasal 602
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan dan Pendidikan Agama Buddha berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pasal 603
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Direktorat Urusan
dan Pendidikan Agama Buddha menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang urusan dan pendidikan agama
Buddha;
b. perumusan standardisasi nasional di bidang penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang
urusan dan pendidikan Agama Buddha;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan dan pendidikan Agama Buddha;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang urusan dan
pendidikan Agama Buddha;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Pasal 604
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha terdiri dari:
a. Subdirektorat Lembaga dan Upacara Keagamaan;
b. Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
c. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah;
d. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi;
e. Subbagian Tata Usaha.
108